Pengaruh Subsidi BBM Terhadap Permintaan ... - BAPPEDA Aceh

Oleh : Fikriah 1 dan Oka Mahendra 2
Pengaruh Subsidi BBM Terhadap
Permintaan BBM Dalam Negeri
ABSTRAK
Artikel penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
pengaruh subsidi bahan bakar minyak (BBM) terhadap permintaan BBM dalan
negeri. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
diperoleh dari berbagai instansi terkait seperti pada kantor Badan Pusat Statistik
(BPS), PT. PERTAMINA dan instansi-instansi lain yang mendukung penelitian
ini. Penelitian ini menggunakan model analisis dengan metode Two Stage Least
Squares. Tujuan dari model ini adalah untuk melihat dan menganalisa pengaruh
subsidi BBM yang diberikan pemerintah terhadap permintaan BBM masyaraka
Indonesia.
Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa subsidi BBM
berpengaruh positif terhadap permintaan BBM dalam negeri di Indonesia selama
periode 1995-2009. Artinya jika pemerintah mengambil kebijakan memberikan
subsidi BBM dan otomatis harganya akan rendah maka permintaan BBM dalam
negeri akan naik. Dan sebaliknya, permintaan BBM akan turun apabila
pemerintah mengurangi atau menghapus subsidi BBM akan berdampak pada
penghematan konsumsi BBM oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori
Permintaan.
Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya perhatian yang besar dari
pihak pemerintah dan pengkajian ulang terhadap pemberian subsidi BBM yang
dilakukan pemerintah agar tidak membebani APBN. Karena subsidi selama ini
lebih banyak dirasakan oleh masyarakat kelas atas.
Keyword: Subsidi, BBM, APBN, Pemerintah
1 Fikriah adalah Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala
2 Oka Mahendra adalah Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala
81

ABSTRACT
This research article aims to determine and analyze the effect of subsidizing fuel
oil against domestic fuel oil demand. The data that being used in this study were
secondary data that gained from various related agencies such as the office of the
Central Statistics Agency (BPS), PT. Pertamina and other agencies that supported
this research. In this study we use Two Stage Least Square analysis and model.
The purpose by using this method are we wanted to analyze the influence of fuel
oil subsidize that provided by government against Indonesian society oil fuel
demand.
Result of this research as a conclusion shows that Fuel Oil subsidize has a
positive influence against domestic fuel oil demand in 1995 – 2009 period. That
means if government applied a policy of subsidizing fuel oil and the price will
automatically lower and the domestic fuel oil demand will rise. In other hand, if
the fuel oil demands will drop if the government reduce or erase fuel oil subsidize
will have an impact on savings fuel consumption by the public.
This is agreeing with the demand theory. The implication of this research
is the need for greater attention from the government and review the provision of
fuel oil subsidies by the government so as not to burden the state budget. Because
subsidies were mainly felt by the upper classes.
Key words: subsidize, fuel, state budget, government
LATAR BELAKANG DAN PERMASALAHAN
Istilah subsidi juga sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahwasanya subsidi
menurut bahasa berarti tunjangan. Jadi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)
adalah bayaran yang harus dilakukan oleh pemerintah pada Pertamina dalam
simulasi di mana pendapatan yang diperoleh Pertamina dari tugas menyediakan
BBM di tanah air adalah lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang
dikeluarkan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa subsidi dilakukan untuk
membantu warga negara yang kurang mampu, namun kenyataannya
disalahgunakan oleh kalangan kelas menengah ke atas. Hal ini menyebabkan
subsidi BBM salah sasaran dalam penyaluran, karena subsidi yang tujuannya
diberikan untuk kelompok yang kurang mampu tapi ternyata lebih banyak
dinikmati oleh golongan masyarakat kelas atas.
Berikut ini adalah daftar perkembangan subsidi BBM dan non-BBM yang
dilakukan pemerintah tahun 2005 sampai 2009 yang berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) :
Tabel 1 :Subsidi Tahun 2005 – 2009 (Triliun Rupiah)
No Jenis
2005 2006
Tahun
2007 2008 2009
1. Subsidi BBM 95,5 64.2 83.7 126.8 67.0
82

2.
Subsidi non BBM
- Subsidi Listrik
- Subsidi Pangan
- Subsidi Pupuk
- Subsidi Benih
- PSO
- Subsidi Bunga Kredit
Program
- Subsidi Minyak Goreng
- Subsidi Pajak
- Subsidi Kedele
- Subsidi Lainnya
25.1
8.8
6.3
2 .5
0.147
0.934
0.149
-
6.2
-
-
43.2
30.3
5.3
3.1
0.131
1.7
0.286
-
1.8
-
0.264
66.4
33.07
6.5
6.2
0.479
1 .02
0.347
0.24
17.1
-
1.5
136.1
83.9
12.0
15.1
0.985
1.7
0.939
0.225
21.0
0.103
-
109.0
45.9
12.9
7.5
1.3
1.3
4.6
-
25.2
-
-
Total 120.7 107.4 150.2 262.9 176.0
Sumber : Departemen Keuangan Republik Indonesia (diolah)
Berdasarkan data APBN Indonesia di atas, subsidi Indonesia paling
banyak dikeluarkan pada subsidi BBM dibandingkan subsidi non-BBM,
disebabkan karena kebutuhan akan BBM Indonesia yang sangat tinggi. Tahun
2008 total subsidi naik hampir mencapai 100% dari tahun sebelumnya yaitu
sebesar Rp. 262,9 triliun yang dikeluarkan untuk subsidi BBM sebesar Rp. 126,8
triliun dan untuk subsidi non-BBM sebesar Rp. 136,1 triliun, dengan proporsi
yang hampir sama. Pada periode sebelum 2007, subsidi BBM lebih besar dari
subsidi non-BBM, semenjak tahun 2008 subsidi BBM mulai dikurangi. Berbeda
dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2009 subsidi BBM lebih rendah
dibandingkan subsidi non-BBM yaitu sebesar Rp. 67 triliun untuk subsidi BBM
dan Rp. 109 triliun untuk subsidi non-BBM, dengan total subsidi yang
dikeluarkan pemerintah sebesar Rp. 176 triliun, hal tersebut karena terkait
kebijakan penghapusan subsidi BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah.
Subsidi memang sangat membantu masyarakat kurang mampu untuk
menjangkau harga BBM. Tapi kalau dibiarkan terus menerus, subsidi yang
diberikan oleh pemerintah akan menggerogoti keuangan negara dalam APBN.
Karena ternyata subsidi tersebut salah sasaran. Masyarakat kelas atas yang
sebenarnya mampu membeli BBM yang secara normal ternyata malah disubsidi.
Sedangkan kendaraan-kendaraan roda dua milik masyarakat kurang mampu
biasanya membeli BBM yang dijual di kios-kios eceran yang harganya pasti lebih
mahal dari Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU). Jadi jika subsidi ini
diteruskan rasanya hanya akan buang-buang uang dari APBN karena hanya
kalangan menengah ke atas saja yang menikmati subsidi ini.
Atas dasar hal tersebut, pemerintah kemudian menggulirkan kebijakan
penghapusan subsidi BBM dan pada saat bersamaan juga merelokasikan
penghapusan subsidi BBM pada subsidi target person yang lebih tepat sasaran,
baik obyek maupun programnya yaitu pada masyarakat miskin guna menjaga
83

tingkat kesejahteraan mereka melalui program kompensasi subsidi BBM (PKPS
BBM). Program tersebut bertindak sebagai jaring pengaman atas shock kenaikan
harga BBM sehingga kesejahteraan masyarakat tidak semakin menurun.
Di satu pihak, data menunjukkan bahwa BBM, terutama bensin, mayoritas
digunakan oleh kelompok masyarakat Indonesia menengah ke atas. Sementara di
lain pihak, akses masyarakat menengah ke bawah ke pelayanan publik begitu
terbatas, antara lain karena kurangnya investasi publik di pos-pos pengeluaran
seperti pendidikan, kesehatan dan infrastuktur pedesaan. Ini tentunya tidak berarti
bahwa masyarakat miskin tak akan terkena imbas pencabutan subsidi, dan oleh
karena itulah pemerintah perlu merancang langkah-langkah agar pencabutan
tersebut mengurangi beban masyarakat miskin. Karena itulah, pencabutan subsidi
harus dilakukan hati-hati, bertahap, dan dibarengi langkah riil untuk mengubah
subsidi BBM menjadi subsidi langsung bagi mereka yang miskin.
Pada tahun anggaran 2005, pemerintah telah melakukan dua kali
pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), yaitu pada bulan Maret dan
Oktober 2005. Pengurangan subsidi tersebut membawa konsekuensi terjadinya
kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM pada bulan Maret rata-rata 29 persen,
sedangkan kenaikan harga pada bulan Oktober rata-rata di atas 100 persen. Dalam
satu tahun anggaran pemerintah menurunkan subsidi BBM sebanyak dua kali,
dapat diperkirakan pemerintah dalam kondisi tidak ada pilihan yang lain.
Pengurangan subsidi BBM tersebut membawa konsekwensi logis kenaikan
harga BBM. Kenaikan harga BBM tersebut selanjutnya menimbulkan efek spiral,
yaitu terjadinya efek kenaikan harga semua barang dan jasa (Susilo, 2002a).
Sektor-sektor yang terkena dampak langsung adalah sektor rumah tangga, sektor
industri pengolahan dan sektor transportasi.
STUDI KEPUSTAKAAN
A. Pengertian dan Jenis Subsidi
Subsidi merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen
atau konsumen agar barang atau jasa yang dihasilkan harganya lebih rendah
dengan jumlah yang dapat dibeli masyarakat lebih banyak (Susilo, 1999).
Besarnya subsidi yang diberikan biasanya tetap untuk setiap unit barang. Dengan
adanya subsidi diharapkan oleh pemerintah harga barang menjadi lebih rendah
(Handoko dan Patriadi, 2005). Pemerintah di sini menanggung sebagian dari biaya
produksi dan pemasaran. Pada hakekatnya subsidi diberikan untuk membantu
golongan masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi lemah, bukan untuk
golongan masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih tinggi (Susilo,
2004).
Subsidi adalah suatu bentuk bantuan keuangan (financial assistance), yang
biasanya dibayar oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga-
84

harga, atau untuk mempertahankan eksistensi kegiatan bisnis, atau untuk
mendorong berbagai kegiatan ekonomi pada umumnya (www.indoforum.org).
Istilah subsidi dapat juga digunakan untuk bantuan yang dibayar oleh nonpemerintah,
seperti individu atau institusi non-pemerintah. Namun, ini lebih
sering disebut derma atau sumbangan (http://en.wikipedia.org).
Dalam Sistem Kapitalisme, subsidi merupakan salah satu instrumen
pengendalian tidak langsung. Dalam Sistem Kapitalisme terdapat dua macam
pengendalian ekonomi oleh pemerintah, yaitu pengendalian langsung dan tidak
langsung. Pengendalian langsung adalah kebijakan yang bekerja dengan
mengabaikan mekanisme pasar, contohnya embargo perdagangan dan penetapan
harga tertinggi suatu barang. Adapun pengendalian tidak langsung adalah
kebijakan yang bekerja melalui mekanisme pasar, misalnya penetapan tarif serta
segala macam pajak dan subsidi (Grossman, 1995).
B. Efek Positif Subsidi
Kebijakan pemberian subsidi biasanya dikaitkan kepada barang dan jasa
yang memiliki positif eksternalitas dengan tujuan agar untuk menambah output
dan lebih banyak sumber daya yang dialokasikan ke barang dan jasa tersebut,
misalnya pendidikan dan teknologi tinggi.
C. Efek Negatif Subsidi
Secara umum efek negatif subsidi adalah:
1. Subsidi menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Karena
konsumen membayar barang dan jasa pada harga yang lebih rendah daripada
harga pasar maka ada kecenderungan konsumen tidak hemat dalam
mengkonsumsi barang yang disubsidi. Karena harga yang disubsidi lebih
rendah daripada biaya kesempatan (opportunity cost) maka terjadi
pemborosan dalam penggunaan sumber daya untuk memproduksi barang
yang disubsidi.
2. Subsidi menyebabkan distorsi harga.
3. Menurut Basri (2002:249), subsidi yang tidak transparan dan tidak welltargeted
akan mengakibatkan :
a. Subsidi besar yang digunakan untuk program populis cenderung
menciptakan distorsi baru dalam perekonomian.
b. Subsidi menciptakan suatu inefisiensi.
c. Subsidi tidak dinikmati oleh mereka yang berhak.
D. Bahan Bakar Minyak (BBM)
Bahan bakar merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat
penting. Menurut Muin (1998 : 146) pengertian dari bahan bakar yaitu segala
sesuatu yang dapat dibakar. Bahan-bahan yang dapat dibakar misalnya: kertas,
kayu, kain, minyak tanah, bensin, gas, batu bara dan lain-lain.
85

Minyak adalah bahan bakar lain yang ditemukan dalam batuan bumi.
Minyak terbuat dari makhluk laut kecil yang hidup jutaan tahun lampau. Ketika
makhluk hidup itu mati, ia terbenam di dasar laut dan terkubur dalam pasir dan
lumpur. Jutaan tahun kemudian, sisa-sisa makhluk hidup tersebut berubah menjadi
tetes-tetes minyak. Bahan bakar minyak atau BBM adalah salah satu jenis bahan
bakar. Menurut Muin (1998 : 153) jenis bahan bakar ada tiga, yaitu :
1. Bahan bakar padat (solid fuel), contoh : kayu, batu bara, kokas dan lain-lain.
2. Bahan bakar cair (liquid fuel), contoh : bensin, minyak tanah dan minyak
bakar.
3. Bahan bakar gas (gasues fuel), contoh : gas methan, gas LNG, gas LPG dan
lain-lain.
Harga BBM di Indonesia adalah harga yang diatur oleh pemerintah dan
berlaku sama di seluruh wilayah Indonesia. Pada dasarnya, pemerintah bersama
DPR menetapkan harga BBM setelah memperhatikan biaya-biaya pokok
penyediaan BBM yang diberikan PERTAMINA serta tingkat kemampuan
(willingness to pay) masyarakat. Belakangan, dalam upaya menyesuaikan harga
BBM di dalam negeri dengan perkembangan harga BBM internasional,
dikeluarkan Keputusan Presiden yang memungkinkan PERTAMINA untuk secara
berkala menyesuaikan harga BBM sesuai perkembangan MOPS (Middle Oil
Platts, Singapore). Namun, mekanisme penyesuaian harga otomatis tersebut tidak
terus dapat dipertahankan.
Bukti-bukti empiris hampir 30 tahun terakhir menunjukkan bahwa gejolak
politik di kawasan Timur Tengah telah dan akan mempengaruhi permintaaan dan
penawaran minyak di dunia. Gejolak politik di Timur Tengah mengakibatkan
perubahan harga minyak. Situasi pasar minyak akan mempengaruhi
perkembangan situasi harga minyak (Yusgiantoro, 2000 : 28).
Konsep penetapan harga BBM di Indonesia secara umum terdiri dari 3
metode (Yusgiantoro, 2000 : 189) yaitu :
a) Border Price (Pembatasan Harga)
Penetapan harga Metode Border Price mengacu pada penetapan harga eks
kilang minyak Singapura. Penetapan harga ini diasumsikan berlaku pada
harga kompetitif. Dengan asumsi tersebut harga BBM dari kilang Singapura
menggunakan harga yang sudah dipublikasikan secara rutin. Harga itu
kemudian ditambah komponen biaya seperti transportasi, pajak, subsidi dan
sebagainya. Semua ini menjadi harga jual BBM di Indonesia.
b) Harga Pokok Penjualan (HPP) BBM
Sistematika perhitungan harga BBM di Indonesia pertama sekali
dimulai dengan mencari HPP produksi BBM dalam satuan rupiah perliter.
Dalam konsep ekonomi mikro, perhitungan itu merupakan nilai biaya ratarata
(average cost) produksi BBM. HPP dihitung dengan mengurangi
86

pendapatan dari penjualan BBM dalam negeri. Setelah itu dikurangi biayabiaya
kemudian dibagi dengan besarnya volume BBM.
Sisi biaya dikelompokkkan dalam biaya pengadaan minyak
mentah dan produk yang merupakan biaya dominan struktur biaya BBM
yang terdiri atas pembelian minyak mentah, impor minyak mentah, impor
BBM, perubahan persediaan dan nilai non-BBM. Sedangkan biaya-biaya
operasi terdiri atas biaya-biaya pengolahan, biaya distribusi, biaya angkutan
laut, biaya umum dan administrasi, biaya bunga dan biaya penyusutan.
c) Harga Pemerintah
Harga BBM berdasarkan ketetapan pemerintah adalah harga yang
ditetapkan dan diberlakukan oleh pemerintah untuk konsumsi nasional.
Pelaksanaan utama penetapan harga utama adalah Pertamina, pemerintah
dan konsumen atau masyarakat. Jika harga yang ditetapkan oleh
pemerintah ternyata lebih kecil dari HPP yang ditetapkan oleh
PERTAMINA, maka pemerintah memberikan subsidi kepada
PERTAMINA untuk menutupi harga tersebut.
Penetapan harga BBM secara berkala menjaga agar harga BBM tetap
dekat dengan harga riel yang berfungsi mendekatkan harga BBM nasional
dengan harga BBM di pasar. Dalam perspektif jangka panjang fungsi itu
dapat mengurangi secara bertahap subsidi BBM yang selama ini selalu
dilakukan pemerintah. Konsep harga BBM berkala pada dasarnya sama
dengan penetapan tarif listrik secara berkala. Jika dalam rentang waktu
tertentu harus terjadi penyesuaian terhadap harga ril BBM, kenaikan harga
dapat dihapuskan secara berkala (HBBMB).
Sebagaimana diketahui bahwa BBM di Indonesia bersumber dari
hasil pengolahan kilang dalam negeri, diimpor langsung dalam bentuk
BBM, dan stok BBM di dalam negeri. Untuk menghasilkan BBM, kilangkilang
minyak di Indonesia menggunakan input minyak mentah yang
diimpor dari luar negeri, dan minyak mentah produksi dalam negeri.
Elemen biaya penyediaan BBM di dalam negeri dengan
memperhatikan mekanisme penyediaan tersebut adalah meliputi:
(a) Biaya impor minyak mentah (crude oil)
(b) Biaya pembelian minyak mentah produksi dalam negeri
(c) Biaya impor BBM
(d) Biaya pengilangan (refining)
(e) Biaya distribusi
(f) Biaya tak langsung.
Harga minyak dunia yang membumbung tinggi seperti belakangan
ini akan meningkatkan biaya, khususnya untuk impor minyak mentah dan
impor BBM. Karena harga jual BBM di pasar domestik harus mengikuti
harga yang ditetapkan pemerintah, maka sebagai akibatnya subsidi BBM
akan meningkat.
Contoh penetapan harga BBM yang bersubsidi yang dilakukan
pemerintah yaitu misalkan haraga minak mentah di luar negeri harganya
87

70 dollar AS per barrel, dengan kurs Rp. 9.500 per dollar AS, harga
minyak mentah di luar negeri per barrel sebesar 70 x Rp. 9.500 = Rp.
665.000. Per liternya dibagi 159 (satu barrel sama dengan 159 liter) yaitu
Rp. 4182,3 atau dibulatkan menjadi Rp. 4.200. Ini harga minyak mentah di
luar negeri. Kalau dijadikan bensin, ditambah dengan biaya penyedotan
minyak mentah, pengilangan, dan biaya pengangkutan (transportasi) yang
keseluruhannya berjumlah Rp. 1050 per liter, maka harga bensin di luar
negeri Rp. 4.200 + Rp. 1050 = Rp. 5.250.
Selisih harga bensin di luar negeri yang Rp. 5.250 per liter dengan
harga bensin di Indonesia yang Rp. 4.500 per liter = Rp. 750 per liter ini
disebut subsidi. Pemerintah merasa memberi subsidi karena tidak bisa
menjual bensin dengan harga dunia, gara-gara adanya kewajiban
memenuhi kebutuhan rakyatnya akan bensin premium dengan harga yang
rendah.
Dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu barang
terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Oleh sebab itu, dalam teori
permintaan yang terutama dianalisis adalah hubungan antara jumlah
permintaan suatu barang dengan harga barang tersebut. Dalam analisis
tersebut diasumsikan bahwa faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan
atau ceteris paribus.
1. Penelitian Sebelumnya
Syahputra (2008) dalam penelitiannya tentang Analisis Pengaruh
Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Dan Jumlah Uang Beredar
Terhadap Inflasi di Indonesia, menyatakan bahwa koefisien regresi untuk
harga bahan bakar minyak (β1) adalah 6,805x10-2 artinya apabila terjadi
kenaikan harga bahan bakar minyak sebesar 1 rupiah, maka akan
menyebabkan meningkatnya laju inflasi sebesar 6,805x10-2 persen,
dengan asumsi jumlah uang beredar dianggap konstan dan faktor-faktor
lain juga tetap. Sesuai dengan uji hipotesis yang membuktikan bahwa
harga bahan bakar minyak memiliki pengaruh positif terhadap inflasi di
Indonesia.
Handoko (2006), dalam penelitiannya tentang Dampak ekonomi
pengurangan subsidi BBM, pengurangan subsidi BBM yang diikuti oleh
kenaikan harga BBM ternyata menyebabkan menurunnya pertumbuhan
ekonomi dan employment di samping itu juga menyebabkan
meningkatnya inflasi. Dengan mekanisme penyaluran dana kompensasi
yang lebih baik maka akan semakin banyak masyarakat miskin yang akan
tertolong.
Lestari (2004) melakukan penelitian tentang efektifitas
kompensasi subsidi dan dampak penghapusan subsidi BBM di Indonesia
menyebutkan bahwa konsekwensi logis dari dihapuskannya subsidi BBM
adalah meningkatnya harga BBM yang harus dibayar oleh masyarakat
sehingga harga sudah merupakan harga pasar internasional. Dengan
88

elokasi subsidi BBM pada program kompensasi, diharapkan pemberian
subsidi akan mencapai tujuan dan efektifitas yang diinginkan, yaitu
sebagai jaring pengaman masayarakat miskin.
Handoko dan Susilo (2006) penelitiannya tentang dampak
ekonomi pengurangan subsidi BBM yang menyimpulkan bahwa
pengurangan subsidi BBM yang diikuti oleh kenaikan harga BBM ternyata
menyebabkan menurunnnya pertumbuhan ekonomi dan employment, di
samping itu itu juga menyebabkan meningkatnya inflasi. Berkaitan dengan
program kompensasi BBM, maka perlu diupayakan agar penyaluran dana
kompensasi lebih efektif.
Kerangka Pemikiran
Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat
pada skema berikut :
Demand BBM
Gambar 1. Skema pengaruh subsidi BBM terhadap permintaan BBM
Skema di atas menunjukkan bagaimana pengaruh dari subsidi Bahan
Bakar Minyak (BBM) yang diberikan pemerintah terhadap permintaan BBM
dalam negeri oleh masyarakat pengguna BBM. Proses tersebut menggambarkan
bahwa permintaan BBM masyarakat berpengaruh pada subsidi BBM yang akan
diberikan pemerintah, selanjutnya subsidi yang diberikan pemerintah akhirnya
akan berpengaruh pada harga BBM itu sendiri. Tidak seperti barang lain, tinggi
rendahnya permintaan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya harga barang tersebut,
karena BBM merupakan barang monopoli maka demand BBM yang terlebih
dahulu mempengaruhi tinggi rendahnya subsidi secara tidak langsung kemudian
mempengaruhi harga BBM.
2. Model Analisis
Untuk mengetahui pengaruh subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap
konsumsi BBM dalam negeri di Indonesia, maka penulis menggunakan model dan
peralatan dengan metode two stage least square yang menggunakan persamaan
parsial dalam bentuk model persamaan linear, yaitu :
1. PBBM DN = f (Subsidi BBM)
PBBM DN = β0 + β1 SBBM + e1
2. DBBM = f (PBBM)
Subsidi BBM Harga BBM
89

DBBM = C0 + C1 PBBM + e2
diestimasi)
Keterangan :
DBBM = Permintaan BBM dalam negeri
SBBM = Subsidi BBM
PBBM DN = Harga BBM dalam negeri (Setelah Subsidi)
β0, C0 = Konstanta
β1, C1 = Koefisien Regresi (Parameter yang akan
ei = Error Term
Berdasarkan model yang telah disusun maka variabel-variabel yang dilihat
dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut :
1. Subsidi BBM (SBBM) adalah bayaran yang harus dilakukan oleh
pemerintah pada PERTAMINA dalam simulasi dimana pendapatan
yang diperoleh Pertamina dari tugas menyediakan BBM di tanah air
adalah lebih rendah dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan
(satuan rupiah).
2. Permintaan Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri (DBBM) adalah
banyaknya permintaan terhadap seluruh jenis bahan bakar minyak yang
dilakukan pemerintah maupun seluruh masyarakat di Indonesia pada
periode tertentu (barrel).
3. Harga bahan bakar minyak dalam negeri (PBBMDN) adalah harga yang
berlaku di pasar. Harga tersebut merupakan harga PERTAMINA yang
dikurangi subsidi yang diberikan pemerintah.
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Tahun
Tabel 2: Perkembangan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia
Tahun 1995-2009
Haraga
Bensin(Rp/Liter)
Harga
Solar
(Rp/Liter)
Harga M.
Tanah(Rp/liter)
Harga Rata-rata
BBM(Rp/liter)
90

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
700
700
700
1.200
1.000
1.150
1.450
1.750
1.800
2.400
4.500
4.500
4.500
6.000
4.500
380
380
380
600
550
600
900
1.550
1.650
2.100
4.300
4.300
4.300
5.500
4.500
280
280
280
350
280
350
400
600
700
700
2.000
2.000
2.000
2.500
2.500
453,33
453,33
453,33
716,67
610,00
700,00
916,67
1.300,00
1.383,33
1.733,33
3.600,00
3.600,00
3.600,00
4.666,66
3.833,33
Sumber : Laporan Tahunan Departemen Pertambangan dan Energi, beberapa terbitan.
Dalam hal pemberian subsidi BBM, bahan bakar yang dikenakan subsidi
oleh pemerintah yaitu hanya bensin, solar dan minyak tanah (gasoline) saja,
sedangkan bahan bakar lainnya (seperti avtur, avgas, dan minyak diesel) tidak
terhitung dalam pemberian subsidi, jadi harganya adalah harga murni tanpa
subsidi.
Bila dilihat trend linear dari harga bahan bakar minyak dalam negeri
(PBBM DN), grafiknya berbentuk positif. Artinya mengalami kenaikan, walaupun
kenaikan tersebut tidak terjadi secara signifikan dan tidak terjadi kenaikan setiap
tahun. Berikut ini adalah trend linear PBBM DN dari periode 1995-2009 :
Gamba
r2 :
Perke
mbang
an
Harga
BBM
Dalam
Negeri
Tahun
1995-
2009
91

Oleh karena harga minyak mentah dunia semakin tinggi dari tahun ke
tahun, maka pemerintah harus mengeluarkan subsidi agar masyarakat tetap bisa
menjangkau harga BBM. Akibatnya subsidi yang dikeluarkan pemerintah juga
semakin tinggi, faktor utama yang menyebabkan terjadinya peningkatan subsidi
BBM adalah karena meningkatnya konsumsi BBM di tanah air.
Untuk melihat perkembangan harga minyak mentah dan subsidi BBM di
Indonesia pada tahun 1992-2008 dapat di lihat pada tabel berikut ini Tabel 3.
Tabel 3. Perkembangan Harga Minyak Mentah dan Subsidi BBM Indonesia Tahun
1995-2009
Tahun Harga minyak dunia
Subsidi BBM
(US $ / barrel)
(Milyar rupiah)
1995
17.00
1.145,5
1996
20.81
1.416,1
1997
19.30
9.814,2
1998
15.99
27.538
1999
21.78
37.572,7
2000
32.84
54.774,2
2001
25.96
68.381
2002
26.17
31.162
2003
28.76
30.038
2004
41.68
14.527
2005
54.81
95.598,5
2006
66.09
64.212
2007
72.23
83.792,3
2008
99.92
126.816
2009
61.50
67.017
Sumber : Departemen ESDM, Ditjen MIGAS,dan sumber lainnya
Gambar 3 memperlihatkan trend linear harga minyak dunia yang positif,
artinya dari waktu ke waktu harga minyak dunia terus meningkat dengan nilai
koefisien trend sebesar 4,8 persen. Kenyataan menunjukkan bahwa harga minyak
internasional sangat fluktuatif sehingga sangat sulit untuk memperkirakannya.
Dalam kurun waktu 1995-2001, harga minyak mentah berada dalam kisaran
US$12 - 24 per barrel.
92

Gambar 3. : Perkembangan harga minyak dunia tahun 1995-2009
Dari sudut pandang supply dan demand, naiknya impor minyak mentah
Amerika Serikat untuk memperbaiki stok dalam negeri Amerika Serikat, dapat
diterjemahkan sebagai peningkatan permintaan minyak mentah. Tingginya
permintaan dibarengi dengan terbatasnya penawaran minyak mentah dunia akibat
pemotongan produksi OPEC dan keputusan Irak untuk menunda ekspor minyak
mentah mereka seharusnya dapat mendorong naiknya harga minyak mentah
dunia.
Selanjutnya bentuk trend linear dari subsidi BBM yang diberikan oleh
pemerintah tahun 1995-2009 yaitu sebagai berikut :
93

Gambar 4. Perkambangan subsidi BBM Indonesia tahun 1995-2009
Pada Gambar 4 trend linear juga berbentuk positif, yaitu rata-rata
kenaikan subsidi BBM sebesar 6,3 milyar rupiah (dari koefisien trend) setiap
tahun dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2009. Subsidi memang sangat
membantu masyarakat kurang mampu untuk menjangkau harga BBM. Tapi kalau
dibiarkan terus menerus, subsidi yang diberikan oleh pemerintah akan
menggerogoti keuangan negara dalam APBN. Akibat dari itu pada tahun 2002
pemerintah mulai mengurangi nilai subsidi BBM, sehingga berdampak pada
naiknya harga BBM dalam negeri.
Sedangkan dari sisi produksi masyarakat (usaha kecil), dampak
penghapusan subsidi BBM akan berpengaruh pada biaya produksi, baik berupa
peningkatan biaya BBM, maupun secara tidak langsung berupa meningkatnya
biaya transportasi. Karena BBM merupakan input penting bagi kegiatan industri
dan usaha transportasi maka bila hal ini terjadi akan berdampak pada kondisi
finansial usaha kecil yang tercermin dari profitabilitas usaha kecil dan usaha
transportasi masyarakat.
Perkembangan Permintaan BBM di Indonesia Selama Periode 1995-2009
Ketergantungan konsumsi energi nasional yang sangat besar terhadap BBM
(sekitar 70 persen) merupakan akar penyakit subsidi BBM. Dibandingkan minyak
bumi, gas bumi dan batubara adalah sumber daya energi yang banyak terkandung di
Tanah Air. Potensi panas bumi Indonesia terbesar di dunia potensi energi terbarukan
pun cukup besar. Pemanfaatan mereka sangat rendah. Diversifikasi energi secara
konsisten mesti dilakukan untuk menurunkan ketergantungan konsumsi energi
nasional terhadap BBM. Substitusi terhadap BBM perlu diupayakan di berbagai
pemakaian, misalnya pembangkitan listrik. Pangsa penggunaan sumber-sumber
energi non-BBM seperti gas bumi, batubara dan panas bumi (geothermal) mesti
diperbesar, untuk mengurangi konsumsi BBM yang semakin tinggi di Indonesia.
Konsumsi BBM tumbuh pesat di Tanah Air, mencapai sekitar 60 juta liter
setahun. Peningkatan konsumsi BBM tidak diikuti produksi minyak mentah dalam
negeri. Sebagian minyak mentah harus diimpor. Penambahan kapasitas kilang
hampir tidak dilakukan. Sebagai akibatnya impor BBM meningkat. Peningkatan
impor BBM dan minyak mentah melonjakkan biaya pengadaan dan subsidi BBM.
Tabel 4 berikut ini;
Tabel 4. Perkembangan Permintaan Bahan Bakar Minyak Indonesia
Tahun 1995-2009
Tahun Permintaan BBM
1995
1996
1997
1998
(Juta Barrel)
299.300.000
324.120.000
351.495.000
333.610.000
94

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Sumber : Departemen ESDM
357.700.000
383.995.995
375.668.315
358.806.832
373.190.759
375.494.636
357.493.997
349.845.435
321.302.814
444.205.000
464.854.000
Data permintaan BBM Indonesia tahun 1995-2009. ditunjukkan bahwa
konsumsi BBM masyarakat Indonesia semakin tinggi setiap tahun. Dari tahun
1995 yang hanya sebanyak 299,3 juta barrel naik menjadi 324,1 juta barrel pada
tahun 1996, walaupun saat itu harga BBM dalam negeri masih berada pada harga
tahun sebelumnya. Tahun 1998 permintaan BBM Indonesia mengalami penurunan
dari 351,4 juta barrel pada tahun 1997 menjadi 333,6 juta barrel. Hal ini akibat
dari naiknya harga rata-rata BBM dalam negeri, sehingga masyarakat terpaksa
mengurangi konsumsi BBM mereka.
Permintaan bahan bakar minyak dalam negeri berbanding terbalik dengan
harga BBM dalam negeri. Artinya, penurunan permintaan BBM dalam negeri
tidak terlepas dari kenaikan harga BBM dalam negeri, dan sebaliknya kenaikan
permintaan BBM karena turun atau stabilnya harga BBM dalam negeri. Akan
tetapi selain faktor harga, kenaikan permintaan BBM juga diakibatkan oleh
beberapa faktor, antara lain :
1. Bertambahnya penggunaan kendaraan bermotor baik roda 4, bis, truk maupun
roda 2 setiap tahunnya. Sampai dengan saat ini jumlah kendaraan bermotor di
seluruh Indonesia telah mencapai lebih dari 20 juta yang 60% adalah sepeda
motor sedangkan pertumbuhan populasi untuk mobil sekitar 3-4% dan sepeda
motor lebih dari 4% per tahun (data dari Departemen Perhubungan). Menurut
data tersebut pertumbuhan pasar penjualan kendaraan baru untuk roda 4 naik
hampir 25 % pada tahun 2003. Sedangkan pertumbuhan pasar penjualan
sepeda motor naik hampir 35 % pada tahun 2003.
2. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi, sebagai akibat dari
penngunaan BBM (seperti minyak tanah) yang semakin tinggi pula.
3. Penambahan mesin-mesin industri bagi pihak perusahaan (terutama pihak
swasta).
4. Energi pembangkit listrik yang baru dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).
5. Dan faktor-faktor lainnya seperti terjadi penyalahgunaan BBM pada sektor
industri dan pertambangan.
95

Berikut ini trend linear dari permintaan BBM Indonesia dari tahun 1995 sampai
dengan tahun 2009.
Gambar 5 : Perkembangan permintaan BBM Indonesia
Trend linear yang terlihat pada Gambar 5 menunjukkan perkembangan
demand BBM di Indonesia berbentuk positif. Di mana kenaikan rata-ratanya
sebesar 6.3 juta barrel per tahun (dari Koefisien Trend). Kenaikan tersebut
dikarenakan BBM merupakan barang monopoli, yaitu tidak ada barang pengganti
yang mirip dengannya, walaupun harganya tinggi konsumsinya tetap pada
keadaan stabil, bahkan naik.
Hasil Estimasi Pengaruh Subsidi BBM Terhadap Permintaan BBM Dalam Negeri
Indonesia.
Untuk mengetahui hubungan antara subsidi BBM terhadap permintaan BBM
dalam negeri Indonesia, digunakan model 2SLS (Two Stage Least Squaresl)
dengan menggunakan program Aevious. Tahap pertama yaitu menentukan lagnya,
dari hasil data yang diolah maka lag yang diperoleh yaitu P = 4, di mana hasil
tersebut diperoleh menurut syarat yang memenuhi yaitu yang terkecil yang dipilih
menurut Akaike, dan hasilnya terlihat dalam Tabel 5 sebagai berikut:
96

Tabel 5. Hasil Estimasi Pengaruh Subsidi BBM Terhadap Permintaan BBM
Dalam Negeri Indonesia Tahun 1995-2009
Variabel Koefisien Standar T hitung Probability
Estimasi Error
Konstanta -156048,8 361165,7 -0,43207 0,6734
Subsidi BBM 5,080820 1,255916 4,045508 0,0016
Demand BBM
R
0,000579 0,001064 0,544028 0,5964
2 = 0,692828
Adj R 2 = 0,641633 F tabel = 4,67
F hitung = 13,53306
T tabel = 1,7709
Sumber : Hasil Penelitian, 2010
1. Konstanta sebesar -156048,8 menunjukkan bahwa harga BBM dalam negeri
Indonesia adalah sebesar -156048,8 rupiah pada saat subsidi BBM dianggap
konstan.
2. Koefisien variabel subsidi BBM adalah 5,080820. Artinya adalah apabila
terjadi peningkatan subsidi BBM sebesar Rp. 1 Milyar, maka akan
menurunkan harga BBM, sehingga permintaan BBM naik sebesar 5,080820
per barrel, dengan asumsi variabel lain dianggap tetap (Besaran Subsidi
mempengaruhi Permintaan BBM secara positif). Artinya Subsidi (+)
Harga BBM (-) Permintaan (+). Koeffisien tersebut sangat signifikan dan
didukung oleh teori dan kenyataan.
3. Koeffisien Permintaan BBM tidak siknifikan terhadap harga BBM
(seharusnya koefisiennya negatif) kenyataan data tidak mendukung.
Kemungkinan lain penyebabnya adalah Permintaan BBM memang tidak
mempengaruhi harga BBM karena asumsi BBM tidak ada barang pengganti,
meskipun mahal sekelompok orang akan beli. Permintaan BBM banyak
dipengaruhi oleh variabel lain seperti, meningkatnya jumlah pemilik
kendaraan bermotor, bertambahnya jumlah penduduk dan lainnya seperti
yang dikemukakan di atas.
4. Perhitungan Adjusted R2 adalah 0,641633. Koefisien determinasi yang
disempurnakan menunjukkan angka yang lebih rendah dari R2, artinya adalah
bahwa derajat hubungan antara variabel bebas (subsidi BBM) dengan variabel
terikat (permintaan BBM dalam negeri) adalah 64,1 persen. Sedangkan
sisanya sebesar 35,9 persen berhubungan dengan faktor-faktor lain di luar
penelitian ini.
5. Pengujian hipotesis dengan uji –t, menunjukkan bahwa variabel subsidi BBM
yang diberikan pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap permintaan
BBM di Indonesia selama periode 1995-2009 yang diperoleh dengan
keyakinan sebesar 95 persen, hal ini didasarkan pada perolehan t-hitung
4,045508 > t-tabel 1,7709. Dengan kata lain subsidi BBM berpengaruh positif
terhadap permintaan BBM dalam negeri Indonesia, yang juga akan
berdampak kepada harga BBM (sesuai dengan hipotesis).
97

6. Untuk menguji pengaruh subsidi BBM terhadap permintaan BBM Indonesia
dapat juga dilakukan dengan uji F (analisa varian) dengan F-hit dan F-tabel.
Dari hasil perhitungan dengan membandingkan F-hitung dan F-tabel.
diperoleh bahwa nilai F-hit = 13,533 > F-Tab = 4,67. Ini berarti bahwa
subsidi BBM yang diberikan pemerintah berpengaruh secara signifikan
terhadap permintaan BBM dalam negeri Indonesia selama periode 1995-
2009.
7. Kesimpulan dan Saran
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh subsidi BBM terhadap
permintaan BBM di Indonesia pada tahun 1995 sampai 2009 dengan
menggunakan Pendekatan 2SLS (Two Stage Least Squaresl), dari hasil
analisis data yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Karena BBM merupakan bahan kebutuhan utama masyarakat, maka
walaupun harganya naik permintaan terhadap BBM tetap pada keadaan
stabil bahkan meningkat. Akibatnya bagi masyarakat yang berpenghasilan
tetap pendapatan riil mereka akan turun, sehingga mereka harus
mengurangi konsumsi barang lain.
2. Subsidi BBM yang dikeluarkan oleh pemerintah selama ini tidak tepat
sasaran, subsidi BBM lebih banyak digunakan masyarakat menengah
keatas.
3. Subsidi BBM berpengaruh positif terhadap permintaan BBM dalam negeri
Indonesia. Di mana koefisien variabel subsidi BBM adalah 5.080820 yang
menunjukkan bahwa variabel subsidi BBM mempunyai pengaruh positif
(5.080820) terhadap permintaan BBM di Indonesia.
4. Pengaruh subsidi BBM terhadap permintaan BBM dalam negeri adalah
69,2 persen, di mana R2 (koefisien determinasi) sebesar 0.692828. Artinya
adalah bahwa sebesar 69,2 persen perubahan tingkat permintaan BBM
Indonesia dapat dijelaskan oleh subsidi BBM, sedangkan sisanya sebesar
30,8 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.
5. Pengaruh harga BBM dalam negeri tidak signifikan terhadap permintaan
BBM dalam negeri.
6. Persamaan dalam model sangat sesuai dengan hipotesis dan landasan
teoritis.
Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang bisa penulis kemukakan
adalah sebagai berikut :
1. Perlu pengkajian ulang terhadap pemberian subsidi BBM yang dilakukan
pemerintah agar tidak membebani APBN. Karena subsidi selama ini lebih
banyak dirasakan oleh masyarakat kelas atas.
2. Karena BBM merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat, maka
dalam hal penetapan harga BBM diharapkan pemerintah lebih berfikir secara
rasional agar tidak membebani masyarakat miskin. Kenaikan harga BBM
juga akan berdampak kepada semakin tingginya biaya produksi yang
berpengaruh pada inflasi dan kenaikan biaya angkutan (transportasi).
98

3. Pemerintah perlu merekomendasi ulang terkait pemberian subsidi BBM agar
lebih dirasakan oleh masyarakat miskin yang berhak.
4. Sebaiknya sudah saatnya pemerintah mengurangi subsidi BBM, terutama
Bensin Khusus untuk kendaraan pribadi, dan mencari cara-cara yang relevan
untuk memberi subsidi pada kendaraan umum.
5. Dengan mengurangi subsidi tertentu, tentu saja berdampak pada penghematan
konsumsi BBM, penggunaan sarana publik akan meningkat dan mengurangi
kemacetan di jalan raya.
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Propinsi. (2001). Statistik Indonesia. Banda Aceh.
Badan Pusat Statistik Propinsi. (2009). Statistik Indonesia beberapa terbitan.
BandaAceh
Basri, Faisal. (2002). Perekonomian Indonesia : Tantangan dan Harapan Bagi
Kebangkitan Ekonomi Indonesia. Erlangga. Jakarta.
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM). (2009). Beberapa
terbitan. Diakses dari www.ESDM.com.
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen MIGAS). (2009). Beberapa
terbitan. Diakses dari www.DitjenMIGAS.com.
Gie, Kwik Kian. (2004). Apakah Subsidi BBM Sama Dengan Uang Keluar. Jurnal
Bisnis Indonesia, 22 November 2004.
Handoko dan Patriadi. (2005). Evaluasi Kebijakan Subsidi NonBBM, Kajian
Ekonomi dan Keuangan, Vol. 9 No.4 Desember 2005, hal.42 – 64.
Handoko, Budiono Sri dan Sri Susilo, Y. (2006). Dampak Ekonomi pengurangan
Subsidi BBM. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol.7, No.1, Yogyakarta.
Hartanto, T (2005). BBM, Kebijakan Energi, Subsidi, dan Kemiskinan di
Indonesia. Paper, diakses dari http://io.ppi-jepang.org/artikle/php?id=102.
Isdijoso, Brahmantio. (2002). Studi Dampak Penghapusan Subsidi BBM Terhadap
Perekonomian, Efisiensi dan Peluang Usaha Bagi Pertamina, Jurnal, diakses dari
: http://verdenvenn.co.cc/dampak-hapusnya-subsidi-bbm/
Kompas. (2005). BBM, Antara Hajat Hidup dan Lahan Korupsi. PT. Kompas
Media Nusantara. Jakarta.
Lestari, Esta. (2004). Efektifitas Kompensasi Subsidi dan Dampak Penghapusan
Subsidi BBM di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan (JEP), XII (1).
Jakarta.
Muin, Syamsir A. (1998). Pesawat-Pesawat Konveksi Energi I (Ketel Uap).
Rajawali Pers. Jakarta.
Nicholson, Walter. (2000). Makroekonomi Intermediate dan Aplikasinya, edisi
kedelapan. Erlangga. Jakarta.
Nugroho, Hanan.(2005). Apakah Persoalannya Pada Subsidi BBM? Tinjauan
Terhadap Masalah Subsidi BBM, Ketergantungan Pada Minyak Bumi,Manajemen
Energi Nasional, dan Pembangunan Infrastruktur Energi. Jurnal.
99

Pusat Penelitian Ekonomi - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E – LIPI).
(2004). Jurnal Ekonomi dan Pembangunan XII (2). Jakarta
Rahardja, P dan M, Manurung (2004). Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi
& Makroekonomi), Edisi Revisi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Jakarta.
Sri Susilo, Y. (1999). Konsekuensi Ekonomi pengurangan subsidi BBM :
pendekatan Model Keseimbangan Umum Terapan. Tesis Program Pascasarjana
UGM. Yogyakarta.
_____________ (2002a). Konsekuensi Ekonomi pengurangan subsidi BBM dan
Tarif Dasar Listrik. Jurnal Riset Akuntansi, Manajemen , dan Ekonomi, Vol.2
No.2 Agustus 2002, Hal 279 - 298.
______________(2002b). Dampak Kenaikan Harga BBM dan Tarif dasar Listrik
Terhadap Kinerja Ekonomi Makro. Wahana, Vol 5, No. 2 Agustus 2002, Hal 149
– 164.
______________(2004). Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar
Listrik (TDL): Tinjauan Literatur. Ekonomi Bisnis, Vol. 9 No. 3 Desember 2004,
hal. 739 – 753.
Sukirno, Sadono (2006). Ekonomi Pembangunan, Edisi Kedua, BPFE, Erlangga.
Jakarta.
Suparmoko, M. (2003). Keuangan Negara; Dalam Teori dan Praktek. Badan
Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
Supranto, J. (2001). Statistik : Teori dan Aplikasi, edisi keenam. Erlangga. Jakarta.
Syahrial (2005). Pengaruh Perkembangan Harga BBM Terhadap Tinggkat Inflasi
Di Indonesia. Skripsi (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Unsyiah.
Darussalam.
________ (2005). Matematika Untuk Ekonomi dan Bisnis. Ghalia Indonesia.
Bogor.
Syahputra, Heru. (2008). Analisis Pengaruh Kenaikan Harga Bahan Bakar
Minyak dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Inflasi di Indonesia, skripsi (tidak
dipublikasikan) Fakultas Ekonomi Unsyiah, BandaAceh.
Tri Basuki, A, (2003). Dampak Kenaikan Tarif Dasar Listrik dan BBM Terhadap
Fungsi Inflasi di Indonesia tahun 1991 – 2002. Jurnal Ekonomi dan Studi
Pembangunan, Vol. 4, No. 1, Juli-Oktober 2003, Hal 1 – 3.
Wiranta, Sukarna. (2004). Krisis Anggaran Serta Dampaknya Terhadap Kenaikan
Harga Minyak dan Utang Luar Negeri Indonesia. Jurnal Ekonomi dan
Pembangunan (JEP), XII (2). Jakarta.
100