Kajian Normatif Terhadap Efektivitas Perda Provinsi Bali

Gubernur Bali melalui suratnya tanggal 3 Desember 2009 No
188.34j5449jBappeda menyampaikan kepada Bupati dan Walikota se-Bali,
bahwa "sesuai kewenangan perubahan terhadap beberapa substansi yang
saudara usulkan tidak dapat kami putuskan untuk memenuhinya karena Raperda
RTRWP Bali yang saat ini telah dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri
merupakan hasil kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif dan proses
penyusunannya telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku ... "
Setelah diundangkannya Perda RTRWP pad a tanggal 28 Juni 2010,
6(enam) orang masyarakat (I Made Kasim Aryana, I Made Deg, I Made Rada, I
Wayan Puja,I Wayan Tirta, dan I Made Meja), serta Kesatuan Masyarak2t Hukum
Adat Desa Adat Pecatu Kabupaten Badung dan Badan Musyawarah Desa ( BPD)
Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung mengajukan
permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah,Agung RI di Jakarta l .
Secara formal sarnpai saat ini belurn ditemukan bukti putusan MA yang
.
rnenyatakan Perda RTRWP ini 10105 dari judicial review, namun secara lisan
dalam pertemuan tanggal 13 Februari 2011 yang digelar oleh Gubernur Bali di
Gedung Wiswa Sabha, Gubernur Bali menyampaikan bahwa Perda RTRWP ini
telah lolos dari judicial review".
Polemik pro dan kontra, dalam beberapa media dapat dibaca adanya
keinginan dari beberapa masyarakat, agar Perda RTRWP ini direvisi, dilain pihak
ada juga yang berpandangan bahwa Perda RTRWP ini tidak perlu direvisi.
1 Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Pengkaji Perda RTRWP Universitas Udayana Dalam
Konteks Judicial Review ke Mahkamah Agung, 2010. halm.l
2

Persoalan hukum yang akan dikaji dalam makalah ini/ (a) eksistensi Perda
RTRWP secara normatif (b) Strategi apa yang dapat dilakukan dalam
melaksanakan Perda RTRWP ini ?
B. PEMBAHASAN
1. Pengertian Rencana dalam Hukum Penataan Ruang.
Dalam beberapa peraturan perundang-undangan khususnya yang
berkaitan dengan penataan ruang, (seperti PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, PP No 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Perda RTRWP mempergunakan istilah
Rencana, hal ini dapat saja memunculkan suatu pertanyaan/ apakah rencana
mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan?
Ada beberapa hal yang dapat disampaikan terlebih dahulu/ dengan
penyebutan istilah rencana dalam peraturan perundang-undangan yang
mengatur penataan ruang seperti tersebut diatas. Secara teoritik hal ini perlu
dikaji/ oleh karena pengertian rencana secara leksikal dapat ditafsirkan sesuatu
yang belum final.
Plan. a delineation; a design; a draft, form or represef7tation. The
representation of anything drawn on a plane/ as a map or chart' a
scheme; a sketctl,
Istilah rencana dan perencanaan dalam bahasa Indonesia mengandung makna
yang berbeda.
Rencana, artinya: a) rancangan; buram (rangka sesuatu yang dikerjakankerja);
b) konsep; naskah (surat dan sebagainya); c) cerita; laporan
pemberitaan (pers); catatan mengenai pembicaraan dalam rapat dan
sebagainya); d) cara (pembicaraan); program; e) artikel;makalah;kertas
kerja. f) maksud;niat.
2 Henry Campbell Black/ Black'S Law Dictionary, Difinition, of the Term an Phrases of
American and English Jurisprudence. Ancient and Modern, Boston: ST Paul Minn West Publishing,
Co, 1991, halm. 796.
3

merupakan keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dari tata usaha negara
yang mengupayakan terlaksananya keadaan tertentu yang tertib / teratur,
dengan demikian ... ''hanya rencana-rencana yang berkekuatan hukum yang
memiliki arti bagi hukum administrasi dan suatu rencana menunjukkan kebijakan
apa yang akan dilakukan oleh tata usaha negara pada suatu lapangan tertentu".7
Jika pzndangan Philipus M Hadjon ini dicermati, maka dikatakan walaupun
peraturan perundang-undangan tersebut menyebut dengan istilah atau
judul "rencana", mempunyai kekuatan hukum jika rencana-rencana yang
terkandung dalam peraturan tersebut menunjukkan kebijakan apa yang akan
dilakukan oleh administrasi negara.
Paling tidak ada dua hal yang dapat dilihat dari pandangan sarjana diatas,
pertama/ bahwa suatu rencana, baru mempunyai nilai yuridis apabila telah
ditetapkan dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan atau dengan
kata lain, walaupun disebut sebagai suatu rencana, apabila telah ditetapkan
dalam suatu produk peraturan perundang-undangan, maka rencana tersebut
mempunyai nilai yuridis, begitu pula sebaliknya suatu rencana yang tidak
ditetapkan sebagai dalam suatu produk peraturan perundang-undangan, maka
rencana tersebut hanyalah berstatus dokumen. Ked!Ja, bahwa fungsi suatu
rencana adalah menciptakan keteraturan, dengan terciptanya suatu keteraturan
dalam penetapan suatu rencana, maka langkah dalam pemanfaatan ruang dan
pengendalian ruang menjadi lebih terarah dan jelas.
7 Philipus M Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta Gajahmada
University Press, 1994 ha1.156.
5

2. Status Hukum Perda RTRWP.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548), penjelasan umum angka 9 nya menentukan bahwa
Ranperda Rencana Umum Tata Ruang ( RUTR), sebelum disahkan oleh kepala
daerah terlebih dahulu dieavaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda
RUTR provinsi dan Gubernur terhadap Raperda RUTR kabupatenjkota.
Selain Menteri Dalam Negeri yang mengevaluasinya, dalam proses
persetujuan substansi Raperda RTRW Provinsi Bali juga dilakukan oleh Menteri
Pekerjaan Umum, substansi RTRW Provinsi Bali, yang dibahas dalam rapat
BKPRN pada tanggal 25 Maret 2009, dinyatakan telah mengikuti arahari
kebijakan penataan ruang nasional, dan karenanya diberikan persetujuan
substansi oleh Menteri PU pada tanggal 31 Agustus 2009. Persetujuan substansi
kehutanan oleh Menteri Kehutanan diberikan pada tanggal 14 September 2009 8 •
Ini menunjukkan bahwa secara prosedural dan subtansi Raperda RTRWP diawasi
oleh tiga (3) menteri. Setelah Raperda RTRWP ini disahkan menjadi Perda
RTRWP, mendapat penguatan legalitas dengan lolosnya Perda RTRWP ini dari
judicial review MA.
8 Oirektur Pembinaan Penataan Ruang Oaerah Wilayah II Oirektorat Jenderal Penataan
Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, Kebijakan Penataan Ruang Untuk Kepentingan Publik Oi
Provinsi Bali ( Makalah ) disampaikan Oalam Seminar Kemenangan Publik atas RTRWP Bali
diselenggarakan oleh AJI dan Oenpasar Lawyer Club ( OLC) di Oenpasar, 11 Maret 2011, tanpa
halm.
6

Dalam UU. No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 78
ayat (4) huruf b menentukan "semua perda provinsi tentang RTRW Provinsi
disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung
sejak undang-undang ini diberlakukan". UU. No. 26 Tahun 2007 diundangkan
pada tanggal 26 April 2007, ini berarti paling lambat 26 April 2009, Perda RTRWP
disetiap provinsi harus disesuaikan dengan UU No 26 Tahun 2007. Dilihat dari sisi
pengundangannya, Perda RTRWP Bali diundangkan pada tanggal 28 Desember
2009, termasuk terlambat lagi enam (6) bulan, hal ini jauh lebih baik jika
dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lainnya, yang sampai saat ini belum
menyesuaikan perda RTRWP nya dengan UU No 26 Tahun 2007.
Dalam UU Penataan Ruang ini, tidak ada satu pasal pun yang
mengisyaratkan bahwa penyusunan Perda RTRW Provinsi harus menunggu
sampai diterbitkannya PP atas UU tersebut. Pasal 78 ayat (1) UU. No. 26 Tahun
2007 menyebutkan "Peraturan Pemerintah yang diamanatkan undang-undang ini
diselesaikan paling lambat 2(dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini
diberlakukan". Kalau penyusunan Perda RTRW Provinsi disusun setelah
diterbitkannya PP (setelah 2 tahun), maka akan bertentangan dengan ketentuan
Pasal 78 ayat (4) huruf b yang mewajihkarl percla provinsi di$usun 2 tahun
setelah Undang-undang No. 26 Tahun 2007 diberlakukan.
Dengan demikian, dari sudut prosedural, substansi dan waktu
pengundangan, ditambah lagi dengan penguatan dari MA terhadap Perda RTRWP
ini, maka maka dapat dikatakan Perda RTRWP ini mempunyai dasar legalitas
yang sangat kuat.
7

3. Kendala-Kendala Dalam Pengimplementasian Perda RTRWP
Walaupun Perda RTRWP ini mempunyai dasar legalitas yang sangat kuat,
namun beberapa ketententuan pasal-pasalnya memerlukan peraturan pelaksana
dalam implementasinya. Sampai saat ini Gubernur belum menerbitkan peraturan
pelaksana berupa Peraturan Gubernur, seperti yang diperintahkan oleh pasal-
pasal yang tertuang dalam Perda RTRWP ini, sebagaimana dapat disimak dalam
tabel berikut ini.
Tabell: Rumusan ketentuan Perda RTRWP yang memerlukan pengaturan lebih
I . t
anJu.
No Pasal Rumusan Penjelasan
1 33 Ayat Petunjuk teknis pengelolaan Cukup jelas
(8) sumber daya air ditetankan
dengan Peraturan
Gubernur
2 49 Ayat Gubernur menetapkan dengan Cukup jelas
(3) Peraturan Gubernur:
a. pedoman
penyelenggaraan
kegiatan tata batas,
pemeliharaan dan
I
pengamanan kawasan
hutan lindung dan .
hutan produksi;
b. pedoman
penyelenggaraan
kegiatar.
penanggu!ap.gan erosi
pClda daerah aliran
sungai Iintas
kabupatenjkota pada
kawasan resapan air;
c. standar pengelolaan
sumberdaya air
permukaan lintas
kabupatenjkota; dan
d. standar pengamanan
dan pelestarian
sumberdaya air lintas
kabupatenjkota termasuk
pada kawasan resapan air.
3 61Ayat(3) Gubernur menetapkan Yang dimaksud dengan
8

4
5
6
7
dengan Peraturan "petunjuk teknis
Gubernur:
pembangunan bidang
a. standar pelayanan pertanian tanaman
minimum pembenihan pangan" mencakup:
pertanian tanaman a. standar pelayanan
pangan; dan minimum dan
b. petunjuk teknis pembenihan pertanian.
pembangunan bidang b. . ..
pertanian
pangan .
tanaman
62Ayat(3) Gubernur menetapkan Yang dimaksud
dengan Peraturan dengan'petunjuk teknis
Gubernur:
pembangunan bidang
1. pedoman penetapan pertanian budaya
kawasan sentra hortikultura', mencakup:
produksi komuditas a. Kawasan sentra
hortikultura; dan
komoditas
2. petunjuk teknis hortikultura;
pembangunan bidang b ....
pertanian
hortikultura.
budaya
63Ayat(3) Gubernur menetapkan Yang dimaksud dengan
dengan Peraturan 'pedoman teknis
Gubernur:
pembangunan budidaya
2. pedoman perencanaan perkebunan', mencakup:
pembangunan bidang a. pedoman
budaya perkebunan; penyelenggaraan
3. petunjuk teknis inventarisasi dan
pelaksanaan
pemetaan
pembangunan bidang kebun.menyeienggar
budidaya perkebunan; akan pembentukan
dan
dan perwilayahan
4. penyelenggaraan
areal perkebunan
perizinan lintas lintas
kabupater./kotr.l untu\

8
9
10
95 Ayat
(3)
108 Ayat
2 huruf d
126 Ayat
(4)
11 127 Ayat
(6)
dan penatagunaan
sumberdaya alam lainnya
dengan Peraturan
Gubernur atas persetujuan
DPRD.
Gubernur mengatur Cukup je\as
dengan Peraturan
Gubernur:
a. petunjuk teknis
penetapan jalur dan
syarat ketinggian
penerbangan untuk
kegiatan wisata udara
atau olahraga
dirgantara;dan
b. pedoman penetapan
lokasi pembangunan
menara penerima
dan/atau pemancar
radio,t:elevise dan
telekomunikasi.
Penentuan batas-batas terluar
tiap-tiap zona radius kawasan
tempat suci didasarkan atas
batas-batas pisik yang tegas
berupa batas alami atau batas
buatan, disesuaikan dengan
kondisi geografis masingmasing
kawasan dan panjang
radius antara garis iingkaran
terluar zona pemanfaatan dan
titik pusat lingkaran sekurangkurangnya
sama dengan
radius kawasan tempat suci
sebagaimnnG dimalGud dalam
Pasal 50 Ayat (2), diatur
lebih lanjut dalam rencana
rind tata ruang kawasan
tempat sud.
Gubernur menerbitkan Cukup jelas.
rekomendasi arahan izin
pemanfaatan ruang sesuai
jenis dan lingkupnya, diatur
lebih lanjut dengan
Peraturan Gubernur.
Gubernur menetapkan Cukup jelas
prosedur insentif dan
disinsentif dengan
Peraturan Gubernur sesuai
dengan peraturan perundang-
10

2. petunjuk teknis pembangunan bidang
pertanian budaya hortikultura.
8 Peraturan Gubernur tentang:
1. pedoman perencanaan pembangunan
bidang budaya perkebunan; Belum terbit
2. petunjuk teknis pelaksanaan 3
pembangunan bidang budidaya
perkebunan; dan
3. penyelenggaraan
..
penzman lintas
9
kabupatenjkota untuk usaha perkebunan.
Peraturan Gubernur tentang:
1. standar teknis minimal rumah potong
hewan;
2. rumah sakit hewan,
3. satuan pelayanan peternakan terpadu,
5 Belum terbit
4. pengendalian wabah atau virus yang
bersumber dari hewan
5. lokasi usaha peternakan.
10 Peraturan Gi'bernur atas persetujuan
DPRD tentang :
1. pedoman penatagunaan tanah. 4 Belum terbit
2. penatagunaan air.
3. penatagunaan ruang udara
4. penatagunaan sumberdaya alam lainnya.
11 Peraturan Gubernur tentang: Belum Terbit
1. petunjuk teknis penetapan jalur dan syarat 2
ketinggian penerbangan untuk kegiatan
wisata udara atau olahraga dirgantara;
2. pedoman penetapan lokasi pembangunan
menara penerima danjatau pemancar
radio televise dan telekomunikasi.
13 Peraturan Gubernur tentang
Rekomendasi arahan izin pemanfaatan ruang 1 Belum terbit.
sesuai jenis dan li:1gkupnva.
14 Peraturan Gubernur tentang 1 Belum terbit
Prosedur insentif dan disinsentif
15 Peraturan Gubernur tentang 1 Belum terbit
Standar pe!ayanan minimal penataan ruang
16 Peraturan Gubernur tentang 1 Belum terbit
Tatacara pengawasan penataan ruang setiap
tingkat wilayah
17 Keputusan Gubernur tentang 1 Belum terbit
Pembentukan BKPRD Provinsi.
18 Peraturan Gubernur tentang 1 Belum terbit
Tata cara pengenaan sanksi administratif
Jumlah 29 Beium terbit
I
12
I

---- --
Tabel 3: Klasifikasi Peraturan yang diperintahkan Perda RTRWP berdasarkan
Jenlsnya
No Jenis Peraturan Jumlah
1 Peraturan Gubernur 28 ( 96,55% )
4 Keputusan Gubernur 1 (3,45% )
Jumlah 29 (100 %)
Walaupun Perda RTRWP ini mempunyai dasar legalitas yang kuat, namun
beberapa ketentuan untuk dapat dilaksanakan lebih lanj ut. Salah satu faktor
penyebabnya adalah belum terbitnya peraturan pelaksana yang diperintahkan
oleh Perda RTRWP seperti Peraturan Gubernur, Pedoman Gubernur, Keputusan
Gubernur dan Persetujuan Gubernur seperti yang telah ditamj::lkan pada tabel
diatas.
c. PENUTUP
1. Kesimpulan:
1. Dar: sudut prosedural, substan:>i dan waktu pengundangan, ditambah
lagi dengan penguatan dari MA terhadap Perda RTRWP Bali , maka
maka dapat dikatakan Perda RTRWP Bali mempunyai dasar legalitas
kuat.
2. Beberapa ketentuan untuk dapat Perda RTRWP dilaksanakan masih
memerlukan terbitnya peraturan pelaksana yang diperintahkan oleh
Perda RTRWP seperti Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur
seperti yang telah ditampilkan pada tabel diatas.
13

2. Saranl Rekomendasi.
Ketentuan yang tidak memerlukan peraturan pelaksana dapat
diterapkan, sedangkan yang belum menunggu peraturan pelaksana.
Dari sisi pengaturan, Gubernur Bali diharapkan segera menerbitkan
peraturan pelaksana baik berupa Peraturan Gubernur, dan Keputusan
Gubernur, sehingga Perda RTRWP Bali dapat diimplementasikan.
14

Daftar Pustaka
Bappeda Provinsi Bali, Materi Teknis RTRWP Bali 2009-2029, 2009.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1988.
Dinas Pekerjaan Umum, Laporan Akhir Pekerjaan Pemantauan dan
Peningkatan Pemanfaatan Ruang, Denpasar, Dinas Pekerjaan Umum
Prov Bali,Tahun Anggaran 2008.
Henry Campbell Black, Black'S Law Dictionary, Difinition of the Term an
Phrases of American and English Jurisprudence. Ancient and Modern
Boston: ST Paul Minn West Publishing, Co, 1991.
Johanes Usfunan, Perbuatan Pemerintah Yang Dapat DigugC Jakarta
Djambatan, 2002.
Lawton, Alan and Rose Aidan G, Organization and Management In The Public
Secto0 London, Pitman Publishing, Second edition, 1994.
Philipus M Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta
Gajahmada University Press, 1994.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang. ( LNRI Tahun 2007 No 68, TLNRI No 4725 )
Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahull 2009 tentang Rencana Tata
RUflng Wilayah Provi!1si Bali Tahun 2009-2029 (LembarJn Daerah
Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16 Tambahan lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 15)
15