EKONOMI DAN PEMBANGUNAN - BAPPEDA Aceh - Pemerintah ...

Jurnal 

EKONOMI DAN PEMBANGUNAN 

Muhammad Nasir dan Alfan Mufrody 

X Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah Aceh Terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) Aceh 

Ramayana 

X Optimasi Pengolahan Minyak Nilam Pada Berbagai Daerah Produksi dan 

Varitas di Kabupaten Aceh Barat. 

Rois, Supiandi Sabiham, Irsal Las, dan Machfud 

X Analisis Indeks dan Status Keberlanjutan Pemanfaatan Rawa Lebak di 

Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya – 

Kalimantan Barat 

Usman Bakar 

X Efektivitas Penerapan Keppres 80 Tahun 2003 pada Pemilihan Penyedia 

Barang/Jasa dalam Rangka Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi 

Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat 

Khalis Yunus dan Ema Alemina 

X Peranan Biofertilizer Bagi Pertumbuhan Tanaman Kedelai pada Tanah Yang 

Terkena Dampak Tsunami 

Vivi Silvia 

X Pengaruh Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Mobilitas Pekerja Wanita dari 

Sektor Industri ke Sektor Jasa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh 

Hasanuddin Yusuf Adnan 

X Konsep Syura dalam Islam

TIM REDAKSI 

JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN terbit dua kali setahun pada bulan Juli, 

dan November yang berisi tulisan hasil penelitian dan kajian analisis kritis dibidang 

Ekonomi Pembangunan. 

Pengarah : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh 

Wakil Pengarah : Warqah Helmi 

Penanggung Jawab : Hamdani 

Dewan Redaksi : Syahrizal Abbas 

Saiful Mahdi 

Muhammad Nasir 

Ema Alemina 

Pimpinan Redaksi : Marthunis 

Staf Redaksi : Aswar 

Ida Irawan 

Pimpinan Administrasi : Taufiqurrahman 

Sekretariat : Nurbaya 

Wahyuni 

Suharna 

T. Azwar Mirza 

Vintana Gemasih Martunas 

Nelly Eliza 

Alamat Redaksi 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh 

Bidang Penelitian dan Pengembangan 

Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh No.26 Banda Aceh 

Telepon (0651) 21440, 29713 

Email : bappeda.acehprov.go.id 

iii

KATA PENGANTAR 

Berusaha keras meningkatkan dan memajukan ilmu pengetahuan sekaligus 

memberikan informasi bagi stakeholder merupakan komitmen BAPPEDA Aceh. 

Wujud nyata upaya tersebut tercermin dari keberlanjutan penerbitan Jurnal 

Ekonomi dan Pembangunan. 

Dalam rangka meningkatkan kualitasnya, staf redaksi melakukan 

perbaikan-perbaikan secara signifikan dalam hal penambahan dewan pakar, 

format penulisan artikel yang lebih konsisten dan judul jurnal yang lebih mudah 

dimengerti dan dipahami. 

Diharapkan perbaikan ini dapat menjembatani para akademisi, praktisi 

bisnis dan Pemerintah dalam menuangkan gagasannya, baik berupa hasil 

penelitian ataupun analisis ilmiah yang bagi perwujudan pembangunan 

berkelanjutan. 

Ucapan terimakasih tidak lupa kami sampaikan kepada para penyunting 

Ahli atas kesediaanya menjadi anggota dewan redaksi semoga peran sertanya 

dapat meningkatkan mutu penerbitan jurnal ini. Ucapan terimaksih juga 

disampaikan kepada para penulis artikel yang termuat tulisannya. Akhirnya, 

tanggapan serta kritikan pembaca sangat kami harapkan. 

v 

Redaksi

DAFTAR ISI 

Muhammad Nasir dan Alfan Mufrody 

Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah Aceh Terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh .................................................. 

Ramayana 

Optimasi Pengolahan Minyak Nilam Pada Berbagai Daerah Produksi dan 

Varitas di Kabupaten Aceh Barat ......................................................... 

Rois, Supiandi Sabiham, Irsal Las, dan Machfud 

Analisis Indeks dan Status Keberlanjutan Pemanfaatan Rawa Lebak di 

Desa Pasak Piang Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya – 

Kalimantan Barat ............................................................................... 

Usman Bakar 

Efektivitas Penerapan Keppres 80 Tahun 2003 pada Pemilihan Penyedia 

Barang/Jasa dalam Rangka Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi 

Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat ......................................... 

Khalis Yunus dan Ema Alemina 

Peranan Biofertilizer Bagi Pertumbuhan Tanaman Kedelai pada Tanah Yang 

Terkena Dampak Tsunami ................................................................... 

Vivi Silvia 

Pengaruh Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Mobilitas Pekerja Wanita 

dari Sektor Industri ke Sektor Jasa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda 

Aceh ................................................................................................. 

Hasanuddin Yusuf Adnan 

Konsep Syura dalam Islam .................................................................. 

vii 

1 

11 

23 

37 

55 

65 

83

Analisis Hubungan Pengeluaran 

Pemerintah Aceh Terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) Aceh 

(Relationship Analysis of Aceh Government Expenditure 

for Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh) 

Oleh : Muhammad Nasir 1 , Alfan Mufrody 2 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara perubahan 

pengeluaran Pemerintah Aceh dengan perubahan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pengeluaran Pemerintah 

Propinsi Aceh yang merupakan data time series dari tahun 1994 sampai dengan 2008. 

Adapun metode analisis yang digunakan adalah Granger Causality untuk meneliti 

pola atau arah hubungan kausalitas. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan timbal balik antara total pengeluaran pemerintah dengan PDRB. Selain itu 

juga tidak terjadi hubungan timbal balik antara total belanja rutin dengan PDRB. 

Kata kunci: Granger causality, pengeluaran pemerintah, belanja rutin, PDRB. 

AbstrAct 

This research is aimed to know the relationship between the change in Aceh 

government spending and Gross Domestic Regional Product (GDRP). The data used 

is the time series data from 1994 to 2008. Whereas the method of analysis used is 

Granger Causality test in finding the pattern and sign of the causality relationship. 

The research finds that there is no causality relationship between total government 

expenditure and GDRP. There is also no causality relationship between total routine 

expenditure and GDRP. 

Keywords: Granger causality, government spending, routine expenditure, GDRP. 

PENDAHULUAN 

Pembangunan ekonomi dapat 

diartikan sebagai suatu perubahan 

yang meningkatkan kapasitas produksi 

nasional. Peningkatan ini tercermin 

pada pertumbuhan ekonomi. Indikator 

1 Muhammad Nasir adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Darussalam- Banda Aceh. 

2 Alfan Mufrody adalah pegawai Dinas Pengairan Propinsi Aceh. 

1 

pertumbuhan ekonomi tidak hanya bisa 

secara materi seperti meningkatnya 

pendapatan per kapita, tetapi juga 

peningkatan formasi modal non 

materi seperti kebijakan sosial budaya 

yang menunjang harmoni sosial dan

kestabilan politik serta kemandirian. 

Pembangunan daerah merupakan 

bagian integral dari pembangunan 

nasional yang diupayakan berlandaskan 

prinsip otonomi daerah. Dengan demikian 

daerah mempunyai kesempatan untuk 

memanfaatkan sumber daya yang ada 

agar dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di daerah tersebut. Dengan 

otonomi daerah, diharapkan daerah 

akan lebih mandiri dalam menentukan 

seluruh kegiatannya. 

Pengelolaan pemerintah daerah, 

baik di tingkat propinsi maupun tingkat 

kabupaten dan kota memasuki era baru 

sejalan dengan diberlakukannya UU 

No.22 tahun 1999 yang menempatkan 

otonomi secara utuh pada kabupaten/ 

kota. Khusus bagi propinsi, selain 

sebagai daerah otonom juga merupakan 

wilayah administrasi yang melaksanakan 

kewenangan pemerintah pusat melalui 

pelaksanaan dekonsentrasi. Selain itu, 

UU No.25 Tahun 1999 mengamanatkan 

bahwa setiap penyerahan atau 

pelimpahan kewenangan pemerintah 

pusat kepada propinsi dan kabupaten/ 

kota harus diikuti dengan pembiayaannya. 

Khusus untuk Aceh, dasar hukum otonomi 

(khusus) lebih kuat lagi dengan adanya 

UU No.11 tahun 2006 yang dikenal 

sebagai Undang-Undang Pemerintahan 

Aceh (UUPA) sebagai usaha menjabarkan 

2 

Analisis Hubungan... 

kesepakatan damai di Aceh berdasarkan 

MoU Helsinki. 

Pembangunan ekonomi adalah 

serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang 

bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat, memperluas kesempatan 

kerja, mengarahkan pembagian pendapatan 

masyarakat secara adil dan 

merata, serta meningkatkan hubungan 

ekonomi regional. Dalam mengatur dan 

memajukan perekonomian regional 

diperlukan kebijakan dalam perencanaan 

perekonomian yang matang dengan 

pengeluaran negara yang mendorong 

keseimbangan regional. 

Pada pemerintah daerah terdapat 

juga pengeluaran pemerintah yang 

diharapkan memberikan kontribusi terhadap 

PDRB. Pengeluaran pemerintah 

yang bersifat produktif dan investasi 

akan memberikan kontribusi terhadap 

pemerintah daerah tersebut. Tingkat 

aktivitas kegiatan pemerintah yang 

produktif terlihat pula dalam pengalokasian 

pengeluaran pemerintah. 

Angka-angka pendapatan regional 

yang disajikan secara series dari tahun 

ke tahun akan dapat memberikan 

gambaran pembangunan ekonomi suatu 

daerah, sebagai hasil dari pelaksanaan 

program pembangunan. Tabel 1 berikut 

menunjukkan pengeluaran pemerintah 

dan PDRB Aceh. 

Tabel 1 : Pengeluaran Pemerintah dan PDRB Propinsi Aceh (dalam milyar rupiah) 

Tahun Pengeluaran Pemerintah 

PDRB Propinsi Aceh 

(berdasarkan harga berlaku) 

2004 1.963,26 50.357,27 

2005 2.169,78 56.951,60 

2006 2.109,84 70.786,83 

2007 4.047,19 73.196,28 

2008 8.518,74 75.015,73 

Sumber: APBD Propinsi Aceh, 2004-2008


Data pada Tabel 1 menunjukkan 

adanya peningkatan pada pengeluaran 

Pemerintah Aceh maupun PDRB Aceh. 

Namun demikian, pertumbuhan 

PDRB tidak sebesar pertumbuhan 

pengeluaran Pemerintah Aceh. Pengeluaran 

pemerintah tahun 2004-2008 

mengalami pertumbuhan sebesar 

49,66%, sedangkan pertumbuhan PDRB 

sebesar 9,37%. 

Pengeluaran pemerintah meru 

pakan salah satu indikator yang 

menunjukkan pertumbuhan ekonomi 

jangka panjang dan kesejahteraan 

masyarakat. Semakin besar pengeluaran 

pemerintah diharapkan dapat membawa 

dampak pada meningkatnya 

kesejahteraan masyarakat. Peningkatan 

kesejahteraan masyarakat merupakan 

salah satu tolok ukur PDRB. Oleh 

karena itu diharapkan dengan semakin 

meningkatnya pengeluaran pemerintah, 

maka akan semakin meningkat pula 

PDRB dan kesejahteraan rakyat. 

Berdasarkan uraian di atas, maka 

penulis tertarik untuk menganalisa 

hubungan pengeluaran Pemerintah 

Aceh terhadap PDRB Aceh dengan 

menggunakan pendekatan Granger 

Causality. 

MODEL ANALISIS 

Penelitian ini menggunakan 

metode Granger untuk meneliti pola 

atau arah hubungan kausalitas antara 

pengeluaran Pemerintah Aceh dengan 

PDRB Aceh selama kurun waktu 1994- 

2008. Untuk menghindari terjadinya 

hubungan korelasi yang spurious, dalam 

analisa ini digunakan Uji Akar-akar Unit 

(Unit Root test) dan kointegrasi sebagai 

uji prasyarat penggunaan metode 

kausalitas Granger. Model empiris yang 

akan dipakai adalah: 

Yt 

= 0 + α1Yt 

−1 

+ ... + α nYt 

−n 

+ 

β X + ... + β X + ε 

1 

t−1 

n 

t− 

n 

Model 1: Hubungan PDRB dan 

Total Belanja APBA 

PDRB = α1PDRB( 

t−1) 

+ ... + α n PDRB( 

t− 

n) 

+ 

β TOTAL + ... + β TOTAL + ε 

1 

1 

( t−1) 

( t−1) 

n 

1 

( t− 

n) 

( t− 

n) 

TOTAL = α1TOTAL( 

t−1) 

+ ... + α nTOTAL 

β PDRB + ... + β PDRB + ε 

n 

1 

1 

( t− 

n) 

Model 2: Hubungan PDRB dan 

Belanja Rutin 


t−1) 

+ ... + α n PDRB( 

t− 

n) 

+ 


1 

1 

( t−1) 

( t−1) 

n 

( t− 

n) 

( t− 

n) 


t−1) 

+ ... + α nTOTAL 

β PDRB + ... + β PDRB + ε 

n 

1 

1 

( t− 

n) 

Selanjutnya, uji akar unit 

digunakan untuk melihat apakah data 

yang diamati stationer atau tidak. Uji 

standar Dickey-Fuller dilakukan dengan 

mengestimasi persamaan regresi 

dalam tiga bentuk berbeda (Gujarati, 

2004). Akhirnya, Granger Causality 

test digunakan untuk mengetahui 

apakah suatu variabel endogen dapat 

diperlakukan sebagai variabel eksogen. 

Granger Causality dilakukan karena 

ketidaktahuan keterpengaruhan antar 

variabel. Jika ada dua variabel X dan 

Y, misalnya, ingin dikaji apakah X 

menyebabkan Y atau Y menyebabkan X, 

atau berlaku keduanya, atau tidak ada 

hubungan antar keduanya. Variabel X 

menyebabkan variabel Y artinya berapa 

banyak nilai Y pada periode sekarang 

3 

+ 

+

dapat dijelaskan oleh nilai Y dan nilai X 

pada periode sebelumnya. 

A. Data 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data pengeluaran 

Pemerintah Aceh dan data PDRB Aceh 

mulai tahun 1994 sampai dengan tahun 

2008. Data yang digunakan merupakan 

data sekunder yang berasal dari Badan 

Pusat Statistik (BPS), Dirjen Perimbangan 

Keuangan, dan Dinas Pengelolaan 

Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA). 

Jenis-jenis pengeluaran pemerintah 

sampai dengan tahun 2005 dibagi menjadi 

pengeluaran rutin dan pengeluaran 

pembangunan. Namun setelah itu, 

pemerintah menerapkan unified budget 

4 


sehingga tidak lagi membagi pengeluaran 

pemerintah menjadi pengeluaran rutin 

dan pembangunan. 

B. Analisis dan Pembahasan 

PDRB Aceh dari tahun ke 

tahun terus mengalami peningkatan. 

PDRB Propinsi Aceh pada tahun 1994 

sampai dengan tahun 2008 mengalami 

peningkatan sebesar 567,15% yaitu 

11.244.148,40 milyar rupiah pada tahun 

1994 menjadi 75.015.730,00 milyar 

rupiah pada tahun 2008. Pertumbuhan 

PDRB Propinsi Aceh terbesar terjadi 

pada tahun 1998 yatu sebesar 44,85% 

sedangkan pertumbuhan terendah 

terjadi pada tahun 2008 yaitu hanya 

2,49% (lihat Tabel 2). 

Tabel 2: PDRB Propinsi Aceh Tahun 1994-2008 

Tahun 

PDRB atas dasar Harga Berlaku tahun 1994-2008 

Nilai (milyar rupiah) Pertumbuhan (%) 

1994 11.244.148,40 - 

1995 13.091.230,00 16,43% 

1996 14.637.990,00 11,82% 

1997 17.229.040,00 17,70% 

1998 24.956.859,30 44,85% 

1999 26.991.583,10 8,15% 

2000 27.972.558,70 3,63% 

2001 34.733.400,00 24,17% 

2002 42.157.460,00 21,37% 

2003 48.619.150,00 15,33% 

2004 50.357.270,00 3,57% 

2005 56.951.600,00 13,10% 

2006 70.786.830,00 24,29% 

2007 73.196.280,00 3,40% 

2008 

Sumber: BPS (1994-2008) 

75.015.730,00 2,49% 

Salah satu konsekuensi dari 

desentralisasi fiskal tentunya adalah 

dituntutnya fungsi pengelolaan APBD yang 

harus mempertimbangkan alokasi dan 

prioritas dalam membiayai pembangunan 

daerah. Dari sisi alokasi, belanja daerah 

dilakukan untuk menyediakan barang dan 

pelayanan publik yang dibutuhkan oleh 

masyarakat banyak di daerah dan tidak 

dapat disediakan sendiri oleh masyarakat 

daerah tersebut. Sedangkan dari segi 

prioritas belanja daerah dilakukan untuk


sektor-sektor yang sangat mendesak 

kebutuhannya dan berpengaruh besar 

bagi seluruh kegiatan perekonomian 

masyarakat. Tabel 3 berikut menunjukkan 

Tabel 3: Distribusi Belanja Daerah Propinsi Aceh (juta rupiah) 

data mengenai distribusi belanja daerah 

Propinsi Aceh selama periode 1994- 

2008 yang meliputi belanja rutin dan 

pembangunan. 333 

Tahun 

Rutin 

Belanja Daerah Tahun 1994-2008 

Pembangunan Total 

1994 146.196,57 54.991,71 201.188,28 

1995 155.370,34 62.102,60 217.472,94 

1996 168.697,95 84.144,51 252.842,46 

1997 187.073,34 85.600,44 272.673,78 

1998 103.452,22 68.250,17 171.702,39 

1999 108.511,02 148,545,09 257.056,11 

2000 87.421,03 158.464,48 245.885,51 

2001 268.363,30 226.397,10 494.760,40 

2002 309.969,97 1.074.522,28 1.384.492,25 

2003 1.084.024,92 336.252,88 1.420.277,80 

2004 1.613.753,08 349.513,36 1.963.266,44 

2005 1.857.401,66 312.378,30 2.169.779,96 

2006 1.316.562,54 431.500,27 2.109.838,49 

2007 1.978.905,62 2.068.285,56 4.047.191,18 

2008 2.004.123,10 6.514.617,50 8.518.740,60 

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan dan DPPKA (data diolah) 

Untuk melihat hubungan antara 

pengeluaran pemerintah dengan PDRB 

digunakan uji Granger Causality. Uji ini 

pada intinya dapat mengindikasikan 

suatu variabel mempunyai hubungan dua 

arah atau satu arah. Tetapi perlu diingat 

bahwa pada uji ini yang dilihat adalah 

pengaruh masa lalu terhadap kondisi 

sekarang, sehingga data yang digunakan 

adalah data deret waktu (time series). 

Dengan menggunakan model 

hubungan PDRB dan Total Belanja APBA 

dibangun model sebagai berikut: 


t−1) 

+ ... + α n PDRB( 

t− 

n) 

+ 


1 

( t−1) 

n 

( t− 

n) 


t−1) 

+ ... + α nTOTAL( 

t− 

n) 

+ 

β1PDRB( 

t−1) 

+ ... + β n PDRB( 

t− 

n) 

+ ε 1 

Dapat diketahui bahwa hasil 

pengujian Granger Causality PDRB 

1 

dengan total belanja dalam kurun waktu 

tahun 1994-2008 bahwa Δ(PDRB) tidak 

mempunyai hubungan dengan Δ (Total). 

Artinya variabel Δ (PDRB) Granger tidak 

menyebabkan Δ (Total), dan Δ (Total) 

Granger tidak menyebabkan Δ (PDRB). 

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada 

tabel 4. 

Tabel 4 menjelaskan bahwa 

pertama dilakukan pengujian Granger 

Causality menggunakan lag = 1, terlihat 

hasilnya adalah “probability” lebih besar 

dari 5%. Dengan demikian, kita menerima 

hipotesis nol. Artinya dapat dinyatakan 

bahwa PDRB dan total Belanja APBA 

tidak saling mempengaruhi atau tidak 

mempunyai hubungan kausalitas. 

Ketika lag diperbesar menjadi 2, 3, 

dan 4 yang terlihat pada Tabel 4, ternyata 

5

hasilnya memberikan keputusan 

yang sama dengan persamaan yang 

menggunakan lag sebanyak 1. Sehingga 

Tabel 4: Uji Granger Causality PDRB dengan Total Belanja APBA 

Pairwise Granger Causality Tests 

Sample: 1994 2008 

6 


dapat disimpulkan bahwa lag 2, 3, dan 

4, PDRB dan total belanja APBA tidak 

mempunyai hubungan kausalitas. 

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

Lags: 1 

TOTAL does not Granger Cause PDRB 14 0,11306 0,74301 

PDRB does not Granger Cause TOTAL 

Lags: 2 

0,13943 0,71595 



Lags: 3 

0,15214 0,86129 



Lags: 4 

0,27965 0,83837 



Sumber: Data diolah 

0,28326 0,86922 

Tidak adanya hubungan kausalitas 

antara PDRB dan total belanja APBA 

menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi 

utamanya sektor riil dan dunia usaha 

pada umumnya yang diikuti dengan 

peningkatan PDRB tidak diikuti dengan 

peningkatan penerimaan APBA. Artinya 

peningkatan PDRB tidak membawa 

dampak signifikan terhadap peningkatan 

penerimaan daerah. Hal ini dapat 

terjadi karena peningkatan penerimaan 

lebih disebabkan oleh peningkatan 

sumber-sumber penerimaan di luar dari 

pendapatan asli daerah (pajak daerah, 

retribusi dan sumber-sumber lain yang 

sah), melainkan penerimaan daerah 

meningkat dari transfer keuangan dari 

pemerintah pusat seperti pendapatan 

melalui dana perimbangan. Dapat 

disimpulkan bahwa peningkatan belanja 

daerah seiring dengan peningkatan 

penerimaan daerah dari tahun ke 

tahun tidak disebabkan bergairahnya 

perekonomian sektor-sektor pendukung 

peningkatan PDRB. 

Terjadinya peningkatan transfer 

keuangan dari pemerintah pusat ke 

Aceh adalah sejalan dengan terjadinya 

perubahan peraturan perundangundangan 

tentang pemerintah dan 

keuangan Aceh. Awalnya, Aceh 

diistimewakan dengan UU No.24 

Tahun 1956, namun kemudian berubah 

menjadi dan mengikuti UU No.44 Tahun 

1999 dan terakhir menjadi UU No.11 

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 

(UUPA). Perubahan ini menyebabkan 

terjadinya perubahan signifikan pada 

pendapatan Aceh yang berasal dari 

transfer keuangan pemerintah pusat.


Hal ini dapat dilihat dari Pasal 181 UU 

No.11 tahun 2006 yang menjelaskan 

bahwa pendapatan daerah melalui 

transfer keuangan pusat berasal dari 

dana otonomi khusus dan perimbangan 

keuangan, yakni dana alokasi khusus 

(DAK), dana alokasi umum (DAU), 

dan dana bagi hasil minyak dan gas 

(DBHMG), terutama adanya peningkatan 

persentase dari bagian pertambangan 

minyak sebesar 55% dan pertambangan 

gas bumi sebesar 40%. 

Menurut teori Rostow dan 

Musgrave, perkembangan pengeluaran 

pemerintah dibagi ke dalam tahaptahap 

pembangunan ekonomi yang 

dibedakan antara tahap awal, tahap 

menengah dan tahap lanjut. Pada saat 

ini kondisi Aceh dapat dikatakan masih 

berada di tahap awal. Lambannya 

pertumbuhan pembangunan di Aceh 

diantaranya dikarenakan konflik yang 

berkepanjangan dan bencana Tsunami 

sehingga hampir semua infrastruktur 

yang ada mengalami kerusakan, 

bahkan banyak pula yang tidak dapat 

digunakan lagi. Kondisi ini berdampak 

pada pengeluaran pemerintah di mana 

sebagian besar pengeluaran digunakan 

untuk membangun dan memperbaiki 

fasilitas umum yang diperlukan. 

Selain itu, dalam penyusunan 

anggaran pemerintah tidak tertutup 

kemungkinan terjadinya salah urus 

sehingga peningkatan pertumbuhan 

ekonomi terganggu. Faktor lain yang dapat 

menghambat pertumbuhan ekonomi 

adalah korupsi. Korupsi menyebabkan 

ketidakpercayaan sektor swasta. 

Ketidakpercayaan ini akan mengakibatkan 

sektor swasta tidak berkembang dan 

menghambat pertumbuhan ekonomi. 

Selain itu, korupsi dapat menurunkan 

pengembalian modal dari pemerintah. 

Pengeluaran pemerintah salah satu 

fungsinya adalah sebagai investasi 

publik. Semakin besar tingkat korupsi 

maka akan semakin lama pengembalian 

modal pemerintah, yang pada gilirannya 

akan menghambat pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi.Djumashev 

(2007) menunjukkan adanya hubungan 

negatif antara korupsi dengan tingkat 

kepercayaan sektor swasta dan 

pengembalian modal investasi yang 

dilakukan pemerintah. Singkatnya, 

korupsi memberikan efek negatif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan uraian dan analisis 

di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat hubungan kausalitas 

(Granger) antara total PDRB dengan 

total belanja Pemerintah Aceh. Artinya 

fluktuasi yang terjadi pada PDRB tidak 

berakibat apa-apa terhadap total belanja 

Pemerintah Aceh, dan sebaliknya total 

belanja daerah tidak mempengaruhi 

pertumbuhan PDRB. Selain itu, 

ditemukan bahwa penetapan kebijakan 

desentralisasi fiskal yang mengakibatkan 

meningkatnya belanja daerah juga tidak 

berhubungan dengan pertumbuhan 

PDRB Aceh. 

Karena itu, Pemerintah Aceh 

diharapkan mengalokasikan anggaran 

dengan efektif pada pos-pos yang 

dapat meningkatkan pertumbuhan 

PDRB sebagai salah satu indikator 

pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat 

dilakukan dengan mengurangi anggaran 

7

yang bersifat tidak produktif. Pengeluaran 

untuk konsumsi diharapkan dikurangi 

dan pengeluaran untuk investasi 

ditingkatkan. Selain itu juga diharapkan 

pengeluaran pemerintah yang 

menunjang peningkatan kinerja sektor 

swasta lebih ditingkatkan. Pemerintah 

Aceh diharapkan lebih bijaksana dalam 

pengelolaan anggarannya sehingga 

dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan rakyat. 

8 

DAFTAR PUSTAKA 

Bank Dunia. 2007. Kajian Pengeluaran 

Publik Indonesia: Memaksimalkan 

Peluang Baru. Washington DC: 

World Bank. 

Djumashev, R. 2007. Corruption, 

uncertainty and growth, MPRA 

Paper No. 3716, posted 7 November 

2007, online at http://mpra.ub.unimuenchen.de/3716. 

Gujarati, D. 1978. Ekonometrika Dasar. 

Jakarta: Penerbit Erlangga. 

Gujarati, D. 2004. Basic Econometrics. 

USA: The McGraw-Hill. 

Analisis Hubungan...

Optimasi Pengolahan Minyak Nilam pada Berbagai 

Daerah Produksi dan Varitas 

di Kabupaten Aceh Barat 

Oleh : Ramayana 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan menganalisis optimasi proses penyulingan minyak 

nilam pada berbagai daerah produksi dan varitas di Kabupaten Aceh Barat. 

Metode penelitian yang digunakan adalah rancangan bujursangkar latin atas 

dasar tipe daerah produksi, varitas nilam dan alat penyuling yang digunakan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimasi kinerja alat penyulingan berbeda 

menurut spesifikasi agroklimat wilayah produksi, varitas dan type alat penyuling. 

Hal ini pula yang menyebabkan variasi kinerja dan keuntungan usaha penyulingan 

minyak nilam. Semakin sesuai daerah produksi secara agroklimat dan agroekologi 

maka semakin kecil nilai investasi yang dibutuhkan untuk mencapai proses 

penyulingan yang optimal. Untuk daerah yang kurang sesuai secara agroklimat 

masing-masing varitas diperlukan investasi dengan nilai yang lebih besar. Kinerja 

proses penyulingan semakin baik bila diusahakan varitas yang sesuai dengan 

agroklimat dan agroekologi. 

Kata Kunci : Minyak Nilam, Kinerja, Penyulingan, Agroklimat, Agroekologi 

AbstrAct 

The aim of this research is to analyse the optimization of distillation process of 

various patchouli oil in various production areas in West Aceh District. The research 

methodology used is latin square design based on types of production areas, 

variety of patchouli and distillation tool utilized. The result shows that performance 

optimization of distillation tools are different according to agroclimate specification 

of the production area, variety of patchouli and distillation tools. This also determines 

the performance and profitability variances of patchouli oil production. Production 

areas with suitable agroclimazte and agro-ecology need less investment to conduct 

optimum distillation. Whereas the areas with unsuitable agro-climate specification 

need more input to reach same level of optimum distillation. The distillation 

performance is then determined by the suitability between patchouli and the agroclimate 

and agro-ecology of the production areas. 

Keywords : Patchouli Oil, Performance, Distillation, Agro-climate, Agro-ecology 

9

PENDAHULUAN 

Tanaman nilam adalah salah 

satu tanaman yang sangat peka 

terhadap variasi kondisi agroklimat, dan 

agroekologi. Beberapa daerah di 

Provinsi Aceh memiliki iklim dan ekologi 

yang sesuai untuk pertanaman beberapa 

varitas nilam. Varitas unggul lokal adalah 

varitas dengan kualitas minyak nilamnya 

yang tergolong khas dan berbeda 

dengan daerah pertanaman nilam 

lainnya. Kinerja penyulingan nilam 

dapat diukur dengan besarnya manfaat 

lewat biaya yang dikeluarkan per satuan 

minyak nilam yang dihasilkan. Kinerja 

penyulingan minyak ini dipengaruhi oleh 

kualitas daun nilam dan alat penyulingan. 

Kualitas daun nilam sebagai bahan baku 

proses penyulingan ditentukan oleh 

varitas dan daerah produksi. Untuk 

Provinsi Aceh penyulingan minyak 

nilam menyebar di beberapa kabupaten 

dengan typology yang sangat bervariasi. 

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan 

bahwa daerah produksi, varitas nilam dan 

spesifikasi alat penyuling menentukan 

hasil proses penyulingan. Selanjutnya, 

optimasi kinerja alat penyulingan 

berbeda menurut spesifikasi agroklimat 

wilayah produksi, dan varitas nilamnya. 

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan 

mengkaji optimasi proses penyulingan 

yang didasarkan pada nilai investasi, 

kinerja produk dan keuntungan beberapa 

typology daerah produksi, varitas nilam 

dan alat penyulingan minyak nilam ini. 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan adalah 

kombinasi survey kesesuaian agroklimat 

dan agroekologi yang dibagi atas tiga 

10 


skala (sangat sesuai S1, sesuai S2 

dan kurang sesuai S3). Dari masingmasing 

SPL (satuan peta lahan) diambil 

contoh daun nilam menurut varitas 

yang ditanam dan disuling pada tiga 

kelompok alat suling (type A, B dan C). 

Kemudian dilakukan perhitungan rerata: 

konsumsi bahan baku, konsumsi bahan 

bakar, hasil minyak/ rendemen, biaya 

energi per proses, biaya produksi dan 

keuntungan per proses. Biaya produksi 

per proses, prosentase biaya energi 

terhadap nilai minyak nilam, rendemen, 

dan keuntungan dihitung dengan rumus 

–rumus seperti berikut: 

K = a D1b D2c D3d V1e V2f V3g 

T1h T2i T3j 

Dimana: 

K adalah kinerja proses penyulingan. 

D adalah daerah produksi (luas 

areal pengembangan pada masingmasing 

kesesuaian agroklimat dan 

agroekologi (D1, D2, dan D3). 

V adalah Jumlah produksi (V1, V2, 

dan V3). 

T adalah type alat penyulingan yang 

digunakan (T1, T2, dan T3). 

A, b, c …… j adalah koefisien elastisitas 

kinerja penyulingan. 

Untuk analisis keuntungan 

digunakan rumus ∏ = TR – TC, dimana 

TR adalah total penerimaan (total 

revenue) yang diperoleh perkalian 

jumlah/mutu produksi Q dengan harga 

P; dan TC adalah total biaya (total cost) 

yang dihitung dari biaya investasi dan 

biaya operasi penyulingan nilam. 

Untuk analisis kinerja digunakan 

proven dengan membandingkan manfaat 

dengan biaya per satuan luas: K = TR/ 

TC. Kinerja ini dianalisis antar daerah,


varitas dan teknologi yang digunakan. 

Malalui analisis δK/ δDi . p1 = δK/ δVi . 

p2 = δK/ δTi . p3 

Kondisi optimum untuk proses 

pengolahan nilam dapat dianalisis 

dengan kondisi dimana setiap tambahan 

biaya pengolahan minyak nilam sama 

dengan nilai tambahan manfaat 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat 27 variasi kesesuaian 

lahan untuk tanaman nilam di 

Kabupaten Aceh Barat dengan 9 kluster 

yang tergolong pada tiga kesesuaian 

agroklimat dan agroekologi (S1, S2 dan 

S3). Kluster yang dikelompokkan terdiri 

dari perbedaan curah hujan, suhu ratarata, 

kemiringan lahan, jenis tanah, pH 

tanah, kandungan hara tersedia N, P, K 

dan indeks karbon. Berdasarkan kluster 

ini terdapat variasi kinerja penyulingan 

yang signifikan antar kluster dan 

daerah pengembangan. Varitas yang 

teramati adalah Aceh, Jawa, dan Sabun. 

Berdasarkan varitas proses optimum 

paling baik adalah pada varitas Aceh yang 

terdiri dari 12 kultivar. Semua ini akan 

mempengaruhi biaya investasi, biaya 

operasi, rendemen, produksi minyak 

nilam, nilai produksi, dan keuntungan 

usaha. 

A. Biaya Investasi 

Biaya investasi adalah seluruh 

biaya yang dikeluarkan dari mulai usaha 

sampai usaha tersebut mulai berjalan 

(beroperasi), atau dengan kata lain 

biaya investasi merupakan biaya yang 

dikeluarkan untuk membeli barang- 

barang modal selama usaha tersebut 

belum menghasilkan produk. Besarnya 

biaya investasi ini sangat tergantung 

pada tipe penyuling. (T1, T2, dan T3). 

Total biaya investasi yang dikeluarkan 

dalam mengusahakan dan pengolahan 

minyak nilam di Kabupaten Aceh Barat ini 

bervariasi dari Rp. 22.500.000. sampai 

dengan Rp 38.825.000. 

B. Biaya Operasional 

Biaya operasional merupakan 

seluruh biaya yang dikeluarkan selama 

proses produksi berlangsung, atau 

dengan kata lain biaya operasional adalah 

biaya yang dikeluarkan selama usaha 

tersebut telah berproduksi. Besarnya 

biaya operasional yang dikeluarkan pada 

usaha pembudidayaan dan pengolahan 

minyak nilam di 5 kecamatan di 

Kabupatan Aceh Barat adalah sebesar Rp. 

27.000.000 per tahun. Biaya operasional 

yang dikeluarkan untuk alat penyulingan 

nilam rata-rata 38.000 per Kg minyak 

nilam dengan variasi yang relatif besar 

antara Rp 26.400 sampai dengan Rp 

42.800. Variasi ini tergantung pada 

varitas dan daerah asal pengembangan. 

C. Produksi dan Nilai Produksi 

Produksi dan nilai produksi 

merupakan hasil yang diperoleh pada 

seluruh kegiatan usaha pengolahan 

minyak nilam pada masing-masing 

kluster dan varitas nilam. Nilai produksi 

berasal dari jumlah produksi sesuai 

dengan mutu yang dikalikan dengan 

harga jual yang berlaku. Dengan asumsi 

harga jual untuk mutu I Rp. 260.000/kg; 

mutu II Rp 240.000/kg dan Mutu III Rp 

200.000/kg diperoleh penerimaan yang 

11

ervariasi antara Rp 46.800.000/tahun 

sampai dengan 72.000.000/tahun. 

D. Kualitas Alat Suling Nilam 

Untuk mendapatkan minyak nilam 

dengan kualitas baik dan memenuhi 

standar SNI yang telah ditentukan, maka 

hal yang perlu diperhatikan yaitu kualitas 

dari alat suling yang digunakan. Adapun 

kualitas alat suling nilam tersebut dapat 

kita amati dari ketel air, ketel bahan 

baku, kondensor dan bak pendingin. 

Pada penelitian ini, kualitas alat suling 

dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu 

T1 (modern), T2 (semi modern) dan T3 

(tradisional). Pada ketel uap T1, bagian 

dalamnya dilengkapi dengan pipa api 

(asap) sehingga pemakaian panasnya 

lebih optimal dan juga dilengkapi dengan 

pengukur tekanan (manometer), klep 

keselamatan (safety valve), dan pipa 

pengukur. 

Nurdjannah dkk. (2006) 

menyatakan bahwa: pada ketel 

penyulingan, penggunaan bahan 

stainless steel sebagai bahan konstruksi 

sangat menguntungkan, karena masa 

pakai cukup lama dan tahan karat, dan 

tidak memerlukan penyulingan ulang 

karena minyak yang dihasilkan berwarna 

kuning cerah dan bermutu tinggi. Pada 

alat suling modern, dalam 100 kg nilam 

kering menghasilkan 1 kg minyak. Pipa 

pendingin merupakan bagian alat yang 

sangat penting dalam penyulingan 

minyak nilam karena pipa pendingin 

berfungsi sebagai penghantar hasil 

sulingan yang telah diuapkan menjadi 

minyak nilam setelah melalui proses 

pendinginan dalam bak pendingin. 

Pada objek penelitian, bak pendingin 

12 


yang digunakan menggunakan material 

semen dan mampu menampung air 

±2500 liter. 

Berbeda dengan ketel uap T1, 

pada ketel kualitas T2 material yang 

digunakan terbuat dari plat besi yang 

ditempah pada pengrajin lokal yang 

ada pada objek penelitian. Akan tetapi 

plat yang digunakan tidak digalvenis 

terlebih dahulu sehingga dalam jangka 

waktu lama plat tersebut akan berkarat 

dan minyak yang dihasilkan akan keruh 

dan berwarna gelap. Untuk mengatasi 

hal ini petani menyuling kembali minyak 

tersebut untuk mendapatkan minyak 

yang berwarna kuning cerah. Material 

yang digunakan pada bak pendingin 

menggunakan papan kayu sebagai 

dindingnya dan terpal plastik sebagai 

wadah penampung air. Bak tersebut 

tidak mampu bertahan lama sehingga 

perlu perawatan yang intensif. 

Usaha peningkatan jumlah 

rendemen minyak yang dihasilkan dari 

proses penyulingan perlu diupayakan 

agar dapat dikembangkan di kalangan 

petani dan industri kecil. Pada objek 

penelitian, kualitas alat suling nilam T3 

merupakan yang paling dominan. Akan 

tetapi kurangnya informasi dan tidak 

meratanya penyuluhan yang dilakukan 

pemerintah membuat petani tetap beralih 

pada alat suling tradisional. Konstruksi 

ketel uap tradisional menggunakan 

drum bekas aspal yang telah ditempah 

ulang oleh pengrajin lokal. Ketel uap T3 

tidak mampu bertahan lama dan cepat 

berkarat sehingga uap yang dikeluarkan 

mengandung korosi yang akan 

mempengaruhi kualitas minyak nilam 

itu sendiri. Minyak nilam yang dihasilkan


cenderung berwarna merah gelap dan 

sebagian agak kehitaman. 

Tidak berbeda dengan ketel 

uap, konstruksi ketel penyulingan juga 

menggunakan bahan yang sama dan 

bersifat mudah karatan. Hal ini juga 

akan mempengaruhi kualitas dari 

minyak nilam yang dihasilkan dan akan 

berwarna gelap. Untuk mengatasi hal 

tersebut, para petani nilam tradisional 

melakukan penyulingan berulang-ulang 

untuk mendapatkan minyak nilam yang 

berwarna cerah dan hal ini akan banyak 

menguras waktu dan tenaga. 

Pada alat suling tipe T3 

(tradisional), bahan yang digunakan 

untuk bak pendingin tidak berbeda 

dengan bak pendingin yang ada pada 

alat suling T2, yang membedakan 

terletak pada kapasitas air yang 

ditampung yaitu ± 500 liter air. Petani 

perlu melakukan pengawasan ekstra 

untuk menjaga suhu air dalam bak 

pendingin agar minyak yang akan 

dihasilkan tidak banyak menguap. 

Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa proses penyulingan adalah 

proses pemisahan komponen yang 

berupa cairan dari 81 macam campuran 

atau lebih berdasarkan perbedaan 

titik uapnya, dan proses ini dilakukan 

terhadap minyak atsiri yang tidak larut 

dalam air. Jumlah air yang menguap 

bersama-sama dengan uap air ditentukan 

oleh tiga faktor, yaitu besarnya tekanan 

uap yang digunakan, berat molekul dari 

masing-masing komponen dalam minyak 

dan kecepatan minyak keluar dari bahan 

yang mengandung minyak. 

Dari 81 observasi terdapat 27 

hasil pengamatan yang menunjukkan 

efesiensi penggunaan tekanan uap air 

terhadap rendemen minyak nilam dan 

kualitas minyak. Untuk T1 semua varitas 

dan asal nilam menunjukkan proses 

penyulingan yang optimum pada biaya 

produksi Rp 27.600 sampai dengan 

Rp 31.000 per kilogram minyak nilam. 

Umtuk T2 optimasi proses pengolahan 

minyak nilam untuk varitas Aceh terdapat 

pada kondisi tekan uap air 68 s.d 72 

ATM selama 4 jam 16 menit. Kondisi 

ini memerlukan biaya pengolahan Rp 

36.200 sampai dengan Rp 39.700 per 

kilogram. Variasi biaya ini tergantung 

pada kadar air bahan baku dan jumlah 

tenaga kerja yang digunakan dalam 

proses penyulingan. 

E. Kualitas Bahan Baku 

Kualitas bahan baku pada 

penelitian diklarisifikasikan berdasarkan 

varietas, kadar air, kadar air bahan baku 

dan diameter rajangan. Untuk variasi 

varitas dan kadar air menghasilkan kadar 

minyal dan kadar alkohol yang berbeda, 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Tabel 1.dibawah ini. 

Tabel 1. Tabel Kualitas Bahan Baku Daun Nilam dan Kinerja Minyak Pada Industri Minyak 

Nilam di 5 Kecamatan Kabupaten Aceh Barat 

No Varietas 

Hasil daun nilam kering 

(t/ha) 

Kadar minyak 

(%) 

Kadar patcholi 

Alcohol (ml) 

Kadar air 

(%) 

1 Aceh 11,09 3,21 355,89 12 

2 Jawa 13,28 2.83 375,76 15 

3 Sabun 7,66 2,91 222,99 19 

Sumber: data primer (diolah), 2009 

13

Untuk mendapatkan bahan baku 

berkualitas, yang perlu diperhatikan 

oleh petani sebelum melakukan 

penyulingan yaitu jenis daun nilam 

yang akan disuling yaitu mempunyai 

kandungan minyak yang tinggi baik dari 

batang maupun daun. Berdasarkan tabel 

diatas dapat dilihat kadar minyak paling 

tinggi terdapat pada varietas nilam Aceh 

dengan kadar minyak sebesar 3,21 % 

dan batas kekeringan daun nilam segar 

menjadi daun nilam kering antara (25 – 

30) % kadar air. 

Faktor utama yang menyebabkan 

adanya kandungan besi terlarut di 

dalam minyak nilam adalah penggunaan 

peralatan penyulingan yang masih 

konvensional, terutama ketel yang 

berasal dari drum bekas. Pada 

temperatur tinggi, besi dari drum berada 

dalam bentuk ion akan terikut dengan 

uap dan terakumulasi dalam minyak, 

sehingga minyak yang dihasilkan akan 

keruh dan berwarna gelap. Hal ini akan 

mengurangi kadar mutu minyak yang 

dihasilkan (Ellyta dan Mustanir, 2004). 

Pada penelitian ini, konstruksi alat 

suling yang digunakan yang bervariasi 

dengan mulai dari menggunakan drum 

bekas, plat besi yang di tempah khusus, 

dan plat stainless stell tanpa digalvanis 

terlebih dahulu. Setelah penggunaan yang 

lama, plat tersebut akan berkarat dan 

minyak yang dihasilkan akan berwarna 

gelap. Hal ini akan menurunkan harga jual 

petani kepada agen pengumpul. Untuk 

mengatasi hal tersebut, petani melakukan 

destilasi ulang untuk menghasilkan 

minyak yang berwarna jernih. Dengan 

demikian, biaya yang dikeluarkan pun 

akan bertambah dan hal ini tidaklah 

14 


efisien karena mengingat waktu yang 

terlalu lama dan upah tenaga kerja yang 

harus dibayarpun bertambah besar. 

Hal ini sebenarnya bisa dihindari 

apabila petani mau merubah sistem 

pengolahan minyak nilam yang tradisional 

ke modern dengan menggunakan alat 

suling dan ketel yang terbuat dari besi 

stainless steel yang digalvanis sehingga 

minyak yang dihasilkan akan berkualitas 

dan mempunyai harga jual yang tinggi. 

Berdasarkan pengamatan di 

lapangan, satu kali proses produksi dengan 

bahan baku ± 100 kg daun nilam kering, 

memerlukan tenaga kerja 3 orang, kayu 

bakar ± 2 m3. Lama penyulingan sekitar 4 

– 5 jam. Dari 100 kg daun nilam kering, kita 

akan memperoleh produk minyak nilam 

sebanyak 1,8 – 2,6 % dari berat daun nilam 

tersebut. Jadi, kalau besarnya rendemen 

2,5 %, maka akan didapatkan minyak 

nilam : 2,5 % x 100 kg = 2,5 kg. 

Dari 81 unit observasi pengolahan 

minyak nilam yang dibedakan menurut 

daerah asal; varitas dan tipe alat 

penyulingan maka terdapat variasi yang 

sangat nyata. Kinerja yang diukur dengan 

efesiensi biaya penyulingan tersebut 

memberikan gambaran optimasi pada 

masing-masing varian. 

Variasi yang signifikan antar 

variatas dan tipe produksi ini secara 

teknis dan ekonomis akan menentukan 

titik optimasi proses pengolahan minyak 

nilam. Kinerja pengolahan minyak 

nilam antara daerah asal (S1, S2, dan 

S3) sangat berbeda; demikian juga 

antar varitas (V1, V2, dan V3) dan juga 

berdasarkan tipe alat penyulingan (T1, 

T2, dan T3) seperti yang ditunjukkan 

pada Tabel 2. berikut ini.


Tabel 2. Sebaran Kinerja Penyulingan Minyak Nilam di Lima Kecamatan Sentra Produksi 

Berdasarkan Daerah, Varitas dan T1lat Penyulingan di Kabupaten Aceh Barat. 

Kesesuaian Daerah 

S 1 

S 2 

S 3 

Dari table tersebut terlihat bahwa 

untuk varitas V1 kondisi optimum terdapat 

pada kluster S1 dengan curah hujan ratarata 

1.200 mm per tahun dengan suhu 29 

oC yang dikembangkan di dataran rendah 

dengan kemiringan 0 s/d 10 %. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa 

fungsi yang menggambarkan kinerja 

penyulingan minyak nilam berdasarkan 

daerah produksi, varitas dan alat 

penyulingan adalah sebagai berikut: 

K = 28.000 D10,0704 D20,1471 

D30,1843 V10,0020 V20,0611 V30,1124 

T10,0022 T20,1108 T30,3821 

Pengujia secara serempak 

menunjukkan keberartian model yang 

diperoleh dengan R2= 0,81. Ini artinya 

bahwa kinerja penyulingan minyak nilam 

di daerah ini 81 persen ditentukan oleh 

kesesuaian agrokilmat + agroekologi; 

varitas nilam yang dikembangkan, dan tipe 

alat penyulingan yang digunakan. Dengan 

mengalikan PMi dengan biaya pada 

masing-masing varian di atas maka yang 

paling murah biaya produksi untuk daerah 

dengan klasifikasi S1 di D1 untuk varitas 

V 1 V 2 V 3 

T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 T 1 T 2 T 3 

0.58 0.51 0.42 0.52 0.45 0.36 0.46 0.39 0.3 

0.51 0.44 0.47 0.45 0.38 0.41 0.39 0.32 0.35 

0.54 0.46 0.41 0.48 0.4 0.35 0.42 0.34 0.29 

0.49 0.43 0.4 0.46 0.4 0.37 0.38 0.32 0.3 

0.53 0.44 0.37 0.5 0.41 0.34 0.44 0.36 0.29 

0.51 0.5 0.41 0.48 0.47 0.38 0.4 0.39 0.3 

0.48 0.3 0.22 0.45 0.27 0.19 0.37 0.19 0.12 

0.42 0.29 0.28 0.39 0.26 0.25 0.33 0.21 0.2 

0.38 0.27 0.24 0.35 0.24 0.21 0.27 0.16 0.13 

nilam Aceh dengan menggunakan alat 

penyulingan modern T1. Dengan demikian 

bila ingin dicapai efesiensi pemanfaatan 

faktor produksi pada proses penyulingan 

nilam maka faktor-faktor di atas perlu 

diperhatikan. 


Dari hasil penelitian di atas dapat 

disimpulkan bahwa kualitas daun nilam 

ditentukan oleh daerah penanaman 

dan varitas yang digunakan. Selanjutnya 

rendemen dan kualitas minyak nilam 

ditentukan oleh kualitas bahan baku dan 

tipe alat penyulingan. Biaya investasi 

menentukan kinerja alat penyulingan 

dan keuntungan dari usaha tersebut. 

Daerah pengembangan minyak nilam 

pada katagori S1 akan lebih efesien bila 

dibandingkan dengan daerah dengan 

kesesuaian S2 dan S3. Varitas nilam yang 

sangat efesien dikembangkan di Kabupaten 

Aceh Barat adalah varitas Aceh dengan 12 

kultivar yang ada. Tipe alat penyulingan 

menentukan biaya investasi dan kinerja 

penyulingan. Semakin tinggi nilai investasi 

15

semakin baik mutu dan kapasitas alat 

sehingga nilai minyak nilam semakin 

tinggi. Pada gilirannya, semakin tinggi pula 

keuntungannya. 

Untuk meningkatkan produksi 

minyak nilam di Kabupaten Aceh Barat 

perlu ditata wilayah pengembangan dengan 

katagori sangat sesuai dan sesuai dengan 

menggunakan varitas asli Aceh dengan 

12 kultivar yang ada. Di samping itu perlu 

dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi 

alat penyulingan nilam di beberapa sentra 

produksi nilam Kabupaten Aceh Barat. 

16 


Buckingham,J.,1982,”Dictionary of 

Organic Compounds”, 5thedition, 

Chapman and Hall, New York. 

Daniels,F. dan R.A. Alberty,1959,”Physical 

Chemistry”, John Wiley and Sons, 

Inc.,Amsterdam. 

Dummond,H.M.,1960, “Patcouli oil, 

Journal Perfumery and Essential Oil 

Record”, hal.484-493 

Ellyta S, 2002,”Kuantifikasi Penyulingan 

minyak Nilam dari daunnya untuk 

peningkatan teknik dan kapasitas 

produksi yang memenuhi minyak 

nilam bermutu”, Thesis Magister, 

ITB, Bandung. 

Ellyta S, 2004, “ Rancangan distribusi 

uap pada alat ketel suling untuk 

meningkatkan rendemennya; dalam 

kasus Minyak Nilam (Pogostemon 

Cablin Benth)”, 

Lapaoran Penelitian, LPPM, Universitas 

Bung Hatta, Padang 


Guenther,E,1985,“Minyak Atsiri,”jilid I 

(terjemahan) S. Kateren, Universitas 

Indonesia, Jakarta. 

Hobir,dkk., 1998, ”Prospek Pengembangan 

Nilam di Indonesia“, Seminar Club 

Indonesia, Jakarta. 

Irfan, 1989,”Pengaruh Lama 

Keringanginan dan Perbandingan 

Daun Nilam dengan Batang 

terhadap Rendemen dan Mutu 

Minyak Nilam’, Fateta, IPB, Bogor. 

Masada Y. ,1975, ”Analysis of Essential 

Oils by Gas Chromatography and 

Mass Spectrometry”, John Wiley 

and Sons Inc.,New York. 

Perman dan Mulyazmi,1999,”Pemurnian 

Minyak Nilam Mentah”, Skripsi, 

Universitas Bung Hatta, Padang. 

Rusli dan Hasanah,1977, ”Cara Penyulingan 

Daun Nilam Mempengaruhi 

Rendemen dan Mutu Minyaknya”, 

Pemberitaan LPTI (24):hal.1-9 LPTI 

Bogor 

Syaifuddin,1993, ”Pengaruh Jenis Wadah 

dan Lama Penyimpanan terhadap 

Mutu Minyak Nilam”, Fateta, IPB. 

Santoso, H.B.,1997, ”Bertanam Nilam 

bahan industri wewangian”, 

Penerbit kanisius. 

Standar Nasional Indonesia (SNI), 1991, 

”Minyak Nilam”, Dewan Standarisasi 

Nasional, Jakarta


Lampiran 1. Kinerja Penylingan Minyak Varitas Aceh Untuk Daerah Pengembangan dan Tipe 

Alat Suling di Kabupaten Aceh Barat. 

Daerah 

Pengembangan 

S1 

V1 

T1 T2 T3 

Jumlah Rata-2 

0.58 0.51 0.42 1.51 0.50 

0.51 0.44 0.47 1.42 0.47 

0.54 0.46 0.41 1.41 0.47 

Jumlah 1.63 1.41 1.3 4.34 

Rata-2 0.54 0.47 0.43 0.48 

S2 

0.49 0.43 0.4 1.32 0.44 

0.53 0.44 0.37 1.34 0.45 

0.51 0.5 0.41 1.42 0.47 

Jumlah 1.53 1.37 1.18 4.08 0.45 

Rata-2 0.51 0.46 0.39 0.45 

S3 

0.48 0.3 0.22 1 0.33 

0.42 0.29 0.28 0.99 0.33 

0.38 0.27 0.24 0.89 0.30 

Jumlah 1.28 0.86 0.74 2.88 0.32 

Rata-2 0.43 0.29 0.25 0.32 

Total 4.44 3.64 3.22 11.3 

Rerata 0.49 0.40 0.36 0.42 

17

18 


Lampiran 2. Kinerja Penylingan Minyak Varitas Jawa Untuk Daerah Pengembangan dan Tipe 

Alat Suling di Kabupaten Aceh Barat. 

Daerah 

Pengembangan 

S1 

V2 

T1 T2 T3 

Jumlah Rata-2 

0.52 0.45 0.36 1.33 0.44 

0.45 0.38 0.41 1.24 0.41 

0.48 0.4 0.35 1.23 0.41 

Jumlah 1.45 1.23 1.12 3.8 

Rata-2 0.48 0.41 0.37 0.42 

S2 

0.46 0.4 0.37 1.23 0.41 

0.5 0.41 0.34 1.25 0.42 

0.48 0.47 0.38 1.33 0.44 

Jumlah 1.44 1.28 1.09 3.81 0.42 

Rata-2 0.48 0.43 0.36 0.42 

0.45 0.27 0.19 - 

S3 

0.39 0.26 0.25 0.9 0.30 

0.35 0.24 0.21 0.8 0.27 

Jumlah 1.19 0.77 0.65 1.7 0.19 

Rata-2 0.40 0.26 0.22 0.19 

Total 4.08 3.28 2.86 9.31 

Rerata 0.45 0.36 0.32 0.34


Lampiran 3. Kinerja Penylingan Minyak Varitas Sabun Untuk Daerah Pengembangan dan 

Tipe Alat Suling di Kabupaten Aceh Barat. 

Daerah 

S1 

T1 

V3 

T2 T3 

Jumlah Rata-2 

0.46 0.39 0.3 1.15 0.38 

0.39 0.32 0.35 1.06 0.35 

0.42 0.34 0.29 1.05 0.35 

Jumlah 1.27 1.05 0.94 3.26 

Rata-2 0.42 0.35 0.31 0.36 0.36 

S2 

0.38 0.32 0.3 1 0.33 

0.44 0.36 0.29 1.09 0.36 

0.4 0.39 0.3 1.09 0.36 

Jumlah 1.22 1.07 0.89 3.18 0.35 

Rata-2 0.41 0.36 0.30 0.35 0.35 

0.37 0.19 0.12 0.68 0.23 

S3 

0.33 0.21 0.2 0.74 0.25 

0.27 0.16 0.13 0.56 0.19 

Jumlah 0.97 0.56 0.45 1.98 0.22 

Rata-2 0.32 0.19 0.15 0.22 0.22 

Total 3.46 2.68 2.28 8.42 

Rerata 0.38 0.30 0.25 0.31 0.31 

19

Analisis Indeks dan Status Keberlanjutan 

Pemanfaatan Rawa Lebak di Desa Pasak Piang Kecamatan 

Sungai Ambawang, Kabupaten 

Kubu Raya-Kalimantan Barat 

(Analysis of Sustainability Index and Status in the Utilization of Freshwater 

Swamp in Pasak Piang Village, Sub-District of Sungai Ambawang, Kubu Raya 

District - West Kalimantan Province) 

Rois 1 , Supiandi Sabiham 2 , Irsal Las 3 , dan Machfud 4 

ABSTRAK 

Rawa merupakan sebutan bagi semua daerah yang tergenang air, yang 

penggenangannya dapat bersifat musiman maupun permanen dan ditumbuhi 

oleh tumbuhan (vegetasi). Provinsi Kalimantan Barat, terdapat rawa lebak 

seluas 35.436 hektar yang tersebar di 11 kabupaten. Di Kabupaten Kubu 

Raya, terdapat rawa lebak yang terdistribusi di empat kecamatan yang salah 

satunya adalah Kecamatan Sungai Ambawang. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis keberlanjutan pemanfaatan rawa lebak di Desa Pasak Piang, 

Kecamatan Sungai Ambawang yang didasarkan pada penilaian indeks dan status 

keberlanjutan dengan menggunakan metode Multidimensional Scaling (MDS) 

yang disebut dengan Rap-Lebak (Rapid Appraisal for Rawa Lebak). Data yang 

digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil ordinasi Rap-Lebak 

menunjukkan bahwa nilai indeks keberlanjutan rawa lebak masing-masing 

dimensi bervariasi berkisar dari yang terendah 24.20 persen untuk dimensi 

ekonomi yang dikategorikan tidak berkelanjutan, diikuti dimensi teknologi 28.92 

persen, dimensi ekologi 45.36 persen, dan dimensi sosial budaya 48.30 persen 

yang ketiganya dikategorikan kurang berkelanjutan, serta dimensi kelembagaan 

dengan nilai indeks tertinggi, yaitu 51.41 persen atau dikategorikan cukup 

berkelanjutan. Sedangkan hasil analisis leverage dari 37 atribut yang dianalisis 

diperoleh 19 atribut sensitif yang berpengaruh terhadap indeks keberlanjutan 

sistem pengelolaan rawa lebak. 

kata Kunci : indeks dan status keberlanjutan , rawa lebak 

1 Mahasiswa S3 Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan – Sekolah Pasca Sarjana IPB. 

2 Staf Pengajar Departeman Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan IPB. 

3 Kepala Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian Bogor 

4 Staf Pengajar Dep. Teknologi Industri Pertanian IPB 

21

22 

AbstrAct 

Analisis Indeks... 

Swamp is a definition for all areas that is stagnated by water. It is classified as 

seasonal or permanent, and overgrown by vegetation. In West Kalimantan Province, 

there is a freshwater swamp area of 35,436 hectares spread over 11 districts. 

In Kubu Raya district, there is a freshwater swamp which is distributed in four 

districts, including Sungai Ambawang sub-District. This research aimed to analyze 

sustainable utilization of freshwater swamp in Pasak Piang, Sungai Ambawang 

sub-District that is based on an index assessment and the status of sustainability 

by using Multidimensional Scaling (MDS) it’s called Rap-Lebak (Rapid Appraisal for 

Rawa Lebak). The used data consists of both primary and secondary data. Rap-Lebak 

Ordination Results showed that the values of sustainability index on freshwater 

swamp of each dimension was on various range, from a low 24.20 percent for 

the economic dimension is not considered sustainable, followed by technological 

dimensions 28.92 percent, 45.36 percent of the ecological dimension, and sociocultural 

dimensions of 48.30 percent of all three categorized as less sustainable, 

and institutional dimension with the highest index value, which is 51.41 percent 

or categorized quite sustainable. While the results of analysis leverage of the 37 

attributes that were analyzed obtaining 19 attributes that influence the sensitive 

index of freshwater swamp on sustainable management system. 

key wards : sustainability index and status, freshwater swamp 

PENDAHULUAN 

Rawa merupakan sebutan bagi 

semua daerah yang tergenang air, 

yang penggenangannya dapat bersifat 

musiman maupun permanen dan 

ditumbuhi oleh tumbuhan (vegetasi). 

Indonesia mempunyai lahan rawa 

sekitar 39 juta hektar yang terdiri dari 

lahan rawa pasang surut dan rawa lebak. 

Berdasarkan data dari Balittra tahun 

2005, terdapat areal rawa pasang surut 

seluas 24,2 juta hektar dan rawa lebak 

seluas 13,27 juta hektar, dan umumnya 

tersebar di Pulau Sumatera 5,70 juta 

hektar, Kalimantan 3,40 juta hektar, dan 

Irian Jaya 5,20 juta hektar. 

Provinsi Kalimantan Barat dengan 

luas total 14,64 juta hektar memiliki 

rawa lebak sekitar 35.436 hektar dan 

baru sekitar 9.796 hektar atau 27,6 

persen yang telah dimanfaatkan. Lahan 

ini tersebar di 11 kabupaten yang salah 

satunya adalah Kabupaten Kubu Raya. 

Di Kabupaten Kubu Raya, rawa lebak 

tersebar di empat Kecamatan yaitu 

Kecamatan Batu Ampar, Terentang, 

Sungai Raya dan Sungai Ambawang. 

Khusus untuk penelitian ini difokuskan di 

Kecamatan Sungai Ambawang, tepatnya 

desa Pasak Piang dengan luas rawa lebak 

yang ada mencapai 221 hektar (Dinas 

Pertanian Prov. Kalbar, 2008). 

Saat penelitian ini dilaksanakan, 

rawa lebak di lokasi penelitian 

dimanfaatkan berbagai macam tanaman 

mulai tanaman pangan (jagung, ubi kayu,


ubi jalar, keladi/talas, dan utamanya padi), 

palawija dan sayuran (kacang tanah, 

kacang kedelai, kacang hijau, terung, 

bayam, kangkung, cabe), tahunan (karet, 

kopi, kakao, lada, kelapa, dan kelapa 

sawit), dan sebagian kecil dimanfaatkan 

untuk kolam dan usaha peternakan, 

dengan rata-rata kepemilikan lahan 

hanya berkisar 0.5 – 1.0 hektar per kepala 

keluarga. Usahatani dengan berbagai jenis 

tanaman yang tersebut di atas, umumnya 

dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tangga, kecuali untuk 

tanaman karet. Secara umum menurut 

Noor (2007), pemanfaatan lahan rawa 

lebak masih terbatas dan hanya bersifat 

untuk menopang kehidupan sehari-hari 

dan masih tertinggal jika dibandingkan 

dengan agroekosistem lain, seperti lahan 

kering atau lahan irigasi. Hal itu dapat 

dipahami, karena rawa lebak merupakan 

ekosistem yang lebih cepat rusak dan 

hilang jika dibandingkan dengan ekosistem 

lain, dan tidak hanya rentan terhadap 

perubahan langsung seperti konversi 

menjadi lahan pertanian atau pemukiman, 

tetapi juga rentan terhadap perubahan 

kualitas air sungai yang mengalirinya 

(Lewis et al., 2000). Selain itu, kendala non 

fisik, terutama masalah status kepemilikan 

lahan yang banyak dikuasai oleh kelompokkelompok 

tertentu yang berprofesi 

sebagai non petani (Arifin et al., 2006) dan 

ketidak-jelasan kepemilikan lahan (Irianto, 

2006). Dengan kondisi demikian, apabila 

ekosistem rawa lebak tidak dikelola dan 

diatur dalam pemanfaatannya, maka hal 

itu dapat menimbulkan konflik. Konflik 

menurut Kartodihardjo dan Jhamtani 

(2006) dapat terjadi apabila tidak adanya 

kesepakatan dalam menetapkan aturan 

main pengelolaan sumberdaya alam yang 

digunakan sebagai landasan. Muara dari 

keadaan di atas, pada gilirannya dapat 

mempercepat proses pengrusakan/ 

degradasi. 

Agar supaya dalam pemanfaatan 

rawa lebak dapat berlangsung secara 

berkelanjutan, maka perlu diterapkan 

konsep pembangunan berkelanjutan atau 

sustainable development. Pembangunan 

berkelanjutan adalah pembangunan 

yang dapat memenuhi kebutuhan 

sekarang tanpa harus mengorbankan 

kemampuan generasi yang akan datang 

untuk memenuhi kebutuhannya sendiri 

(Brundland Report, 1987). Substansi dari 

konsep ini adalah tujuan sosial, ekonomi 

dan lingkungan dapat berjalan secara 

bersama-sama. Dalam penerapannya, 

tujuan pembangunan berkelanjutan tidak 

hanya terbatas pada tiga dimensi yaitu 

ekologi, ekonomi dan sosial, tetapi dapat 

berkembang sesuai dengan kebutuhan 

dan keragaman dari masing-masing 

wilayah atau daerah yang diteliti. 

Dalam penelitian ini, pendekatan 

yang digunakan untuk mengetahui 

keberlanjutan pemanfaatan rawa lebak 

menggunakan lima dimensi. Hal ini 

dengan mempertimbangkan berbagai 

aspek yang mempengaruhi proses 

pemanfaatan rawa lebak tersebut. 

Adapun kelima dimensi yang digunakan 

adalah dimensi ekologi, ekonomi, sosial 

budaya, teknologi dan kelembagaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

[1] mengetahui keberlanjutan sistem 

pemanfaatan rawa lebak pada masingmasing 

dimensi yaitu ekologi, ekonomi, 

sosial budaya, teknologi dan kelembagaan, 

dan [2] mengetahui atribut-atribut yang 

23

sensitif berpengaruh terhadap sistem 

pemanfaatan rawa lebak. 


Penelitian dilaksanakan di 

Desa Pasak Piang, Kecamatan Sungai 

Ambawang Kabupaten Kubu Raya, 

Kalimantan Barat yang dilaksanakan sejak 

bulan Februari sampai September 2010. 

Penentuan lokasi penelitian dilakukan 

secara purposive sampling, sedangkan 

penentuan responden dilakukan secara 

random sampling yaitu sebanyak 28 

responden. 


penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh 

melalui wawancara, pengisian 

kuesioner, survey lapangan untuk 

mengetahui sistem usahatani di lokasi 

penelitian. Data sekunder diperoleh 

melalui penelusuran literatur hasil-hasil 

penelitian, studi pustaka, laporan dan 

24 


dokumen dari berbagai instansi yang 

berhubungan dengan bidang penelitian. 

Metode analisis yang digunakan 

yaitu [1] teknik ordinasi Rap-Lebak 

melalui metode Multidimensional Scaling 

(MDS) untuk menilai indeks dan status 

keberlanjutan pemanfaatan rawa lebak, 

[2] analisis leverage untuk mengetahui 

atribut-atribut sensitif yang berpengaruh 

terhadap indeks keberlanjutan dimasingmasing 

dimensi [3] analisis Monte Carlo 

digunakan untuk menduga pengaruh galat 

pada selang kepercayaan 95 persen. Nilai 

indeks Monte Carlo dibandingkan dengan 

indeks MDS. Penentuan nilai Stress dan 

Koefesien determinasi (R 2 ) yang berfungsi 

untuk mengetahui perlu tidaknya 

penambahan atribut, dan mencerminkan 

keakuratan dimensi yang dikaji dengan 

keadaan yang sebenarnya. Bagan proses 

aplikasi Rap-Lebak yang dimodifikasi dari 

Alder et al (2000); Fauzi dan Anna (2005) 

dapat dilihat pada Gambar 1 berikut. 

Gambar 1 Bagan proses aplikasi Rap-Lebak (dimodifikasi dari Alder et al (2000); Fauzi dan 

Anna (2005). 

Review atribut 

(berbagai kategori dan skoring kriteri) 

Analisis Leveage 

(analisis anomali) 

Mulai 

Penilaian skor setiap atribut 

Multidimensional Scaling 

(untuk masing-masing atribut) 

Analisis keberlanjutan 

(sustainability assessment) 

Identifikasi pemanfaatan rawa lebak 

(didasarkan kriteri yang konsisten) 

Analisis Monte Carlo 

(analisis keidakpastian)


HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk mengetahui indeks 

keberlanjutan serta atribut sensitif yang 

berpengaruh terhadap pemanfaatan 

rawa lebak dari masing-masing dimensi, 

dilakukan analisis Rap-Lebak dan analisis 

Leverage. 

A. Keberlanjutan Rawa Lebak Dimensi 

Ekologi 

Hasil analisis Gambar 2a menunjukkan 

bahwa indeks keberlanjutan 

pemanfaatan rawa lebak dimensi ekologi 

hanya mencapai nilai indeks 45.36 persen 

atau dengan kategori kurang berkelanjutan. 

Gambar 2 [a] Indeks dan status keberlanjutan rawa lebak dimensi ekologi, [b] faktor sensitif 

yang mempengaruhi keberlanjutan ekologi 

Sumbu Y setelah Rotasi: Skala Sustainability 

60 

40 

20 

RAPLEBAK Ordination 

UP 

45.36 

0 BAD GOOD 

0 20 40 60 80 100 120 

-20 

-40 

-60 

DOWN 

Sumbu X setelah Rotasi: Skala Sustainability 

a 

Hasil analisis leverage Gambar 

2b menunjukkan bahwa dari delapan 

atribut yang dianalisis terdapat empat 

atribut sensitif yang mempengaruhi 

keberlanjutan ekologi dalam pengelolaan 

rawa lebak, yaitu (1) kondisi bahan 

organik tanah, (2) produktivitas lahan, (3) 

periode tergenang, dan (4) penggunaan 

pupuk. Keempat atribut sensitif yang 

mempengaruhi keberlanjutan ekologi 

tersebut mempunyai keterkaitan yang 

sangat erat dalam mempengaruhi 

keberlanjutan pemanfaatan rawa lebak. 

B. Keberlanjutan Rawa Lebak Dimensi 

Ekonomi 

Hasil analisis Gambar 3a menun- 

Attribute 

Ketersediaan sistem 

irigasi 

Periode kekeringan 

Periode tergenang 

Produktivitas lahan 

Kandungan bahan 

organik tanah 

Kelas kesesuaian 

lahan 

Penggunaan pupuk 

Persentase luas lahan 

Analisis Leverage Dimensi Ekologi Pasak Piang 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Root Mean Square Change in Ordination when Selected Attribute 

Removed (on Sustainability scale 0 to 100) 

b 

jukkan bahwa indeks keberlanjutan peman 

faatan rawa lebak dimensi ekonomi 

hanya mencapai nilai indeks 24.20 persen 

atau dengan kategori tidak berkelanjutan 

(buruk). 


3b menunjukkan bahwa dari tujuh 

atribut yang dianalisis terdapat empat 


keberlanjutan ekonomi dalam 

pengelolaan rawa lebak, yaitu 

(1) harga produk usahatani, (2) 

ketersediaan sarana produksi, (3) 

keuntungan usahatani, dan (4) efesiensi 

ekonomi. Keempat atribut sensitif 

yang mempengaruhi keberlanjutan 

ekonomi tersebut juga mempunyai 

25

keterkaitan yang sangat erat antara 

satu atribut dengan atribut lainnya 

26 


dalam mempengaruhi keberlanjutan 


Gambar 3 [a] Indeks dan status keberlanjutan rawa lebak dimensi ekonomi, [b] faktor 

sensitif yang mempengaruhi keberlanjutan ekonomi 


60 

40 

20 


0 

GOOD 

0 20 40 60 80 100 120 

BAD 

-20 

-40 

-60 

24.20 

DOWN 

UP 


C. Keberlanjutan Rawa Lebak Dimensi 

Sosial Budaya 

Hasil analisis Gambar 4a 

menunjukkan bahwa indeks keber- 

Attribute 

Keuntungan usahatani 

Ketersediaan sarana 

produksi 

Harga produk usahatni 

Ketersediaan modal 

usahatani 

Pendapatan rata-rata 

petani 

Analisis Leverage Dimensi Ekonomi Pasak Piang 

Efesiensi ekonomi 

Produksi usahatani 

a b 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 



lanjutan pemanfaatan rawa lebak 

dimensi sosial budaya hanya mencapai 

nilai indeks 48.30 persen atau dengan 

kategori kurang berkelanjutan. 

Gambar 4 [a] Indeks dan status keberlanjutan rawa lebak dimensi sosial budaya, [b] faktor 

sensitif yang mempengaruhi keberlanjutan sosial budaya 


60 

40 

20 

RAPLEBAKOrdination 

0 

GOOD 

0 20 40 60 80 100 120 

BAD 

-20 

-40 

-60 

48.30 

DOWN 

UP 


Analisis Leverage Dimensi Sosial Budaya Pasak Piang 

a b 



Attribute 

Inensitas konflik 

Tingkat pendidikan 

formal petani 

Pola hub. Masyarakat 

dlm usaha pertanian 

Peran adat dalam 

kegiatan pertanian 

Rumah tangga petani 

yg pernah mengikuti 

penyuluhan pertanian 

Jumlah rumah tangga 

petani 

Status kepemilkan 

lahan 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 



atribut yang dianalisis terdapat enam 

atribut sensitif yang mempengaruhi


keberlanjutan sosial budaya dalam 

pengelolaan rawa lebak, yaitu (1) 

peran adat dalam kegiatan pertanian, 

(2) rumah tangga petani yang pernah 

mengikuti penyuluhan pertanian, (3) 

pola hubungan masyarakat dalam usaha 

pertanian, (4) jumlah rumah tangga 

petani, (5) tingkat pendidikan formal 

petani, dan (6) intensitas konflik. Keenam 


keberlanjutan sosial budaya tersebut 

mempunyai keterkaitan yang sangat 

erat antara satu atribut dengan 

atribut lainnya dalam mempengaruhi 

keberlanjutan pemanfaatan rawa lebak. 

D. Keberlanjutan Rawa Lebak Dimensi 

Teknologi 


menunjukkan bahwa indeks 


dimensi teknologi hanya mencapai 


kategori kurang berkelanjutan. 

Gambar 5 [a] Indeks dan status keberlanjutan rawa lebak dimensi teknogi, [b] faktor sensitif 

yang mempengaruhi keberlanjutan teknologi 


60 

40 

20 


UP 

28.92 

0 BAD GOOD 

0 20 40 60 80 100 120 

-20 

-40 

-60 

DOWN 


Analisis Leverage Dimensi Teknologi Pasak Piang 

Jadual tanam 

Pola tanam 

Ketersediaan mesin pasca panen 

Ketersediaan mesin pompa air 

Jml alat pemberantasan jasad pengganggu 

Pengendalian gulma 

Pemupukan 

Pengolahan tanah 

a b 


5b menunjukkan bahwa dari delapan 

atribut yang dianalisis terdapat tiga 


keberlanjutan teknologi dalam 


jumlah alat pemberantasan jasad 

pengganggu, (2) ketersediaan mesin 

pompa air, dan (3) ketersediaan mesin 

pasca panen. Ketiga atribut sensitif 

yang mempengaruhi keberlanjutan 

teknologi tersebut merupakan atribut 

Attribute 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 



teknologi yang sangat berperan 



E. Keberlanjutan Rawa Lebak Dimensi 

Kelembagaan 


menunjukkan bahwa indeks 


dimensi kelembagaan hanya mencapai 


kategori cukup berkelanjutan. 

27

28 


Gambar 6 [a] Indeks dan status keberlanjutan rawa lebak dimensi kelembagaan, [b] faktor 

sensitif yang mempengaruhi keberlanjutan kelembagaan 


60 

40 

20 


51.41 

0 

GOOD 

0 

BAD 

20 40 60 80 100 120 

-20 

-40 

-60 

DOWN 

UP 




atribut yang dianalisis terdapat dua 


keberlanjutan kelembagaan dalam 


ketersediaan lembaga keuangan mikro, 

dan (2) keberadaan lembaga sosial. Kedua 


keberlanjutan kelembagaan tersebut 

mempunyai keterkaitan yang kurang erat 



Dari kelima dimensi yang dianalisis 

yang divisualisasikan dalam bentuk 

diagram layang (kite diagram) Gambar 7 

menunjukkan adanya keragaman antara 

satu dimensi dengan dimensi yang lain. 

Untuk dimensi kelembagaan yang diperoleh 

nilai indeks relatif terbesar yaitu 55.15 

persen atau kategori cukup berkelanjutan, 

jika dibandingkan dengan tiga dimensi 

(ekologi, sosial budaya, dan teknologi) yang 

berada pada kategori kurang berkelanjutan 

dan satu dimensi yaitu dimensi ekonomi 

Attribute 

Analisis Leverage Dimensi Kelembagaan Pasak Piang 

Keberadaan balai 

penyuluh pertanian 

Kondisi prasarana 

jelan desa 

Petugas penyuluh 

lapangan 

Ketersediaan lembaga 

keuangan mikro 

Keberadaan lembaga 

sosial 

Intensitas pertemuan 

kelompok tani 

Keberadaan kelompok 

tani 

a b 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 



mempunyai nilai indeks terendah yaitu 

24.20 persen yang berada pada kategori 

tidak berkelanjutan (buruk). 

Gambar 7 Diagram layang analisis indeks 

dan status keberlanjutan rawa 

lebak di Pasak Piang 

Kelembagaa 

n 

Teknologi 

51.41 

28.92 

Ekologi 

100 

80 

45.36 

60 

40 

20 24.2 

0 

48.3 

Sosial 

Budaya 

Ekonomi 

Nilai indeks untuk dimensi ekologi, 

sosial budaya, dan teknologi yang 

masing-masing hanya mencapai 45.36 

persen, 48.30 persen, dan 28.92 persen 

pada kategori kurang berkelanjutan, yang 

apabila ingin ditingkatkan nilai indeksnya 

menjadi ‘cukup berkelanjutan atau di 

atas 50.00 persen, maka perlu mengelola 

atribut-atribut sensitif ketiga dimensi


tersebut. Sedangkan untuk dimensi 

ekonomi yang nilai indeks keberlanjutan, 

berada pada kategori buruk (tidak 

berkelanjutan) sesuai dengan hasil analisis 

dimensi ekonomi pada Gambar 3a di atas. 

Hasil ini juga menunjukkan bahwa apabila 

ingin ditingkatkan status keberlanjutan 

dari kategori ‘buruk’ menjadi ‘cukup’ 

berkelanjutan, maka perlu mengelola 

atribut-atribut sensitif yang berpengaruh 

terhadap keberlanjutan dimensi 

ekonomi, terutama mengelola harga 

produk usahatani, ketersediaan sarana 

produksi, keuntungan usahatani, dan 

efesiensi ekonomi. 

Berdasarkan tabel 1 nilai S-Stress 

yang dihasilkan, dimasing-masing dimensi, 

mempunyai nilai yang lebih kecil dari 

ketentuan (


A. Kesimpulan 

Nilai indeks keberlanjutan 

pemanfaatan rawa lebak untuk masingmasing 

dimensi sangat beragam berkisar 

antara 24.20 – 51.41 persen. Dimensi 

kelembagaan termasuk dalam kategori 

cukup berkelanjutan, sedangkan dimensi 

ekologi, sosial budaya dan teknologi 

termasuk dalam kategori kurang 

berkelanjutan. Dan dimensi ekonomi 

termasuk dimensi yang mempunyai nilai 

indeks keberlanjutan yang paling rendah 

atau pada kategori tidak berkelanjutan 

(buruk). 

Atribut-atribut sensitif yang 

berpengaruh terhadap keberlanjutan 

sistem pemanfaatan rawa lebak 

sebanyak 19 atribut, dari dimensi 

ekologi empat atribut yaitu (1) kondisi 

bahan organik tanah, (2) produktivitas 

lahan, (3) periode tergenang, dan (4) 

penggunaan pupuk; dimensi ekonomi 

empat atribut, yaitu (1) harga produk 

usahatani, (2) ketersediaan sarana 

produksi, (3) keuntungan usahatani, 

dan (4) efesiensi ekonomi; dimensi 

sosial budaya enam atribut, yaitu (1) 

peran adat dalam kegiatan pertanian, 

(2) rumah tangga petani yang pernah 

mengikuti penyuluhan pertanian, (3) 

pola hubungan masyarakat dalam usaha 

pertanian, (4) jumlah rumah tangga 

petani, (5) tingkat pendidikan formal 

petani, dan (6) intensitas konflik; dimensi 

teknologi tiga atribut, yaitu (1) jumlah 

alat pemberantasan jasad pengganggu, 

(2) ketersediaan mesin pompa air, dan 

(3) ketersediaan mesin pasca panen; dan 

dimensi kelembagaan dua atribut, yaitu 

(1) ketersediaan lembaga keuangan 

30 


mikro, dan (2) keberadaan lembaga 

sosial. 

B. Saran 

Analisis keberlanjutan ini 

menunjukkan kondisi saat ini (exesting 

condition), maka untuk memperbaiki 


tersebut, perlu dilakukan perbaikan 

pengelolaannya dengan cara mengelola 

17 atribut sensitif yang terdistribusi 

pada dimensi ekologi, ekonomi, sosial 

budaya dan teknologi. 


Alder J, TJ, Pitcher, D. Preikshot, K. 

Kaschner and B. Feriss. 2000. How 

good is good? A. Rapid Appraisal 

tecknique for evaluation of the 

sustainability status of fisheries 

of the north Atlantic. In Pauly 

and Pitcher (eds). Methods for 

evaluationg the impacts of fisheries 

on the north atlantic ecosystem. 

Fisheries Center Research Reports. 

Arifin M.Z., Anwar K., dan Simatupang 

R.S. 2006. Karakteristik dan 

Potensi Lahan Rawa Lebak untuk 

Pengembangan Pertanian di 

Kalimantan Selatan dalam Prosiding 

Seminar Nasional Pengelolaan 

Lahan Terpadu. Banjarbaru 28 – 29 

Juli 2006. 

Brundland Report, G.H., M. Khalid, S. 

Agneli, S.A. Al-athel, B. Chidzero, 

L.M. Fadika, V. Hauff, I. Lang, M. 

Shijun, M.M. de Botero, N. Singh, 

P.N. Neto, S. Okita, S.S. Ramphal,


W.D. Ruckeshaus, M. Sahnoun, 

E. Salim, B. Shaib, V. Sokolov, 

J. Stanovnik, M. Strong [World 

Commission on Enveronment and 

Development]. 1987. Our common 

future. Oxford: Oxford University 

Press. 

Dinas Pertanian. 2008. Statistik 

pertanian Tanaman Pangan, Provinsi 

Kalimantan Barat. 

Fauzi A dan S. Anna. 2005. Pemodelan 

sumberdaya perikanan dan kelautan 

untuk analisis kebijakan. Gramedia 

Pustaka, Jakarta. 

Irianto G., 2006. Kebijakan dan 

Pengelolaan Air Dalam 

Pengembangan Lahan Rawa Lebak 

dalam Prosiding Seminar Nasional 

Pengelolaan Lahan Terpadu, 

Banjarbaru 28 – 29 Juli 2006. 

Kartodihardjo, H., dan Jhamtani H. 

[Editor]. 2006. Politik Lingkungan 

dan Kekuasaan di Indonesia. 

Jakarta: Equinox. 

Noor, M. 2007. Rawa Lebak: 

Ekologi, Pemanfaatan, dan 

Pengembangannya. Rajawali Pers, 

Jakarta. 

Sulistyarto, B. 2008. Pengelolaan 

Ekosistem Rawa Lebak untuk 

Mendukung Keanekaragaman Ikan 

dan Pendapatan Nelayan di Kota 

Palangkaraya. Disertasi Sekolah 

Pascasarjana Institut Pertanian 

Bogor, Bagor. 

Sudana, W., 2005. Potensi dan 

Prospek Lahan Rawa Sebagai 

Sumber Produksi Pertanian. Balai 

Pengkajian dan Pengambangan 

Teknologi Pertanian Bogor.Waluyo. 

2000. Pola Kondisi Air Rawa Lebak 

sebagai Penentu Masa dan Pola 

Tanam Padi dan Kedelai di Daerah 

Kayu Agung (OKI) Sumatera Selatan. 

Tesis Sekolah Pascasarjana Institut 

Pertanian Bogor, Bogor. 

31

Efektivitas Penerapan Keppres 80 Tahun 2003 pada 

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam Rangka 

Meningkatkan Akuntabilitas dan 

Transparansi Keuangan Pemerintah 

Kabupaten Aceh Barat 

(Effectivities Application Of KEPRES 80 for 2003 on Election 

Provider of Goods / Services in Order To Improve Financial Accountability and 

Transparency Government 

District of West Aceh) 

Oleh : Usman Bakar 1 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem dan praktik pengadaan barang/ 

jasa pemerintah di Kabupaten Aceh Barat. Pelaksanaan pengadaan barang/ 

jasa pemerintah yang dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) ditemukan 

tidak efektif. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan survey deskriptif. 

Penelitian ini ditujukan untuk memecahkan masalah dan berusaha menuturkan, 

menganalisis, mengklasifikasi, memperbandingkan sehingga pada akhirnya dapat 

ditarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat deduktif. 

Respondennya adalah pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan barang/ 

jasa namun telah memiliki sertifikasi minimal L2. Pejabat tersebut terdiri dari panitia 

pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kuasa Pengguna Aanggaran 

(KPK). Jumlah responden adalan 25 orang yang telah memiliki sertifkasi dari 

Bappenas. 

Dalam penelitian sistem pengadaan ditemukan 71% pelaksanaannya sudah 

transparan dan 63% sudah akuntabel, namun untuk proses pelaksanaan ditemukan 

83% efisien, 57% efektif, 70% akuntabel, 88% transparan, 57% legal dan 89% 

keadilan. Hasil penelitian ini terbukti belum efektif dan masih banyak melanggar 

peraturan-peraturan. Penyebabnya ada beberapa faktor, antara lain terbatasnya 

jumlah sumberdaya yang memenuhi syarat, terlambatnya dilakukan proses tender 

karena keterlambatan penmgesahan APBD sehingga pekerjaan tertumpuk pada 

menjelang akhir tahun di mana dengan jumlah panitia sebanyak 5 orang menangani 

108 paket dalam waktu hanya lima bulan. 

Keywords : Efisiensi dan Efektifitas. 

1 USMAN BAKAR adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Darussalam- Banda Aceh. 

33

LATAR BELAKANG 

PENELITIAN 

Penerapan GGG (Good 

Government Govenrnance) dalam 

manajemen pemerintahan Republik 

Indonesia menuntut semua Pemerintah 

Daerah, baik tingkat provinsi maupun 

tingkat kabupaten, membenah diri secara 

terus-menerus dan konsekuen dalam 

berbagai bidang kegiatan. Salah satu 

kegiatan yang menjadi sorotan publik 

dewasa ini adalah kegiatan pengadaan 

barang/jasa. Pengadaan barang/jasa 

pemerintah merupakan suatu proses di 

mana barang/jasa tersebut diusulkan 

ke dalam DIPA hingga barang/jasa 

dimiliki/dipakai oleh pemerintah. Proses 

pengadaan terikat dengan undang- 

34 

AbstrAct 

Efektivitas Penerapan... 

This study aims to analyze the systems and practices of procurement of 

government in West Aceh district. Implementation of procurement undertaken by 

the Government Procurement Services Unit (ULP) was found to be ineffective. This 

research was conducted using a descriptive survey. This study aimed to solve the 

problem and tried to explained, analyze, classify, compare and ultimately can be 

drawn conclusions are deductive. 

Respondents are officials involved in the process of procurement of goods / 

services but have had minimal L2 certifications. Officers consist of the procurement 

committee, their Maker Commitment (KDP), and Power Users Aanggaran (KPK). The 

number of respondents is 25 people who already have certification from Bappenas. 

The research found 71% of the procurement system implementation was 

transparent and 63% are accountable, but to the process of implementation is found 

83% efficient, 57% effective, 70% accountable, transparent, 88%, 57% and 89% of 

legal justice. The results of this research has not proven effective and many violate 

the rules. The reason there are several factors, among others, the limited number 

of qualified resources, delays in tender process because of a delay penmgesahan 

budget so that the work piled up at the end of the year in which the number of 

committees to handle as many as 5 people or 108 packages in just five months. 

Keywords: Efficiency and Effectiveness. 

undang dan peraturan-peraturan yang 

salah satunya adalah Keppres No. 80 

tahun 2003 beserta perubahannya. 

Kepala daerah (Gubernur/Bupati) 

diamanatkan untuk menerapkan sistem 

pengadaan yang dapat mengeluarkan 

sebuah keluaran (output) yang efisien, 

efektif, transparansi, dan akuntabilitas 

kepada publik. 

Kabupaten Aceh Barat berada 

di jalur pesisir barat–selatan yang 

berjarak lebih kurang 350 km dari 

ibukota Provinsi Aceh telah melakukan 

praktik pengadaan sejak tahun 2006 dan 

sudah membentuk satu lembaga yang 

bernama ULP (Unit Layanan Pengadaan). 

Posisi ULP ini berada di bawah Setdakab 

sempat berjalan selama satu tahun


penuh, kemudian dileburkan lagi ke 

masing-masing SKPD karena alasan tidak 

efektif. 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Sistem dan Pengadaan 

Barang /Jasa Pemerintah 

Menurut Raymond McLeod (1998: 

13), Sistem adalah sekelompok elemanelemen 

yang terintegrasi dengan maksud 

yang sama untuk mencapai suatu 

tujuan. Selain itu, Stephen A. Moscove 

& Mark G. Simkim (Baridwan, 1996:4), 

mendefinisikan suatu sistem adalah 

suatu kesatuan yang terdiri dari interaksi 

subsistem yang berusaha untuk mencapai 

tujuan (goal) yang sama. Sementara 

Bodnar & Hopwood (1998:1) memberikan 

definisi sistem adalah sekumpulan 

sumberdaya yang berhubungan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Romney 

memberikan pengertian sistem adalah 

sekumpulan dari dua atau lebih komponen 

yang saling berinteraksi untuk mencapai 

suatu tujuan. 

Keempat definisi di atas lebih 

menekankan pada hubungan antara 

beberapa: subsistem/komponen/elemen 

untuk mencapai sutau tujuan. Tetapi tidak 

menjelaskan hubungan yang bagaimana 

bentuknya. Hubungan bisa saja sangat 

erat seperti ayah dengan ibu rumah 

tangga dalam sebuah sistem keluarga 

dengan tujuan membina rumah tangga 

yang sakinah. Mereka telah membagi 

tugas dan tanggung jawab masing-masing 

secara khusus, namun tanggung jawab 

akhir secara bersama-sama. Akan tetapi 

jika hubungan tersebut tidak harmonis, 

maka tujuanpun tak mungkin tercapai. 

Harmonis maksudnya saling membahu 

antara elemen sistem A, B, C, dan 

seterusnya. Jika A melakukan kesalahan, B 

dan C ikut meluruskan/membenarkannya 

atau melakukan koreksi. Jika A dan C, 

bertengkar atau salah faham, maka B 

sebagai penengah dan mendamaikannya 

dengan musyawarah (meeting). Jadi, 

pengertian sistem itu harus lengkap dan 

sederhana agar tidak terjadi simpang siur 

atau mengaburkan arti bagi pembaca. 

Berdasarkan uraian tadi 

dapat disimpulkan bahwa sistem itu 

merupakan kumpulan beberapa elemen 

atau subsistem atau sumberdaya yang 

saling berhubungan (interaksi antara 

sub, elemen atau sumberdaya) dan 

bekerja sama secara harmonis dalam 

satu wadah untuk menggapai sutu 

tujuan akhir. Sistem dapat dibedakan 

antara sistem yang kecil dengan sistem 

yang besar. Sistem yang kecil disebut 

dengan subsistem dan induknya disebut 

super sistem atau sistem besar. Misalnya 

sistem Fakultas Ekonomi merupakan 

subsistem dari sistem UNSYIAH 

(Universitas Syiah Kuala). Selanjutnya, 

sistem UNSYIAH menjadi subsistem 

dari sistem DIKTI (Direktorat Jenderal 

Perguruan Tinggi), dan seterusnya. 

Menurut Susanto (2000; 25-29) 

ciri suatu sistem sebagai berikut: 

1. Suatu sistem mempunyai tujuan utama 

yang akan dicapai. Tanpa tujuan 

atau sasaran yang ditetapkan terlebih 

dahulu secara jelas, berarti sistem 

tersebut tidak bernama atau berbentuk. 

Sebab nama dan bentuk suatu 

sistem dirumuskan dalam tujuan. 

2. Semua sistem terdiri atas unsurunsur/elemen-elemen/subsistem 

dalam satu kesatuan. Unsur-unsur 

35

atau komponen-komponen sistem 

bisa berupa fisik dan nonfisik. Fisik 

maksudnya dapat dijangkau oleh 

semua panca indera manusia, sedangkan 

nonfisik sifatnya abstrak. 

3. Komponen-komponen/unsur-unsur/ 

subsistem saling berhubungan atau 

terintegrasi antara komponen/unsur/ 

sub tadi. Misalnya, subsistem persediaan 

berhubungan dengan subsistem 

pembelian, subsistem penjualan 

dalam perusahaan dagang. 

4. Suatu sistem dapat beroperasi jika 

ada lingkungan. Jika sistem itu tidak 

ada lingkungan maka sistem itu akan 

mati atau tidak berjalan. Contoh, 

sistem sebuah organisasi perusahaan 

beropreasi dalam lingkungan sistemsistem 

seperti: pelanggan, pemerintah, 

pemasok, serikat buruh, dan 

sebagainya. 

5. Karena sistem beroperasi dalam lingkungan 

tertentu, maka sistem itu 

juga mempunyai batas tertentu yang 

mampu dijangkaunya. Misalnya subsistem 

produksi dan sub-sistem pembelian. 

Sub-sistem pembelian merupakan 

lingkungan dari sub-sistem 

produksi maka harus ada penghubung 

antara subsistem. Subsistem 

produksi berakhir pada permintaan 

bahan untuk dibeli (gudang), sedangkan 

subsistem pembelian berawal 

dari adanya permintaan pembelian 

kemudian baru melakukan order 

pembelian, dan seterusnya. 

Berdasarkan Lampiran Ic 

Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 80 Tahun 2003 tentang 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah menetapkan bahwa sistem 

pengadaan barang/jasa Pemerintah 

36 


sebagai terdiri dari: 

a. Metode pemilihan penyedia barang/jasa. 

b. Metode penyampaian dokumen 

penawaran, 

c. Metode evaluasi penawaran, dan 

d. Jenis kontrak yang tepat atau cocok 

dengan barang/jasa yang bersangkutan. 

Penjelasan masing-masing 

penetapan sistem pengadaan yang 

dilaksanakan penyedia barang/jasa 

tersebut di atas akan diuraikan sebagai 

berikut. 

1. Metode pemilihan penyedia barang/jasa 

Metode pemilihan penyedia 

barang/jasa pemborongan/jasa lainnya 

dapat terdiri dari : 

a. Pelelangan umum 

b. Pelengan terbatas 

c. Pemilihan langsung 

d. Penunjukan langsung 

Metode pemilihan penyedia 

barang/jasa konsultansi dapat terdiri 

dari : 

a. Seleksi umum 

b. Seleksi terbatas 

c. Seleksi langsung 

d. Penunjukan langsung 

2. Metode penyampaian dokumen 

penawaran 

Penyampaian dokumen 

penawaran dapat dilakukan dengan 

menggunakan 3 metode yaitu : 

a. Metode satu sampul 

b. Metode dua sampul 

c. Metode dua tahap 

3. Metode evaluasi penawaran 

Evaluasi penawaran untuk 

pengadaan barang/jasa pemborongan/


jasa lainnya dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode : 

a. Sistem gugur 

b. Sistem nilai (merit point system) 

c. Sistem penilaian biaya selama umur 

ekonomis (economic life cycle cost) 

Sedngkan evaluasi penawaran 

untuk pengadaan jasa konsultansi 

dapat dilakukan dengan menggunakan 

metode: 

a. Metode evaluasi berdasarkan 

kualitas 

b. Metode evaluasi berdasarkan 

kualitas teknis dan biaya 

c. Metode evaluasi pagu anggaran 

d. Metode evaluasi biaya terendah 

e. Metode evaluasi penunjukan 

langsung 

B. Sertifikasi Keahlian 

Pentingnya masalah sertifikasi 

untuk aparatur negara yang terlibat 

dalam pengadaan barang dan jasa 

pemerintah telah diatur dalam beberapa 

peraturan yang antara lain: 

1. Pasal 1 angka 15 Kepres Nomor 

80 Tahun 2003 

”Sertifikat keahlian pengadaan 

barang/jasa pemerintah adalah tanda 

bukti pengakuan atas kompetensi dan 

kemampuan profesi di bidang pengadaan 

barang/jasa pemerintah yang diperoleh 

melalui ujian sertifikasi keahlian pengadaan 

barang/jasa nasional dan untuk memenuhi 

persyaratan seseorang menjadi Pejabat 

Pembuat Komitmen atau Panitia/Pejabat 

Pengadaan atau anggota Unit Layanan 

Pengadaan (Procurement Unit)”. 

2. Pasal II angka 1 Perpres Nomor 8 

Tahun 2006 

”Sebelum pelaksanaan sertifikasi 

keahlian pengadaan barang/jasa dapat 

dilakukan sesuai dengan Undang- 

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan, maka pelaksanaan 

sertifikasi keahlian pengadaan barang/ 

jasa dikoordinasikan oleh Menteri 

Negara Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Bappenas”. 

3. Pasal II angka 4 Perpres Nomor 8 

Tahun 2006 

”Sertifikat keahlian pengadaan 

barang/jasa yang telah diterbitkan 

oleh Kementerian Negara Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Bappenas sebelum 

berlakunya Peraturan Presiden ini, 

dinyatakan berlaku sebagai sertifikat 

keahlian pengadaan barang/jasa sebagaimana 

diatur dalam Keputusan 

Presiden Nomor 80 Tahun 2003 

sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 70 Tahun 2005”. 

Memperhatikan ketentuan tentang 

sertifikasi tersebut dapat dianalisis. 

a. Bahwa sertifikasi keahlian pengadaan 

barang/jasa diperoleh melaui 

ujian sertifikasi; 

b. Bahwa selama ini sertifikasi keahlian 

pengadaan barang/jasa belum 

dilaksanakan sebagaimana amanat 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan; 

c. Bahwa dalam rangka mereduksi 

amanat Undang-Undang, maka 

Menteri Negara Perencanaan Pembanguan 

Nasional/Ketua Bappenas 

mengkoordinasikan pelaksanaan 

sertifikasi pengadaan barang/jasa. 

d. Bahwa sertifikat keahlian pengadaan 

barang/jasa yang telah 

diterbitkan oleh Kementerian 

37

Negara Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Bappenas sebelum 

berlakunya Peraturan Presiden 

Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 20 

Maret 2008 dinyatakan berlaku. 

Dengan interprestasi akontrario, 

mama sertifikat keahlian pengadaan 

barang/jasa yang diterbitkan oleh 

Kementerian Negara Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Bappenas 

setelah berlakunya Peraturan 

Presiden Nomor 8 Tahun 2006 

tanggal 20 Maret 2008 dinyatakan 

tidak berlaku. Hal ini wajar karena 

setelah tanggal 20 Maret 2008 

Kementerian Negara Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Bappenas 

hanya berwenang menkoor dinasikan 

sertifikasi keahlian pengadaan 

barang/jasa yang tidak sesuai 

(melanggar dan tidak taat) dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Khusus untuk aturan mengenai 

kepemilikan sertifikat pengadaan 

barang/jasa pemerintah, sesuai dengan 

Surat Edaran Menteri Negara PPN/Kepala 

Bappenas No. 0021/M.PPN/01/2008 

Tanggal 31 Januari 2008, maka sertifikat 

pelatihan/bimbingan teknis pengadaan 

barang dan jasa, untuk sementara, 

sampai tanggal 31 Desember 2008 dapat 

diberlakukan sebagai sertifikat keahlian 

pengadaan barang/jasa. 



penelitian ini adalah data primer, yaitu 

dengan cara membagikan langsung 

daftar pertanyaan (kuesioner) kepada 

setiap responden. Responden diarahkan 

38 


dan didampingi dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang ada. Hal 

ini dimaksudkan untuk menghindari 

salah pemahaman atas pertanyaan yang 

telah disiapkan. Jawaban kuesioner 

akan dikumpulkan secara langsung 

oleh peneliti. Cara ini ditempuh dengan 

pertimbangan untuk menghindari hilang 

atau tidak kembalinya kuesioner. 

Pertanyaan atau pernyataan 

dalam kuesioner untuk masing-masing 

variabel dalam penelitian ini diukur 

dengan menggunakan skala nominal 

yaitu suatu skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, persepsi 

seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Jawaban 

dari responden bersifat kualitatif 

dikuantitatifkan, di mana jawaban diberi 

tiga opsi pilihan, yaitu: 1 = ya, 2 = tidak, 

3 = komentar responden. Populasi 

adalah jumlah keseluruhan dari unit 

analisis adalah 25 orang pegawai yang 

sudah memiliki sertifikasi pengadaan di 

Kabupaten Aceh Barat. 

Untuk memperoleh informasi 

tentang pengadaan barang/jasa 

pemerintah di Kabupaten Aceh Barat, 

maka dilakukan evaluasi secara terpadu 

terhadap komponen-komponen/ 

unsur-unsur yang terlibat dalam 

proses pengadaan tersebut. Dengan 

pendekatan ini sasaran survei adalah 

tiga komponen utama yaitu: PA/KPA 

(Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran), 

PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dan 

Pejabat/Panitia Pengadaan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Kunjungan lapangan untuk memperoleh 

gambaran permasalahan dan 

lokasi survei,


2. Menguji kuesioner dari ISP3 dengan 

mengedarkan kepada SKPD yang 

disampling hanya lima SKPD 

3. Menyiapkan kuesioner baru 

METODE PENGUMPULAN 

DATA 

Sumber data yang diperlukan 

dalam kegiatan ini diperoleh melalui 

survei lapangan (field survey). Data 

yang dikumpulkan melalui survei 

lapangan adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data 

yang berasal dari objek yang dianalisis 

yaitu Pengguna/Kuasa Pengguna 

Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK), dan Panitia Lelang. Data itu akan 

dikumpulkan dengan menggunakan 

kuesioner dan mengunjungi secara 

langsung responden yang terpilih 

untuk diwawancarai. Data sekunder 

merupakan data anggaran dan 

dokumen lelang dari SKPD-SKPD di 

Kabupaten Aceh Barat. 

Data dari hasil pengumpulan di 

lapangan penelitian akan diolah dengan 

bantuan program MS Excell dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Editing, yaitu memeriksa setiap 

Tabel 1 Daftar Instrumen Kuesioner 

nomor pertanyaan dan mencek mana 

yang diisi dan tidak diisi. 

2. Coding, yaitu setelah diedit semua 

variabel dibuat coding data untuk 

diproses. Data yang sesuai dengan 

harapan diberikan kode dengan 

skor angka 1 (satu), sedangkan data 

yang tidak sesuai dengan harapan 

diperikan kode dengan angka 0 (nol). 

3. Tabulasi, yaitu data yang telah berika 

kode (dengan angka 1 atau 0) akan 

dimasukkan ke dalam tabel frekuensi 

dan tabel silang. 

A. Indikator dan Pengukuran 

Indikator-indikator kuesioner 

diukur dengan menggunakan prinsipprinsip 

pengadaan barang/jasa yang 

diatur dalam Keppres 80 tahun 2003. 

Adapun prinsip tersebut adalah: 

1. Transparansi 

2. Efisiensi 

3. Efektifitas 

4. Akuntabilitas 

5. Keadilan 

6. Legalitas 

Adapun indikator-indikator yang 

dijadikan instrumen adalah sebagai 

berikut: 

NO INDIKATOR TARGET KINERJA 

A Penetapan Sistem Pengadaan Barang /Jasa 

1 Tingkat kesesuaian penggunaan metode pemilihan Akuntabilitas 

2 Tingkat campurtangan PPK dalam menentukan metode pemilihan Transparansi Akuntabilitas 

3 Tingkat campur tangan PPK dalam penentuan metode evaluasi tenis Transparansi Akuntabilitas 

B Persiapan Pemilihan 

1 Mengumpulkan dan mempelajari dokumen dasar pelaksanaan 

pengadaan 

Transparansi, Legalitas 

2 Memecah paket besar menjadi kecil agar lebih efisien Transparansi, Keadilan 

39

40 

3 Nilai paket pekerjaan akan menjadi pertimbangan dalam 

menentukan kualifikasi perusahaan 


Keadilan, Legalitas 

4 Penyusunan spesifikasi barang/jasa mengarah pada satu merek Efektifitas, Keadilan 

5 Panitia pengadaan menyusun spesifikasi teknis pengadaan Legalitas, Akuntabilitas 

6 Panitia menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan Efisiensi, Transparansi 

7 Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), panitia mengacu pada 

daftar harga standar yang dikeluarkan oleh Gubernur/Bupati 

8 Informasi harga dari calon rekanan menjadi acuan panitia 

pengadaan dalam menyusun HPS 

9 HPS yang disusun oleh panitia disahkan oleh Pejabat Pembuat 

Komitmen 

Efisiensi, Efektivitas 

Transparansi, Keadilan 

Akuntabilitas, Legalitas 

10 Rincian HPS diberitahukan kepada peserta tender Akuntabilitas 

11 Menentukan metode pengadaan mempertimbangkan kepentingan 

masyarakat dan jumlah penyedia barang/jasa yang ad 

C Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 

Transparansi, Efektivitas 

1 Pemilihan terhadap penyedia barang/jasa, panitia mengumumkan 

paket pekerjaan yang akan dilelang 

Transparansi 

2 Dana untuk mengumumkan paket pelelangan tidak tersedia, 

apakah panitia meminta calon rekanan untuk menyediakan dananya 


3 Paket pekerjaan kecil pengumuman dilakukan di media cetak 

nasional 

Efisiensi 

4 Panitia menetapkan syarat untuk menjadi anggota asosiasi tertentu 

agar dapat mengikuti pelelangan 

Keadilan 

5 Kualifikasi perusahaan menjadi syarat untuk mengikuti pelelangan Transparan, Keadilan 

6 Peserta yang tidak megikuti penjelasan kantor (aanwidzing) akan 

didiskualifikasi dari pelelangan 

Keadilan 

7 Peserta yang tidak megikuti penjelasan kantor (aanwidzing) akan 


Legalitas 

8 Panitia hanya menerima jika dokumen tersebut di antar sendiri oleh 

calon penyedia barang/jasa 

Transparansi 

9 Panitia akan menerima dokumen penawaran yang terlambat Transparansi, Legalitas 

10 Saat pembukaan dokumen penawaran hanya ada satu perwakilan 

perusahaan yang hadir, apakah acara pembukaan langsung 

dilaksanakan 


11 Kriteria evaluasi dokumen penawaran dijelaskan di dalam dokumen 

lelang 

Transparansi 

12 Menentukan metode evaluasi panitia meminta pertimbangan dari 

PPK 

Akuntabilitas 

13 Melakukan evaluasi dokumen penawaran, panitia mengalokasikan 

waktu yang cukup 

Transparansi 

14 Terdapat kesamaan dokumen penawaran diantara peserta 

pelelangan, apakah panitia langsung menggugurkan penawaran 

peserta tersebut 

Legalitas 

15 Klarifikasi dilakukan pada saat evaluasi dokumen penawaran Akuntabilitas, Efektivitas


16 Selama panitia melakukan evaluasi dokumen penawaran negosiasi 

dapat dilakukan oleh panitia dengan peserta tender atas 

persetujuan PPK 

Transparansi, Keadilan 

17 Panitia lebih suka jika yang memenangkan tender perusahaan yang 

berasal dari daerah 

Efisiensi, Keadilan 

18 Hasil evaluasi dokumen penawaran disampaikan pada peserta lelang Keadilan 

19 Dalam menentukan pemenang pelelangan, panitia lebih memilih 

pada rekanan yang menawar paling rendah 

20 Sanggahan dari peserta pelelangan, apakah panitia akan 

menghentikan proses lelang 

21 Panitia akan melakukan pelelangan ulang jika pelelangan gagal 

dilaksanakan 

22 Setelah proses pemilihan penyedia barang/jasa selesai, panitia 

membuat laporan proses pelelangan 

23 Dokumen-dokumen pemilihan penyedia barang/jasa 

didokumentasikan 

B. Kriteria Evaluasi 

Dalam melakukan evaluasi 

masing-masing indikator diberikan 

Tabel 2 Kriteria Evaluasi 

Efisiensi 

Efektivitas 

Akuntabilitas 



Akuntabilitas 

bobot nilai dengan empat tingkatan 

sebagaimana yang ditunjukkan dalam 

matrik berikut: 

No Prinsip Pengadaan 

Bobot Nilai dari Jawaban Responden 

0% - 59% 60% - 69% 70% - 79% 80% - 100% 

1 Transparansi Tidak baik Kurang baik Cukup baik Baik 

2 Efisiensi Tidak baik Kurang baik Cukup baik Baik 

3 Efektifitas Tidak baik Kurang baik Cukup baik Baik 

4 Akuntabilitas Tidak baik Kurang baik Cukup baik Baik 

5 Keadilan Tidak baik Kurang baik Cukup baik Baik 

6 Legalitas Tidak baik Kurang baik Cukup baik Baik 

HASIL PENELITIAN 

A. Identifikasi Responden 

Sasaran survei dalam rangka 

menilai penerapan sistem pengadaan 

barang/jasa pemerintah Kabupaten 

Aceh Barat dilakukan pada pejabat 

yang terlibat langsung dalam proses 

pengadaan barang/jasa dan telah 

memperoleh sertifikasi yaitu: Pengguna 

Barang/Jasa (Kuasa Pengguna Anggaran), 

PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dan 

Pejabat/Panitia Pengadaan. 

Keharusan untuk memiliki 

sertifikat bagi Pengguna Anggaran, 

Pejabat Pembuat Komitmen, Pemimpin 

Proyek, Pemimpin Bagian Proyek, 

dan Panitia/Pejabat Pengadaan 

menyebabkan kekurangan sumber 

daya manusia untuk pengadaan barang 

dan jasa untuk Kabupaten Aceh Barat. 

Jumlah sumberdaya manusia yang telah 

mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi 

di Kabupaten Aceh Barat sebanyak 68 

orang dan hanya 25 orang yang telah 

tersertifikasi dengan rincian satu orang 

dengan pringkat L5, dua orang dengan 

41

peringkat L4 dan 22 orang dengan 

peringkat L2. Peringkat L2 akan mati 

pada akhir tahun 2008, untuk syarat 

perpanjangan sertifikasi diharuskan 

mengikuti ujian kembali, sedangkan 

untuk peringkat L4 dan L5 tidak perlu 

42 


lagi mengikuti ujian sertifikasi. Dari 25 

orang tersebut hanya 5 orang yang dapat 

ditetapkan sebagai panitia, sedang jumlah 

paket dalam tahun tersebut mencapai 

108 paket sebagaimana ditunjukkan pada 

Tabel 3 dan 4 

Tabel 3. Identifikasi Responden Berdasarkan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Dari 

BAPPENAS di Pemerintah Kabupaten Aceh Barat 

No. SKPD 

Jenjang SertifikasI 

L2 L4 L5 

1. Dinas Praswil 6 1 1 8 

2. Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air 3 0 0 3 

3. KPPKP 1 0 0 1 

4. Bappeda 3 0 0 3 

5. Setdakab 3 1 0 4 

6. Dinas Kesehatan 1 0 0 1 

7. Dinas Pertanian dan Peternakan 1 0 0 1 

8. Kantor Camat Johan Pahlawan 1 0 0 1 

9. BP RSUD CND 2 0 0 2 

10. Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 1 0 0 1 

Jumlah 22 2 1 25 

Tabel 4. Jumlah Paket Berdasarkan Lama Pelaksanaan Pemilihan Unit Layanan Pengadaan 

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat 

Tahap 

Tanggal 

Pengumuman 

Lama Pelaksanaan 

Jumlah 

Hari Non- 

Kecil 

Jumlah Paket 

Kecil PL Total 

I 

24-Jul-06 

30-Jul-06 

25 Juli - 24 Agustus 2006 

31 Juli - 14 Agustus 2006 

28 

13 1 

24 24 

1 

II 03-Agust-06 04 - 30 Agustus 2006 24 1 12 13 

III 22-Agust-06 22 Agust - 08 Sept 2006 16 9 21 30 

IV 04-Sep-06 05 - 15 September 2006 11 2 36 2 40 

Jumlah 

4 81 23 108 

B. Sistem Pengadaan Barang/Jasa 

Penetapan sistem pengadaan 

di Kabupaten Aceh Barat rata-rata 

61% tidak efisien karena semua paket 

menggunakan sistem pelelangan umum 

termasuk paket yang nilainya dibawah 

Rp 100 juta. Selain itu, masih terdapat 

Total 

42% PPK yang tidak menerapkan prinsip 

akuntabilitas dalam penentuan metode 

pemilihan dan metode evaluasi teknis. 

Yang berhak menentukan metode 

evaluasi adalah panitia pengadaan 

bukan PPK atau Pengguna/Kuasa 

Pengguna Anggaran.


Tabel 5. Pendapat Responden terhadap Penetapan 

Sistem Pengadaan Barang/ 

Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh 

Barat 


Rata-rata 

ya Tidak 

1 Transparansi 71% 29% 

2 Efisiensi 39% 61% 

2 Akuntabilitas 58% 42% 

A. Proses Pemilihan Penyedia Barang/ 

Jasa 

1. Analisis Kegiatan Persiapan 

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. 

Persiapan pemilihan penyedia 

yang dilakukan oleh panitia pengadaan di 

Kabupaten Aceh Barat sekitar 50% belum 

dapat dipertanggungjawabkan, atau 

tidak akuntabel dan masih ada unsur 

ketidakadilan (diskriminasi) sebesar 

11%. Contohnya dalam menyusun 

spesifikasi barang/jasa diarahkan 

pada satu merek tertentu atau dalam 

menyusun HPS (Harga Perkiraan 

Sendiri) bukan berdasarkan standar 

harga dari Guburnur, tetapi datanya 

diambil dari salah satu rekanan. 

Tabel 6. Pendapat Responden terhadap 

Persiapan Pemilihan Penyedia 

Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten 

Aceh Barat 


Jawaban 

ya tidak 



3 Efektifitas 78% 22% 


5 Keadilan 89% 11% 

6 Legalitas 77% 23% 

Berdasarkan hasil survei 

menunjukkan masih terdapat 27% 

panitia pengadaan melakukan tindakan 

melanggar hukum (legal) misal panitia 

menyusun spesifikasi barang/jasa atau 

panitia tidak mempelajarinya dokumen 

anggaran dari Pengguna/Kuasa 

Pengguna Angaran. Jika dinilai dari 

segi efisiensi dan efektivitas persiapan 

pemilihan telah dicapai 100% efisien, 

tetapi masih mengabaikan efektivitas, di 

mana sebesar 22% dinyatakan persiapan 

pemilihan tidak efektif. 

2. Analisis Pelaksanaan Pemilihan 

Penyedia Barang/Jasa. 

Pelaksanaan pemilihan penyedia 

barang/jasa di Kabupaten Aceh 

Barat masih kurang efektif karena 

masih banyak memilih penyedia yang 

memasukkan penawaran terendah, dan 

juga kurang akuntabel, misalnya dalam 

menyusun metode evaluasi masih 

meminta pertimbangan PPK. Selain 

itu, masih terdapat unsur diskriminatif 

terutama pada sikap panitia yang 

lebih senang untuk memenangkan 

perusahaan lokal (daerah). Kondisi ini 

dibuktikan dengan jawaban responden 

seperti dalam Tabel 5. Di mana 43% 

pendapat responden menyatakan 

belum efektif, 30% menyatakan tidak 

akuntabel, dan 13% pelaksanaan masih 

diskriminatif. 

Tabel 7. Pendapat Responden Terhadap 

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia 

Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten 

Aceh Barat 


Jawaban 

ya tidak 



3 Efektifitas 57% 43% 


5 Keadilan 87% 13% 

6 Legalitas 66% 34% 

43


Tabel 8. Kesimpulan dan Saran 

NO KESIMPULAN REKOMENDASI 

44 

A Sistem Pengadaan Barang dan Jasa 

1 Transparansi dicapai 71% 

- Rata-rata 25% masih terdapat campur 

tangan KPA/PPK dalam menentukan 

metode pemilihan 


tangan KPA/PPK dalam menentukan 

metode evaluasi teknis 

2 Akuntabilitas dicapai 63% 

- Rata-rata 46% penetapan metode 

pemilihan belum sesuai dengan besarnya 

paket 


tangan PKA/PPK dalam menentukan 

metode pemilihan 


tangan PKA/PPK dalam menentukan 

metode evaluasi teknis 

B Persiapan Pemilihan 


- Rata-rata 20% masih memecahkan paket 

besar menjadi kecil agar tidak dilelang 

- Rata-rata 13% Informasi harga dari calon 

rekanan menjadi acuan panitia pengadaan 

dalam menyusun HPS 

- Rata-rata 53% dalam menentukan metode 

pengadaan tidak mempertimbangkan 

kepentingan masyarakat dan jumlah 

penyedia barang/jasa yang ada 

2 Akuntanbilitas dicapai 50% 

- Rata-rata 80% Panitia pengadaan 

menyusun spesifikasi teknis pengadaan 

- Rata-rata 20% HPS yang disusun oleh 

panitia belum meminta pengesahan dari 

Pejabat Pembuat Komitmen 

3 Efisiensi dicapai 100% 

- Rata-rata 100% Panitia menyusun jadwal 

pelaksanaan pengadaan 

- Rata-rata 100% Menyusun Harga Perkiraan 

Sendiri (HPS), panitia mengacu pada 

daftar harga standar yang dikeluarkan oleh 

Gubernur/Bupati 


29% SKPD perlu meningkatkan transparansi 

dalam penetapan sistem penilaian a.l: 

- Metode pemilihan penyedia barang/jasa 

ditentukan oleh panitia sendiri 

- Metode evaluasi teknis ditentukan oleh 

panitia 

37% SKPD perlu meningkatkan akuntabilitas 

dalam penetapan sistem penilaian a.l: 

- Metode pemilihan penyedia barang/jasa 

ditentukan oleh panitia sendiri 

- Metode evaluasi teknis ditentukan oleh 

panitia 

19% Panitia Pengadaan Barang/Jasa perlu 

meningkatkan transparansi dalam penetapan 

sistem penilaian a.l: 

1. Paket besar tidak dipecahkan menjadi paket 

kecil dengan tujuan tidak dilelang. 

2. Informasi dari rekanan tidak dapat dijadikan 

acuan dalam penyusunan HPS 


meningkatkan akuntabilitas a.l: 

1. PPK menyusun sendiri spesifikasi barang/ 

jasa yang dibutuhkan. 

2. Setiap Harga Perkiraan Sendiri (OE) yang 

disusun oleh Panitia Pengadaan Barang/ 

Jasa harus disahkan oleh PPK 

Perlu dipertahankan



4 Efektivitas dicapai 78% 

- Rata-rata 13% Penyusunan spesifikasi 

barang/jasa mengarah pada satu merek 


pemilhan pemilihan penyedia barang/jasa 

tidak mempertimbangkan kepentingan 

masyarakat dan jumlah penyedia barang/ 

jasa yang ada. 

5 Keadilan dicapai 89% 



- Rata-rata 13% Informasi harga dari calon 

rekanan menjadi acuan panitia pengadaan 

dalam menyusun HPS. 

6 Legalitas dicapai 77% 


besar menjadi kecil agar tidak ditender 

- Rata-rata 80% Panitia pengadaan 

menyusun spesifikasi teknis pengadaan. 



Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

C Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 


- Rata-rata 13% Panitia hanya menerima 

dokumen jika dokumen tersebut di antar 

sendiri oleh calon penyedia barang/jasa 

- Rata-rata 20% Panitia masih menerima 

dokumen penawaran yang terlambat 

- Rata-rata 20% Kriteria evaluasi dokumen 

penawaran dijelaskan di dalam dokumen 

lelang 

- Rata-rata 13% Selama panitia melakukan 

evaluasi dokumen penawaran negosiasi 

dapat dilakukan oleh panitia dengan 

peserta tender atas persetujuan PPK 

- Rata-rata 27% Hasil evaluasi dokumen 

penawaran belum disampaikan pada 

peserta lelang 


meningkatkan efektivitas a.l: 

1. Penyusunan spesifikasi barang/jasa tidak 

boleh mengacu pada satu merek tertentu. 

2. Penentuan metode pemilihan penyedia 

barang/jasa perlu mempertimbangkan 

kepentingan masyarakat dan penyedia 

barang/jasa. 


meningkatkan prinsip keadilan a.l: 







meningkatkan prinsip legalitas a.l: 






3. Penyusunan HPS oleh Panitia harus meminta 

pengesahan dari PPK 

12% Panitia Pengadaan Barang/Jasa 

perlu meningkatkan transparansi dalam 

pelaksanaan pemilihan a.l: 

1. Dokumen penawaran tidak harus diantar 

sendiri oleh calon penyedia barang/jasa. 

2. Panitia tidak dibenarkan untuk menerima 


setelah jadual penutupan pemasukan 

penawaran. 

3. Panitia tidak boleh melakukan negosiasi 

dengan peserta tender selama proses 

evaluasi penawaran dilakukan. 

4. Kriteria evaluasi dokumen penawaran harus 

dijelaskan dalam dokumen penawaran. 

5. Hasil evaluasi dokumen penawaran disampaikan 

kepada peserta lelang. 

45


46 

2 Akuntanbilitas dicapai 70% 

- Rata-rata 27% Saat pembukaan dokumen 

penawaran hanya ada satu perwakilan 

perusahaan yang hadir, apakah acara 

pembukaan langsung dilaksanakan. 

- Rata-rata 67% Klarifikasi tidak dilakukan 

pada saat evaluasi dokumen penawaran 

- Rata-rata 100% Panitia akan melakukan 

pelelangan ulang jika pelelangan gagal 

dilaksanakan 

- Panitia pengadaan menyusun spesifikasi 

teknis pengadaan 



Pejabat Pembuat Komitmen 

3 Efisiensi dicapai 83% 

- Rata-rata 13% Paket pekerjaan kecil 

pengumuman dilakukan di media cetak 

nasional. 

- Rata-rata 20% Dalam menentukan 

pemenang pelelangan, panitia belum 

memilih pada rekanan yang menawar 

paling rendah. 

4 Efektivitas dicapai 57% 

- Rata-rata 67% Klarifikasi tidak dilakukan 

pada saat evaluasi dokumen penawaran 

- Rata-rata 20% Dalam menentukan 

pemenang pelelangan, panitia lebih 

memilih pada rekanan yang menawar 

paling rendah. 

5 Keadilan dicapai 81% 



- Rata-rata 33% Panitia lebih suka jika yang 

memenangkan tender perusahaan yang 

berasal dari daerah 


30% Panitia Pengadaan Barang/Jasa 

perlu meningkatkan akuntabilitas dalam 


1. Pembukaan dokumen lelang harus dihadiri 

minimal 2 wakil dari peserta lelang. 

2. Klarifikasi terhadap dokumen penawaran 

perlu dilakukan pada saat evaluasi. 

3. Pelelangan ulang dapat dilakukan atas 

permintaan PPK. 


meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan 

pemilihan a.l: 

1. Pengumuman untuk paket pekerjaan kecil 

cukup dilakukan di media lokal (provinsi). 

2. Dalam menentukan pemenang pelelangan 

tidak hanya ditentukan dari harga penawaran 

yang terendah saja, tetapi perlu juga 

dilihat pada kualitas teknis yang diajukan. 


meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan 

pemilihan a.l: 

1. Klarifikasi terhadap dokumen penawaran 

perlu dilakukan pada saat evaluasi. 



3. Dalam menentukan pemenang pelelangan 

tidak hanya ditentukan dari harga penawaran 

yang terendah saja, tetapi perlu juga 

dilihat pada kualitas teknis yang diajukan. 


meningkatkan prinsip keadilan dalam 



boleh mengacu pada satu merek tertentu.



6 Legalitas dicapai 66% 

- Rata-rata 13% Peserta yang tidak megikuti 

penjelasan kantor (aanwidzing) akan 



besar menjadi kecil agar tidak ditender 

- Rata-rata 20% Panitia masih menerima 


- Rata-rata 27% Saat pembukaan dokumen 

penawaran langsung dilakukan, meskipun 

pada saat pembukaan dokumen tersebut 

hanya ada satu perwakilan perusahaan 

yang hadir. 


evaluasi, panitia meminta pertimbangan 

dari PPK 

- Rata-rata 60% Terdapat kesamaan dokumen 

penawaran diantara peserta pelelangan, 

panitia tidak langsung menggugurkan 

penawaran peserta tersebut 

- Rata-rata 100% Panitia akan melakukan 

pelelangan ulang jika pelelangan gagal 

dilaksanakan tanpa permintaan PPK. 


Azhar Susanto. 2004, Sistem 

Informasi Akuntansi: Konsep dan 

Pengembangan Berbasis Komputer, 

Edisis Pertama, Bandung; Lingga 

Jaya. 

Bodner, H. George, 1998, Accounting 

Information System, 7 th Edition, New 

Jersey: PresticeHall International, 

Inc. 

Davis, James Richard, C. Wayne Alderman, 

Leonard A. Robinson, 1992, 

Accounting Information Systems: A 

Cycle Approach, 4 th ed., New York: 

John Wiley & Sons, Inc. 

Gelinas,Ulric J., 2002, Accounting 

Information Systems, 5 th ed., 

Singapore: South-Western, 

Thomson Learning. 


meningkatkan prinsip legalitas dalam 


1. Peserta yang tidak mengikuti penjelasan 

proses pengadaan barang/jasa tidak boleh 

didiskualifikasi. 



3. Panitia tidak boleh menerima dokumen 

penawaran yang terlambat diserahakan 

oleh peserta lelang. 

4. Sekurang-kurangnya pada saat pembukaan 

dokumen penawaran harus dihadiri oleh 

dua perwakilan dari peserta lelang. 

5. Dalam menentukan metode evaluasi tidak 

perlu meminta pertimbangan dari PPK. 

6. Jika terdapat kesamaan dokumen penawaran 

diantara peserta pelelangan tidak 

boleh langsung digugurkan, dan akan 

digugurkan pada saat evaluasi. 

Hall, James A., 2001, Accounting 

Information Systems, 3 rd ed, 

Singapore: Thomson Learning 

Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 80 Tahun 2003 tentang 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/ 

Jasa Pemerintah 

Kroeber, Donald W, ComputerBased 

Information Systems: A 

Management Approach, Second 

Edition, New York: Macmillan 

Publishing Company, 

Mcleod, JR. Raymond. 1998. 

Management Information System: 

a Study of Computer Based 

infomation Systems, 6 th ed., New 

Jersey: Prentice Hall, Inc.. 

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan 

47

48 

Keuangan Daerah beserta 

Perubahannya 

Romney, Marshall B. and Paul John 

Steinbart, 2003, Accounting 

Information Systems, 9 h ed. New 

Jersey: Prentice-Hall, Pearson 

Education, Inc. 

Surat Edaran Menteri Negara PPN/ 

Kepala Bappenas No. 0021/M. 

PPN/01/2008 Tanggal 31 Januari 

2008, tentang sertifikasi pengadaan 

barang/jasa pemerintah 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan 

Zaki Baridwan. 1996, Sistem Akuntansi; 

Penyusunan Prosedur dan Metode, 

Edisi Kelima, Yogyakarta: Lembaga 

Penerbit BPFE. 

Efektivitas Penerapan...

Peranan Biofertilizer bagi Pertumbuhan Tanaman 

Kedelai pada Tanah yang Terkena 

Dampak Tsunami 

(Role of Biofertilizer to Growth of Soybean on Tsunami Affected Land) 

Khalis Yunus 1 dan Ema Alemina 2 

ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 

beberapa jenis bakteri pemacu pertumbuhan tanaman terhadap infeksi mikoriza, 

nodulasi dan pertumbuhan tanaman kedelai pada lahan terkena dampak tsunami. 

Analisis tanah dilakukan di laboratorium Tanah dan Tanaman Fakultas Pertanian 

Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Metode penelitian menggunakan rancangan 

acak lengkap pola factorial. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan tanah 

menunjukkan pengaruh sangat nyata pada tanaman kedelai. Perlakuan terbaik 

dijumpai pada tanah bekas ditanami kedelai. 

Kata Kunci : Bakteri pemacu pertumbuhan tanaman, nodulasi dan mikoriza. 

AbstrAct 

The purpose of this research was to investigate effect of giving several types of 

plant growth promoting rhizobacteria to increase infection of mycorrhiza, nodulation 

and growth of soybean plants on tsunami affected land.Iniatial soil analysis was 

done in Laboratory of Agriculture Faculty of Syiah Kuala University in Banda Aceh. 

Experimental design used was a factorial completely randomized design with five 

replicates. In addition, results showed that there were interaction between soil 

treatment on fresh and dry steam of soybean plants. 

Keywords : Rhizobacteria, nodulation, and mycorrhiza. 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejalan dengan semakin meningkatnya 

kekuatiran manusia akan 

kerusakan lingkungan dan munculnya 

1 Tenaga Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Provinsi Aceh 

2 Pegawai Bappeda Provinsi Aceh 

49 

berbagai penyakit yang disebabkan 

oleh penggunaan bahan kimia secara 

berlebihan pada makanan, pertanian 

organik muncul sebagai sebuah 

alternatif bagi banyak orang. Pertanian

organik dapat dikatakan sebagai suatu 

sistem pertanian yang lebih alami, 

mengembalikan siklus ekologi dalam 

suatu areal pertanian membentuk suatu 

aliran yang seimbang. Dalam sistem 

pertanian organik, masukan (input) 

dari luar (eksternal) dikurangi dengan 

cara tidak menggunakan pupuk kimia, 

pestisida dan bahan-bahan sintetik 

lainnya. Dalam sistem pertanian organik 

kekuatan proses alam yang harmonis dan 

lestari dimanfaatkan untuk meningkatkan 

kuantitas dan kualitas hasil pertanian 

sekaligus meningkatkan kesehatan 

tanaman terhadap serangan hama dan 

penyakit (Sembiring dkk, 2005). 

Secara perlahan tapi pasti, 

sistem pertanian organik mulai 

berkembang di berbagai belahan bumi, 

baik di negara maju maupun negara 

berkembang. Masyarakat mulai melihat 

berbagai manfaat yang dapat diperoleh 

dengan sistem pertanian organik ini, 

seperti lingkungan yang tetap terjaga 

kelestariannya dan dapat mengkonsumsi 

produk pertanian yang lebih sehat 

karena bebas dari bahan kimia yang 

dapat menimbulkan dampak negatif 

bagi kesehatan. 

Alasan kesehatan dan kelestarian 

alam menjadikan pertanian organik 

sebagai salah satu alternatif pertanian 

modern,yang intinya adalah merekayasa 

jasad-jasad hayati agar berperan lebih 

efektif dalam meningkatkan produksi 

pertanian (bioteknologi tanah) . 

Masalah ini sebenarnya bisa diatasi 

dengan memanfaatkan bioteknologi 

berbasis mikroba yang diambil dari 

sumber-sumber kekayaan hayati 

(Hanafiah et al, 2007). 

50 

Peranan Biofertilizer... 

Teknologi mikroba menyuburkan 

tanah yang dikenal sebagai pupuk 

hayati merupakan produk biologi aktif 

yang terdiri atas mikroba penyubur 

tanah untuk meningkatkan efisiensi 

pemupukan, kesuburan dan kesehatan 

tanah (Sarwati. R dan Sumarno, 2008). 

Tanah sangat kaya akan 

keragaman mikroorganisme, seperi 

bakteri, aktinomicetes, fungi, protozoa, 

alga dan virus. Tanah pertanian yang 

subur mengandung lebih dari 100 juta 

mikroba per gram tanah (Hanafiah et 

al, 2007) Produktivitas dan daya dukung 

tanah tergantung pada aktivitas mikroba 

tersebut. Sebagian besar mikroba tanah 

memiliki peranan yang menguntungkan 

bagi pertanian, yaitu berperan dalam 

menghancurkan limbah organik, 

siklus hara tanaman, fiksasi biologis 

nitrogen, pelarutan fosfat, merangsang 

pertumbuhan, biokontrol patogen 

dan membantu penyerapan unsur 

hara. Bioteknologi berbasis mikroba 

dikembangkan dengan memanfaatkan 

peran-peran penting mikroba tersebut. 

Bioteknologi mempunyai 

potensi untuk meningkatkan produksi 

tanaman budidaya, peternakan 

dan pengolahannya secara biologi. 

Bioteknologi juga merupakan suatu 

solusi untuk kebutuhan pengadaan 

pupuk dengan cara murah dan ramah 

lingkungan, dimana salah satunya 

adalah dengan pemanfaatan pupuk 

hayati (biofertilizer). Kandungan pupuk 

hayati merupakan mikroorganisme yang 

memiliki peranan positif bagi tanaman, 

kelompok mikroorganisme yang sering 

digunakan adalah mikroba-mikroba yang 

menambat N dari udara, mikroba yang


melarutkan hara (terutama P dan K), 

mikroba yang merangsang pertumbuhan 

tanaman (Isrroi 2008). 

Mikroba-mikroba dari kelompok 

bakteri yang digunakan sebagai 

biofertilizer disebut sebagai rizobakteri 

perangsang / pemacu pertumbuhan 

tanaman (PGPR= Plant Growth Promoting 

Rhizobacteria), yatu bakteri yang hidup 

didaerah perakaran (rhizospher) dan 

berperan penting dalam pertumbuhan 

tanaman, sehubungan dengan 

kemampuannya membentuk koloni 

disekitar akar dengan cepat (Schroroth & 

Hancock 1982 dalam Hasanuddin 2003). 

Fungsinya antara lain untuk membantu 

penyediaan hara bagi tanaman, 

mempermudah penyerapan hara bagi 

tanaman, membantu dekomposisi 

bahan organik, menyediakan lingkungan 

rhizosfer yang lebih baik sehingga pada 

akhirnya akan mendukung pertumbuhan 

dan meningkatkan produksi tanaman. 

Berbagai upaya dilakukan untuk 

merehabilitasi lahan pertanian yang 

terkena tsunami. Salah satu strategi dan 

upaya yang ramah lingkungan dan murah 

untuk mengembalikan vitalitas tanah 

tersebut (kualitas dan kesehatan tanah ) 

adalah dengan memanfaatkan mikroba – 

mikroba tanah yang dapat menghambat 

penyerapan Na dan logam – logam berat 

tanaman ( Subiksa, 2003.) 

Berdasarkan uraian di atas terlihat 

bahwa pemanfaatan mikroorganisme/ 

mikroba tanah dalam meningkatkan 

ketersediaan hara merupakan hal yang 

penting untuk dikaji, dan perlu dilakukan 

penelitian mengenai penggunaan 

bakteri pemacu pertumbuhan tanaman 

untuk meningkatkan infeksi mikoriza, 

nodulasi dan pertumbuhan tanaman 

kedelai pada tanah terkena tsunami. 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan 

Bakteri Pemacu Pertumbuhan Tanaman 

terhadap peningkatan infeksi mikoriza, 

nodulasi dan pertumbuhan tanaman 

kedelai pada tanah terkena tsunami. 


A. Bahan dan Alat 

Bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah:benih 

sampel tanah berdampak Tsunami 

sebagai media tanam yang terdiri dari 

sampel tanah lapisan atas (0-20 cm) 

yang diambil dari desa Miruek Taman 

Kecamatan Baitussalam Aceh Besar, 

benih kedelai varietas kipas merah yang 

bersertifikat, inokulum PGPR (Proradix, 

Rizovital 42 dan EM 4 ). 

Peralatan yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi peralatan 

lapangan dan peralatan laboratorium. 

Peralatan lapangan terdiri dari karung 

goni, pot, cangkul,ayakan, garu, tali 

plastik, timbangan, counter, papan 

nama dan alat tulis menulis, sedangkan 

peralatan laboratorium yang digunakan 

antara lain: mikroskop, oven, petridisk, 

pinset, timbangan analitik, gelas ukur 

dan peralatan laboratorium lainnya yang 

mendukung penelitian ini. 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan 

percobaan pot dengan memakai 

bahan inokulum PGPR berupa pupuk 

bio (poradix , Rhizovital 42 dan EM 4 ) 

51

serta benih kedelai sebagai tanaman 

indikator. Rancangan yang digunakan 

adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

pola faktorial dengan dua faktor yang 

diteliti yaitu: 

1. Faktor pertama adalah tanaman pendahuluan 

yang terdiri dari dua taraf 

T o : Tanpa tanaman pendahuluan 

T 1 : Menggunakan tanaman 

pendahuluan 

2. Faktor Kedua adalah pemberian 

52 


PGPR/Biofertilizer yang terdiri dari 

empat taraf: 

Ro : Tanpa PGPR 

R I : PGPR –Proradix 

R 2 : PGPR – Rhizovital 42 

R 3 : PGPR-EM 4 

Jadi diperoleh 8 kombinasi perlakuan, 

masing-masing perlakuan diulang 

5 kali sehingga terdapat 40 unit satuan 

percobaan. Adapun susunan kombinasi 

perlakuan dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Susunan Kombinasi Perlakuan antara Tanaman Pendahuluan dengan pemberian 

PGPR 

No 

Simbol Kombinasi 

Perlakuan 

Tanaman 

Pendahuluan 

Proradix 

R 1 

Pemberian PGPR 

Rizovital 

R 2 

1 T 0 R 0 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 

2 T 0 R 1 Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada 

3 T 0 R 2 Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada 

4 T 0 R 3 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada 

5 T 1 R 0 Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 

6 T 1 R 1 Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada 

7 T 1 R 2 Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada 

8 T 1 R 3 Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada 

Model rancangan percobaan yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

Y = µ+t +r +(TR) +Є ijk i j jk ijk 

Dimana : 

Y = Hasil pengamatan yang 

ijk 

diperoleh karena perlakuan 

tanam pendahuluan (M) pada 

taraf ke-j dengan pemberian 

PGPR (P) taraf ke-k pada 

ulangan ke-i 

µ = Rata-rata umum 

T = Pengaruh perlakuan tanam 

i 

pendahuluan pada taraf ke i (i 

= 0,1) 

R = Pengaruh pemberian PGPR 

j 

pada taraf ke j (j = 0,1,2,3) 

EM 4 

R 3 

(TR) jk = Pengaruh tanam pendahuluan 

(T) pada taraf ke-j dan 

Є ijk 

pemberian PGPR (R) taraf ke-k 

= Galat Percobaan 

Persentase infeksi mikoriza 

berdasarkan metode Giovannetti and 

Moss dapat dihitung melalui rumus: 

% Infeksi MVA = 

panjang akar terinfeksi 

x 100% 

Panjang akar yang diamati 

C. Analisis Data 

Untuk menguji pengaruh 

perlakuan terhadap respon yang diamati 

dilakukan analisis sidik ragam dengan 

menggunakan Statistical Analysis System 

( SAS ) program. Selanjutnya terdapat


pengaruh antar perlakuan dilanjutkan 

dengan uji Duncan pada taraf 5 persen 

(Steel and Torrie, 1980). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Bobot Tanaman Kedelai 

Hasil analisis bobot segar kedelai 

pada sidik ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan tanam dan pemberian PGPR 

berpengaruh sangat nyata terhadap 

berat segar dan kering tanaman kedelai. 

Hal ini berarti bahwa berat segar dan 

kering tanaman kedelai tidak hanya 

dipengaruhi oleh perlakuan tanam atau 

pemberian PGPR saja, akan tetapi kedua 

faktor tersebut saling berinteraksi dalam 

mempengaruhi bobot segar dan kering 

tanaman kedelai. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa 

bobot segar tanaman kedelai 

terendah terdapat pada perlakuan 

tanpa tanam pendahuluan (T0) serta 

tanpa penambahan PGPR (R0) yaitu 

seberat 14,06 g. Sedangkan untuk 

bobot segar tertinggi dijumpai pada 

perlakuan dengan tanam pendahuluan 

(T1) dan Proradix (R1) yaitu 23,41 

g. Bobot kering tanaman kedelai 

terendah dijumpai pada perlakuan 

tanam dan penambahan EM4 yaitu 

3,17 g. Sedangkan berat kering kedelai 

tertinggi dijumpai pada perlakuan 

dengan tanam pendahuluan (T1) dan 

Proradix (R1) yaitu 4,92 g. 

Rata-rata nilai bobot segar 

tanaman kedelai akibat perlakuan tanam 

dan penambahan PGPR disajikan pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Rata-rata Nilai Berat Segar Batang Tanaman Kedelai Akibat Perlakuan tanam dan 

Penambahan PGPR 

T 

R0 R1 

Bakteri (R) 

R2 R3 

Rata-rata 

T 

T0 14.06d 16.04c 14.21d 14.53d 14.71b 

T1 18.46b 23.41a 18.80b 18.35b 19.75a 

Rata-rata R 16.26b 19.73a 16.50b 16.44b 

Keterangan : Angka yang diikuti 

oleh huruf yang sama pada kolom yang 

sama tidak berbeda nyata berdasar uji 

DMRT pada α = 0,05. 

Berdasarkan Tabel di atas dapat 

dilihat bahwa rata-rata bobot dan berat 

kering tanaman kedelai tertinggi dijumpai 

pada perlakuan tanam (T1) masingmasing 

sebesar 19,75 g dan 4,20 g. Hal 

ini menunjukkan bahwa perlakuan tanam 

dapat meningkatkan bobot segar dan 

kering tanaman kedelai dibandingkan 

tanpa perlakuan tanam. Diduga terjadi 

karena pada perlakuan tanam, sisa-sisa 

tanaman kedelai awal tersebut dapat 

diuraikan oleh mikroorganisme yang 

terdapat dalam tanah menjadi bahan 

yang berguna bagi kesuburan tanah. 

Rata-rata bobot segar dan kering 

tanaman kedelai tertinggi dijumpai pada 

perlakuan Proradix (R1), sedangkan yang 

terendah yaitu tanpa penambahan PGPR. 

Hal ini menunjukkan bahwa penambahan 

Proradix tersebut dapat meningkatkan 

berat batang tanaman kedelai dibandingkan 

dengan penambahan Rhizovital 42 dan 

EM 4 dan tanpa penambahan PGPR. Hal 

ini diduga terjadi karena pada pelakuan 

53

tanpa PGPR tanah tsunami masih dalam 

keadaan yang tidak menguntungkan bagi 

kedelai untuk tumbuh dengan maksimal. 

Sehingga penambahan Proradix pada 

tanaman kedelai dapat tumbuh dengan 

baik. Proradix mengandung inokulum 

Pseudomonas sp. Sebagaimana diketahui 

bahwa Pseudomonas sp merupakan 

bakteri pelarut fosfat yang dapat 

melarutkan fosfat yang terdapat di dalam 

tanah sehingga fosfat menjadi tersedia 

bagi tanaman dan dapat meningkatkan 

bobot tanaman dibandingkan dengan 

kontrol dan penambahan PGPR lainnya. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Rao 

(1982) bahwa beberapa mikroba telah 

54 


mempunyai kemampuan melarutkan 

fosfat adalah mikroba yang mempunyai 

kemampuan mengekstrak P dari bentuk 

yang tidak tersedia menjadi bentuk yang 

dapat digunakan tanaman, diantaranya 

adalah dengan cara menghasilkan asamasam 

organik seperti asam format, asetat, 

propionate, glikolat, fumarat, dan suksinat 

dari dalam selnya. Asam-asam organik 

tersebut akan membentuk senyawa 

kompleks dengan ion Ca 2+ , Fc 2+ , dan Al 3+ 

sehingga unsur P akan dibebaskan dan 

tersedia bagi tanaman. 

Rata-rata nilai Bobot Kering Batang 

akibat perlakuan tanam dan penambahan 

PGPR disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata Nilai Berat Kering Batang Tanaman Kedelai Akibat Perlakuan tanam dan 

Penambahan PGPR 

T Bakteri (R) Rata-rata 

R0 R1 R2 R3 T 

T0 3.82d 4.24bc 3.81d 4.04 cd 3.97b 

T1 4.45b 4.92a 4.27bc 3.17e 4.20a 

Rata-rata R 4.13b 4.58a 4.04b 3.61c 





B. Pengaruh Penambahan PGPR dan 

Perlakuan Tanam Terhadap Jumlah 

Nodul Pada Akar Tanaman Kedelai 

Hasil analisis jumlah nodul pada 

sidik ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan tanam dan pemberian PGPR 

berpengaruh sangat nyata terhadap 

jumlah nodul. Hal ini berarti bahwa 

jumlah nodul pada tanaman kedelai 

tidak hanya dipengaruhi oleh perlakuan 

tanam atau pemberian PGPR saja, akan 

tetapi kedua faktor tersebut saling 

berinteraksi dalam mempengaruhi 

jumlah nodul tanaman kedelai. 

Rata-rata Jumlah nodul tanaman 

kedelai akibat perlakuan tanam dan 

penambahan PGPR disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rata-rata Jumlah Nodul Akibat Perlakuan tanam dan Penambahan PGPR 


R0 R1 R2 R3 T 

T0 0.00e 5.80e 2.20e 0.00e 2.00b 

T1 26.60d 63.40a 52.80b 43.00c 46.45a 

Rata-rata R 13.30c 34.60a 27.50b 21.50b






Berdasarkan hasil penelitian dapat 

dilihat bahwa jumlah rata-rata nodul 

yang tertinggi terdapat pada perlakuan 

tanam dan sangat berbeda nyata 

dibandingkan dengan tanpa perlakuan 

tanam (Tabel 4). Seperti diketahui 

bahwa dengan adanya perlakuan tanam 

maka tanah tersebut kaya dengan 

bakteri bintil akar yang ditinggalkan oleh 

tanaman sebelumnya sehingga bakteri 

tersebut akan segera menginfeksi 

tanaman kedelai berikutnya. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Jutono (1981) 

yang menyatakan bahwa tanah bekas 

tanaman kedelai masih mengandung 

Rizobium Japonicum dan dapat 

digunakan sebagai sumber inokulan. 

Berdasarkan hasil penelitian 

juga dapat dilihat bahwa penambahan 

PGPR yang terbaik adalah Proradix 

yang berbeda sangat nyata dengan 

penambahan PGPR lainnya dan tanpa 

penambahan PGPR (Tabel 5). Hal ini 

berarti bahwa penambahan PGPR dapat 

membentuk nodul pada akar tanaman 

kedelai, sedangkan tanpa penambahan 

PGPR jumlah bintil akar yang dijumpai 

adalah 0 

Rata-rata nilai infeksi mikoriza 

tanaman kedelai akibat perlakuan tanam 

dan penambahan PGPR disajikan pada 

Tabel 5. 

Tabel 5. Rata-rata Nilai Infeksi Mikoriza Akibat Perlakuan tanam dan Penambahan PGPR 


R0 R1 R2 R3 T 

T0 0.30b 2.42ab 1.96ab 0.60b 2.18a 

T1 0.90b 3.96a 1.96ab 1.92ab 1.32a 

Rata-rata R 0.60b 3.19a 1.96ab 1.26b 





Berdasarkan Tabel 5 dapat 

dilihat bahwa nilai infeksi yang 

tertinggi dijumpai pada penambahan 

PGPR-Proradix yaitu sebesar 3,19 % 

dan hasil ini berbeda nyata dengan 

perlakuan lainnya. Sedangkan tanpa 

penambahan PGPR terlihat bahwa nilai 

infeksi mikorizanya paling kecil yaitu 

sebesar 0.60%. Hal ini terjadi karena 

penambahan PGPR ke dalam tanah 

dapat menciptakan lingkungan rhizosfer 

yang lebih baik, dan pertumbuhan 

mikoriza juga dapat berkembang dengan 

baik. Adanya mikroba ini menyebabkan 

tanaman kedelai dapat tumbuh dengan 

baik, yaitu struktur tanah menjadi lebih 

baik. Mulya (2003) menyatakan bahwa 

banyak penelitian yang membuktikan 

bahwa mikoriza memberikan 

manfaat bagi tanaman dalam hal : (1) 

meningkatkan serapan hara terutama 

fosfor, (2) melindungi tanaman dari 

serangan patogen akar, (3) mencegah 

tanaman terhindar dari kekeringan, dan 

(4) mencegah tanaman terhindar dari 

logam berat. 

55


A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, 

maka dapat disimpulkan : 

1. Perlakuan tanam dan pemberian 

PGPR serta interaksi keduanya 

meningkatkan berat batang dan akar 

tanaman kedelai. 

2. Perlakuan tanam dan pemberian 

PGPR serta interaksi keduanya 

memberikan pengaruh yang sangat 

nyata terhadap jumlah nodul pada 

akar tanaman kedelai. 

3. Pemberian PGPR memberikan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap 

nilai infeksi mikoriza sedangkan 

perlakuan tanam serta interaksi 

keduanya meningkatkan berat 

batang dan akar tanaman kedelai 

tidak memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap nilai infeksi mikoriza. 

B. Saran 

1. Perlakuan tanam dan penambahan 

PGPR dapat dilakukan pada tanahtanah 

pertanian untuk meningkatkan 

hasil pertanian, khususnya 

penambahan PGPR-Proradix. 

2. Pemanfaatan teknologi mikroba 

bermanfaat yang sering disebut PGPR 

perlu mendapat dukungan kebijakan 

dari pemerintah karena teknologi ini 

belum banyak dikenal petani. 

3. Penggunaan teknologi mikroba 

perlu menjadi bagian integral paket 

teknologi dalam pengembangan 

pertanian terutama pada lahan-lahan 

yang bermasalah karena bermanfaat 

untuk pembangunan pertama 

yang berwawasan lingkungan dan 

berkelanjutan. 

56 



Hanafiah, KA. Napoleon, N. Ghofar. 

2007. Biologi Tanah : Ekologi dan 

Makrobiologi Tanah : Edisi 1-2. PT. 

Rajawali Grafindo Persada, Jakarta. 

Hasanuddin, 2003. Peningkatan Peranan 

Mikroorganisme dalam sistim 

pengendalian penyakit tumbuhan 

secara terpadu. Jurusan HPT Faperta 

USU @2003 Digitized by USU digital 

library, Medan. 

Mulya, S. 2003. Pemanfaatan Tumbuhan 

Tahan Kekeringan Sebagai Inang 

Cendawan Mikoriza Arbuskula. 

Jurnal Prosiding Hasil Penelitian 

Bandung, Jawa Barat. 

Saraswati, R dan Sumarno, 2008. 

Pemanfaatan Mikroba Penyubur 

Tanah Sebagai Komponen Teknologi 

Pertanian. IPTEK Tanaman Pangan 

Vol. 3 No. 1.2008.http://www. 

pulitan.bogor.net/berkas-pdf/ 

IPTEK/2008/nomor-1/04-Rasti.pdf. 

Sembiring, H, E. Sembiring dan D.R 

Siagian. 2005. Pola Kerjasama 

Pengembangan Komoditi Pertanian 

Organik Dataran Tinggi Tujuan 

Ekspor di Kabupaten Tanah Karo. 

Seminar Sehari Peranan Pupuk 

organik dan Pupuk Hayati Untuk 

Peningkatan Efisiensi Pemupupukan 

Pada Tanaman Pertanian dan 

Perkebunan. 

Steel R.G.D and Torrie, JH. 1980. 

Principles and Procedures of


Statistics. Mc. Graw-Hill, Inc. 

Subba Rao, N.S 1994. Soil Microorganisms 

and Plant Growth. Oxford and IBM 

Publishing Co. (Terjemahan H. 

Susilo. Mikroorganisme Tanah dan 

Pertumbuhan Tanaman. Universitas 

Indonesia Press. Jakarta). 

Subba Rao, N.S. 1982. Biofertilizers in 

Agriculture. Oxford & IBH publ. Co. 

New Delhi. 

Subiksa, IGM. 2002. Pemanfaatan 

Mikoriza Untuk Penanggulangan 

Lahan Kritis. Makalah Falsafah Sains 

Program Pasca Sarjana Institut 

Pertanian Bogor. Bogor. 

57

Pengaruh Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Mobilitas 

Pekerja Wanita dari Sektor Industri ke Sektor Jasa 

di Kecamatan Kuta Alam 

Kota Banda Aceh 

(The Influence on Education and Income Mobility of Women Workers of the 

Industrial Sector Service 

Sectorin Kuta Alam Kota Banda Aceh) 

oleh : Vivi Silvia 

ABSTRAK 

Penelitian ini menganalisis mobilisasi tenaga kerja wanita dari sektor industri 

ke sektor jasa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pendidikan dan pendapatan 

yang mempengaruhi mobilisasi tenaga kerja perempuan. Data dikumpulkan melalui 

observasi langsung dan questionere gunakan untuk menjawab pertanyaan. Selain 

itu, penelitian kepustakaan digunakan untuk menyelidiki masalah penelitian. Model 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Data 

ini kemudian dianalisis dengan menggunakan alat regresi SPSS. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa faktor pendidikan dan pendapatan secara signifikan 

mempengaruhi mobilisasi tenaga kerja wanita dari sektor industri ke sektor jasa. 

Keywords : pendidikan, pendapatan, pekerja wanita 

AbstrAct 

This research analyzes the mobilization of woman labor from industrial sector 

to service sector. It is aimed to knowing the education and income that influence 

the mobilization of woman labor. Data collected by direct observation and using 

questionere to answer the question. Beside it, the library research were used to 

investigate the research problem. The model of analysis applied in this research 

is the multiple linear regression. This data then analysed by using SPSS regession 

tool. The result of this research shows that the education and income factor were 

significantly influenced the mobilization of woman labor from industrial sector to 

service sector. 

Keywords : education, income, the mobilization of women labor 

59

PENDAHULUAN 

Pembangunan yang telah dilaksanakan 

oleh pemerintah dewasa ini telah 

menunjukkan hasil yang meyakinkan di 

berbagai bidang. Keberhasilan bidang 

pendidikan dan kesehatan dalam jangka 

panjang telah mampu mengubah struktur 

dan komposisi penduduk Indonesia. 

Sebagai negara yang sedang berkembang, 

Indonesia tidak terlepas dari permasalahan 

umum yang juga dihadapi oleh negara 

berkembang lainnya. Permasalahan ini 

menyangkut pertumbuhan penduduk 

yang demikian cepat, penyebarannya 

yang tidak merata, tidak diimbangi dengan 

kesempatan kerja yang tersedia dan 

perkembangan angkatan kerja yang lebih 

cepat dibandingkan dengan penyerapan 

tenaga kerja. 

Masalah tersebut menimbulkan 

sejumlah masalah sosial terutama 

pengangguran yang dapat menghambat 

pembangunan nasional. Hakikat dari 

pembangunan nasional adalah pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya. 

Ini bermakna bahwa pemba ngunan 

yang telah dilaksanakan diharapkan 

dapat merata untuk seluruh masyarakat 

di seluruh wilayah Indonesia tanpa 

diskriminasi. Pada era globalisasi ini 

arus informasi semakin berkembang 

dengan cepat, tuntutan kesetaraan 

antara pria dan wanita yang lebih dikenal 

dengan kesetaraan jender semakin 

didengungkan. Kaum wanita banyak yang 

berprestasi pada lapangan pekerjaan dan 

pengembangan karirnya, tetapi di sisi lain 

masih ada kaum wanita yang mengalami 

penderitaan dan harus tetap menjalani 

kodratnya sebagai wanita sejati. 

Di beberapa kota di Indonesia 

60 


termasuk Kota Banda Aceh tengah terjadi 

transformasi struktural dari masyarakat 

agraris ke masyarakat industri, karena 

perubahan sistem sosial dan budaya. 

Perubahan ini mengakibatkan terjadinya 

perubahan-perubahan pekerjaan wanita 

dari sebelumnya sebagai buruh tani atau 

pengurus rumah tangga menjadi wanitawanita 

karier yang bekerja di kantorkantor. 

Selain itu, semakin meningkatnya 

pendidikan dalam masyarakat maka 

peluang perpindahan pekerjaan wanita 

ke sektor lain semakin meningkat. 

Pada tahun 2000 jumlah penduduk 

Indonesia yang sudah bertempat tinggal 

tetap sudah mencapai 205.13 juta jiwa, 

kemudian pada tahun 2005 jumlah 

penduduk Indonesia diproyeksikan 

bertambah menjadi 219.20 juta jiwa 

sehingga menempatkan Indonesia 

sebagai negara ke empat di dunia yang 

memeiliki jumlah penduduk terbanyak 

(BPS, 2005 : 3). 

Menurut laporan hasil sensus 

penduduk tahun 2005 (SPAN 2005) 

jumlah penduduk Provinsi Aceh diperkirakan 

berjumlah 4.031.589 jiwa, 

dari komposisinya dapat dilihat: 

jumlah penduduk laki-laki sebesar 

2.005.763 jiwa dan jumlah penduduk 

wanita sebesar 2.025.826 jiwa. Laju 

pertumbuhan penduduk per tahun 

sebesar 1,76 persen selama periode 

1990-2005, masih di atas rata-rata laju 

pertumbuhan penduduk secara nasional 

yaitu 1,34 persen (BPS, 2005 : 3-4). 

Perkembangan berbagai sektor di 

Provinsi Aceh juga mengalami kemajuan 

yang sangat pesat seperti sektor industri 

dan sektor jasa selain dari sektor agraris 

yang memang telah menjadi salah satu


sektor yang banyak menyerap tenaga 

kerja dan penyumbang pembentukan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

yang masih dominan. Tabel berikut 

menunjukkan komposisi penduduk 

yang bekerja di sektor industri dan 

jasa selain sektor pertanian di Provinsi 

Aceh: 

Tabel 1 Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Kelompok Lapangan Usaha di Provinsi 

Aceh Tahun 2004 

Perkotaan+Pedesaan 

Kelompok Lapangan usaha Perkotaan (persen) Pedesaan (persen) 

(persen) 

Industri 6,18 1.71 7,89 

Jasa-jasa 23,02 12.06 35,08 

Sumber: Survey Sosial Ekonomi Nasional, 2004 

Tabel 1 menunjukkan bahwa 

proporsi tahun 2004 yang bekerja di 

sektor jasa sebesar 35,08 persen lebih 

besar dari pada sektor industri yang 

hanya menyerap tenaga kerja sebesar 

7,89 persen (2004:18). Hal ini berarti 

bahwa sektor jasa adalah salah satu 

sektor yang paling banyak menyerap 

tenaga kerja selain sektor pertanian 

di Provinsi Aceh terutama di daerah 

perkotaan seperti Kota Banda Aceh yang 

merupakan ibu kota Provinsi Aceh. 

Salah satu sektor yang paling 

dominan dalam perekonomian Kota 

Banda Aceh adalah sektor industri 

terutama industri kecil atau disebut 

juga industri rumah tangga yang banyak 

menyerap tenaga kerja seperti industri 

percetakan dan penerbitan. Selain itu 

sektor jasa, perikanan dan kelautan juga 

menjadi salah satu sektor andalan Kota 

Banda Aceh, karena sebagian besar 

wilayah Kota Banda Aceh dikelilingi oleh 

laut. Sedangkan sektor pertanian di Kota 

Banda Aceh bukan merupakan sektor 

unggulan dari perekonomian masyarakat 

Kota Banda Aceh, hal ini disebabkan 

kondisi geografis Kota Banda Aceh yang 

kurang mendukung untuk kegiatan usaha 

di sektor pertanian.(BPS, 2005 : 117) 

Berdasarkan hasil sensus penduduk 

Aceh dan Nias tahun 2005 (SPAN`05) 

penduduk kota Banda Aceh berjumlah 

177.611 jiwa, jumlah penduduk ini terdiri 

dari 93.786 jiwa laki-laki dan 83.825 jiwa 

perempuan. Kecamatan yang paling 

banyak penduduknya adalah Kecamatan 

Kuta Alam dengan jumlah penduduk 

34.819 jiwa, yang terdiri dari 18.544 jiwa 

laki-laki dan 16.275 jiwa perempuan, 

sedangkan Kecamatan yang paling sedikit 

jumlah penduduknya adalah Kecamatan 

Meuraxa dengan jumlah penduduk 

2.221 jiwa yang terdiri dari 1.529 jiwa 

laki-laki dan 692 jiwa perempuan, hal 

ini disebabkan karena daerah ini yang 

paling parah terkena bencana gempa dan 

tsunami pada tahun 2004. 

Jumlah pencari kerja di Kota Banda 

Aceh pasca bencana alam mengalami 

peningkatan sekitar 20 persen dari 20.378 

jiwa menjadi 25.840 jiwa (BPS, 2005 : 3). 

Hal ini membawa dampak pada semakin 

meningkatnya persaingan antar pencari 

kerja baik pria maupun wanita dalam 

mendapatkan pekerjaan yang mereka 

inginkan. Selain itu banyaknya pekerjaan 

yang ditawarkan pasca bencana alam akan 

memberikan peluang terjadinya mobilitas 

pekerjaan terutama pekerja wanita. 

61

Kecamatan Kuta Alam adalah salah 

satu kecamatan yang ada di Kota Banda 

Aceh dengan jumlah penduduk terbanyak. 

Jumlah penduduk Kecamatan Kuta Alam 

tahun 2005 berjumlah 35.033 ini terdiri 

dari 18.758 jiwa laki-laki dan 16.275 jiwa 

perempuan yang tersebar di sembilan 

kelurahan dan dua desa yang ada di 

Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. 

Jumlah penduduk Kecamatan Kuta Alam 

yang paling banyak terdapat di Kelurahan 

Beurawe dengan jumlah penduduk 6.157 

jiwa yang terdiri dari 3.393 jiwa laki-laki 

dan 2.764 jiwa perempuan. Sedangkan 

jumlah penduduk yang paling sedikit 

terdapat di Desa Lam Dingin dengan 

jumlah penduduk laki-laki 449 jiwa dan 

282 jiwa penduduk perempuan. Hal ini 

disebabkan daerah ini adalah salah satu 

daerah yang paling parah terkena dampak 

gempa dan tsunami tahun 2004 lalu. 

Jenis-jenis pekerjaan yang paling 

banyak digeluti oleh penduduk Kuta 

Alam termasuk penduduk wanita adalah 

pekerjaan pada sektor industri terutama 

62 


industri kecil atau disebut juga industri 

rumah tangga seperti industri percetakan, 

penerbitan dan industri makanan yang 

menjadi salah satu sektor paling banyak 

menyerap tenaga kerja selain sektor jasa, 

perikanan dan kelautan (BPS, 2005 : 47). 

Adapun jumlah penduduk wanita yang 

bekerja di Kecamatan Kuta Alam Kota 

Banda Aceh adalah sebanyak 3.340 jiwa 

yang tersebar di sembilan Kelurahan dan 

dua Desa yang berada dalam wilayah 


Jenis pekerjaan yang paling banyak 

digeluti oleh pekerja wanita di Kecamatan 

Kuta Alam Kota Banda Aceh adalah 

sebagai buruh/karyawan yaitu sebanyak 

2.059 jiwa sedangankan jenis pekerjaan 

yang paling sedikit digeluti adalah jenis 

pekerjaan yang menggunakan bantuan 

dari keluarga/anggota rumah tangga yaitu 

sebanyak 54 jiwa (BPS, 2005 : 77) . Untuk 

lebih jelas lihat Tabel 2 yang menunjukkan 

jumlah wanita yang bekerja di Kecamatan 

Kuta Alam Kota Banda Aceh menurut 

status pekerjaan utama berikut ini : 

Tabel 2 Jumlah Penduduk Wanita Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu 

yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda 

Aceh Tahun 2005 

No. Status Pekerjaan Utama 

Jumlah wanita yang 

Bekerja 

1 Berusaha Sendiri Tanpa Bantuan Orang Lain 

(Own Account Work) 

682 

2 Berusaha dengan Dibantu Anggota Rumah Tangga. 54 

(Self Employed Assisted by Family Member/ 

3 

Temporary Employee) 

Berusaha dengan Buruh Tetap (Employee) 195 

4 Buruh/karyawan (Reguler Employee) 2.059 

5 Pekerja Tak di Bayar (Unpaid Worker) 320 

6 Tak Terjawab 30 

Jumlah Total 3.340 

Sumber : BPS, 2005


Masuknya wanita dalam pasar 

kerja pada sektor industri dan jasa akan 

membawa konsekuensi dalam kehidupan 

rumah tangganya. Pekerjaan di luar 

rumah pada sektor industri dan jasa 

ini akan mengurangi alokasi waktu dan 

tenaga yang biasanya dicurahkan untuk 

pekerjaan rumah tangga. Munculnya 

berbagai sektor industri dan jasa yang 

dilakukan kaum wanita patut ditanggapi 

secara positif terutama di perkotaan. 

Hal tersebut dengan pertimbangan 

bahwa kontribusi yang diberikan pelaku 

perempuan pada sektor ini cukup besar 

dalam upaya meningkatkan pendapatan 

dan taraf hidup mereka. Berdasarkan 

uraian yang telah di kemukakan di 

atas maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh 

pendidikan dan pendapatan 

terhadap mobilitas pekerja wanita dari 

sektor industri ke sektor jasa di Kecamatan 

Kuta Alam Kota Banda Aceh? 

STUDI KEPUSTAKAAN 

Tenaga kerja merupakan modal 

utama serta pelaksana daripada 

produksi baik barang maupun jasa. 

Tujuan penting pembangunan nasional 

adalah mensejahterakan masyarakat 

termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja 

sebagai pelaksana pembangunan harus 

dijamin haknya, diatur kewajibannya 

dan dikembangkan daya gunanya. 

Menurut Undang-undang No.13 Tahun 

2003, tenaga kerja adalah setiap orang 

yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan atau jasa baik 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat. 

Adapun pengertian tenaga kerja 

menurut Tjiptoherijanto ( 1996 : 4), yang 

dimaksud dengan tenaga kerja adalah 

penduduk usia kerja ( 15 tahun ke atas 

) atau 15-64 tahun dan penduduk secara 

potensial dapat bekerja merupakan 

modal utama serta pelaksanaan 

daripada pembangunan masyarakat. 

Menurut Simanjuntak ( 1998 : 2), tenaga 

kerja mencakup penduduk yang sudah 

bekerja atau sedang belajar, yang sedang 

mencari pekerjaan dan yang melakukan 

kegiatan lain seperti sekolah dan 

mengurus rumah tangga. Bagi pencari 

kerja, mereka yang sedang bersekolah 

dan mengurus rumah tangga, walaupun 

sedang tidak bekerja tapi sewaktu-waktu 

dapat masuk dalam pasar kerja. 

Sedangkan menurut Manulang 

(2001 : 5), tenaga kerja terdiri dari 

angkatan kerja dan bukan angkatan 

kerja. Yang termasuk dalam golongan 

angkatan kerja adalah golongan yang 

bekerja dan golongan yang menganggur 

atau yang sedang mencari pekerjaan, 

serta yang termasuk dalam bukan 

angkatan kerja terdiri dari ibu rumah 

tangga dan golongan lain-lain atau 

penerima pendapatan. 

Mobilitas dapat diartikan 

sebagai perpindahan dari satu tempat 

ketempat lain atau dari suatu pekerjaan 

ke pekerjaan lain (Subri, 2003 : 119). 

Sedangkan menurut Munir (1981 : 

2-4) perpindahan tersebut dengan 

tujuan untuk menetap dari satu 

tempat ketempat lain dalam batas 

waktu tertentu, tetapi ada juga jenis 

perpindahan yang batas waktunya lebih 

pendek dan sebenarnya tidak bermaksud 

menetap selamanya ditempat dia 

mendapatkan pekerjaan. Selain itu ada 

63

eberapa bentuk perpindahan tempat 

(mobilitas) yaitu : 

1. Perubahan tempat yang bersifat rutin 

misalnya orang yang pulang balik 

kerja (recurrent movement). 

2. Perubahan tempat yang tidak bersifat 

rutin tetapi dipindah tempatkan 

karena pekerjaannya. 

3. Perubahan tempat tinggal dengan 

tujuan menetap dan tidak kembali 

lagi ketempat semula (non-recurrent 

movement). 

Menurut sifatnya mobilitas dapat 

dibedakan menjadi mobilitas vertikal dan 

mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal 

adalah perpindahan secara teritorial, 

spasial, atau geografis, sedangkan mobilitas 

vertikal dikaitkan dengan perubahan status 

sosial dengan melihat kedudukan generasi 

misalnya melihat status kedudukan ayah. 

Adapun asumsi dasar bahwa seseorang 

mau atau berusaha berpindah pekerjaan 

dari satu tempat ke tempat lain untuk 

memperoleh penghasilan yang lebih besar 

(Simanjuntak, 2001 : 82). Selain itu begitu 

banyak faktor perubahan yang mendorong 

atau menarik wanita berpindah pekerjaan 

termasuk tanggung jawab keluarga, 

pola konsumsi, persiapan pendidikan, 

hak-hak hukum serta kesempatan kerja. 

(Ollenburger, 2002 : 91). 

Menurut Subri (2003 : 123) 

mekanisme mobilitas tenaga kerja dari 

sektor pedesaan yang subsisten ke sektor 

perkotaan yang mempunyai tingkat upah 

yang lebih tinggi, disebabkan karena 

daerah pedesaan surplus tenaga kerja, 

sehingga terjadi perpindahan pekerjaan ke 

daerah pusat industri atau perdagangan 

yang membutuhkan tenaga kerja. 

Sedangkan menurut Munir 

64 


(1981 : 6) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi mobilitas pekerja yaitu : 

1. Makin berkurangnya sumber-sumber 

alam, menurunnya permintaan atas 

barang-barang tertentu yang bahan 

bakunya makin susah diperoleh. 

2. Menyempitnya lapangan pekerjaan di 

tempat asal (misalnya di pedesaan). 

3. Adanya tekanan-tekanan atau 

diskriminasi politik, agama, suku, di 

tempat asal. 

4. Alasan pekerjaan atau perkawinan 

yang menyebabkan tidak bisa 

mengembangkan karir pribadi. 

5. Bencana alam baik banjir, kebakaran, 

gempa bumi, musim kemarau 

panjang atau adanya wabah penyakit. 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik 

(1999 : 8), industri diklarifikasikan 

sebagai berikut : 

a. Industri kecil, yaitu suatu bentuk 

industri yang memiliki modal dasar 

antara 1-600 juta dengan jumlah 

tenaga kerja 1-19 orang. 

b. Industri menengah, industri dengan 

modal awal antara 600 juta- 

5 miliyar dengan jumlah pekerja 

berkisar 19-99 orang. 

c. Industri besar, satu bentuk industri 

yang memiliki modal lebih dari dari 

5 miliyar dengan jumlah pekerja 

lebih dari 100 orang. 

Perkembangan industri di 

Indonesia di sektor kecil atau rumah 

tangga paling tinggi dalam penyerapan 

tenaga kerja. Hal tersebut dikarenakan 

industri rumah tangga relatif tidak 

memerlukan keahlian tinggi, modal 

kecil dan bahkan di pedesaan pekerjaan 

rumah tangga dapat didahulukan tanpa 

meninggalkan kegiatan ekonomis


lainnya. Industri kecil bagian dari sektor 

informal memainkan peranan penting 

dalam menyerap tenaga kerja wanita. 

Pekerjaan wanita pada industri 

rumah tangga relatif berumur muda 

dan produktif (berumur antara 15- 

34 tahun). Dengan demikian potensi 

yang dimiliki oleh para pekerja wanita 

cukup besar, karena pada kelompokkelompok 

umur di bawah 40 tahun 

tersebut masih banyak kesempatan 

untuk mengembangkan kemampuannya 

dalam bidang keterampilan maupun 

bidang lainnya. 

Sekarang ini ada kecenderungan 

orientasi kebutuhan kaum wanita yang 

bekerja di sektor industri tidak lagi 

terbatas pada kebutuhan dasar, tetapi 

orientasi kebutuhannya sudah sampai 

pada tingkat kebutuhan aktualisasi 

diri sekalipun kebutuhan ini masih ada 

pembagian status pekerjaan wanita di 

sektor industri, yaitu wanita yang bekerja 

sebagai buruh/karyawan, orientasi 

kebutuhan yang bersifat fisiologi, rasa 

aman dan kebutuhan sosial. Dalam 

rangka peningkatan kualitas kerja tenaga 

kerja wanita yang bekerja di sektor 

industri, faktor lingkungan keluarga, 

lingkungan kerja dan motif kerja kaum 

wanita ikut mempengaruhi kualitas kerja 

kaum wanita yang bekerja di sektor 

industri. 

Secara umum jasa dapat diartikan 

sebagai suatu keterampilan usaha di 

mana usaha tersebut resikonya relatif 

kecil dan kesempatan kerjanya juga lebih 

besar. Ruang lingkup lapangan jasa sangat 

luas karena mencakup jasa pemerintahan 

umum dan usaha swasta yang sangat 

beragam. Sumbangan lapangan usaha 

jasa-jasa dalam penciptaan kesempatan 

kerja relatif besar. 

Menurut Badan Pusat Statistik 

(2004: 18), jasa terbagi menjadi 

beberapa kategori, yaitu : 

1. Jasa restoran, rumah makan, dan 

warung makan. 

2. Jasa pendidikan meliputi: jasa 

pendidikan dasar, menengah, tinggi, 

dan lainnya yang dilakukan swasta 

termasuk jasa pendidikan dan 

keterampilan. 

3. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 

meliputi jasa kesehatan manusia, jasa 

kesehatan hewan dan jasa kesehatan 

sosial, jasa kemasyarakatan, sosial 

dan perorangan lainnya. 

4. Jasa kebersihan, kegiatan organisasi, 

jasa rekreasi, jasa kebudayaan, olah 

raga dan jasa kegiatan lain. 

5. Jasa perorangan yang melayani rumah 

tangga, kegiatan perorangan yang 

memberikan jasa pelayanan pada 

rumah tangga, seperti juru masak, 

tukang cuci, tukang kebun, pengurus 

rumah tangga, dan pengasuh bayi. 

Termasuk juga usaha guru privat yang 

mengajar dirumah, sekretaris pribadi 

dan supir pribadi. 

Banyaknya wanita yang masuk 

dalam sektor jasa disebabkan dalam 

sektor ini banyak membutuhkan tenaga 

kerja terutama tenaga kerja wanita yang 

biasanya di tempatkan sebagai “costumer 

service” atau sekretaris di kantor-kantor. 

Kebijakan untuk mengembangkan 

sektor ini perlu dirumuskan secara hatihati 

karena melibatkan angkatan kerja 

dalam jumlah besar. Berkaitan dengan 

jasa perorangan dan rumah tangga, arah 

kebijakan yang relevan seharusnya berupa 

65

peningkatan dan pemeliharaan iklim usaha 

yang kondusif bagi perluasan aktifitas 

usaha yang dapat merangsang pekerja 

wanita memasuki bidang usaha ini, serta 

ditunjang oleh sedikit regulasi yang dapat 

direalisasikan secara efektif dan konsisten. 

Berdasarkan uraian di atas, yang 

menjadi hipotesis dalam penelitian 

ini adalah diduga pendidikan dan 

pendapatan berpengaruh positif 

terhadap mobilitas pekerja wanita 

dari sektor industri ke sektor jasa di 



Ruang lingkup penelitian ini adalah 

mengenai pengaruh pendidikan dan 

pendapatan terhadap mobilitas pekerja 

wanita terutama dari sektor industri ke 

sektor jasa yang ada di Kecamatan Kuta 

Alam Kota Banda Aceh. Lokasi dalam 

penelitian ini terletak di Kecamatan 

Kuta Alam Kota Banda Aceh. Tujuan 

pengambilan lokasi penelitian di Kuta 

Alam karena Kecamatan Kuta Alam adalah 

Kecamatan yang paling banyak terdapat 

penduduk wanitanya dan di sini juga 

66 


terdapat banyak jenis-jenis industri dan 

jasa yang mempekerjakan pekerja wanita. 

Untuk memperoleh keterangan 

dan data yang diperlukan dalam 

penelitian ini, maka penulis merujuk ke 

penelitian kepustakaan yang bersumber 

dari BPS. Selain mengumpulkan data 

sekunder, penulis juga menggunakan 

data primer, yaitu dengan cara 

menyebarkan daftar pertanyaan atau 

kuesioner. Data diproses dengan 

komputer, program yang dipergunakan 

adalah SPSS. 

Adapun yang menjadi populasi 

dari penelitian ini adalah seluruh tenaga 

kerja wanita yang pernah bekerja di 

sektor industri yaitu industri kecil dan 

industri rumah tangga termasuk industri 

percetakan dan foto copy dan kemudian 

berpindah pekerjaan ke sektor jasa 

yaitu jasa pembiayaan, perhotelan, 

jasa restaurant (rumah makan), jasa 

pendidikan dan “costumer service” yang 

tersebar di sembilan kelurahan dan dua 

desa yang ada di Kecamatan Kuta Alam 

Kota Banda Aceh. Untuk lebih jelas lihat 

Tabel 3 berikut: 

Tabel 3 Jumlah Tenaga Kerja Wanita yang Pernah Bekerja di Sektor industri dan Sekarang 

Berpindah ke Sektor Jasa di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2007 

No. Lokasi Jumlah Tenaga Kerja Wanita (jiwa) 

1 Peunayong 54 

2 Laksana 42 

3 Keuramat 47 

4 Kuta Alam 45 

5 Beurawe 68 

6 Kota Baru 36 

7 Bandar Baru 29 

8 Mulia 38 

9 Lampulo 22 

10 Lamdingin 28 

11 Lambaro Skep 31 

Jumlah 440 

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan (2007)


Berdasarkan Tabel di atas maka 

dapat dilihat jumlah populasi wanita 

yang bekerja di sektor industri kemudian 

berpindah ke sektor jasa di Kecamatan 

Kuta Alam Kota Banda Aceh adalah 

sebanyak 440 jiwa, karena kerterbatasan 

waktu dan tenaga juga biaya maka 

penulis mengambil 10 persen dari 

populasi untuk di jadikan sampel.maka 

didapat 44 jiwa pekerja wanita yang 

akan dijadikan sampel. 

Dalam penelitian ini 

untuk menganalisis data penulis 

menggunakan metode analisis 

deskriptif, yaitu data yang dianalisis 

untuk menggambarkan dan 

menginterprestasikan objek sesuai 

dengan apa adanya atau menjelaskan 

tentang fenomena-fenomena yang 

terjadi di sekitar penelitian, dengan 

maksud mencari jalan penentuan 

penelitian (Teguh, 1999 : 17). Selain 

itu penulis juga menggunakan analisis 

kuantitatif dengan menggunakan 

model regresi linear berganda untuk 

menghitung mobilitas pekerja wanita 

di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda 

Aceh sebagai variabel terikat ( 

dependen variable) terhadap variabelvariabel 

bebas (independen variable). 

Dari variabel-variabel tersebut dapat 

dibentuk suatu regresi linear berganda 

sebagai berikut: (Supranto, 2001 : 270) 

Tabel 4 Persentase Pekerja di Daerah Banda Aceh 

Memasuki Masa Kerja Total 

Bekerja 

Sedang 

Mencari Kerja 

Memasuki 

Masa Kerja 

y α + β X + β X + β X + ei 

= 1 1 2 2 3 3 

Model di atas dimodifikasikan 

dengan memasukkan variabel terikat 

dan variabel bebas dalam penelitian ini, 

sehingga model regresi linear berganda 

adalah sebagai berikut : 

Mpw α + β Tp + β Tpw + ei 

= 1 2 

Di mana : 

Mpw = Mobilitas pekerja wanita 

Tp = Pendidikan yang ditamatkan 

Tpw = Pendapatan pekerja wanita 

α = Konstanta 

1 , β 2 β = Koefisien Regresi 

ei = Eror term 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Dari data yang diperoleh di Badan 

Statistik Nasional Provinsi Aceh didapat 

bahwa dari jumlah penduduk Kota Banda 

Aceh yang memasuki masa kerja aktif 

adalah sebesar 48,67 persen. Terdiri 

dari pekerja yang mempunyai pekerjaan 

tetap sebesar 41,99 persen dan yang 

sedang mencari kerja sebesar 6,68 

persen. Penduduk Kota Banda Aceh yang 

memasuki masa kerja pasif adalah sebesar 

44,71 persen terdiri atas yang sedang 

melanjutkan sekolah atau kuliah sebesar 

22,94 persen, yang tidak bersekolah dan 

bekerja sebesar 21,77 persen. 

Belum Memasuki Masa 

Kerja 

Masa 

Sekolah 

Yang Berada 

Di Rumah 

Total Belum 

Memasuki 

Masa Kerja 

Lainlain 

41,99 6,68 48,67 22,94 21,77 44,71 6,62 100 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2005 

Total 

67

Dari penelitian terhadap 44 orang 

responden, tanggapan responden yang 

68 


diberikan adalah sebagai berikut. 

Tabel. 5 Karakteristik Responden 

No Karakteristik Responden Frekuensi (Jiwa) Persentase (%) 

1 Tempat Tinggal Responden 

Peunayong 6 13,6 

Laksana 5 11,4 

Keuramat 5 11,4 

Kuta Alam 5 11,4 

Beurawe 7 15,9 

Kota Baru 3 6,8 

Bandar Baru 2 4,5 

Mulia 4 9,1 

Lampulo 2 4,5 

Lamdingin 3 6,8 

Lambaro Skep 2 4,5 

2 Umur Responden 

19 Tahun 4 9,1 

20 Tahun 3 6,8 

21 Tahun 3 6,8 

22 Tahun 4 9,1 

23 Tahun 4 9,1 

24 Tahun 2 4,5 

25 Tahun 2 4,5 

27 Tahun 3 6,8 

28 Tahun 2 4,5 

30 Tahun 3 6,8 

33 Tahun 1 2,3 

35 Tahun 1 2,3 

36 Tahun 1 2,3 

38 Tahun 1 2,3 

39 Tahun 1 2,3 

40 Tahun 3 6,8 

41 Tahun 1 2,3 

43 Tahun 2 4,5 

45 Tahun 1 2,3 

46 Tahun 1 2,3 

47 Tahun 1 2,3 

3 Status Perkawinan 

Kawin 21 47,7 

Belum Kawin 23 52,3 

Total 44 100,0 

Sumber : Data Primer (diolah), 2007 

Dari Tabel 5 dilihat bahwa 

responden diambil berdasarkan tempat 

tinggal kelurahan yang terdiri dari 

Kelurahan Peunayong sebanyak 13,6 

persen; Kelurahan Laksana sebanyak 

11,4 persen; Kelurahan Keuramat


sebanyak 11,4 persen; Kelurahan Kuta 

Alam sebanyak 11,4 persen; Kelurahan 

Beurawe sebanyak 15,9 persen; 

Kelurahan Kota Baru sebanyak 6,8 

persen; Kelurahan Bandar Baru sebanyak 

4,5 persen; Kelurahan Mulia sebanyak 9,1 

persen; Kelurahan Lampulo sebanyak 4,5 

persen; Kelurahan Lamdingin sebanyak 

6,8 persen; Kelurahan Lambaro Skep 

sebanyak 4,5 persen. 

Dari penelitian yang dilakukan 

terhadap 44 orang responden didapat 

umur responden yang masing-masing 

memiliki persentase sebesar 2,3 persen 

adalah 33 Tahun; 35 Tahun; 36 Tahun; 38 

Tahun; 39 Tahun; 41 Tahun; 45 Tahun; 46 

Tahun; 47 Tahun. Sedangkan responden 

yang berumur 19 Tahun; 22 Tahun; 

Tabel. 6 Lama Bekerja di Sektor Industri 

23 Tahun masing-masing memiliki 

persentase sebesar 9,1 persen. Yang 

memiliki persentase masing-masing 

sebesar 6,8 persen adalah responden 

yang berumur 20 Tahun; 21 Tahun; 27 

Tahun; 30 Tahun;40 Tahun. Responden 

pekerja wanita yang berumur 24 Tahun; 

25 Tahun; 28 Tahun; 43 Tahun memiliki 

masing-masing persentase dari seluruh 

sampel penelitian sebesar 4,5 persen. 

Pada penelitian ini diperoleh kebanyakan 

pekerja wanita di Kecamatan Kuta Alam 

Kota Banda Aceh atau 52,3 persen 

adalah mereka yang belum menikah. 

Selebihnya adalah pekerja wanita di 

Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh 

yang sudah menikah yaitu sebesar 47,7 

persen. 

Frekuensi Persen Valid Persen Persen Total 

< 1 Tahun 17 38,6 38,6 38,6 

Valid 

2 - 4 Tahun 

5 - 7 Tahun 

24 

3 

54,5 

6,8 

54,5 

6,8 

93,2 

100,0 

Total 44 100,0 100,0 


Pekerja wanita di Kota Banda Aceh 

yang bekerja kurang dari 1 tahun di sektor 

industri adalah sebesar 38,6 persen. 54,5 

persen adalah wanita pekerja yang bekerja 

Tabel. 7 Lama Bekerja di Sektor Jasa 

Valid 


selama 2 tahun sampai dengan 4 tahun. 

Kemudian sebanyak 6,8 persen pekerja 

wanita yang bekerja di sektor industri 

selama 5 tahun sampai dengan 7 tahun. 


< 1 Tahun 4 9,1 9,1 9,1 

2 - 4 Tahun 14 31,8 31,8 40,9 

5 - 7 Tahun 23 52,3 52,3 93,2 

8 - 10 Tahun 3 6,8 6,8 100,0 

Total 44 100,0 100,0 

69

Dalam penelitian ini ditemukan 

pekerja wanita di Kota Banda Aceh yang 

bekerja kurang dari 1 tahun di sektor jasa 

adalah sebesar 9,1 persen. Sebanyak 

31,8 persen adalah pekerja wanita yang 

bekerja selama 2 tahun sampai dengan 

Tabel. 8 Pendidikan Saat Bekerja di Sektor Industri 

70 


4 tahun, dan 52,3 persen pekerja wanita 

yang bekerja di sektor jasa selama 5 

tahun sampai dengan 7 tahun. Pekerja 

wanita yang bekerja di sektor jasa 

selama 8 tahun sampai dengan 10 tahun 

adalah sebesar 6,8 persen. 


SD 4 9,1 9,1 9,1 

SMP 14 31,8 31,8 40,9 

Valid SMA 23 52,3 52,3 93,2 

Perguruan Tinggi 3 6,8 6,8 100,0 

Total 44 100,0 100,0 


Pekerja wanita di Kecamatan 

Kuta Alam Kota Banda Aceh saat 

bekerja di sektor industri 9,1 persen 

mempunyai tingkat pendidikan Sekolah 

Dasar (SD). 31,8 persen, memiliki 

tingkat pendidikan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), yang memiliki tingkat 

Tabel. 9 Pendidikan Saat Bekerja di Sektor Jasa 

pendidikan Sekolah Menengah Tingkat 

Atas (SMA) adalah sebesar 52,3 persen. 

Pekerja wanita di Kecamatan Kuta 

Alam Kota Banda Aceh yang memiliki 

tingkat pendidikan Perguruan Tinggi 

saat bekerja di sektor industri adalah 

sebesar 6,8 persen. 


SD 4 9,1 9,1 9,1 

SMP 3 6,8 6,8 15,9 

Valid SMA 27 61,4 61,4 77,3 

Perguruan Tinggi 10 22,7 22,7 100,0 

Total 44 100,0 100,0 


Pekerja wanita di Kecamatan Kuta 

Alam Kota Banda Aceh saat bekerja 

di sektor jasa 9,1 persen mempunyai 

tingkat pendidikan Sekolah Dasar 

(SD) dan 6,8 persen memiliki tingkat 

pendidikan Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), sedangkan yang memiliki tingkat 

pendidikan Sekolah Menengah Tingkat 

atas (SMA) adalah sebesar 61,4 persen. 

Pekerja wanita di Kecamatan Kuta Alam 

Kota Banda Aceh yang memiliki tingkat 

pendidikan Perguruan Tinggi saat 

bekerja di sektor Jasa adalah sebesar 

22,7 persen.


Pendapatan pekerja wanita di 

Kecamatan Kuta Alam Kota Banda 

Aceh saat bekerja di sektor industri 

27,3 persen memiliki pendapatan lebih 

kecil dari Rp. 299.000,-. Yang memiliki 

pendapatan antara Rp. 300.000,- 

sampai dengan Rp. 499.000,- adalah 

sebesar 36,4 persen. Pekerja wanita 

yang memiliki pendapatan sebesar 

Tabel. 11 Pendapatan Per Bulan Saat Bekerja di Sektor Jasa 

Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 

699.000,- adalah sebanyak 31,8 persen. 

Pendapatan pekerja wanita sebesar Rp. 

700.000,- sampai dengan Rp. 899.000,- 

adalah sebanyak 2,3 persen, dan 2,3 

persen pekerja wanita di Kecamatan 

Kuta Alam Kota Banda Aceh saat bekerja 

di sektor industri memiliki pendapatan 

lebih dari Rp. 900.000,-. 


< Rp. 299.000,- 1 2,3 2,3 2,3 

Rp. 300.000,- - Rp. 499.000 9 20,5 20,5 22,7 

Valid 

Rp. 500.000,- - Rp. 699.000 

Rp. 700.000,- - Rp. 899.000 

10 

5 

22,7 

11,4 

22,7 

11,4 

45,5 

56,8 

Rp. 900.000 19 43,2 43,2 100,0 

Total 44 100,0 100,0 


Pendapatan pekerja wanita di 

Kota Banda Aceh saat bekerja di sektor 

jasa 2,3 persen memiliki pendapatan 

lebih kecil dari Rp. 299.000,-. Yang 

memiliki pendapatan antara Rp. 

300.000,- sampai dengan Rp. 499.000,adalah 

sebesar 20,5 persen. Pekerja 

wanita yang memiliki pendapatan 

sebesar Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 

699.000,- adalah sebanyak 22,7 persen. 

Pendapatan pekerja wanita sebesar Rp. 

700.000,- sampai dengan Rp. 899.000,adalah 

sebanyak 11,4 persen, dan 43,2 

persen pekerja wanita di Kota Banda 

Tabel. 12 Hasil Estimasi Persamaan Regresi 

Aceh saat bekerja di sektor jasa memiliki 

pendapatan lebih dari Rp. 900.000,-. 

ESTIMASI HASIL REGRESI 

Data yang diperoleh dalam 

penelitian ini, kemudian dianalisis 

dengan menggunakan Tehnik Analisis 

Regresi Linier Berganda dengan dibantu 

peralatan (program) SPSS. Hasil analisis 

pengaruh pendidikan dan pendapatan 

terhadap mobilitas pekerja wanita di 


dari sektor industri ke sektor jasa dapat 

dilihat pada Tabel di bawah ini : 

Variabel Nama Variabel B Std. Error t Ttabel Sig. 

α Konstanta -0,034 0,297 -0,113 2,017 0,910 

β1 Tingkat Pendidikan 0,123 0,052 2,368 2,017 0,023 

β 2 

Tingkat Pendapatan 0,720 0,081 8,877 2,017 0,000 

Koefisien Korelasi (R) = 0,831 Fhitung = 45,597 

Koefisien Determinasi (R 


2 ) = 0,690 Ftabel = 3,226 

Adjusted (R2 ) = 0,675 Sig. F = 0,000(a) 

71

Semua variabel dimasukkan ke 

dalam persamaan regresi berganda, 

yang menghasilkan nilai persamaan 

sebagai berikut : 

Mpw = −0 

, 034 + 0, 

123Tp 

+ 0, 

720Tpw 

Nilai konstanta -0,034 

menunjukkan bahwa mobilitas pekerja 

wanita di Kecamatan Kuta Alam Kota 

Banda Aceh dari sektor industri ke sektor 

jasa pada saat variabel pendidikan dan 

pendapatan dianggap konstan, adalah 

sebesar -0,034 jiwa atau dengan kata 

lain sebelum adanya pengaruh dari 

variabel independen (pendidikan dan 

pendapatan) tidak terjadi mobilitas 


Kota Banda Aceh dari sektor industri 

ke sektor jasa. Pada nilai koefisien 

regresi β 1 berarti setiap kenaikan 

pendidikan sebesar 1 persen maka akan 

menyebabkan peningkatan mobilitas 


Kota Banda Aceh dari Sektor Industri 

Ke Sektor Jasa sebesar 0,123 persen. 

Untuk koefisien regresi β 2 berarti setiap 

kenaikan pendapatan sebesar 1 persen 

maka akan diikuti peningkatan mobilitas 


Kota Banda Aceh dari Sektor Industri Ke 

Sektor Jasa sebesar 0,720 persen. 

Koefisien korelasi dalam 

penelitian ini diperoleh nilai 0,831 yang 

menunjukkan bahwa derajat hubungan 

antara variabel bebas (pendidikan dan 

pendapatan) dengan variabel terikat 

(mobilitas pekerja wanita dari sektor 

industri ke sektor jasa) adalah sebesar 

83,1 persen. Yang artinya mobilitas 

pekerja wanita di Kota Banda Aceh dari 

Sektor Industri Ke Sektor Jasa sangat 

72 


erat hubungannya dengan faktor tingkat 

pendidikan dan pendapatan. 

Angka koefisien adj. R 2 diperoleh 

nilai sebesar 0,675 yang berarti bahwa 

67,5 persen perubahan dalam mobilitas 

pekerja wanita di Kota Banda Aceh dari 

Sektor Industri Ke Sektor Jasa dapat 

diterangkan/dijelaskan oleh variabel 

bebas yaitu pendidikan dan pendapatan. 

Sedangkan sisanya yaitu sebesar 32,5 

persen dipengaruhi oleh faktor-faktor 

yang lain di luar penelitian yang telah 

dilakukan, seperti faktor demografi, 

faktor budaya, faktor non demografi dan 

faktor-faktor lain. 

Hasil penelitian terhadap variabel 

pendidikan diperoleh t hitung 2,368 

sedangkan nilai t tabel dengan tingkat 

keyakinan 95 persen atau signifikansi 

sebesar a 0.05 adalah 2,017. Dengan 

demikian hasil perhitungan statistik 

menunjukkan bahwa variabel pendidikan 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

peningkatan mobilitas pekerja wanita di 


dari Sektor Industri Ke Sektor Jasa. 

Hasil penelitian terhadap 

variabel pendapatan diperoleh t hitung 

8,877 sedangkan nilai t tabel dengan 

tingkat keyakinan 95 persen atau 

signifikansi sebesar a 0.05 adalah 2,017. 

Dengan demikian hasil perhitungan 

statistik menunjukkan bahwa variabel 

pendapatan berpengaruh secara 

signifikan terhadap peningkatan 

mobilitas pekerja wanita di Kecamatan 

Kuta Alam Kota Banda Aceh dari Sektor 

Industri Ke Sektor Jasa. 

Hasil pengujian ANOVA atau 

uji F (secara simultan) diperoleh F hitung 

sebesar 45,597 sedangkan F tabel pada


tingkat signifikansi a 0.05 adalah sebesar 

3,226. Hal ini memperlihatkan bahwa 

F hitung > F tabel dengan tingkat signifikan 

0.000(a). Hasil perhitungan ini dapat 

disimpulkan bahwa menerima hipotesis 

alternatif (H a ) dan menolak hipotesis nol 

(H 0 ), artinya pendidikan dan pendapatan 

berpengaruh terhadap mobilitas pekerja 


Banda Aceh. 


A. Kesimpulan 

Hasil penelitian diperoleh 

hubungan antara pendidikan dan 

pendapatan dengan mobilitas pekerja 


Banda Aceh. Setiap meningkatnya 

pendidikan dapat meningkatkan 


Kuta Alam Kota Banda Aceh. Secara 

parsial pengaruh pendidikan terhadap 


Kuta Alam Kota Banda Aceh signifikan 

dimana t- hitung lebih besar dari t- tabel . 

Setiap meningkatnya pendapatan 

dapat meningkatkan mobilitas pekerja 


Banda Aceh. Secara parsial pengaruh 

pendapatan terhadap mobilitas pekerja 


Banda Aceh signifikan dimana t- hitung 

lebih besar dari t- tabel . 

Berdasarkan hasil uji F diperoleh 

kesimpulan menerima hipotesis 

alternatif (H a ) dan menolak hipotesis 

nol (H 0 ), yang artinya pendidikan 

dan pendapatan berpengaruh secara 

signifikan terhadap mobilitas pekerja 

wanita dari sektor industri di Kecamatan 

Kuta Alam Kota Banda Aceh. 

B. Saran 

Berdasarkan permasalahan yang 

ada pada saat melakukan penelitian, 

maka penulis menyampaikan saransaran 

sebagai berikut: 

1. Mengingat pendidikan dan 

pendapatan sangat berpengaruh 

terhadap mobilitas pekerja wanita 

di Kecamatan Kuta Alam Kota Banda 

Aceh, maka diharapkan pendidikan 

formal dan non formal wanita lebih 

ditingkatkan dan pendapatan dapat 

disetarakan per sektor sehingga tidak 

terjadi mobilitas atau perpindahan 

pekerja wanita secara besar-besaran 

ke salah satu sektor yang dianggap 

lebih dominan. 

2. Diharapkan kepada Pemerintah 

terutama Pemerintah Kecamatan 

Kuta Alam dan Pemerintah Kota Banda 

Aceh agar lebih memperhatikan dan 

mengembangkan potensi pekerja 

wanita per sektor di Kecamatan Kuta 

Alam Kota Banda Aceh, sehingga 

mengurangi tingkat mobilitas pekerja 

wanita ke salah satu sektor yang 

dianggap lebih dominan. 

73

74 



Badan Pusat Statistik, 1992-1999. Survey Sosial Nasional (SUSENAS). BPS 

Banda Aceh. 

_________________, 1999. Profil Usaha Kecil dan Menengah Tidak 

Berbadan Hukum Indonesia. BPS NAD. 

_________________, 2004. Profil Usaha Kecil dan Menengah Tidak 

Berbadan Hukum Indonesia. BPS NAD. 

_________________, 2004. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam. BPS NAD 

_________________, 2005. Banda Aceh dalam Angka. BPS Banda Aceh. 

_________________, 2005. Sensus Penduduk Nanggroe Aceh Darussalam 

dan Nias (SPAN`05). BPS Banda Aceh. 

Daniel, Moehar M.S. Pengantar Ekonomi Pertanian. Bumi Aksara Jakarta. 

Fariqun, A. Latid, Sucipto, Chairul Saleh M. Fadli, Puji Purwanti, 1998. 

Transformasi Sosial Tenaga Kerja di Pedesaan. Jurnal Penelitian Ilmuilmu 

Sosial Vol.10. II. No.2 Agustus 

Korompis, D.Roeroe-Turang, H. Agonta. 1997. Motivasi Wanita terhadap 

Pergeseran di Sektor Pertanian ke Sektor Industri. Jurnal IKIP Manado 

Vol. II. September. 

Lestari, Riana. 2006, Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 

Perpindahan Pekerja Wanita dari Sektor Pertanian Ke Sektor 

Industri dan Jasa di Aceh Besar. Skripsi (Tidak di publikasikan) 

Unsyiah Banda Aceh. 

Manulang, Sendjun. H. 2001. Pokok-pokok Hukum Ketenegakerjaan di 

Indonesia. Rineke Cipta. Jakarta. 

Munir, Rozy. 1981. Pengantar Demografi. Lembaga Demografi Fakultas 

Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. 

Ollenburger, Jane. C, Helen A. Morre. 2002. Sosiologi Wanita. PT. Rineka Cipta. 

Jakarta. 

Republik Indonesia, Undang-undang No. 5 Tahun 1985 Tentang 

Perindustrian. Jakarta.


Simanjuntak, Payaman J. 1998. 

Pengantar Ekonomi Sumber Daya 

Manusia. LP3ES. Jakarta. 

___________________. 2001. Pengantar 

Ekonomi Sumber Daya Manusia. 

Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia. Jakarta 

Subri, Mulyadi. 2003. Ekonomi Sumber 

Daya Manusia. PT. Raja Grafindo 

Persada. Jakarta 

Sumiati, S. Majuningsih, Roflyaty. 2000. 

Wanita dan Sektor Informal Peran 

dan Kedudukannya dalam Rumah 

Tangga. Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Vol. 

12. No. 2, Agustus 2000. 

Supranto, J. 2001. Statistika, Erlangga, 

Jakarta. 

Suyanto, 2000. Wanita di Sektor 

Pertanian : Konstribusi Terhadap 

Kesejahteraan Keluarga. Jurnal 

Ekonomi dan Bisnis Vol. 2 No.2 Juni. 

Teguh, Muhammad. 1999. Metodologi 

Penelitian Ekonomi. PT. Raja 

Grafindo Persada. Jakarta. 

Tjiptoherijanto, Prijono. 1996. Sumber 

Daya Manusia dalam Pembangunan 

Nasional. Lembaga Penerbit 

Fakultas Ekonomi UI. Jakarta. 

75

76 

Peranan Biofertilizer...

Oleh : Hasanuddin Yusuf Adnan 1 

Konsep Syura dalam Islam 

(the Concept of Shura in Islam) 

ABSTRAK 

Perbincangan tentang konsep syura sudah dimulai sejak masa nabi, dan ianya 

tidak akan berakhir sampai kapanpun selagi agama Allah (Islam) masih tetap wujud 

di muka bumi ini. Syura sebagai sebuah sistem dan elemen terpenting dalam sebuah 

negara Islam memegang peranan penting dalam menghadirkan sistem pemerintahan 

yang berdasarkan ketentuan Islam. Sebagai sebuah konsep musyawarah dalam sistem 

politik Islam, ia mempunyai sejumlah anggota yang sering disebut dengan Majelis 

Syura. Majelis ini memegang peranan penting dalam penentuan operasional dan 

aplikasi sistem pemerintahan dalam sebuah negara Islam. Musyawarah dalam konteks 

Islam tidaklah semata-mata ditujukan kepada pemerintahan, ia juga dianjurkan 

untuk disosialisasikan dalam kehidupan sehari-hari, hatta dalam kehidupan keluarga 

sekalipun. Rasulullah saw telah meletakkan batu azas dalam implementasi konsep 

tersebut. Wilayah operasional syura mengikut pendapat yang mu’tamat hanya berkisar 

sekitar persoalan-persoalan yang berada di luar ketentuan-ketentuan muthlaq. Artinya 

musyawarah itu hanya dibolehkan dalam bidang peribadatan yang tidak mempunyai 

dalil qath’i dan masih mempunyai peluang untuk berijmak atau ijtihad. Sementara 

persoalan yang berkenaan dengan ‘aqidah yang sudah pasti kesahehannya tidak 

dibenarkan untuk dimusyawarahkan lagi. 

Kata kunci: konsep syura, pemerintahan, ijmak or ijtihad 

Abstract 

Discussions about the concept of shura has been started since the time of the 

prophet, and It is not going to end up at any time while Islam is still on this earth. Shura 

as a system and most important element in an Islamic state plays an important role 

in actualizing government system based on Islamic terms. In practical sense, shura 

has a number of members who are often called the Shura Council. This Council plays 

an important role in determining the operation and application of islamic governmen 

systems. Shura in the context of Islam is not solely addressed to governmental issues, 

but also to more primordial issues like familial or private issues. Prophet Muhammad 

has laid the foundation for the implementation of the concept’s principles. Operational 

areas of shura only revolves around the problems outside the provisions muthlaq (clearly 

defined by Quran and hadits). This means that shura is only allowed in areas of worship 

1 Hasanuddin Yusuf Adnan adalah Staff Pengajar IAIN Ar-Raniry, Darussalam- Banda Aceh. 

77

78 

Konsep Syura... 

that has no defined terms by Quran and hadits and still has the opportunity to berijmak 

or ijtihad. While issues related to islamic principles which are clearly defined certainly are 

not justified to be discussed again. 

Keyword: The concept of shura, government, ijmak or ijtihad 

PENDAHULUAN 

Kata syura merupakan istilah yang 

berasal dari kata kerja (verb) dalam 

bahasa Arab syara - yasyuru - syaurun 

dengan berarti; dia telah memamerkan 

atau memaparkan sesuatu. Orangorang 

Arab mengatakan syarat al-‘asal 

yang bermakna dia telah mengambil 

madu dari tempatnya, atau syarat aldabbah 

wasyau ratuha yang berarti 

memamerkan lebah untuk penjualan. 1 

Dalam Ensiklopedi Islam kata syura 

dimaknai dengan permusyawaratan, hal 

bermusyawarah atau konsultasi. Majlis 

syura berarti majelis permusyawaratan 

atau badan legislatif. Istilah syura 

memiliki hubungan dengan kata kerja 

syawara-yusyawiru-musyawaratan yang 

berarti menjelaskan, menyatakan atau 

mengajukan dan mengambil sesuatu. 

Bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata 

kerja syawara adalah asyara (memberi 

isyarat), tasyawara (berunding, saling 

bertukar pendapat), syawir (meminta 

pendapat, musyawarah), dan mustasyir 

(meminta pendapat orang lain). 

Syura atau musyawarah adalah saling 

menjelaskan dan merundingkan atau 

saling meminta dan menukar pendapat 

mengenai suatu perkara. 2 

Isu syura dalam masyarakat 

Islam mempunyai makna besar 

dan ia juga menjadi fenomena 

internasional di antara banyak bangsabangsa 

berperadaban di dunia. Ini 

dimanifestasikan dengan tersebar 

luasnya penggunaan istilah seperti alnadwah, 

elders council, majlis dan mala, 

counsel, council, eubolia, ekklesia, dan 

boule. 3 Istilah-istilah tersebut sering 

digunakan sebagai pengganti perkataan 

syura dalam medan ilmu politik. 

Dalam bentuk yang bervariasi 

perkataan syura terdapat empat kali 

dalam Al-Qur’an; pertama, dalam 

surah as-Syura sendiri ayat 38 dengan 

perkataan syura; wa amruhum syura 

bainahum, kedua, dalam surah Ali Imran 

ayat 159 dengan perkataan syawir; wa 

syawirhum fil amr ketiga, dalam surah 

Maryam ayat 29 dengan perkataan 

asyarat; fa asyarat ilaihi, dan keempat, 

dalam surah al-Baqarah ayat 233 dengan 

perkataan tasyawur; ‘an taradhim 

minhuma wa tasyawur. 4 

Dari sejumlah pengertian syura 

di atas, para sarjana telah memberikan 

makna yang berbeda tentang syura. 

Al-Asfahani mengatakan bahwa syura 

adalah satu opini yang pasti seperti 

sebuah hasil konsultasi seorang kepada 

orang lain. 5 Ibnu Arabi mendefinisikan 

syura sebagai sebuah pertemuan 

tentang perkara di mana seseorang 

mencari nasehat dari orang lain untuk 

mengangkat pendapatnya. 6 Manakala 

sarjana kontemporer seperti al-Duri 

memberikan komentar bahwa syura 

adalah untuk mengevaluasi opini dari 

orang-orang yang berpengalaman dalam


urusan-urusan tertentu dengan tujuan 

untuk mengantarkan kita kepada posisi 

positif yang terdekat dengan kebenaran. 7 

Dalam perjalanan sejarah, sistem 

syura sebenarnya telah digunakan 

pada masa Rasul, Khulafa Rasyidin atau 

khalifah-khalifah sesudahnya. Namun, 

dengan istilah yang berbeda, sistem ini 

turut diadaptasikan oleh masyarakat 

Barat pada zaman pertengahan, 

yang terwujud dalam bentuk institusi 

counsel, dan council. Menurut falsafah 

Barat counsel mengandung berbagai 

makna seperti cadangan, perundingan, 

perencanaan dan pertimbangan setelah 

diperdebatkan oleh sejumlah individu 

atau kelompok dan kumpulan. 8 

Dalam komunitas Barat, konsep 

counsel dan council sudah menjadi 

tradisi kesusilaan, terutama bagi 

masyarakat Yunani Kuno, karena konsep 

tersebut tertuang dalam ajaran kitab 

Injil. Umpamanya kata euboulia pada 

asalnya adalah sikap keperwiraan 

seseorang jenderal, akan tetapi ia juga 

mempunyai pengertian lain jika dikaitkan 

dengan kehidupan harian dalam councils 

di Athena. Istilah ekklesia dan euboulia 

berarti kebaikan atau tata susila politik, 

yang membenarkan para ahli terlibat 

mengendalikannya dengan bijaksana. 9 

Menurut Aristoteles, euboulia 

merupakan perdebatan yang mengarah 

kepada prinsip kebenaran dengan 

pencapaian kata putus yang baik. 

Dalam pengertian lain perdebatan yang 

berwawasan kebenaran dengan didasari 

oleh kebijaksanaan. 10 Konsep eubolia 

yang diangkat Aristoteles ini mempunyai 

silsilah yang panjang dalam keilmuan 

theologi dan akan mengungkap kembali 

kandungan Bibel yang meliputi tafsiran 

dan uraian tradisi Kristen yang sejalan 

dengan ayat-ayat dalam Isaiah, seperti: 

“Dan kekallah kekuasaan Tuhan, 

kebijaksanaan dan keilmuan, semangat 

permusyawaratan dan pengetahuan, 

dan ketaqwaan kepada Allah”. 11 

79

KONSEP DASAR DAN 

PRINSIP SYURA 

Dalam Ensiklopedi Islam 

disebutkan tiga dasar aplikasi syura 

dalam Al-Qur’an, pertama; dalam surah 

al-Baqarah ayat 23: “…Apabila keduanya 

ingin menyapih anak (sebelum berumur 

dua tahun) dengan kerelaan keduanya 

dan permusyawaratan, maka tidak 

ada dosa atas keduanya”. Menyapih 

anak sebelum berusia dua tahun boleh 

apabila didasarkan kepada kerelaan dan 

permusyawaratan antara suami isteri. 

Kedua; dalam surah al-Syura 

ayat 36: “Dan (bagi) orang-orang yang 

menerima (mematuhi) seruan Tuhannya 

dan mendirikan shalat, sedang 

urusan mereka (diputuskan) dengan 

musyawarah (syura) antara mereka 

dan mereka menafkahkan sebagian 

dari rezeki yang Kami berikan kepada 

mereka”. Ayat ini mengandung pujian 

atas orang-orang yang menerima pujian 

Allah swt. yang dibawa Nabi Muhammad 

saw. mendirikan shalat dengan baik 

dan benar, memusyawarahkan segala 

urusan mereka dan menafkahkan 

sebagian dari rezki yang mereka peroleh. 

Bermusyawarah merupakan sifat terpuji 

bagi orang yang melaksanakannya dan 

akan memperoleh nikmat dari sisi Allah, 

karena hal itu bernilai ibadah. 

Ketiga; dalam surah Ali Imran 

ayat 159: “Maka disebabkan rahmat 

dari Allah-lah kamu berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya 

kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari 

sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah 

mereka, mohonkanlah ampun bagi 

mereka, dan bermusyawarahlah 

80 


(syawir) dengan mereka dalam 

urusan itu. Kemudian apabila kamu 

telah membulatkan tekad, maka 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya 

Allah menyukai orang-orang 

yang bertawakkal kepada-Nya”. Ayat ini 

merupakan perintah kepada Rasulullah 

untuk melaksanakan musyawarah dengan 

para shahabatnya, dan perintah 

yang mensyari’atkan musyawarah. Bermu 

syawarah meru pakan ungkapan hati 

yang lemah lembut dan sifat terpuji 

orang yang melaksanakannya. 12 

Abu Ja’far Muhammad bin Jarir at- 

Tabari, dalam menafsirkan ayat di atas, 

menyatakan bahwa sesungguhnya Allah 

menyuruh Nabi untuk bermusyawarah 

dengan ummatnya tentang urusan 

yang akan dijalankan supaya mereka 

tahu hakikat urusan tersebut dan agar 

mereka mengikuti jejaknya. Namun 

kewajiban melaksanakan musyawarah 

bukan hanya dibebankan kepada Nabi 

saw melainkan juga kepada setiap 

orang mukmin, sekalipun perintah 

ayat tersebut ditujukan kepada Nabi 

saw. Artinya perintah yang terkandung 

dalam ayat tersebut juga berlaku 

umum. Dalam masyarakat modern yang 

ditandai dengan munculnya lembagalembaga 

politik, pemerintahan dan 

masyarakat, maka lembaga-lembaga 

ini menjadi subjek musyawarah; para 

pemimpinnya dibebani kewajiban 

mengadakan musyawarah dengan 

melibatkan para anggotanya atau rakyat 

untuk membicarakan masalah-masalah 

yang mereka hadapi. Al-Qurtubi (w. 

9 Syawal 671), seorang mufasir yang 

menukilkan dari Ibnu Atiyah, menulis: 

“Musyawarah adalah salah satu kaidah


syarak dan ketentuan hukum yang 

harus ditegakkan. Maka barangsiapa 

yang menjabat sebagai kepala negara, 

tetapi ia tidak bermusyawarah dengan 

ahli ilmu dan agama (ulama) haruslah ia 

dipecat”. 13 

Ibnu Taymiyah punya pemikiran 

dan keinginan adanya musyawarah 

yang bersifat lebih efektif dan umum. 

Menurutnya seorang pemimpin tidak 

hanya meminta pertimbangan dari 

kalangan ulama, akan tetapi dari semua 

jenjang dan kelas dalam masyarakat 

serta dari siapa saja yang sanggup 

memberikan pemikiran-pemikiran dan 

pendapat yang dinamis. Menurutnya, 

tidak semua permasalahan dapat 

dijadikan materi konsultasi, umpamanya 

ajaran Islam pokok yang merupakan 

dasar agama seperti minum arak, 

berjudi, berzina dan lainnya tidak perlu 

dipermasalahkan atau dimusyawarahkan 

lagi. Membincangkan validitas ajaran 

tersebut justeru dianggap sebagai 

tindakan kufur dan bid’ah. 14 

Syura adalah prinsip penting 

dalam konstitusi Islam. Dari sejumlah 

sumber dan referensi dalam studi sistem 

pemerintahan, hampir dapat dipastikan 

bahwa syura merupakan prinsip politik 

Islam. Sejarah Islam menunjukkan bahwa 

syura sudah memainkan peran penting 

dalam pembangunan politik di awal 

pembentukan negara Islam. Rasul sendiri 

mengkonsultasikan masalah-masalah 

masyarakat kepada banyak pihak dan 

hal ini menunjukkan bahwa tidak 

seorang pun dalam Islam yang memiliki 

kekuasaan mutlak di atas urusan-urusan 

masyarakat muslim. 15 Berkenaan dengan 

Rasulullah saw bermusyawarah dengan 

sahabatnya, Abu Hurairah berkata: 

“Saya tidak pernah melihat siapapun 

yang bermusyawarah dengan para 

shahabatnya lebih dari Rasulullah saw” 16 

Kegunaan dan keuntungan praktik syura 

bermakna untuk mengaplikasikan saling 

konsultasi pada semua tingkatan semua 

level interaksi sosial. 17 

MODEL DAN WILAYAH 

AL-SYURA 

Konsep syura dalam Islam tidak 

membolehkan pemilihan umum atau 

partisipasi langsung dalam proses 

politik. Maududi percaya bahwa majlis 

al-syura adalah ditunjuk oleh kepala 

negara bukan dipilih melalui pemilu. 18 

Mungkin pemikiran ini didasari 

kepada prilaku Umar bin Khattab yang 

menunjuk enam orang majlis syura atau 

ahlul halli wal ‘aqdi sebagai tim yang 

memilih penggantinya ketika menjelang 

beliau tiada. Lagi pula majlis syura yang 

memilih dan membai’at Abu Bakar 

menjadi Khalifah pertamapun tidak 

dipilih melalui pemilu. 19 

Karena ayat-ayat Al-Qur’an 

tentang syura bersifat umum dan bisa 

digunakan secara meluas, maka ini 

bermakna syura itu melingkupi semua 

urusan ummat Islam dalam berbagai 

aspek kehidupan. Artinya setiap urusan 

ummat Islam harus dimusyawarahkan. 

Namun demikian bentuk pemakaian 

yang meluas ini sebenarnya bukanlah 

menjadi tujuan pada nas yang 

mengatakan perintah tentang syura. 

Ini disebabkan adanya dua syarat yang 

harus diperhatikan berkaitan dengan 

syura. 

Pertama, syura tidak bisa 

81

diamalkan untuk membicarakan 

sesuatu perkara yang perintahnya 

terkandung dalam Al-Qur’an atau 

Hadith. Karena perintah tersebut 

menunjukkan hukum wajib. Perkara 

yang tergolong dalam kategori ini tidak 

boleh dimusyawarahkan. Kecuali jika 

tujuan syura adalah semata-mata untuk 

menta’rifkan perintah tersebut atau 

untuk melaksanakannya. Ini berlaku 

hanya pada zaman Rasulullah saja, 

karena Rasul mempunyai kewibawaan 

untuk menafsirkan dan melaksanakan 

perintah tersebut. Kedua, apabila 

sesuatu perkara diputuskan oleh majlis 

al-syura yang bertentangan dengan 

Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw, 

maka keputusan tersebut tidak boleh 

diikuti, walaupun dihasilkan melalui 

musyawarah. 20 

Para ulama berbeda pendapat 

mengenai ruang lingkup aplikasi 

syura. Al-Amidi, Zamakhsyari, Hasan 

al-Basri dan Al-Zahhak berpendapat 

bahwa syura tidak boleh diamalkan 

untuk membicarakan persoalan yang 

perintahnya terdapat dalam Al-Qur’an 

dan sunnah Rasulullah saw. Pendapat ini 

selaras dengan bunyi Hadith: “Rasulullah 

saw ditanya tentang apakah yang harus 

dilakukan oleh muslim pasca beliau 

berhubungan dengan persoalan yang 

kandungannya tidak disebut dengan 

jelas dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. 

Rasulullah saw. menjawab: “mereka 

harus menyelesaikan urusannya dengan 

musyawarah”. 21 

Ibnu Khuwayz berpendapat: 

“Khalifah dan pemerintah Islam 

diwajibkan bermusyawarah dengan 

ulama tentang persoalan agama, dengan 

82 


pakar dan kepala tentara dalam urusan 

peperangan, dengan tokoh masyarakat 

dalam perkara yang berhubungan 

dengan kebajikan masyarakatnya, 

dan dengan menteri yang berwibawa 

serta dengan pengurus negara yang 

berpengalaman dalam semua persoalan 

yang berhubung dengan pembangunan 

negara dan rakyatnya. Sementara Ibnu 

Taymiyah memberikan pemikiran: 

“syura hanya boleh diamalkan dalam 

persoalan yang tidak disebut dalam 

perintah Al-Qur’an seperti dalam 

persoalan yang berhubungan dengan 

kepentingan ummah dan hal lain yang 

boleh diijtihadkan. 22 

Menurut Muhammad Rasyid 

Ridha, objek yang dimusyawarahkan 

hanya yang berkaitan dengan persoalan 

dunia, bukan urusan agama. Menurut Al- 

Tabari, Fakhruddin ar-Razi, Muhammad 

Abduh dan al-Maraghi, persoalan yang 

dimusyawarahkan tidak hanya urusanurusan 

keduniaan melainkan juga 

masalah-masalah agama, sebab banyak 

timbul masalah sosial, ekonomi, politik, 

pemerintahan, keluarga dan sebagainya 

yang penyelesaiannya memerlukan 

jawaban dari agama. 23 

Sebagai contoh nyata musyawarah 

yang dipamerkan Rasulullah saw dalam 

masa hidupnya adalah; ketika beliau 

beserta pasukan perangnya di hari 

Badr berkemah di suatu tempat yang 

tidak cocok pada pandangan Habbab 

ibn al-Munzir bin Jamuh. Lalu Habbab 

menanyakan kepada Rasulullah saw: 

ya Rasulullah adakah pilihan tempat ini 

merupakan wahyu Allah kepadamu atau 

kebijaksanaan militer darimu? Ketika 

Rasulullah saw menjawab itu pilihannya


sendiri, al-Habbab mengatakan: “tidak 

wahai utusan Allah, mari kita pindah ke 

tempat lain yang dekat dengan mata air 

dan susah dideteksi musuh”, Rasulullah 

saw menyetujui rancangan Habbab dan 

mengikutinya. 24 

Kasus lainnya adalah ketika kafir 

Quraisy dari Makkah berjalan menuju 

Madinah untuk memerangi kaum 

muslimin. Rasulullah saw mengajak umat 

untuk bermusyawarah, apakah kaum 

muslim menunggu kafir di Madinah 

atau keluar kota untuk menyerbu 

mereka. Rasulullah sendiri cenderung 

kepada pilihan pertama, namun kaum 

muda menginginkan pilihan kedua 

untuk menyerbu kafir di luar kota, lalu 

Rasulullah saw menyetujuinya dan 

kaum muslimin bertemu kafir di kaki 

bukit Uhud. 25 Apa yang disayangkan 

dari kasus ini adalah; hasilnya tidak 

menguntungkan kaum muslimin. 

Dalam perang Uhud ini Rasulullah 

saw telah mengamanahkan kepada 

kaum Muslimin via pimpinan regu 

mereka Abdullah bin Jubair untuk 

tetap bertahan di bukit Uhud, namun 

sebahagian mereka berkata: “Allah 

telah mengalahkan musuh-musuh-Nya 

lalu apa gunanya kita tinggal di sini? 

Sebahagian mereka terpesona dengan 

harta rampasan kemudian mengabaikan 

perintah pimpinannya. Sesa’at kemudian 

datanglah serangan balik dari pihak 

lawan yang mengakibatkan syahidnya 

beberapa orang shahabat Nabi. 26 

Semasa terjadinya perang 

Khandaq sebuah musyawarah terjadi 

antara Rasulullah saw dengan para 

shahabat. Seorang pemuda dari Persi 

yang bernama Salman al-Farisi berucap 

kepada Nabi: “kami di Persia dahulu 

apabila dikepung musuh maka kami 

menggali parit di sekeliling kami”. Lalu 

Nabi menyetujui dan memerintahkan 

penggalian parit di sekeliling Madinah 

dan Rasul sendiri ikut bersama 

menggalinya untuk meningkatkan 

semangat kaum muslumun. 27 Ketika parit 

sempurna digali dan pasukan musuh 

datang menyerbu kaum muslimin, satu 

persatu mereka jatuh ke parit bersama 

dengan kenderaannya. Kondisi ini 

didukung pula oleh angin kencang yang 

memporak porandakan semua kemahkemah 

mereka bersama isinya. 

Pada tahun Hudaybiyah Nabi keluar 

menuju Ka’bah bersama Abubakar, ketika 

sampai di Ghadir Asytat, mata-mata 

Rasulullah saw datang dan mengatakan 

kepadanya: “Sesungguhnya kaum 

Quraisy telah mengumpulkan pasukan 

dan menyiapkan orang-orang Habsyi 

untuk menyerang engkau, memerangi 

dan menghalangi engkau dari Ka’bah”. 

Lalu Nabi saw bermusyawarah dan 

bersabda: “kemukakanlah pendapatmu 

kepadaku wahai manusia apakah 

aku harus menyerah kepada keluarga 

dan keturunan mereka yang ingin 

menahan kita dari rumah Allah? Jika 

mereka datang kepada kita maka Allah 

sudah pernah menghancurkan kaum 

musyrikin”. Abubakar berkata: “Wahai 

Rasulullah! Engkau keluar sengaja 

menuju Rumah Allah, engkau tidak 

bermaksud membunuh atau memerangi 

seseorang karena itu teruskanlah 

perjalanan menuju rumah Allah ini; 

jika ada orang yang menghalangi kita 

maka kita akan memeranginya”. Lalu 

Rasulullah saw bersabda: “Berjalanlah 

83

dengan nama Allah”. 28 

Menyangkut dengan penerimaan 

shalat 50 waktu sehari semalam 

dalam peristiwa Israk dan Mi’raj, Nabi 

saw berhadapan dengan Nabi Musa. 

Musa berkata: “Wahai Muhammad, 

shalat 50 waktu sehari semalam akan 

memberatkan ummatmu, ummat saya 

saja yang besar-besar dan kuat-kuat 

tidak sanggup melaksanakannya apa lagi 

ummatmu yang kecil dan lemah. Dalam 

peristiwa ini sebuah proses musyawarah 

terjadi antara nabi Muhammad saw 

dengan Nabi Musa as. Dan Muhammad 

saw menerima saran Musa as untuk 

meminta dikurangi bilangan waktu 

shalat kepada Malaikat sehingga tinggal 

hanya lima waktu sehari semalam. 

Dalam kasus pencemaran nama 

baik isteri Nabi Muhammad saw Aisyah 

oleh Abdullah bin Ubay yang bersifat 

sangat pribadi, Rasulullah saw juga 

bermusyawarah dengan para shahabat. 

Pada waktu itu Rasul memanggil Ali 

bin Abi Thalib dan Usamah meminta 

pendapat mereka berdua berkenaan 

dengan rencana menceraikan isterinya 

ketika wahyu terlambat turun. Aisyah 

berkata: “Usamah memberikan 

pendapat kepada Rasulullah saw tentang 

apa yang diketahuinya berkenaan dengan 

kebersihan isteri Nabi sebagaimana 

yang diketahui orang banyak tentang 

dirinya”. Usamah berkata: “Keluarga 

(isteri Engkau) yang kami ketahui adalah 

baik.” Dan Ali bin Abi Thalib berkata: 

“wahai Rasulullah saw Allah tidak 

menyusahkan engkau, wanita selainnya 

masih banyak; tanyakanlah kepada 

hamba sahaya itu (maksudnya Barirah), 

pasti ia akan membenarkan engkau.” 

84 


Aisyah berkaata: “Lalu Rasulullah saw 

memanggil Barirah dan bertanya: 

“Wahai Barirah, adakah engkau 

melihat sesuatu yang meragukanmu?” 

Barirah berkata kepadanya, Demi yang 

mengutusmu dengan kebenaran, aku 

tidak pernah melihat sesuatu yang 

meragukan padanya; ia hanyalah 

seorang gadis yang masih muda; ia 

menjadi tepung keluarganya lalu datang 

ayam memakannya (kiasan bagi anakanak 

yang belum banyak mengetahui 

masalah). 29 

Pasca wafat Rasulullah saw, kaum 

mslimin berbeda pandangan mengenai 

pengganti Nabi. Dan orang-orang anshar 

berkumpul bersama Sa’d bin Ubadah di 

Saqifah Bani Sa’idah, lalu mereka berkata: 

“dari kalangan kami ada amir dan dari 

kalangan kamu juga ada amir...” 30 Dalam 

kondisi seperti itu Abubakar berucap: 

“Kami adalah pemimpin (umara) dan 

tuan-tuan adalah menteri (wuzara). Lalu 

Habba bin Munzir berkata; “tidak, demi 

Allah kami tidak menerima itu; dari kami 

ada seorang amir dan dari tuan-tuan juga 

ada seorang amir”. Kemudian Abubakar 

berkata: “Tidak, kami umara dan tuantuan 

wuzara.” Mereka adalah orangorang 

yang paling sederhana rumahnya 

dan lebih asli keturunan Arabnya, maka 

bai’atlaah Umar atau Abu Ubaidah.” 

Umar berkata: “Kami bai’at kamu, kamu 

adalah tuan kami, orang yang paling baik 

di antara kami dan orang yang paling 

dicintai Rasulullah saw. Kemudiana 

Umar mengambil tangan Abubakar dan 

membai’atnya, lalu orang banyakpun 

ikut membai’atnya. 

Musyawarah lainnya terjadi dalam 

masa khalifah Abubakar ash-Shiddiq


adalah berkenaan dengan pembukuan 

Al-Qur’an yang diazaskan ide utamanya 

oleh Umar bin Khatta. Mula-mula 

Abubakar tidak berani melakukan 

tindakan itu karena tidak pernah 

dilakukan dan dianjurkan Rasulullah 

saw, namun setelah diyakinkan Umar, 

kemudian beliau bersedia melakukannya. 

Proses syura di sini melibatkan beberapa 

orang shahabat terutama para penulis 

dan penghafal wahyu Allah. 

Pada masa kepemimpinan 

khalifah kedua, Umar bin Khattab pernah 

bermusyawarah dan meminta pendapat 

para shahabatnya tentang wanita 

yang menggugurkan kandungannya. 

Mughirah berkata: “Nabi saw 

memutuskan bahwa perbuatan itu sama 

dengan pembunuhan, baik ia janin lelaki 

maupun perempuan. Lalu Muhammad 

bin Maslamah memberi kesaksian 

bahwa Nabi saw pernah memutuskan 

demikian. 31 Musyawarah lain pada 

masa Umar adalah berkenaan dengan 

peminum arak yang oleh Nabi sendiri dan 

Abubakar menyebatnya dengan 40 kali 

sebat (cambuk). Tapi pada masa Umar 

setelah bermusyawarah dan meminta 

pendapat Abdurrahman bin ‘Auf beliau 

kemudian menyebatnya delapan puluh 

kali sebat. 

Berkenaan dengan musyawarah 

atau syura, Al-Qur’an telah menyebutkan 

beberapa perumpamaannya jauh 

sebelum Muhammad diutus menjadi 

Rasul, antara lain kisah Fir’aun 

bermufakat dengan pembesarpembesar 

negerinya untuk menghadapi 

Mu’jizat Nabi Musa as. Fir’aun berkata 

kepada pembesar-pembesar yang ada 

di sekelilingnya: “Sesungguhnya Musa 

ini benar-benar seorang ahli sihir yang 

pandai, ia ingin mengusir kamu dari 

negerimu dengan sihirnya; karenanya 

bagaimanakah pendapatmu?” Mereka 

menjawab: “Tundalah (urusan) dia 

dan saudaranya dan kirimkanlah 

keseluruh negeri orang-orang yang 

akan mengumpulkan (ahli sihir), niscaya 

mereka akan mendatangkan semua ahli 

sihir yang pandai kepadamu.” (Q.S.Asy- 

Syu’arak: 34-37). 

Sejarah mencatat bahwa 

syura ini bersifat umum, artinya ia 

berlaku pada setiap zaman sebelum 

kedatangan Rasulullah saw. Satu 

perumpaan lain adalah kebiasaan 

orang-orang Arab sebelum Rasulullah 

saw juga mengadakan musyawarah 

untuk keperluan pengaturan urusanurusan 

kabilah mereka. Pada masa 

itu musyawarah diadakan di Daru an- 

Nadwah sebagai sebuah tempat untuk 

mengadakan sumpah-sumpah kaum 

jahiliyah di Makkah. Balai syura ini juga 

digunakan oleh kaun Quraisy untuk 

bermusyawarah bagaimana mengkonter 

aktivitas dakwah Nabi Muhammad saw 

setelah beliau diutuskan menjadi Rasul 

Allah. 32 Kisah ini kemudian diabadikan 

Allah dalam kitab suci Al-Qur’an: “Dan 

(ingatlah) ketika orang-orang kafir 

(Quraisy) memikirkan daya upaya 

terhadapmu untuk menangkap dan 

memenjarakanmu atau membunuhmu, 

atau mengusirmu. Mereka memikirkan 

tipu daya dan Allah menggagalkan tipu 

daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas 

tipu daya.” (Q.S.Al-Anfal: 30). 

Ibnu Kathir berkata dari Ibnu 

Abbas: 33 “Sesungguhnya beberapa 

pembesar Quraisy dari setiap kabilah 

85

pernah berkumpul di Dar an-Nadwah, 

lalu iblis menampakkan dirinya sebagai 

orang tua dari Nejed. Ketika mereka 

melihatnya, lalu bertanya: “Siapakah 

anda?”, orang tua dari Nejed itu 

menjawab: :Aku mendengar bahwa 

kalian mengadakan pertemuan, lalu 

aku ingin hadir bersama kalian agar 

kalian dapat mendengar pendapat 

dan nasihatku. Mereka menjawab; 

silakan masuk, maka orang tua dari 

Nejed itu masuk bersama mereka, lalu 

mereka berkata: “pertimbangkanlah 

urusan Muhammad”. Dia hampir saja 

menguasai kalian. Akhirnya majlis ini 

memutuskan agar mengumpulkan 

seorang pemuda dari setiap kabilah 

untuk membunuhnya; dengan demikian 

semua kabilah akan bertanggung jawab 

atas pembunuhannya. Namun Allah 

menggagalkan rencana jahat mereka 

dan menyelamatkan Rasulullah saw 

dengan hijrah, 34 sementara mereka tidak 

mengetahuinya. 

Keputusan kaum Quraisy dari hasil 

musyawarah di Dar an-Nadwa adalah 

hukuman pengasingan bagi Rasulullah 

saw beserta pengikutnya ke Syi’ab 

Shaffa dengan memblokir pemasukan 

makanan, minuman, memutuskan 

hubungan pernikahan dan perkawinan 

agar mereka mati kelaparan. Keputusan 

ini diambil kaum Quraisy setelah Umar 

bin Khattab memeluk Islam, dan dari 

sinilah kaum muslimin diperintahkan 

Nabi berhijrah kedu kalinya ke Ethipoia 

di tengah malam yang gelap gulita atas 

pimpinan Jafar bin Abi Thalib. Ikut serta 

dalam jama’ah ini paman Nabi sendiri 

Abu Thalib meskipun ia belum memeluk 

Islam. 35 

86 


SYARAT, TUGAS DAN 

TANGGUNG JAWAB MAJLIS 

SYURA 

Sebagai pemegang amanah, 

majlis syura memiliki beberapa kriteria 

tertentu untuk dapat menduduki kursi 

majlis syura. Hussain bin Muhammad 

bin Ali Jabir menyebutkan enam syarat 

untuk anggota majlis syura; 36 

1. ‘Adalah, termasuk semua 

persyaratannya. Seorang anggota 

majlis syura haruslah orang yang adil 

dalam berbagai sisi kehidupannya. 

Hal ini penting karena keadilan 

merupakan salah satu faktor utama 

ketentraman bangsa dan negara. 

2. Bertaqwa dan bersih daripada dosa 

kepada Allah dan ummat manusia. 

Taqwa merupakan faktor utama 

seseorang bebas daripada perbuatan 

salah karena takut kepada Allah 

melebihi daripada takut kepada yang 

lain-lain. 

3. Mengetahui Al-Qur’an dan Al-Sunnah 

serta ilmu-ilmu bahasa, tafsir, ilmu 

hadith dan lainnya. Ilmu merupakan 

salah satu pangkal utama bagi 

seseorang, dengan ilmu ia dapat 

hidup, dengan ilmu pula ia dapat 

menyelesaikan semua persoalan yang 

ada dan tanpa ilmu tidak mungkin 

seseorang bisa menjadi anggota ahli 

syura. 

4. Berpengalaman dalam masalah yang 

dimusyawarahkan. Pengalaman 

hidup kadangkala lebih berharga 

daripada ilmu, karenanya pengalaman 

bagi seorang anggota ahli syura 

merupakan sesuatu yang sangat 

perlu agar ia punya perbandingan 

dan mudah menyelesaikan setiap


persoalan yang ada. 

5. Berakal, cerdas dan matang. Seorang 

anggota ahli syura mestilah berakal 

dan tidak sakit saraf, memiliki 

pemikiran yang cerdas serta 

matang dalam mengarungi bahtera 

kehidupan ini. Dengan demikian ia 

mudah dalam kehidupan dan tidak 

mudah ditipu orang. 

6. Jujur dan amanah. Sifat jujur dan 

amanah adalah sifat Rasulullah saw, 

karenanya ummat beliau terlebih 

anggota ahli syura mestilah memiliki 

sifat tersebut agar mendapat 

kepercayaan dari ummat sepanjang 

hayat. 

Dalam ketentuan hukum Islam, 

struktur organisasi majlis syura terbatas 

kepada waktu dan bersifat fleksibel. 

Inilah penyebabnya kenapa Al-Qur’an 

tidak menetapkan persyaratan struktur 

organisasi, sehingga mudah disesuaikan 

dengan perkembangan zaman. Prinsip 

syura mendapat legitimasi dari Al- 

Qur’an. 37 

Bentuk musyawarah dalam sejarah 

syura paling tidak ada tiga model yang 

dapat kita rekam di sini. Pertama, pada 

zaman Rasulullah saw setiap masalah 

dirujuk kepada musyawarah umum di 

masjid atau kumpulan yang dipilih dalam 

satu musyawarah, ataupun segolongan 

para shahabat utama yang diundang 

untuk bermufakat. Kedua, sesudah 

zaman Rasulullah saw, perundingan 

untuk menyelesaikan sesuatu masalah 

dijalankan dalam suatau upacara khusus 

oleh pemimpin atau pembesar yang 

berpengalaman tinggi. Ketiga, dalam 

kasus-kasus tertentu masalah terpaksa 

dirujuk kepada seorang atau beberapa 

orang individu yang dipilih oleh kepala 

negara karena mereka mempunyai 

pendapat yang bernas di samping 

dihormati oleh masyarakat. 38 

Pelaksanaan dan praktik syura 

pada zaman Khulafah Rasyidin bisa 

membantu kita memahami persoalan 

ini secara lebih detil. Untuk itu perlu kita 

angkat beberapa contoh yang pernah 

berlaku pada zaman silam, yaitu: 

1. Abu Bakar ash-Shiddiq pada akhir 

hayatnya telah mengelola majlis 

syura yang terdiri dari beberapa 

orang shahabat Rasul. Beliau 

mencadangkan Umar bin Khattab 

sebagai penggantinya dan setelah 

semua shahabat Rasul setuju dan 

diumumkan kepada orang banyak, 

Abu Bakar mengatakan: “Adakah 

kamu setuju dengan orang yang 

aku calonkan sebagai penggantiku 

menjadi Amir kamu? Allah menjadi 

hakim bagiku. Aku berupaya sedapat 

mungkin mencapai keputusan 

yang terbaik dalam hal ini. Aku 

tidak mencalonkan seseorang yang 

bertalian darah denganku. Aku 

mencalonkan Umar anak Khattab 

sebagai penggantiku. Oleh sebab 

itu tha’atlah kamu semuanya 

kepadanya”. 

2. Umar bin Khattab ingin memimpin 

sendiri peperangan Faris. Kebanyakan 

orang yang ikut serta menyetujinya. 

Tapi segelintir shahabat yang memiliki 

kepakaran tentang peperangan 

memutuskan bahwa Khalifah harus 

tinggal di belakang (tidak harus 

menyertai peperangan tersebut). 

Lalu Khalifah Umarpun menyetujui 

pendapat mereka dan tidak ikut 

87

dalam peperangan tersebut. 

3. Ketika Umar memegang jabatan 

Khalifah timbul masalah tentang 

tanah di Iraq apakah harus 

dibagikan kepada tentara yang 

ikut berperang atau disimpan 

hasilnya dalam perbendaharaan 

negara. Umar membawa masalah 

tersebut untuk dimusyawarahkan 

dengan para shahabat Rasulullah 

saw yang dianggap sebagai ahlul 

halli wal ‘aqdi. Sebahagian besar 

mereka memutuskan hasil tanah 

tersebut harus disimpan dalam 

perbendaharaan negara. 

4. Menjelang masa akhir hayatnya 

Khalifah Umar telah membentuk 

satu badan yang terdiri dari enam 

orang shahabat Rasulullah saw, yaitu: 

Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, 

Abdurrahman bin ‘Auf, Mu’az bin 

Jabal, Ubay bin Ka’ab, Zaid bin Thabit, 

Talhah dan Zubair bin Awwam. Badan 

ini dianggap sebagai Majlis syura 

untuk melantik salah seorang dari 

mereka sebagai pengganti khalifah. 

Setelah selesainya musyawarah 

selama tiga malam maka pada 

pagi hari keempat Majlis syura 

memutuskan supaya Uthman bin 

Affan dilantik menjadi khalifah ketiga. 

Setelah bai’ah dijalankan dalam 

Majlis syura kemudian diumumkan 

dalam masjid Madinah tentang 

terpilihnya Uthman bin Affan sebagai 

khalifah ketiga. 

5. Setelah pembunuhan Uthman 

beberapa orang shahabat datang 

kerumah Ali bin Abi Thalib meminta 

beliau untuk menggantikan Uthman, 

namun pertama Ali keberatan, tapi 

88 


ketika didesak para shahabat Ali 

berucap: “Jika kamu menginginkan 

demikian maka datanglah ke masjid 

supaya penerimaanku sebagai 

khalifah tidak menjadi rahasia, 

supaya ini mendapat persetujuan 

dari penduduk Madinah. 39 

Jadi tugas majlis syura adalah 

memilih dan membai’at pemimpin 

negara sebagaimana yang telah kita 

sebutkan dalam lima poin di atas . dengan 

demikian ia juga bertanggung jawab 

atas tugas tersebut untuk memilih dan 

membai’at orang-orang yang patut dan 

serasi untuk sesuatu jabatan. Apabila 

gagal memilih pemimpin yang adil maka 

mereka menjadi beban dan bertanggung 

jawab terhadap Allah sebagai Khaliq 

di hari kemudian. Untuk itu tugas dan 

tanggung jawabnya memang berat dan 

berisiko tinggi. Karenanya pula orangorang 

‘arif dan bertanggung jawab 

sangat berhati-hati dengan persoalan 

tersebut. 

APLIKASI SYURA DALAM 

SEJARAH 

Sebagaimana penjelasan 

sebelumnya di mana terdapat dua 

pendapat tentang penafsiran ayatayat 

syura yang berbeda. Satu pihak 

mengatakan hanya persoalan-persoalan 

umum saja yang bisa dimusyawarahkan, 

sedangkan pihak lain berpendapat 

boleh saja dimusyawarahkan persoalanpersoalan 

agama yang belum ada 

ketentuan pasti dalam Al-Qur’an dan 

al-Sunnah. Pendapat-pendapat tersebut 

merujuk kepada beberapa peristiwa 

syura yang pernah ada dalam sejarah, di 

antaranya:


1. Perjanjian perdamaian di Hudaibiyah 

bukanlah hasil musyawarah antara 

Rasulullah saw dengan para 

shahabat. Apa yang dilakukan 

Rasulullah saw waktu itu dari awal 

sampai akhir betul-betul berjalan 

menurut petunjuk wahyu. Ketika 

Umar menanyakan tentang kejadian 

itu kepada Rasulullah saw, baginda 

menjawab: “Saya adalah abdi 

dan utusan Allah. Saya tidak akan 

menentang perintah-Nya, dan Allah 

tidak akan meninggalkanku”. 

2. Ketika Abu Bakar menjadi Khalifah 

dan memerintahkan pasukan 

Usamah berangkat ke medan 

perang, juga bukan semata-mata 

keputusannya sendiri. Abu Bakar 

hanya menjalankan perintah 

Rasulullah saw untuk mengatur 

dan mengawasi pasukan Usamah. 

Pengiriman pasukan itu ditangguhkan 

karena Rasulullah saw sakit. Bahkan 

Rasulullah telah memerintahkan 

pasukan itu berangkat meninggalkan 

Madinah sebelum beliau wafat. 

Namun demikian melihat keseriusan 

sakit Rasulullah, Usamah berkemah 

di luar kota sambil menunggu 

Rasulullah saw sembuh. 

3. Di kalangan para shahabat, Abu 

Bakar dikenal yang pertama kali 

memerintahkan memerangi orangorang 

Arab yang tidak mahu 

membayar zakat setelah wafatnya 

Rasulullah saw. Mula-mula para 

shahabat lain yang dipimpin Umar 

bin Khattab menentangnya dengan 

keras, namun kemudian Umar sendiri 

setuju dengan inisiatif Abu Bakar, 

kata Umar: “Demi allah begitu saya 

melihat bahwa Allah telah membuka 

hati Abu Bakar untuk memerangi 

mereka yang ingkar, saya tahu bahwa 

itulah yang benar”. 40 

Jadi perjalanan musyawarah 

dalam sejarah Islam memang sudah 

cukup lumayan untuk ditauladani 

dan dijadikan rujukan oleh kaum 

muslim hari ini, mulai dari beberapa 

praktik Rasulullah saw sampai kepada 

perlakuan para shahabat yang langsung 

mengikat diri dengan Rasul dalam 

perkara tersebut. Apa yang patut diingat 

adalah; musyawarah yang dilakukan 

baik oleh Nabi maupun para shahabat- 

Nya bertujuan untuk mencari kebenaran 

bukan mencari dan mengambil suara 

terbanyak. Sebagaimana yang diangkat 

dalam sistem demokrasi hari ini. Contoh 

konkritnya adalah musyawarah Abu 

Bakar tentang penyerbuan terhadap 

orang-orang munafik, syirik dan murtad 

pasca wafatnya Rasulullah saw. Dalam 

kasus tersebut hanya Abu Bakar sendiri 

yang berkeras untuk memerangi 

mereka sedangkan para shahabat lain 

beranggapan tidak bisa diperangi orangorang 

yang telah mengucap syahadatain. 

1 Ibn Manzur, Lisan al-Arab, Cairo: al-Muassasah al- 

Misriyyah al-‘Ammah li al-Ta’lif wa al-Nashr, 1965, vol., 

6, hal., 103 

2 Ensiklopedi Islam, vol., 5, Jakarta: P.T. Ikhtiar Baru Van 

Hoeve, hal., 18. 

3 Lukman Thaib, Political System of Islam, Kuala Lumpur: 

Amal, 1994, hal., 55. 

4 Untuk penjelasan lebih lanjut tentang perkara ini lihat 

Dr. Lukman Thaib, Syura dan Aplikasinya dalam Sistem 

Pemerintahan Masa kini, Kuala Lumpur: Elman, 1995, 

hal., 24. 

5 Abu Thana syihab al-Din al-Alusi, Ruh al-Ma’ani fi 

Tafsir Al-Qur’an al-Karim wa sab’I al-Mathani, Cairo: 

Matba’ah al-Munirah, 1345, vol., 25, hal., 42. 

6 Abu Bakr Muhammad bin Abd Allah al-‘Arabi, Ahkam 

89

Al- Qur’an, Cairo: Matba’ah Mustafa al-babi al-Halabi, 

1958, vol., 1, hal., 297. 

7 Abd. Al-Rahman al-Duri, Al-Syura bain al-Nazariyyah 

wa al-Tatbiq, Baghdad: Matba’ah al-Ummah, 1974, hal., 

14. 

8 J.H.Burns, The Cambridge History of Medieval Political 

Thought, Cambridge: Cambridge University Press, 1988, 

hal., 545. 

9 Dr. Lukman Thaib, Syura dan Aplikasinya dalam Sistem 

Pemerintahan Masa kini, hal., 29. 

10 J.H.Burns, Ibid. 

11 Ibid. 

12 Lihat Ensiklopedi Islam, hal. 18. 

13 Ibid. hal. 18-19. 

14 Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, vol. 3, Jakarta: PT. 

Ichtiar Baru Van Hoeve, 2004, hal., 212. 

15 Lukman Thaib, The Islamic Polity and Leadership, 

Petaling Jaya: Delta Publishing Sdn. Bhd, 1995, hal. 72. 

16 Muhamed S. El-Awa, Sistem Politik Negara Islam, 

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991, 

hal.96-97. 

17 Lukman Thaib, The Islamic Polity and Leadership, hal. 71. 

18 Lukman Thaib, The Islamic Polity and Leadership, hal. 79. 

19 Ibid, hal. 73 

20 Lukman Thaib, Syura dan Aplikasinya dalam Sistem 

Pemerintahan Masa kini, hal.,43-44. 

21 Ibid, hal. 44. 

22 Ibid, hal. 44-45. 

23 Ensiklopedi Islam, hal. 19. 

24 Tan Sri, Muhammad Abdurrauf, The Concept of Islamic 

State, Kuala Lumpur: Islamic Affair Division Prime 

Minister’s Departmen, hal. 23-24. lihat juga Hussain bin 

Muhammad bin Ali Jabir, Menuju Jama’atul Muslimin 

analisis Sistem Jama’ah Dalam Gerakan Islam, Kuala 

Lumpur: Pustaka Syuhada, 1992, hal., 74. 

25 Tan Sri, Muhammad Abdurrauf, Ibid. 

26 Hussain bin Muhammad bin Ali Jabir, Op.Cit, hal., 77. 

27 Ibid, hal., 77-78. 

28 Ibid, hal., 78. 

29 Ibid, hal., 79. 

30 Berkenaan dengan kisah ini silakan baca Hussain bin 

Muhammad bin Ali Jabir, MA, ibid, hal., 80. 

31 ibid, hal., 83. 

32 ibid, hal., 60-61. 

33 Lihat Tafsir Inu Kathir; 3/586, dan Sirah Ibnu Hisyam, 

90 

hal., 480-482. 


34 Hijrah yang dimaksudkan di sini adalah migrasi kedua 

ke Ethiopia sebanyak 119 mukmin leleki dan wanita 

atas perintah Rasulullah saw pada tahun 618. Hijrah ini 

dipimpin olehJaafar bin Abi Thalib dengan memanjat 

bukit baru Abu Kbais pada malam hari lalu memutar 

menuju pantai Laut Merah, seterusnya dari Bandar 

Janbuk berlayar menuju Ethiopia. Peristiwa ini terjadi 

empat tahun sebelum hijrah besar ke Yatsrib. (Untuk 

kelengkapan informasi ini lihat kembali Joesoef Sou’yb, 

Agama-agama Besar di Dunia, Jakarta: Al Husna Zikra, 

1996, hal., 411-412. 

35 Joesoef Sou’yb, Agama-agama Besar di Dunia, 

Jakarta: Al Husna Zikra, 1996, hal., 411. 

36 Lihat Hussain bin Muhammad bin Ali Jabir, MA, Op.Cit, 

hal., 87. 

37 Dr. Lukman Thaib, Syura dan Aplikasinya dalam Sistem 

Pemerintahan Masa kini, hal., 126. 

38 Ibid, hal. 156-157. 

39 Ibid, hal. 157-159. 

40 Muhammad S.El_Awa, On The Political System of the 

Islamic State, Indiana Polis: American Trust Publication, 

1980, hal 94-95. 


Abd. Al-Rahman al-Duri, Al-Syura bain al- 

Nazariyyah wa al-Tatbiq, Baghdad: 

Matba’ah al-Ummah, 1974. 

Abu Bakr Muhammad bin Abd Allah al- 

‘Arabi, Ahkam Al- Qur’an, Cairo: 

Matba’ah Mustafa al-babi al-Halabi, 

1958, vol., 1. 

Abu Thana syihab al-Din al-Alusi, Ruh 

al-Ma’ani fi Tafsir Al-Qur’an al- 

Karim wa sab’I al-Mathani, Cairo: 

Matba’ah al-Munirah, 1345, vol., 25. 

Ensiklopedi Islam, vol., 5, Jakarta: P.T. 

Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005. 

Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, vol. 3, 

Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 

2004. 

Hussain bin Muhammad bin Ali Jabir,


MA, Menuju Jama’atul Muslimin 

analisis Sistem Jama’ah Dalam 

Gerakan Islam, Kuala Lumpur: 

Pustaka Syuhada, 1992. 

Ibn Manzur, Lisan al-Arab, Cairo: al- 

Muassasah al-Misriyyah al-‘Ammah 

li al-Ta’lif wa al-Nashr, 1965, vol., 6. 

J.H.Burns, The Cambridge History 

of Medieval Political Thought, 

Cambridge: Cambridge University 

Press, 1988. 

Joesoef Sou’yb, Agama-agama Besar di 

Dunia, Jakarta: Al Husna Zikra, 1996. 

Lukman Thaib, Political System of Islam, 

Kuala Lumpur: Amal, 1994. 

Lukman Thaib, Syura dan Aplikasinya 

dalam Sistem Pemerintahan Masa 

kini, Kuala Lumpur: Elman, 1995. 

Lukman Thaib, The Islamic Polity and 

Leadership, Petaling Jaya: Delta 

Publishing Sdn. Bhd, 1995. 

Muhamed S. El-Awa, Sistem Politik 

Negara Islam, Kuala Lumpur: Dewan 

Bahasa dan Pustaka, 1991. 

Muhammad S.El_Awa, On The Political 

System of the Islamic State, Indiana 

Polis: American Trust Publication, 

1980. 

Sirah Ibnu Hisyam. 

Tafsir Inu Kathir; 3/586., 

Tan Sri, Prof. Dr. Muhammad Abdurrauf, 

The Concept of Islamic State, Kuala 

Lumpur: Islamic Affair Division 

Prime Minister’s Departmen. 

91

EKONOMI DAN PEMBANGUNAN - BAPPEDA Aceh - Pemerintah ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?