Tabloid Edisi 16 November 2011 - BAPPEDA Aceh

More documents

Recommendations

Info

12 Tabloid TabaNGUN aCEH - Edisi 16 | aGUsTUs 2011 Menyahuti UUPA tentang Syariat Islam, Pemerintah Aceh telah menyusun berbagai strategi untuk mewujudkan masyarakat Aceh yang berkarakter mulia dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pemerintah Aceh telah menetapkannya dalam visi pembangunan jangka panjang yaitu: ACEH YANG ISLAMI, MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA”. Islami yang dimaksudkan dalam visi pembangunan jangka panjang tersebut adalah kondisi masyarakat Aceh yang secara utuh menjalankan seluruh aspek kehidupannya berdasarkan nilai-nilai Islam serta memiliki akhlak mulia yang toleran, santun, taat beribadah, memiliki etika, mencintai perdamaian, memiliki ketahanan dan daya juang tinggi, cerdas, taat aturan, kooperatif dan inovatif serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Demikian dikatakan Kepada Bappeda Aceh, Ir Iskandar M.Sc dalam wawancara dengan Tabangun Aceh, Senin (16/8/2011), di ruang kerjanya. ”Masyarakat Aceh yang islami dicirikan dengan terlaksananya pelaksanaan Syari’at Islam secara kaffah dalam semua sendi kehidupan dan terciptanya kerukunan hidup beragama,” kata mantan Deputi Pemberdaya- Tim Pemerintah Aceh yang dikoordinir oleh Bappeda Aceh dengan beberapa unsur SKPA lainnya dan melibatkan beberapa tokoh agama, unsur pimpinan Ormas melalukan kunjungan Safari Ramadhan 1432 H di tiga kabupaten yaitu Aceh Barat, Nagan Raya dan Aceh Jaya. Tujuan Safari Ramadhan ini adalah untuk meningkatkan ukhuwah dengan membangun komunikasi dan silaturrahmi sekaligus menyerap berbagai informasi pembangunan dan menampung aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan untuk kebijakan pembangunan Aceh ke depan yang adil dan merata berdasarkan potensi dan karakteriktik daerah. Melakukan start pertama di kabupaten Aceh Barat, Tim Safari Ramadahan Pemerintah Aceh melakukan pertemuan dengan unsur pemerintah kabupaten Aceh Barat yang diterima oleh Sekdakab Aceh Barat. Kepala Bappeda Aceh, Ir Iskandar M.Sc, selaku Ketua Tim Safari Ramadhan Pemerintah Aceh, menyampaikan tujuan kedatangan tim adalah dalam rangka menghidupkan syiar agama dalam bulan Ramadhan, meningkat ukhuwah islamiah dengan saling bersilaturrahmi dan menjadi media penyampaian pesan dan informasi pembangunan kepada masyarakat dengan harapan masyarakat akan mengetahui dengan baik dinamika pembangunan Aceh yang telah, sedang dan akan berlangsung di Aceh. Hal yang sama juga disampaikan kepada jajaran Pemkab Nagan Raya dan Aceh Aceh Jaya. Untuk mengefektifkan komunikasi dengan masyarakat, pada malam hari tim mengunjungi masjid-masjid gampong. Rombongan berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat melalui berdiskusi, Shalat Isya dan Shalat Tarawih bersama. Di Aceh Barat, masjid yang dikunjungi adalah mesjid Gampong Manuang Tanjung Kawai XVI. Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Safari Ramadhan, Iskandar, menyampaikan Bantuan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf untuk pembangunan masjid dan diterima langsung oleh ketua panitia mesjid setempat. Di Nagan Raya, rombongan Safari Ramadhan mengunjungi Masjid Jami’ Jeuram. Dalam kunjungan itu Iskandar mewakili Gubernur Aceh juga menyerahkan Bantuan Pembangunan Masjid kepada Panitia Pembangunan Mesjid setempat. Kehadiran rombongan Safari Ramadhan mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Mereka sangat mendambakan kehadiran aparatur pemerintah di tengahtengah masyarakat untuk berdiskusi tentang arah pembangunan yang sedang dilakukan. Masyarakat menyambut kehadiran tim dengan suasana hangat dan penuh keakraban. Meski rombongan Pemerintah Aceh ini dibungkus dalam bingkai Safari Ramadhan, namun Ketua Tim mengkoordinir jajarannya untuk meluangkan waktu guna melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proyekproyek yang sedang dilaksanakan. “Jika pada malam hari digelar pertemuan dengan masyarakat usai Shalat Tarawih, maka pada siang hari rombongan melakukan peninjauan lapangan atas proyek-proyek yang sedang dijalankan di daerah tersebut. Jadi ada manfaat ganda yang diperoleh, yaitu input dari masyarakat sekaligus melakukan monev,” ujar Ketua Rombongan Ir Iskandar kepada Tabangun Aceh, di sela-sela kunjungannya. Di Kabupaten Aceh Barat tim Safari Ramadhan meninjau beberapa proyek bersumber dari dana APBA, baik dalam bidang ekonomi, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Selain itu, ditinjau pula kegiatan yang bersumber dari dana APBN seperti program peningkatan ekonomi rakyat yang didanai oleh Multi Donor Fund (MDF) yaitu program Aceh Economic Development Financing Facility (EDFF) yang dikoordinir oleh Bappenas dan Bappeda Aceh. Rombongan juga meluangkan waktu HABA BAPPEDA Strategi Mewujudkan Masyarakat Aceh Berkarakter Islami Islami yang dimaksudkan dalam visi pembangunan jangka panjang adalah kondisi masyarakat Aceh yang secara utuh menjalankan seluruh aspek kehidupannya berdasarkan nilai-nilai Islam serta memiliki akhlak mulia yang toleran, santun, taat beribadah, memiliki etika, mencintai perdamaian an Ekonomi dan Usaha Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias itu. Untuk tercapainya tujuan tersebut, tambah Iskandar, dapat ditempuh melalui penetapan sasaran-sasaran pokok, arah kebijakan dan tahapan pelaksanaan pembangunan masyarakat Aceh yang berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islam diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran masyarakat dalam pembangunan dengan landasan moral dan etika sehingga menjadi kekuatan pendorong utama untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera, aman dan damai. Sistem Pendidikan Islami merupakan sistem pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam (Islamic value-based education), yang di dalamnya juga mengandung komponen-komponen pendidikan umum lainnya, seperti kurikulum, pengajaran, guru, siswa, manajemen, dan fasilitas. Iskandar menuturkan, ada empat pilar kebijakan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang tersebut, yaitu membangunan sumberdaya manusia yang islami, meningkatkan kualitas kerukanan hidup dalam masyarakat, pembangunan pemerintah yang baik dan bersih (clean and good governance) dan peningkatan pelaksanaan syari’at Islam. Sedangkan secara jangka menengah seperti tertera RPJM Aceh, kata Iskandar, ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh untuk pembangunan Syari’at Islam. Pertama, meningkatkatkan peran ulama dalam semua sektor kehidupan pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kerja sama dan koordinasi keagamaan (baik dengan instansi terkait maupun lembaga keagamaan pada berbagai level). Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi agar meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kesadarakan masyarakat tentang pelaksanaan Syari’at Islam. Ketiga, meningkatkan pengawasan tentang pelaksanaan syari’at Islam, serta keempat, meningkatkan pemberdyaan lembaga keagamaan dalam melakukan sertifikasi, penataausahaan, pengelolaan dan pemberdayaan harta agama. [aswarliam] Monitoring di Sela Safari Ramadhan untuk mengefektifkan komunikasi dengan masyarakat, pada malam hari tim Safari Ramadhan mengunjungi masjid-masjid gampong. Mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat melalui diskusi, Shalat Isya dan tarawih bersama, serta menyerahkan bantuan pembangunan masjid dari Gubernur Aceh. iskandaR untuk mengunjungi kantor Caritas Checz Republic (CCR) Aceh Barat yang melakukan program pembangunan ekonomi rakyat khususnya petani nilam. Kepala Bappeda juga turut berdialog langsung dengan petani nilam, koordinator koperasi industri petani nilam terkait permasalahan yang dihadapi di lapangan serta progres sejauh mana program itu telah berjalan. Sedangkan di Kabupaten Nagan Raya, selain berkunjung pada proyek APBA dan APBN, tim Safari Ramadhan juga berkempatan mengunjungi kegiatan yang didanai oleh Multi Donor Fund (MDF) yaitu program peningkatan pembangunan ekonomi rakyat EDFF di Nagan Raya, Canadian Cooperatives Association (CCA) yang menjalankan program pembudidayaan ikan air tawar, lahan percontohan pembudidayaan ikan air tawar di Desa Lhokseumot Kecamatan Beutong dengan luas area 4500 m2 serta berdiskusi langsung dengan Project Manager CCA Henny Butfheim dan para fasilitator program tersebut mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan. [aswar liam, sari] DoK. BAPPEDA tim Safari Ramadhan Pemerintah Aceh berdiskusi dengan staf pengelola project EDff di tempat pembudidayaan ikan tawar (project EDff) di nagan Raya.
HABA BAPPEDA Tabloid TabaNGUN aCEH - Edisi 16 | aGUsTUs 2011 13 Pemerintah Aceh Mensosialisasikan Formulasi Dana TDBH Migas dan Otsus 2012 tahun 2012 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJM Aceh periode kepemimpinan Gubernur Irwandi Yusuf dan Muhammad nazar, namun masih banyak program prioritas yang belum terlaksana secara tuntas seperti JKA, BKPG, Beasiswa Anak Yatim dan Beasiswa S1, S2 dan S3 bagi masyarakat Aceh yang berprestasi. Karena kegiatan tersebut dianggap sangat urgen, maka perlu dilakukan kesinambungan pada tahun 2012. Untuk menyamakan visi tentang formulasi TDBH Migas dan Dana Otsus tahun 2012, Bappeda menggelar pertemuan dengan para bupati/walikota se-Aceh, DPRK se-Aceh, para Kepala Bappeda kabupaten/kota se–Aceh, para Kepala SKPA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Pertemuan itu dibuka oleh Sekretaris Daerah Aceh Teuku Setia Budi berlangsung Senin (25/7/2011) di Aula Majid Ibrahim Bappeda Aceh. Menurut Setia Budi, alokasi Pagu Indikatif Dana TDBH Migas dan Otsus untuk Tahun 2012 telah dialokasikan sesuai surat Gubernur Aceh No. 902/2741 tanggal 2 Februari 2011 perihal Program dan Kegiatan Kabupaten/Kota Sumber TDBH Migas dan Dana Otsus tahun 2012. Pagu indikatif dana otsus sebesar Rp.4.510.656.496.500 dan TDBH Migas Rp.612.542.382.000. Namun setelah dilakukan perkiraan kembali, maka total dana Otsus tahun 2012 disesuaikan kembali menjadi Rp.4.750.000.000.000 dan dana TDBH Migas sebesar Rp.726.135.103.000. Lebih lanjut Setia Budi menyebutkan, tahun 2012 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJM Aceh periode kepemimpinan Irwandi Yusuf - Muhammad Nazar, namun masih banyak program prioritas yang belum terlaksana secara tuntas seperti JKA, BKPG, Beasiswa Anak Yatim dan Beasiswa S1, S2 dan S3 bagi masyarakat Aceh yang berprestasi. Karena kegiatan tersebut dianggap sangat urgen, maka perlu dilakukan kesinambungan pada tahun 2012. Untuk itu, Pemerintah Aceh mengambil kebijakan penganggaran bersama antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan formulasi dana Otsus dan TDBH Migas sesuai Qanun No.2/2008. Untuk itu, dia meminta kearifan semua pihak untuk mencermati kembali alokasi dana tersebut dengan menyesuaikan program kegiatan untuk tahun 2012. Dr Islahuddin M.Sc yang bertindak sebagai narasumber formulasi pembagian otsus dan TDBH Migas. Namun belum habis Islahuddin menyampaikan materinya terjadi beberapa kali instruksi dari peserta sehingga forum sedikit tegang. Beberapa peserta dari kabupaten/kota memprotes terhadap kebijakan Pemerintah Aceh tentang adanya kegiatan prioritas provinsi dijadikan beban anggaran bersama dengan kabupaten/kota dari sumber dana otsus. Hal ini dikawatirkan akan berkurang jatah kabupaten/kota dari sumber dana Otsus dan Migas sehingga memberikan dampak perubahan pembangunan kabupaten/kota yang telah disepakati dengan DPRK ADCF, Wadah Lembaga Donor dan NGO di Aceh Pada umumnya lembaga-lembaga internasional dalam kerangka kerjanya berbasis pada fakta-fakta pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium (Millennium Development Goals/MDGs) dan target-target global lainnya. Oleh karenanya, ini adalah peluang terbaik untuk memanfaatkan dana-dana internasional untuk membantu Pemerintah Aceh dalam melaksanakan berbagai strategi dalam penanganan masalah-masalah besar dan kompleks. Beberapa lembaga donor seperti World Bank, GIZ, IDB, USAID, Ausaid, MDF, Uni Eropa, UN agency dan lain-lain, tetap menjalankan programnya di Aceh sampai tahun 2012. Dibantu oleh NGO internasional dan nasional serta lokal sebagai pihak yang melaksanakan programprogram donor juga berkomitmen untuk membantu kesinambungan pembangunan Aceh, terutama membantu meningkatkan kapasitas masyarakat. ADCF dibentuk sebagai lembaga yang mewakili pemerintah Aceh dalam menfasilitasi hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga donor dan NGO. Kegiatan utama dari ADCF adalah mengkoordinir lembaga-lembaga donor dan mitra pelaksana untuk menyusun rencana kerjanya di Aceh, memantau proses pelaksanaan, serta mengevaluasi hasilnya untuk kemudian akan dirumuskan dalam sebuah feedback bagi lembaga donor sendiri. Komunitas forum ini dinahkhodai oleh Muzaillin Af- -- t Seutia Budi -- Sekda Aceh Lingkup Kerja ADCF fan yang sehari-hari sebagai akademisi di Universitas Syiah kuala. Beberapa aktivitas ADCF yang akan dilaksanakan diantaranya adalah, Donor Coordination Meeting, Consultative Meeting, pertemuan informal antardonor dan antara donor dengan lembaga pelaksana, serta pembentukan Steering Committeeyang bertujuan untuk memberikan pertimbangan terhadap intervensi donor di Aceh. Selain itu juga ADCF bisa melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan yang dijalankan lembaga donor dan mitra pelaksananya dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah Aceh. Kegiatan ADCF selama ini mendapat dukungan dari UNICEF dan LOGICA 2-Ausaid sehingga sekretariat bisa terus berfungsi. Nantinya akan dibuat satu website atau blog yang akan dikoneksikan langsung dari website Bappeda Aceh dan sekretariat Provinsi Aceh sehingga bisa diakses oleh semua orang. Forum ini juga akan memanfaatkan data-data dari RAN Database dan akan mengefektifkan penggunaan media tersebut untuk memfasilitasi penyediaan informasi mengenai aktivitas donor. ADCF berkantor di BAPPEDA Aceh, Jl. Tgk Mohd Daud Beureueh No.26 Telp (0651)21440 Fax(0651)33654, Banda Aceh.Coordinator sekretariat Sdr Chaidir (HP. 081360986600), Humas Sdr Samsuar (HP.08126903714).c foto: DEDEK MG paRa pejabat dari seluruh kabupaten/kota di Aceh hadir dalam sosialisasi formulasi tDBH Migas dan Dana otsus 2012 di Aula Majid Ibrahim Kantor Bappeda Aceh, Senin (25/7/2011). Setelah berakhirnya masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang ditandai bubarnya Badan Rehabilitasi dan Rekonstrukdi (BRR) NAD-Nias disusul Badan Kesinambungan Rekontruksi Aceh (BKRA), keberadaan lembaga-lembaga donor dan NGO di Aceh seperti kehilangan arah. Mereka tampak seperti berjalan sendiri-sendiri, kesulitan dalam koordinasi, sharing, sering tumpang tindih program dan kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah. Sementara pada sisi lain, keberadaan mereka masih sangat dibutuhkan dan dirasakan cukup membantu pemerintah Aceh dalam mengisi kesinambungan pembangunan Aceh pascabencana tsunami. Lembaga donor dan implementernya seringkali hanya melihat output dari sebuah program/project, tanpa memperhatikan impact dan benefit kepada masyarakat luas. Ini diakibatkan dari kurangnya respons dari lembaga-lembaga pemerintah sendiri untuk memberikan arah yang jelas dalam menyalurkan bantuan bagi masyarakat. Beranjak dari realita di atas, Bappeda Aceh sebagai badan yang mengkoordinir pembangunan Aceh, merasa perlu membentuk suatu lembaga atau forum yang bisa memfasilitasi dan menjadi mediasi bagi lembaga-lembaga donor dan NGO-NGO yang ingin berpartisipasi dalam membangun Aceh. Karenanya, Bappeda Aceh menginisiasi pembentukan suatu lembaga yang diberi nama Aceh Development Community Forum (ADCF) sebagai solusinya. Kepala Bappeda Aceh Ir Iskandar M.Sc mengatakan, dengan dibentuknya ADCF sebagai lembaga yang dibentuk Bappeda Aceh, khusus mewadahi lembaga donor dan NGO masing-masing kabupaten/kota. Menanggapi permasalahan tersebut, Kepala Bappeda Aceh, Ir Iskandar, mengatakan bahwa pagu yang disosialisasi hari itu masih dalam bentuk indikatif atau belum final dan masih memungkinkan terjadi perubahan. “Karena itulah acara ini dilakukan agar kita dapat mencermati dan memberi kontribusi,” tutur Iskandar. Di penghujung acara, Iskandar menyampaikan bahwa pagu definitif mengenai otsus dan migas akan ditetapkan pada bulan September setelah pembahasan dengan DPRA, sedangkan mengenai dengan penolakan terhadap pembebanan anggaran bersama pada beberapa kegiatan prioritas Pemerintah Aceh oleh sebagian kabupaten/kota akan disampaikan ke Gubernur Aceh untuk mengambil kebijakan lebih lanjut. [aswar liam] yang melakukan aktifitas di Aceh, maka forum ini dapat dijadikan sebagai wadah untuk diskusi dan sharing informasi mengenai implementasi, kerjasama dan permasalahan tentang program yang sedang dijalankan oleh lembaga donor dan NGO sebagai mitra kerja Pemerintah Aceh. “Kegiatan utama dari ADCF adalah mengkoordinir lembaga-lembaga donor dan mitra pelaksana untuk menyusun rencana kerjanya di Aceh, memantau proses pelaksanaan, serta mengevaluasi hasilnya untuk kemudian akan dirumuskan dalam sebuah feedback bagi lembaga donor sendiri,” ungkap Iskandar dalam pertemuan perdana ADCF beberapa waktu lalu. Lebih lanjut Iskandar mengatakan, forum ini diharapkan dapat memainkan peran penting untuk memberikan objective yang jelas dan meng-effective-kan bantuan-bantuan luar negeri, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dilaksanakan oleh UN Agencies, NGO (nasional/internasional), dan pihak swasta lainnya. “Forum ini ke depan bisa lebih banyak lagi perannya dalam memfasilitasi dan memediasi lembaga-lembaga donor dan NGO yang bekerja membantu Aceh, katanya. “Pemerintah Aceh sangat mengharapkan dan terus berupaya mengundang lembaga-lembaga donor dan NGO internasional untuk terus berpartisipasi membantu Aceh dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan pascaberakhirnya era rehab rekon, ujar Iskandar seraya mengharapkan agar lembaga-lembaga donor, NGO internasional/nasional/lokal untuk berpartisipasi dalam forum itu. [Samsuar, Public Communication ADCF]
Page 1 and 2: Edisi 16 04 6 11 Tahun II AGUSTUS 2
Page 3 and 4: CERMIN Tafakkur Oleh: Ir. Faizal Ad
Page 5 and 6: LAPORAN UTAMA Hidup dan tinggal di
Page 7 and 8: LAPORAN UTAMA Dayah Darul Ulum Putr
Page 9 and 10: Tabloid TabaNGUN aCEH - Edisi 16 |
Page 11: LAPORAN KHUSUS Kepala Dinas Pendidi
Page 15 and 16: Edisi 16 nama : ...................

Tabloid Edisi 16 November 2011 - BAPPEDA Aceh

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?