Kajian Normatif Terhadap Efektivitas Perda Provinsi Bali

More documents

Recommendations

Info

2. Status Hukum Perda RTRWP. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), penjelasan umum angka 9 nya menentukan bahwa Ranperda Rencana Umum Tata Ruang ( RUTR), sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dieavaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda RUTR provinsi dan Gubernur terhadap Raperda RUTR kabupatenjkota. Selain Menteri Dalam Negeri yang mengevaluasinya, dalam proses persetujuan substansi Raperda RTRW Provinsi Bali juga dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum, substansi RTRW Provinsi Bali, yang dibahas dalam rapat BKPRN pada tanggal 25 Maret 2009, dinyatakan telah mengikuti arahari kebijakan penataan ruang nasional, dan karenanya diberikan persetujuan substansi oleh Menteri PU pada tanggal 31 Agustus 2009. Persetujuan substansi kehutanan oleh Menteri Kehutanan diberikan pada tanggal 14 September 2009 8 • Ini menunjukkan bahwa secara prosedural dan subtansi Raperda RTRWP diawasi oleh tiga (3) menteri. Setelah Raperda RTRWP ini disahkan menjadi Perda RTRWP, mendapat penguatan legalitas dengan lolosnya Perda RTRWP ini dari judicial review MA. 8 Oirektur Pembinaan Penataan Ruang Oaerah Wilayah II Oirektorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, Kebijakan Penataan Ruang Untuk Kepentingan Publik Oi Provinsi Bali ( Makalah ) disampaikan Oalam Seminar Kemenangan Publik atas RTRWP Bali diselenggarakan oleh AJI dan Oenpasar Lawyer Club ( OLC) di Oenpasar, 11 Maret 2011, tanpa halm. 6
Dalam UU. No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 78 ayat (4) huruf b menentukan "semua perda provinsi tentang RTRW Provinsi disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diberlakukan". UU. No. 26 Tahun 2007 diundangkan pada tanggal 26 April 2007, ini berarti paling lambat 26 April 2009, Perda RTRWP disetiap provinsi harus disesuaikan dengan UU No 26 Tahun 2007. Dilihat dari sisi pengundangannya, Perda RTRWP Bali diundangkan pada tanggal 28 Desember 2009, termasuk terlambat lagi enam (6) bulan, hal ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lainnya, yang sampai saat ini belum menyesuaikan perda RTRWP nya dengan UU No 26 Tahun 2007. Dalam UU Penataan Ruang ini, tidak ada satu pasal pun yang mengisyaratkan bahwa penyusunan Perda RTRW Provinsi harus menunggu sampai diterbitkannya PP atas UU tersebut. Pasal 78 ayat (1) UU. No. 26 Tahun 2007 menyebutkan "Peraturan Pemerintah yang diamanatkan undang-undang ini diselesaikan paling lambat 2(dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diberlakukan". Kalau penyusunan Perda RTRW Provinsi disusun setelah diterbitkannya PP (setelah 2 tahun), maka akan bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf b yang mewajihkarl percla provinsi di$usun 2 tahun setelah Undang-undang No. 26 Tahun 2007 diberlakukan. Dengan demikian, dari sudut prosedural, substansi dan waktu pengundangan, ditambah lagi dengan penguatan dari MA terhadap Perda RTRWP ini, maka maka dapat dikatakan Perda RTRWP ini mempunyai dasar legalitas yang sangat kuat. 7
Page 2 and 3: Gubernur Bali melalui suratnya tang
Page 5: merupakan keseluruhan tindakan yang
Page 9 and 10: 4 5 6 7 dengan Peraturan "petunjuk
Page 12 and 13: 2. petunjuk teknis pembangunan bida
Page 14 and 15: 2. Saranl Rekomendasi. Ketentuan ya

Kajian Normatif Terhadap Efektivitas Perda Provinsi Bali

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?