program evaluation workshop on child protection - BAPPEDA Aceh ...

BAB III 

RANCANGAN KERANGKA 

EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun 2011 

Kondisi perkembangan ekonomi Aceh selama 2 tahun (2010-2011) dapat dilihat 

dari beberapa indikator ekonomi makro diantaranya yang terpenting adalah PDRB, 

Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Laju Inflasi dan pendapatan 

perkapita. 

Kondisi Ekonomi Aceh Tahun 2010 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Nilai PDRB Aceh tahun 2010 secara keseluruhan (dengan migas) terjadi 

peningkatan terhadap tahun 2009, Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp 

77,51 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 5,82 triliun rupiah 

dibandingkan PDRB tahun 2009 dengan capaian nilai sebesar 71,69 triliun rupiah. 

sedangkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2000 mencapai Rp 33,07 

triliun rupiah dan terjadi peningkatan sebesar 0,85 triliun rupiah dari tahun 2009 

dengan capaian sebesar 32,22 triliun rupiah. Jika dihitung berdasarkan tanpa 

migas, maka nilai PDRB Aceh ADHB adalah mencapai Rp 64,61 triliun rupiah 

terjadi peningkatan sebesar 5,99 triliun rupiah dari tahun 2009 dengan capaian 

sebesar 58,62 triliun rupiah dan secara ADHK adalah sebesar Rp 29,04 triliun 

terjadi peningkatan sebasar 1,46 triliun rupiah dari tahun 2009 dengan capaian 

sebesar 27,58 triliun rupiah. Besaran nilai PDRB tahun 2010 secara lengkap dapat 

dilhat pada tabel 3.1 di bawah ini. 

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2012 III -1

Tabel 3.1 

Nilai PDRB Aceh Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 dan 2010. 

SEKTOR EKONOMI 

Atas Dasar Harga 

Berlaku (Triliun 

Rupiah) 

Atas Dasar Harga 

Konstan 2000 

(Triliun Rupiah) 

2009 2010 2009 2010 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Pertanian 20,42 21,97 8,43 8,86 

2 Pertambangan dan Penggalian 8,25 8,62 2,80 2,61 

3 Industri Pengolahan 7,79 7,51 3,79 3,49 

4 Listrik dan Air Bersih 0,26 0,34 0,10 0,12 

5 Bangunan 6,84 7,75 2,23 2,34 

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 10,74 12,03 6,21 6,61 

7 Pengangkutan dan Komunikasi 7,45 8,25 2,28 2,43 

8 Keuangan, Persewaan, Jasa 

Perusahaan 

1,79 2,05 0,59 0,62 

9 Jasa-jasa 8,15 8,98 5,78 5,99 

PDRB 71,69 77,51 32,22 33,07 

PDRB TANPA MIGAS 58,62 64,61 27,55 29,04 

Sumber : BPS Aceh Tahun 2011 

Pada tahun 2010 hampir semua sektor ekonomi mengalami peningkatan 

pertumbuhan, sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah listrik dan air 

bersih yang mencapai 16,97 persen sedangkan sektor yang terendah adalah 

sektor jasa-jasa yaitu sebesar 3,62 persen. Sektor jasa-jasa terus mengalami 

penurunan dari tahun 2009 yang hanya tumbuh sebesar 4,02 persen. 

Pertumbuhan negatif masih terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian 

yaitu sebesar -6,72 , tetapi kontraksinyan jauh menurun jika dibandingkan dengan 

tahun 2009 yang mengalami kontraksi sebesar 47,2. Kalau tanpa migas sektor ini 

justeru mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 5,93 persen di bandingkan 

tahun 2009 yang hanya tumbuh sebesar 1,22 persen. Selain itu pertumbuhan 

negatif juga dialami oleh sektor industri pengolahan yaitu sebesar -8,00 persen 

dengan migas tetapi tumbuh positif sebesar 6,47 persen tanpa migas. Secara 

lengkap tentang laju pertumbuhan PDRB Aceh tahun 2010 dapat dilihat pada 

tabel 3.2 berikut. 


Tabel 3.2 

Laju Pertumbuhan PDRB Aceh Tahun 2009 dan 2010 

Laju Pertumbuhan (persen) 


2009 2010 

(1) (2) (3) 

1 Pertanian 2,56 5,02 

2 Pertambangan dan Penggalian -47,28 -6,72 

- Tanpa migas 1,12 5,93 

3 Industri Pengolahan -7,85 -8,00 

- Tanpa migas 6,45 6,47 

4 Listrik dan Air Bersih 13,79 16,97 

5 Bangunan 3,13 5,11 

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 4,94 6,36 

7 Pengangkutan dan Komunikasi 4,88 6,57 

8 Keuangan, Persewaan, Jasa 

7,83 5,54 

9 Perusahaan 

Jasa-jasa 4,02 3,62 

PDRB DENGAN MIGAS -5,51 2,64 

PDRB TANPA MIGAS 3,97 5,32 


Sektor Pertanian masih menjadi kontributor utama pembentukan PDRB Aceh 

dengan kontribusi sebesar 28,34 persen (dengan migas), mengalami peningkatan 

dari tahun 2009 yang nilainya 27,40 persen atau meningkat sebesar 0, 94 persen. 

Bila dihitung tanpa migas, maka sektor ini berkontribusi sebesar 34 persen, 

mengalami peningkatan sebesar 0, 31 persen jika dibanding tahun 2009 yang 

hanya mencapai 33,69 persen. Subsektor tanaman bahan makanan masih 

memberi kontribusi terbesar terhadap sektor ini terutama sumbangan dari nilai 

produksi gabah, diikuti oleh subsektor tanaman perkebunan. 

Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran menduduki urutan kedua 

dengan nilai 15,52 persen (dengan migas) dan 18, 62 persen (tanpa migas). 

Sektor ini juga mengalami peningkatan sebesar 1,09 persen (migas) dan 0,51 

persen (tanpa migas) jika dibandingkan tahun 2009. Sektor jasa-jasa berada pada 

urutan ketiga PDRB Aceh pada tahun 2010 dengan nilai sebesar 11,58 persen 

(dengan migas) dan 13,90 persen (tanpa migas), disusul selanjutnya oleh sektor 

pengangkutan dan komunikasi sebesar 10, 65 persen (dengan migas) dan 12,78 

persen (tanpa migas), serta sektor bangunan sebesar 10 persen (dengan migas) 

dan 12,00 persen (tanpa migas). 


Dilihat dari perkembangan kontribusi sektor-sektor yang membentuk struktur 

PDRB (dengan migas), sektor sekunder dan tersier seperti sektor Jasa-Jasa, 

pengangkutan dan komunikasi, serta bangunan, telah memberi kontribusi yang 

semakin besar. Hal ini terindikasi bahwa telah terjadi keterkaitan yang erat 

(lingkage) antar sektor dalam struktur perekonomian Aceh. Di lain sisi juga 

mengindikasikan mulai tumbuhnya dunia usaha dengan lapangan usaha yang 

semakin heterogen. 

Jika diukur dari perkembangan nilai PDRB, pertumbuhan ekonomi Aceh pada 

tahun 2010 telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, baik PDRB dengan 

migas maupun tanpa migas. Perekonomian Aceh tumbuh sebesar 2,64 persen 

dengan migas, jauh meningkat dibandingkan dengan tahun 2009 yang mengalami 

kontraksi sebesar 5,58 persen. Sedangkan tanpa migas, perekonomian Aceh 

tumbuh sebesar 5,32 persen, tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2009 

yang tumbuh sebesar 3,92 persen. 

Pada tahun 2010, peningkatan sumbangan sektor pertanian sangat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh, disamping sumbangan sektor 

migas yang juga ikut meningkat (positif) jika dibandingkan dengan tahun lalu 

yang tumbuh negatif. Meningkatnya sumbangan sektor migas cendrung 

disebabkan oleh meningkat dan stabilnya harga migas di pasaran internasional. 

Sedangkan meningkatnya sumbangan nilai sektor pertanian terutama diperkirakan 

karena meningkatnya produksi terutama pada subsektor tanaman bahan makanan 

dan perkebunan. 

Kontrobusi sektoral pembentuk PDRB Aceh selengkap dapat dilihat pada tabel 

3.3 berikut: 


Tabel 3.3 

Persentase Struktur PDRB Aceh menurut Lapangan Usaha 

Tahun 2009 dan 2010 

Dengan Migas Tanpa Migas 


2009 (persen) 2010 2009 (persen) 2010 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Pertanian 27,40 28,34 33,69 34,00 

2 Pertambangan dan Penggalian 11,59 11,13 1,31 1,37 

3 Industri Pengolahan 11,20 9,69 3,76 3,65 

4 Listrik dan Air Bersih 0,41 0,43 0,51 0,52 

5 Bangunan 9,67 10,00 11,89 12,00 

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 14,73 15,52 18,11 18,62 

7 Pengangkutan dan Komunikasi 10,67 10,65 13,12 12,78 

8 Keuangan, Persewaan, Jasa 2,53 2,64 14,51 3,17 

9 Perusahaan 

Jasa-jasa 11,80 11,58 14,51 13,90 

JUMLAH 


100,00 100,00 100,00 100,00 

Tingkat Kemiskinan 

Jumlah penduduk miskin atau tingkat kemiskinan Aceh pada tahun 2010 

mencapai 861,9 ribu orang atau 20,98 persen dari jumlah penduduk Aceh. Kondisi 

ini mengalami penurunan sekitar 31,11 ribu orang atau 0,82 persen jika 

dibandingkan pada tahun 2009 dimana jumlah penduduk miskin Aceh mencapai 

892,9 ribu orang atau 21,80 persen dari jumlah penduduk Aceh. Angka penduduk 

miskin dipedesaan berkurang dari 710,68 ribu jiwa menjadi 688,48 ribu jiwa atau 

berkurang 0,83 persen sedang diperkotaan jumlah penduduk miskin berkurang 

dari 182,19 ribu jiwa menjadi 173,37 ribu jiwa atau berkurang 0,79 persen. Hal 

ini menunjukkan bahwa pengurangan angka kemiskinan terjadi secara 

proporsional baik didesa maupun dikota. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 

2,64 persen (migas) mampu mengurangi angka kemiskinan sebanyak 31,11 ribu 

jiwa atau dengan kata lain setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi telah 

mengurangi 11,78 ribu orang miskin di Aceh. Capaian ini belum seoptimal yang 

diharapkan yaitu pengurangan angka kemiskinan 2 persen di Aceh. 

Tingkat Pengangguran 

Jumlah angkatan kerja Aceh pada tahun 2010 mencapai 1,939 juta orang, 

sedangkan pada tahun 2009 adalah 1,898 juta orang, hal ini menunjukkan bahwa 


pada tahun 2010 terdapat 41 ribu angkatan kerja baru. Dari 1,939 juta orang 

angkatan kerja hanya 1,776 juta orang yang bekerja atau ada 0,162 juta orang 

yang tidak bekerja. Bila dihitung secara persentase jumlah orang yang 

menganggur mencapai 8,37 persen. Angka tersebut jika dibandingkan dengan 

tahun 2009 mencapai 8,60 persen terjadi pengurangan sebesar 0,34 persen. jika 

dilihat dari jumlahnya, pengangguran Aceh turun sebanyak 3.361 orang atau 

menjadi sebanyak 162.000 orang dibandingkan dengan tahun 2009 yang 

mencapai angka 165.361 orang. 

Selengkapnya mengenai tingkat pengangguran dan angkatan kerja Aceh 

dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut: 

Tabel 3.4 

Tingkat Pengangguran dan Angkatan kerja Aceh periode 2009-2010 

(dalam jutaan) 

2009 2010 

Tahun 

Pebruari Agustus Pebruari Agustus 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Penduduk 15 + 3,012 3,012 3,077 3,069 

2 Angkatan Kerja 1,865 1,898 1,933 1,939 

Bekerja 1,692 1,733 1,767 1,776 

Pengangguran 0,174 0,165 0,166 0,162 

5 Bukan Angkatan Kerja 1,147 1,139 1,144 1,130 

6 TPAK (%) 61,92 6,250 62,83 63,17 

7 TPT (%) 9,31 8,71 8,60 8,37 

Laju Inflasi 

laju inflasi Aceh tahun 2010 relatif lebih tinggi yaitu sebesar 5,86 persen 

dibandingkan pada tahun 2009 adalah sebesar 3,72 persen. Meningkatnya laju 

inflasi di Aceh diakibatkan oleh pergerakan harga barang dan jasa terutama pada 

kelompok bahan makanan dan kelompok kesehatan. Inflasi tertinggi terjadi di 

kota Lhokseumawe yaitu mencapai 7,19 persen sedangkan Banda Aceh sebesar 

4,64 persen. Akan tetapi laju inflasi Aceh masih lebih rendah jika dibandingkan 

dengan nasional yaitu sebesar 6,96 persen. Dengan demikian Pemerintah Aceh 

perlu menciptakan <strong>program</strong> pembangunan kearah kestabilan pasar dan terus 


memperbaiki berbagai sarana dan prasarana pendukung untuk mobilitas 

pengangkutan barang, orang serta jasa demi menekan laju inflasi yang cenderung 

meningkat. 

Pendapatan perkapita 

Pendapatan perkapita masyarakat Aceh pada tahun 2010 adalah sebesar 17,2 juta 

rupiah (dengan migas) dan 14, 40 juta rupiah (tanpa migas). Terjadi peningkatan 

sebesar 1,0 juta rupiah (dengan migas) dan 1,2 juta rupiah (tanpa migas), jika 

dibandingkan dengan tahun 2009 yang hanya sebesar 16,2 juta rupiah (dengan 

migas) dan 13,2 juta rupiah (tanpa migas). Terjadinya peningkatan pendapatan 

perkapita masyarakat Aceh di latarbelakangi oleh meningkatnya perolehan nilai 

PDRB Aceh, hal ini juga mengindikasikan bahwa struktur perekonomian Aceh 

mulai membaik, terukur dan berkualitas. 

Perkiraan tahun 2011 

Berdasarkan kondisi perekonomian Aceh tahun 2010, maka pertumbuhan ekonomi 

tahun 2011 diprediksikan akan mencapai 5,5-6,5 persen. Perkiraan peningkatan 

pertumbuhan pada kisaran 1-1,5 persen (moderat) dianggap realistis dengan 

mengacu pada sumber pertumbuhan ekonomi yang masih bertumpu pada sektor 

pertanian sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. Secara nasional kondisi 

ekonomi tahun 2011 diperkiran semakin membaik, hal ini tercermin dari capaian 

pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2010 yang mencapai 6,1 persen atau 

melebihi target prediksi…….. Demikian juga dengan kondisi ekonomi regional 

Sumatera yang juga memperlihatkan kinerja semakin membaik, seperti Sumatera 

Utara yang tumbuh sebesar 6,35 persen tahun 2010. Kondisi ini diharapkan 

mempengaruhi dan mempunyai kaitan erat dengan perekonomian Aceh. 

Sebagai daerah yang berbasis pada sector pertanian maka peningkatan 

sumbangan sektor pertanian menjadi sangan penting bagi pertumbuhan ekonomi 

Aceh. Sektor pertanian terus ditingkatkan kepada upaya peningkatan kapasitas 

produksi dengan memfokuskan kepada pengembangan komoditi unggulan daerah 

dan berorientasi kepada nilai tambah bagi petani. 


Sektor perdagangan Hotel dan Restoran akan menjadi pendorong ekonomi setelah 

sector pertanian. Kondisi ini didukung oleh semakin kondusif dan terbukanya Aceh 

terhadap dunia internasional sehingga sector jasa perdagangan juga ikut 

meningkat terutama ekspor komoditi pertanian. Bidang usaha jasa perhotelan dan 

restoran juga diprediksikan akan meningkat, seiring dengan adanya <strong>program</strong> kota 

Banda Aceh menetapkan tahun 2011 menjadi tahun kunjungan kota Banda Aceh. 

Pada tahun 2011 ini diperkirakan terjadi loncatan kunjungan wisatawan lokal dan 

manca Negara ke banda aceh dan sekitarnya yang menjadi penyangga kawasan 

wisata banda Aceh seperti Aceh besar dan sabang. Kondisi ini memberikan sinyal 

yang kuat bahwa kedua bidang usaha ini harus ditingkatkan kinerjanya, karena 

selain perannya yang dominan terhadap pertumbuhan ekonomi juga dapat 

meningkatkan peluang terciptanya lapangan kerja baru. 

Dari sisi penggunaan, konsumsi rumah tangga diperkirakan masih menjadi 

pendorong pertumbuhan PDRB. Berbagai kebijakan fiskal pada berbagai bidang 

yang berimplikasi pada peningkatan daya beli masyarakat dapat memacu 

konsumsi sehingga akan meningkatkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. 

Tekanan inflasi diperkirakan akan sedikit lebih tinggi atau sama dengan tahun 

sebelumnya berada pada kisaran 5 – 6 persen. Peningkatan laju inflasi 

diperkirakan karena beberapa faktor yaitu kenaikan harga komoditas, adanya 

kenaikan UMP, kenaikan gaji PNS TNI/POLRI. Selain itu, akan dilaksanakannya 

Pilkada Gubernur dan Bupati/Walikota beberapa kabupaten/kota di Aceh 

diperkirakan juga menjadi salah satu pemicu meningkatnya laju inflasi. Perlu 

diwaspadai adanya potensi ketidaklancaran distribusi di beberapa daerah 

pedalaman bagian barat selatan dan tengah Aceh serta kepulauan, kemungkinan 

terjadinya supply shock pada beberapa komoditas penting seperti minyak tanah, 

elpiji, minyak goreng, beras dan gula pasir. Efek dari perubahan iklim (Global 

warming) juga berdampak pada kemungkinan gagal panen yang meluas sehingga 

akan naiknya harga-harga komoditi sector pertanian, ini perlu diantisipasi lebih 

dini guna mengendalikan kestabilan pasar dan tingginya laju inflasi tahun 2011. 


Tingkat Kemiskinan dan pengangguran pada tahun 2011 akan dapat ditekan lebih 

rendah dari tahun 2010, hal ini didasarkan dari kebijakan pembangunan ekonomi 

Aceh lebih menitikberatkan kepada arah perekonomian kerakyatan. Seperti 

melanjutkan <strong>program</strong> BKPG, membuka lahan baru serta merehabilitasi 

perkebunan rakyat dll. Pembangunan berbagai prasarana dasar perekonomian 

seperti irigasi, fasilitas pelabuhan perikanan, jalan penghubung antara daerah 

pada wilayah-wilayah sentra produksi dan jalan usaha tani terus dilaksanakan. 

Pelaksanaan <strong>program</strong> tersebut juga akan menjadi pemicu tercpitanya lapangan 

usaha baru dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Dari kondisi tersebut 

diperkirakan tingkat kemiskinan akan dapat diturunkan sekitar 1-1,5 persen 

sehingga berada pada angka 19 – 20 persen. Sementara itu pengangguran 

diharapkan dapat ditekan sekitar 1-1,5 persen sehingga menjadi 7 – 7,5 persen. 


Tabel 3.5 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Aceh 

NO Indikator Makro Satuan 

Realisasi 

2009 2010 

Bertambah/ 

Berkurang 

Proyeksi 

2011 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 PDRB (Harga Berlaku) Rupiah 71,69 77,51 5,82 85-87 96-98 

2 PDRB (Harga Konstan) (Triliun) Rupiah 32,18 33,07 0,82 33-35 36-38 

3 

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (ADHB) (Triliun) 

Persentase 6,19 10,22 4,03 12-13 14-16 

4 

5 

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (ADHK) 

Tingkat Inflasi 

Persentase 

Persentase 

3,92 

3,72 

5.33 

5,86 

1,41 

2,14 

5,5- 

6,5 

5-6 

7 

3 

6 Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral 

-Pertanian Persentase 2,56 5,02 2.46 10.00 10.00 

-Pertambangan dan Penggalian 

-Industri Pengolahan 

-Listrik dan Air Bersih 

-Bangunan 

-Perdagangan, Hotel dan Restoran 

-Pengangkutan dan Komunikasi 

-Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan 

Persentase 

Persentase 

Persentase 

Persentase 

Persentase 

Persentase 

Persentase 

-47,28 

-7,85 

13,79 

3,13 

4,94 

4,88 

7,83 

-6,72 

-8,00 

16,97 

5,11 

6,36 

6,57 

5,54 

-40.56 

-0.15 

3.18 

1.98 

1.42 

1.69 

-2.29 

(7.00) -7.00 -7.00 

(5.59) (7.00) -5.59 -4.33 

15.82 

15.82 

15.81 

5.55 

5.55 5.10 

7.10 

7.10 

6.66 

7.50 

6.66 6.10 5.10 

6.10 3.63 6.20 

-Jasa-jasa Persentase 4,02 3,62 -0.40 3.63 3.75 

7 Produktivitas Sektoral, yang merupakan Rasio 

antara nilai tambah Bruto (NTB) setiap sektor 

terhadap jumlah tenaga kerja disektor yang 

bersangkutan 

-Pertanian Rp 9.56 10.20 0.63 10.88 11.66 

-Pertambangan dan Penggalian (ribuan) Rp 163.24 208.08 44.84 166.30 157.45 

-Industri Pengolahan (ribuan) Rp 44.46 46.05 1.59 46.76 42.88 

-Listrik dan Air Bersih (ribuan) Rp 24.05 30.87 6.83 35.11 38.20 

-Bangunan (ribuan) Rp 24.47 24.35 -0.12 24.93 25.67 

-Perdagangan, Hotel dan Restoran (ribuan) Rp 24.42 24.31 -0.10 23.81 24.36 

-Pengangkutan dan Komunikasi (ribuan) Rp 27.36 33.47 6.11 35.06 35.86 

-Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan (ribuan) Rp 58.71 63.81 5.09 60.84 65.53 

-Jasa-jasa (ribuan) Rp 18.90 16.87 -2.03 18.46 19.73 

8 Struktur PDRB pendekatan Pengeluaran 

(ribuan) 

Komsumsi Rumah Tangga Persentase 32,43 39,00 6,58 41 45 

Komsumsi Pemerintah Persentase 17,49 23,71 6,22 26 30 

Investasi Persentase 15,91 21,87 5.96 25 30 

Perdagangan Luar Negeri Persentase 25,88 10,14 -15,74 12 15 

9 Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio) 

10 Jumlah Penduduk Miskin Persentase 21,80 20,98 -0,82 19-20 18 

Ribu- 892,9 861,9 -31 911,7 

11 Tingkat Pengangguran Persentase orang 8,71 8,37 -0,34 8,0 7,5 

Ribu- 165,2 162,0 -3,2 

12 Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari 

perbedaan Pemerataan pendapatan 

Kemampuan Investasi 

Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Index) 

Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 

orang 

24 

Dst 

........................................................................ 


3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2012 dan 

Tahun 2013 

A. Tantangan Perekonomian 2012 dan 2013 

Kemajuan perekonomian yang dicapai pada tahun 2010 dan masalah yang 

diperkirakan dihadapi pada tahun 2011, maka tantangan pokok yang akan 

dihadapi pada tahun 2012 dan 2013 adalah sebagai berikut : 

1. Kemiskinan 

Tingkat penduduk miskin yang tinggi adalah masalah yang harus 

diupayakan penanganannya. Kebijakan yang mengarah kepada 

pemberdayaan masyarakat miskin akan menjadi penting karena akan 

menjadikan masyarakat miskin bukan sebagai obyek melainkan sebagai 

subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Berbagai upaya pemberdayaan 

agar masyarakat miskin dapat berpartisipasi lansung dalam kegiatan 

pembangunan dan ekonomi adalah suatu yang harus dilaksanakan 

sehingga mengubah pradigma terhadap masyarakat miskin dari beban 

(Liabilities) menjadi potensi (asset). 

2. Pengangguran 

Tumbuhnya angkatan kerja dari tahun ketahun yang cenderung meningkat 

dan tidak dibarengi dengan penciptaan lapangang kerja baik formal 

maupun informal merupakan salah satu factor meningkatnya pengangguran 

di Aceh. Disamping itu tingkat pendidikan, ketrampilan/keahlian dan 

kompetensi tenaga kerja masih rendah. Sementara disisi lain tuntutan 

dunia kerja akan kebutuhan tenaga kerja terampil, ahli dan kompeten 

semakin meningkat seiring dengan tuntutan perkembangan ekonomi 

global. Hal ini menjadi tantangan Pemerintah Aceh bagaimana 

menanggulangi angka pengangguran Aceh yang cenderung bertambah 

dengan melakukan berbagai <strong>program</strong> dan kegiatan yang mengenai sasaran 

langsung. 


3. Pertumbuhan Ekonomi 

Tantangan ini merupakan tantangan yang cukup berat mengingat 

Pertumbuhan ekonomi Aceh secara dominan masih digerakkan oleh sector 

konsumtif baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Untuk 

itu diperlukan upaya-upaya yang bisa mendorong dunia usaha untuk 

melakukan investasi pada sektor riil. Selain itu, diperlukan suatu kebijakan 

pengembangan industri yang berorientasi kepada industry agro yang 

berbahan baku komodital lokal serta memiliki keterkaitan kedepan dan 

kebelakang yang besar. Dengan demikian Aceh tidak akan berpengaruh 

besar terhadap gejolak ekonomi global sehingga terjadi pertumbuhan 

ekonomi yang berkualitas sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam 

pembangunan ekonomi daerah. 

4. Stabilitas Sosial dan Politik (penciptaan ketentraman dan ketertiban 

masyarakat). 

Sebagai daerah yang baru pulih dari terpaan konflik dan tsunami, Aceh 

masih tergolong rentan terhadap sitabiltas social dan politik. Tahun 2011 – 

2012 adalah tahunnya politik bagi Aceh, dimana pada dua tahun tersebut 

dilaksanakannya PILKADA Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh 

Kabupaten/Kota. Akan tetapi pengalaman telah membuktikan bahwa pada 

Pemilu PILKADA pada decade 2006-2007 yang telah dilaksanakan berjalan 

dengan aman dan tertib tanpa gangguan yang cukup berarti, hal ini 

dikarenakan tingkat pamahaman masyarakat terhadap arti demokrasi 

semakin baik. Tentunya hal itu akan berdampak pada keberlangsungan 

pembangunan sosial dan ekonomi. 

5. Rawan Bencana Alam dan Global Warming. 

Aceh merupakan daerah rawan bencana dikarenakan secara geografis Aceh 

berada pada patahan semangko dengan potensi ancaman bencana lebih 

besar jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Bencana yang terjadi tidak 

saja membawa penderitaan bagi penduduk yang tertimpa bencana, namun 


juga dapat menyebabkan sarana dan prasarana yang sudah terbangun 

rusak dan hilang fungsinya. Kondisi ini selanjutnya dapat membawa 

dampak gangguan kepada transportasi, areal produksi (sawah/industri) 

serta mobilitas masyarakat dan perdagangan (business) yang akhirnya 

mempengaruhi kinerja perekonomian. 

Disisi lain perubahan pola cuaca yang terjadi belakangan telah 

mengakibatkan banyak hal terutama akan memengaruhi sector pertanian 

yang bergantung pada musim secara lansung , akibatnya bisa terjadi 

meluasnya gagal panen sehingga Aceh akan kekurangan stok pangan. 

Maka kinerja perekonomian akan terganggu. 

B. Prospek Perekonomian 2012 dan 2013 

Perekonomian Aceh akan lebih maju, hal ini sejalan dengan arah dan 

kebijakan Pembangunan ekonomi Aceh jangka panjang 2005-2025, bahwa tahun 

2012 dan 2013 merupakan awal pembangunan jangka panjang tahap II. Pada 

tahap ini titik berat pembangunan ekonomi Aceh adalah bidang agroindustri yang 

didukung oleh sektor pertanian dengan tujuan utama untuk menciptakan 

kesempatan kerja, menekan angka pengangguran dan mengurangi jumlah 

penduduk miskin. 

Berkaitan dengan kondisi yang diharapkan, dan berdasarkan kondisi riil 

perekonomian Aceh Tahun 2010 dan Perkiraan 2011, maka prospek 

perekonomian Aceh Tahun 2012-2013 dapat diuraikan sebaia berikut: 

1. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 dan 2013 diperkirakan akan 

mengalami peningkatan dari dari tahun 2011. Perekonomian diharapkan dapat 

kembali tumbuh di atas 6 persen. 

2. Tingkat kemiskinana kan turun sekitar 16-17 persen 

3. Tingkat pengangguran menjadi 6-7 persen. 

4. Tingkat inflasi diperkirakan dapat ditekan sekitar 5 – 6 persen, hal ini 

diakibatkan oleh mulai tumbuhnya sektor rill, lancarnya arus barang karena 


membaiknya sarana dan prasarana transportasi pada daerah pedalaman dan 

kepulaun Aceh. 

5. Produksi sektor pertanian terutama perkebunan akan meningkat, karena 

dalam kurun waktu tersebut diperkirakan komoditi perkebunan Aceh yang 

telah diusahakan dua-tiga tahun yang lalu mulai berproduksi . 

6. Ekspor Aceh diperkirakan juga akan meningkat sejalan dengan meningkatnya 

produksi komoditi Perkebunan 

7. Di sektor perbankan, diharapkan bank-bank di Aceh dapat terus meningkatkan 

dukungannya pada sektor riil dengan memberikan kredit-kredit modal usaha 

kepada UMKM dengan bunga yang terjangkau yang difasilitasi oleh Pemerintah 

Aceh sebagai penjaminan kredit kepada UMKM serta revitalisasi KKMB 

(Konsultan Keuangan Mitra Bank). 

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan arah serta langkah- 

langkah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan 

dan kinerja pengelolaan keuangan, sehingga dapat terselenggaranya 

kesinambungan dan percepatan pembangunan di daerah untuk meningkatkan 

kemakmuran rakyat. Penerimaan daerah sangat ditentukan oleh hak-hak 

pemerintah daerah yang diperoleh dari Pemerintah sesuai peraturan perundang- 

undangan, kinerja pendapatan berdasarkan kewenangan daerah, dan penerimaan 

pembiayaan setiap tahunnya. Sedangkan pengelolaan keuangan sangat 

ditentukan oleh efektifitas penganggaran dan pelaksanaan belanja, serta kinerja 

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. 

Berdasarkan UU No. 11 tahun 2006 pasal 179 ayat (2), bahwa Pendapatan 

Aceh adalah bersumber dari : (1) Pendapatan Asli Aceh; (2) Dana Perimbangan; 

(3) Dana Otonomi Khusus; dan (4) Lain-lain Pendapatan yang Sah (termasuk 

Dana Otonomi Khusus). Pendapatan Asli Aceh terdiri dari: (a) Pajak Aceh; (b) 

Retribusi Aceh; (c) Hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan milik Aceh 

dan hasil penyertaan modal Aceh; (d) Zakat; dan (e) Lain-lain Pendapatan Asli 


Aceh yang Sah. Sedangkan Dana Perimbangan adalah hak Pemerintah Daerah 

yang diperoleh dari bagi hasil penerimaan negara antara Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari: (a) Dana Bagi Hasil Pajak; (b) 

Dana Bagi Hasil Hidro karbon dan Sumberdaya Alam Lainnya; (c) Dana Alokasi 

Umum; (d) Dana Alokasi Khusus; dan (e) Dana Tambahan Bagi Hasil Migas. 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari: (a) Hibah; (b) Dana Darurat; 

(c) Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (d) Dana 

Otonomi Khusus; (e) Dana Penyesuaian; dan (f) Dana kurang bayar dari 

Pemerintah. 

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 

Proyeksi Keuangan Daerah 

Proyeksi Keuangan Daerah adalah perhitungan kemungkinan jumlah 

penerimaan daerah berasal dari pendapatan dan penerimaan pembiayaan, 

berdasarkan pertumbuhan realisasi penerimaan daerah yang terjadi selama 

beberapa tahun sebelumnya dan juga berdasarkan beberapa asumsi yang 

mempengaruhi pada tahun yang diprediksikan. Berdasarkan beberapa asumsi 

yang melandasi perkiraan penerimaan daerah, proyeksi pendapatan Aceh dimasa 

yang akan datang lebih berpeluang mengalami peningkatan jika dibandingkan 

dengan penerimaan dari pembiayaan. Penerimaan pembiayaan yang setiap tahun 

didominasi oleh sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya, 

kedepan diperkirakan semakin berkurang drastis akibat semakin tingginya serapan 

anggaran dalam pelaksanaan anggaran oleh hampir semua SKPA. Sebagai 

pembanding bahwa pada tahun 2010 realisasi keuangan Pemerintah Aceh dapat 

mencapai 92 persen lebih, atau lebih kurang 8 persen menjadi Silpa pada tahun 

2011. 

Selama priode 3 tahun terakhir (2009-2011) pendapatan Aceh terus 

mengalami peningkatan, terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan 

Dana Otonomi Khusus yang cukup signifikan (rata-rata 10 persen). Pada tahun 

2012 dan 2013 total pendapatan Aceh diperkirakan tetap mengalami peningkatan 


yaitu sebesar 5 persen pada tahun 2012 atau menjadi Rp. 7.329.807.077.140,- 

dan sebesar 8 persen pada tahun 2013 atau sekitar Rp. 7.899.556.005.592,- 

Peningkatan tersebut terutama diperkirakan akibat meningkatnya beberapa 

sumber pendapatan yang berasal dari dana transfer Pemerintah, yaitu Dana 

Otonomi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Pajak. 

Dana Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Umum sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku sangat ditentukan atau berbanding lurus 

dengan pendapatan bruto negara. Sejak beberapa tahun terakhir pendapatan 

bruto negara mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga memberi 

pengaruh positif terhadap pendapatan Aceh. Kedua sumber pendapatan yang 

diterima Pemerintah Aceh sejak tahun 2009 terus meningkat setiap tahunnya 

dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 10 persen dan 3 persen. 

Disamping kecendrungan meningkatnya pendapatan negara sejak beberapa tahun 

terakhir, target pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2012 dan 2013 yang 

berkisar 6-7 persen, memberi sinyal positif terhadap meningkatnya pendapatan 

negara. Dengan demikian pada tahun 2012 dan 2013 pendapatan Aceh 

diperkirakan juga akan mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan pendapatan 

Aceh masih dominan bersumber dari dana transfer (Dana Perimbangan dan Dana 

Otonomi Khusus). 

Berdasarkan beberapa asumsi sebagaimana yang diuraikan diatas, maka 

Pendapatan Aceh dari sumber Dana Perimbangan pada tahun 2012 diperkirakan 

meningkat sebesar 5 persen atau menjadi menjadi Rp. 1.751.907.077.000,-dan 

pada tahun 2013 meningkat sebesar 6 persen atau menjadi Rp. 

1.850.765.000.000,- Sedangkan penerimaan dar sumber Dana Otonomi Khusus 

pada tahun 2012 diperkirakan juga meningkat sebesar 10 persen atau menjadi 

sekitar Rp. 4.950.000.000.000,- dan pada tahun 2013 meningkat sebesar 9 persen 

atau menjadi sekitar Rp. 5.400.000.000.000,- 

Berbeda dengan dua sumber pendapatan diatas, pada tahun 2012 sumber 

Pendapatan Asli Aceh (PAA) diperkirakan justru mengalami penurunan yang 

drastis (sekitar -22 persen) atau menjadi sekitar Rp. 627.900.000.000,- Hal ini 

disebabkan akibat berkurangnya penerimaan pendapatan bersumber dari Lain-lain 


Pendapatan Asli Aceh yang Sah. Beberapa tahun sebelumnya (2009-2011), 

penerimaan dari sumber ini sangat besar (dengan kontribusi terhadap PAA 20-24 

persen) yaitu berasal dari jasa deposito dan giro penempatan dana sisa belanja 

yang tidak termanfaatkan setiap tahunnya (Silpa). Sedangkan objek pendapatan 

PAA lainnya yaitu dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Zakat, diperkirakan mengalami kenaikan 

rata-rata 5-8 persen. Namun peningkatan dari empat objek pajak PAA tersebut 

belum mampu menutupi penurunan objek pendapatan dari Lain-lain PAA yang sah 

(jasa giro dan deposito). Pada tahun 2013, walaupun tidak terlalu signifikan, 

sumber pendapatan PAA diperkirakan kembali meningkat sebesar 3 persen 

terhadap 2012 sehingga menjadi Rp. 648.791.000.000,- 

Realisasi Pendapatan Aceh selama 3 tahun terakhir serta Proyeksinya pada 

tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat pada Tabel 3.6. 

NO U R A I A N 

TABEL 3.6. 

REALISASI DAN PROYEKSI/TARGET PENDAPATAN PROVINSI ACEH 

TAHUN 2009 s.d TAHUN 2013 

REALISASI 

TAHUN 

2009 

REALISASI 

TAHUN 

2010 

J U M L A H ( Rp) 

TARGET 

TAHUN 

2011 

PROYEKSI PADA 

TAHUN 2012 

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2012 III -17 

PROYEKSI 

PADA TAHUN 

2013 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1.1 

Pendapatan a 

Asli Aceh 

1.1.1 Pajak Aceh 

1.1.2 Retribusi 

Aceh 

Hasil 

pengelolaan 

1.1.3 kekayaan 

Aceh yang 

Dipisahkan 

1.1.4 Zakat/Infaq 

1.1.5 

1.2 

1.2.1 

Lain-lain 

Pendapatan 

Asli Aceh 

yang sah 

Dana 

Perimbangan 

Dana Bagi 

Hasil Pajak 

735.205.788.491 

462.151.772.869 

12.040.362.913 

75.104.468.183 

22.649.354.923 

163.259.829.603 

795.487.000.000 

476.975.000.000 

13.000.000.000 

74.512.000.000 

3.000.000.000 

228.000.000.000 

802.384.999.424 

480.000.000.000 

13.264.165.424 

76.000.000.000 

5.000.000.000 

228.120.834.000 

627.900.000.000 

493.700.000.000 

14.000.000.000 

78.000.000.000 

6.000.000.000 

36.200.000.000 

648.791.000.000 

508.511.000.000 

14.840.000.000 

80.340.000.000 

7.200.000.000 

37.900.000.000 

1.570.603.947.638 1.710.173.643.092 1.662.620.597.670 1.751.907.077.140 1.850.765.005.592 

175.323.122.337 

223.590.261.984 

217.857.440.870 

223.633.351.060 

230.342.351.592

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

1.3 

Dana Bagi 

Hasil 

Hidrokarbon 

dan SDA 

Lainnya 

Dana Alokasi 

Umum 

Dana Alokasi 

Khusus 

Dana 

Tambahan 

Bagi Hasil 

Migas 

Lain-lain 

Pendapatan 

Aceh yang 

Sah 

1.3.1 Hibah 

1.3.2 Dana Darurat 

1.3.3 Bagi Hasil 

Pajak dari 

Provinsi dan 

dari 

Pemerintah 

Daerah 

Lainnya 

Dana 

1.3.4 Otonomi 

Khusus 

Bantuan 

Keuangan 

dari Provinsi 

1.3.5 

Pemerintah 

Daerah 

Lainnya 

1.3.6 Dana 

Penyesuaian 

Dana Alokasi 

1.3.7 Khusus 

Kurang Bayar 

A JUMLAH 

PENDAPATAN 

DAERAH (1.1 

+ 1.2 + 1.3) 

88.595.888.120 

509.686.224.000 

48.189.000.000 

748.809.713.181 

3.736.658.042.934 

8.019.342.934 

3.728.282.000.000 

- 

- 

- 

356.700.000 

- 

80.896.226.256 

621.431.612.000 

30.356.900.000 

753.898.642.852 

3.897.740.172.500 

3.849.806.840.000 

34.874.659.000 

13.058.673.500 

64.963.302.800 

716.646.172.000 

50.611.300.000 

612.542.382.000 

4.510.656.496.500 

64.977.784.080 

790.000.000.000 

60.733.560.000 

612.542.382.000 

4.950.000.000.000 

65.000.000.000 

870.000.000.000 

72.880.272.000 

612.542.382.000 


- 

- 

- 

- 

4.510.656.496.500 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.950.000.000.000 

5.400.000.000.000 

- - 

- - 

- - 

5.400.000.000.000 

- - 

- - 

- - 

6.042.467.779.063 6.403.400.815.592 6.975.662.093.594 7.329.807.077.140 7.899.556.005.592

Kerangka Pendanaan 

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diperbaharui dengan 

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, bahwa kerangka pendanaan dapat diartikan dengan rencana Belanja 

Daerah yang secara anatomi terdiri dari 2 kelompok utama yaitu Belanja Tidak 

Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang 

tidak terikat secara langsung dengan <strong>program</strong> dan kegiatan, yaitu terdiri dari: (a) 

Belanja Pegawai; (b) Belanja Bunga; (c) Belanja Subsidi; (d) Belanja Hibah; (e) 

Belanja Bantuan Sosial; (f) Belanja bagi hasil kepada Kab/Kota dan Pemerintah 

Desa; dan (g) Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Belanja Langsung adalah 

belanja yang terkait langsung dengan <strong>program</strong>/kegiatan atau belanja yang 

dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan <strong>program</strong> dan kegiatan yang terdiri dari: 

(a) Belanja Pegawai; (b) Belanja Barang dan Jasa; dan (c) Belanja Modal. Secara 

akumulasi, kedua kelompok belanja tersebut digunakan untuk mendanai 

pelaksanaan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan oleh SKPA sesuai dengan 

kewenangannya masing-masing. 

Berdasarkan perkembangan komposisi struktur Belanja Aceh selama 3 

tahun terakhir, Belanja Tidak Langsung adalah berkisar 25-30 persen terhadap 

total belanja. Tingginya persentase ini juga ikut dipengaruhi oleh meningkatnya 

belanja hibah dan belanja bantuan sosial setiap tahunnya. 

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Aceh 

Berdasarkan makna yang terkandung dalam Undang Undang Nomor 11 

Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pengelolaan keuangan 

daerah harus dilaksanakan secara tertib, proporsional, efisien, efektif, transparan, 

dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, kewajaran, dan 

memberi manfaat yang besar bagi masyarakat. Sedangkan ruang lingkup 

pengelolaan keuangan Aceh setiap tahunnya meliputi : 


1. Hak Pengelolaan Pendapatan Aceh; 

2. Hak Pemerintah Aceh untuk memungut pajak dan retribusi; 

3. Pengelolaan belanja Aceh 

4. Kewajiban Aceh untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan Aceh, 

melaksanakan pembangunan Aceh dan membayar tagihan pihak ketiga; 

5. Pengelolaan pembiayaan Aceh yang meliputi aspek kekayaan Aceh yang 

dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, 

barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan 

yang dipisahkan pada perusahaan daerah, kekayaan pihak lain yang dikuasai 

oleh Pemerintah Aceh dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan 

Aceh dan/atau kepentingan umum. 

Ruang lingkup pengelolaan keuangan dilakukan agar pelaksanaan <strong>program</strong> 

dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dicapai sesuai dengan target capaian 

tahunan. Pengelolaan keuangan Aceh dilaksanakan dalam suatu sistem yang 

terintegrasi dan diwujudkan dalam APBA dengan mengacu kepada penyusunan 

anggaran berbasis kinerja berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. APBA tersebut lazimnya ditetapkan setiap tahun melalui Qanun Aceh. 

Berdasarkan ruang lingkup pengelolaan keuangan, dan dalam rangka 

efektifnya pencapaian sasaran pembangunan, maka arah dan kebijakan 

keuangan Aceh tahun 2012 adalah sebagai berikut: 

1. Menghimpun penerimaan dari semua sumber pendapatan Aceh secara optimal 

sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; 

2. Mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Aceh sehingga kapasitas dan 

pemenuhan kebutuhan belanja Pemerintah Aceh lebih optimal dan mandiri; 

3. Memberdayakan segenap potensi yang dimiliki untuk dapat meningkatkan 

pendapatan Aceh; 

4. Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan Urusan Wajib dan Pilihan 

sesuai kewenangan; 

5. Melaksanakan belanja Aceh sesuai dengan perencanaan pembangunan, skala 

prioritas pembangunan, dan kebutuhan mendesak; 

6. Melaksanakan belanja Aceh sesuai dengan azas dan prinsip-prinsip 

pengelolaan keuangan publik; 


7. Mengelola pembiayaan Aceh secara optimal, baik pengelolaan penerimaan dan 

pemenuhan kewajiban pembiayaan, maupun pemanfaatan surplus pembiayaan 

untuk menutup defisit belanja; 

8. Melakukan pertanggungjawaban keuangan sesuai mekanisme dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Aceh 

Pendapatan Asli Aceh (PAA) merupakan sumber pendapatan penting dalam 

struktur pendapatan Aceh. Hal ini dimaksudkan karena bagian dari pendapatan ini 

menjadi tolok ukur kinerja kesinambungan pembangunan dan kemandrian daerah. 

Oleh karena itu kebijakan pendapatan Aceh tahun 2012 diarahkan fokus pada 

optimalisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA), dan hal tersebut dilakukan melalui 

peningkatan penerimaan pajak dan retribusi Aceh secara proporsional dan 

berkelanjutan. 

Dalam rangka tercapainya arah kebijakan pendapatan Aceh tersebut, maka 

perlu ditetapkan beberapa langkah strategis sebagai berikut: 

1. Pemberdayaan segenap aparatur yang terlibat langsung dalam pelaksanaan 

pemungutan pajak dan restribusi daerah dengan cara meningkatkan 

motivasi, disiplin dan etos kerja; 

2. Meningkatkan koordinasi dengan segenap instansi/institusi baik vertical 

maupun horizontal dalam rangka mengoptimalkan pendapatan terutama 

bersumber dari pajak dan restribusi daerah.; 

3. Memperluas jangkauan pelayanan, dengan membuka tempat-tempat 

pelayanan pajak Aceh, retribusi Aceh dan pendapatan lainnya di 

kabupaten/kota sepanjang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan 

Aceh; dan 

4. Meningkatkan sosialisasi dalam rangka menggugah kesadaran masyarakat 

tentang pentingnya manfaat pajak dan retribusi untuk kesinambungan 

pembangunan daerah melalui pemanfaatan berbagai media komunikasi 

dalam rangka intensifikasi pemungutan pajak Aceh, retribusi Aceh, dan 

penerimaan lain-lain yang sah. 


Penerimaan Pendapatan Asli Aceh (PAA) masih didominasi oleh Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). 

Pada tahun 2012 daya beli masyarakat secara umum diperkirakan cenderung 

meningkat, hal ini disebabkan dengan membaiknya kondisi perekonomian yang 

akan berdampak pada kepemilikan kenderaan bermotor yang perkirakan juga ikut 

meningkat. Oleh karena itu maka pendapatan dari sumber pajak kenderan 

bermotor dan demikian juga dengan pajak BBM diperkirakan meningkat. 

Meningkatnya pendapatan dari kedua sumber tersebut akan berdampak terhadap 

penerimaan pajak Aceh secara keseluruhan yang diperkirakan meningkat sebesar 

3 persen, yaitu dari 480 Milyar pada tahun 2011 menjadi 493, 7 milyar pada 

tahun 2012. Secara lengkap tentang proyeksi dan pendapatan Aceh tahun 2012 

dapat dilihat pada Tabel 3.7 

NO U R A I A N 

TABEL 3.7. 

REALISASI DAN PROYEKSI/TARGET PENDAPATAN DAERAH 

TAHUN 2009 s.d. TAHUN 2013 

REALISASI 

TAHUN 

(2009) 

REALISASI 

TAHUN 

(2010) 

J U M L A H 

TAHUN BERJALAN 

(2011) 

PROYEKSI/TARGET 

PADA TAHUN 

RENCANA (2012) 



PADA TAHUN 

(2013) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1.1 Pendapatan asli daerah 735,205,788,491 795,487,000,000 802,384,999,424 627,900,000,000 648,791,000,000 

1.1.1 Pajak daerah 462,151,772,869 476,975,000,000 480,000,000,000 493,700,000,000 508,511,000,000 

1.1.2 Retribusi daerah 12,040,362,913 13,000,000,000 13,264,165,424 14,000,000,000 14,840,000,000 

1.1.3 

Hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan 

75,104,468,183 74,512,000,000 76,000,000,000 78,000,000,000 80,340,000,000 

1.1.4 Zakat/Infaq 22,649,354,923 3,000,000,000 5,000,000,000 6,000,000,000 7,200,000,000 

1.1.5 

Lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah 

163,259,829,603 228,000,000,000 228,120,834,000 36,200,000,000 37,900,000,000 

1.2 Dana perimbangan 1,570,603,947,638 1,710,173,643,092 1,662,620,597,670 1,751,907,077,140 1,850,765,005,592 

1.2.1 Dana bagi hasil pajak 175,323,122,337 223,590,261,984 217,857,440,870 223,633,351,060 230,342,351,592 

1.2.2 

Dana Bagi Hasil Hidrokarbon dan SDA 

lainnya 

88,595,888,120 80,896,226,256 64,963,302,800 64,997,784,080 65,000,000,000 

1.2.3 Dana alokasi umum 509,686,224,000 621,431,612,000 716,646,172,000 790,000,000,000 870,000,000,000 

1.2.4 Dana alokasi khusus 48,189,000,000 30,356,900,000 50,611,300,000 60,733,560,000 72,880,272,000 

1.2.5 Dana Tambahan Bagi Hasil Migas 748,809,713,181 753,898,642,852 612,542,382,000 612,542,382,000 612,542,382,000 

1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 3,736,658,042,934 3,897,740,172,500 4,510,656,496,500 4,950,000,000,000 5,400,000,000,000

1.3.1 Hibah 8,019,342,934 - - - - 

1.3.2 Dana darurat - - - - - 

1.3.3 

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari 

pemerintah daerah lainnya 

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Aceh 

Bertitik tolak pada masih banyaknya agenda permasalahan dan 

tantangan pembangunan daerah dan masyarakat jika dilihat dari capaian berbagai 

indikator pembangunan, maka kebijakan pengelolaan belanja Aceh tahun 2012 

diarahkan kepada peningkatan proporsi belanja yang berpihak untuk kepentingan 

publik, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. 

Alokasi anggaran belanja Aceh harus tetap mengedepankan efisiensi dan 

efektifitas serta penghematan yang dilakukan dengan cara penganggaran belanja 

yang mengacu pada penyusunan anggaran berbasis kinerja (Peforman Based 

Budget) sesuai dengan prioritas <strong>program</strong>/kegiatan. 

Kebijakan belanja Aceh tahun 2012 diupayakan tetap proporsional yaitu 

belanja langsung lebih besar jika dibandingkan dengan belanja tidak langsung.. 

Dari total belanja yang yang direncanakan sebesar Rp. 7.729.800.000.000,- 

Belanja Langsung direncanakan sebesar Rp. 4.932.000.000.000,- (63,81 persen) 

dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.797.800.000.000,- (36,19 persen). 

Belanja terkait dengan kebutuhan pegawai serta operasional kantor, laju 

peningkatannya ditekan semaksimal mungkindengan cara 

- - - - - 

1.3.4 Dana Otonomi Khusus 3,728,282,000,000 3,849,806,840,000 4,510,656,496,500 4,950,000,000,000 5,400,000,000,000 

1.3.5 

Bantuan Keuangan dari provinsi 

pemerintah daerah lainnya 

- - - - - 

1.3.6 Dana Penyesuaian 356,700,000 34,874,659,000 - - - 

1.3.7 Dana Alokasi Khusus Kurang Bayar - 13,058,673,500 - - - 

A 

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 + 

1.2 + 1.3) 

6,042,467,779,063 6,403,400,815,592 6,975,662,093,594 7,329,807,077,140 7,899,556,005,592 

Belanja penyelenggaraan urusan wajib yang diprioritaskan untuk melindungi 

dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya memenuhi 

kewajiban pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan 

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang 

layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Oleh karena itu alokasi 


anggaran untuk pelayanan kesehatan (terutama JKA), peningkatan mutu 

pendidikan (termasuk beasiswa), pembangunan sarana dan prasarana publik 

(infrastruktur) tetap menjadi prioritas utama penganggaran, dengan sasaran 

<strong>program</strong>/kegiatan yang juga memberi dampak nyata terhadap percepatan 

pembangunan ekonomi daerah, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, 

serta pemerataan pembangunan diseluruh wilayah. 

Pengalokasian angaran untuk penyelenggaraan urusan pilihan terutama 

diarahkan dalam rangka mendorong pertumbuhan produksi daerah dan nilai 

tambah yang diperoleh daerah, dengan dampak yang diharapkan terjadinya 

pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas. 

Dalam pelaksanaan kebijakan belanja Aceh tahun 2012, beberapa asumsi 

pokok yang dapat mempengaruhi langsung diantaranya terpenting adalah, 

sebagai berikut: 

a. Perkiraan penerimaan pendapatan Aceh diharapkan dapat terpenuhi, sehingga 

dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian Aceh dan 

mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan 

pemerintahan; 

b. Perkiraan kebutuhan belanja Aceh dapat mendanai <strong>program</strong>-<strong>program</strong> strategis 

Aceh untuk mendukung dan menjaga target pencapaian indikator kinerja (Key 

Peforman Indicators) yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2007 – 2012; 

c. Terlaksananya pembahasan, kesepakatan, dan penetapan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah (APBA) tepat waktu sesuai mekanisme dan 

peraturan yang berlaku; 

d. Terkendalinya laju inflasi nasional, regional dan daerah, terutama berkaitan 

dengan belanja pemerintah. 

Tentang realisasi Belanja Aceh beberapa tahun sebelumnya serta rencana pada 

tahun 2012 dan 2013, secara lebih terperinci dapat dilihat pada Tabel 3.8 


NO URAIAN 

TABEL 3.8. 

REALISASI DAN PROYEKSI/TARGET BELANJA DAERAH 

REALISASI 

TAHUN 

(2009) 


REALISASI 

TAHUN 

(2010) 

JUMLAH 

TAHUN 

BERJALAN 

(2011) 


PADA TAHUN 




PADA TAHUN 

(2013) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2.1 Belanja Tidak Langsung 

2.1.1 Belanja pegawai 

2.1.2 Belanja bunga 

2.1.3 Belanja subsidi 

2.1.4 Belanja hibah 

2.1.5 

Belanja bantuan social 

2.1.6 Belanja bagi hasil kepada 

Prov/Kab/Kota dan Pemerintah 

Desa*) 

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 

kepada Prov/Kab/Kota dan 

Pemerintahan Desa*) 

2.1.8 Belanja tidak terduga 

JUMLAH BELANJA TIDAK 

B LANGSUNG 

2.2 Belanja Langsung 

2.2.1 Belanja Pegawai 

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 

2.2.3 Belanja Modal 

C JUMLAH BELANJA LANGSUNG 

TOTAL JUMLAH BELANJA (2.1 + 

D 2.2) 

1,525,841,500,185 

- 

- 

6,873,157,248 

433,398,506,260 

669,645,982,758 

313,843,983,919 

100,000,000,000 

2,079,870,000 

1,525,841,500,185 

6,117,005,505,009 

961,513,310,380 

1,459,188,115,739 

3,696,304,078,890 

6,117,005,505,009 

7,642,847,005,194 

2,696,826,158,548 

870,690,497,778 

- 

1,000,000,000 

542,910,068,270 

782,225,592,500 

300,000,000,000 

150,000,000,000 

50,000,000,000 

2,696,826,158,548 

5,549,563,335,619 

274,821,025,549 

1,746,370,057,288 

3,528,372,252,782 

5,549,563,335,619 

8,246,389,494,167 

2,755,747,066,546 

915,602,465,975 

288,201,278,029 

501,943,322,542 

750,000,000,000 

250,000,000,000 

50,000,000,000 

2,755,747,066,546 

4,044,252,933,454 

252,709,483,832 

1,912,054,605,238 

1,879,488,844,384 

4,044,252,933,454 

6,800,000,000,000 

- - - 

- 

2,797,800,000,000 

966,800,000,000 

1,000,000,000 

500,000,000,000 

650,000,000,000 

430,000,000,000 

200,000,000,000 

50,000,000,000 

2,797,800,000,000 

4,932,000,000,000 

260,000,000,000 

2,000,000,000,000 

2,672,000,000,000 

4,932,000,000,000 

7,729,800,000,000 

3,026,200,000,000 

1,000,000,000,000 

1,200,000,000 

600,000,000,000 

700,000,000,000 

450,000,000,000 

225,000,000,000 

50,000,000,000 

3,026,200,000,000 

5,239,365,000,000 

265,000,000,000 

2,253,500,000,000 

2,720,865,000,000 

5,239,365,000,000 

8,265,565,000,000

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Aceh 

Pembiayaan Aceh merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan 

Aceh tersebut meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau 

untuk memanfaatkan surplus. 

Berdasarkan pasal 60 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Keuangan Aceh, Penerimaan Pembiayaan Aceh mencakup: 

a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA); 

b. Pencairan dana cadangan; 

c. Hasil penjualan kekayaan Aceh yang dipisahkan; 

d. Penerimaan pinjaman Aceh; 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman; 

f. Penerimaan piutang Aceh; 

g. Penerbitan obligasi Aceh. 

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Aceh mencakup: 

a. Pembentukan dana cadangan; 

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah Aceh; 

c. Pembayaran pokok utang; 

d. Pemberian pinjaman; 

e. Pembayaran nilai nominal obligasi. 

Setelah mempertimbangkan, bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Aceh 

belum menganggap perlu atau terpaksa melakukan pencairan dana cadangan, 

penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta melakukan pinjaman daerah 

untuk menutup defisit rencana belanja. Oleh karena itu penerimaan pembiayaan 

Aceh yang paling mungkin dapat terlaksana pada tahun 2012 adalah hanya dari 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (2011). Dengan asumsi belanja 

APBA tahun 2011 dapat terealisasi sekitar 94 persen dan tanpa perubahan 

perkiraan pendapatan, maka penerimaan pembiayaan tahun 2012 dari Silpa tahun 

2011 adalah sebesar Rp. 400.000.000.000,- 


NO 

JENIS 

PENERIMAAN DAN 

PENGELUARAN 

PEMBIAYAAN 

DAERAH 

Mengigat besarnya kebutuhan anggaran untuk belanja Aceh tahun 2012 

terutama terkait untuk pencapaian Indikator Kinerja sesuai RPJMA, maka 

Pengeluaran Pembiayaan Aceh tahun 2012 kebijakannya adalah tidak 

direncanakan pengeluaran, terutama untuk pembentukan dana cadangan, dan 

penyertaan modal (investasi) daerah. Dengan kata lain Pengeluaran Pembiayaan 

Aceh tahun 2012 direncanakan nihil. 

Pembiayaan netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap 

pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit 

anggaran. Dengan demikian pembiayaan netto tahun 2012 direncanakan sama 

dengan penerimaan pembiayaan, yaitu sebesar Rp 400.000.000.000,- yang 

digunakan untuk menutup defisit belanja Aceh tahun 2012. 

Realisasi beberapa tahun sebelumnya dan perkiraan Penerimaan 

Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, serta Pembiayaan Netto Aceh tahun 2012 

dapat dilihat pada Tabel.3.9 

TABEL 3.9. 

REALISASI DAN PROYEKSI/TARGET PEMBIAYAAN DAERAH 

REALISASI TAHUN 

(2009) 


REALISASI TAHUN 

(2010) 

J U M L A H 

TAHUN 

BERJALAN 

(2011) 


PADA TAHUN 




PADA TAHUN 

(2013) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3.1 

Penerimaan 

Pembiayaan 

Sisa Lebih 

Perhitungan 

4,015,380,289,197 1,842,988,678,575 379,745,600,000 400,000,000,000 366,165,000,000 

3.1.1 Anggaran Tahun 

Sebelumnya 

(SILPA) 

4,015,380,289,196.89 1,842,988,678,575 379,745,600,000 400,000,000,000 366,165,000,000 

3.1.2 

Pencairan Dana 

Cadangan 

Hasil penjualan 

- - - 

3.1.3 kekayaan daerah 

yang dipisahkan 

- - - 

3.1.4 Penerimaan 

pinjaman daerah 

- - - 


kembali pemberian 

- - -

pinjaman 


piutang daerah 

JUMLAH 

E PENERIMAAN 

PEMBIAYAAN 

Pengeluaran 

3.2 

Pembiayaan 

3.2.1 Pembentukan 

Dana Cadangan 

Penyertaan Modal 

3.2.2 

(Investasi) Daerah 

Pembayaran Pokok 

3.2.3 

Utang 

3.2.4 Pemberian 

Pinjaman Daerah 

3.2.5 Pembayaran 

Kegiatan Lanjutan 

JUMLAH 

F PENGELUARAN 

PEMBIAYAAN 

JUMLAH 

G PEMBIAYAAN 

NETTO (3.1 + 3.2) 

- - - 

4,015,380,289,197 1,842,988,678,575 379,745,600,000 400,000,000,000 366,165,000,000 

572,012,384,490 - - - - 

- - - 

81,600,000,000.00 - - 

490,412,384,490.00 

- - - 

- - - 

1,144,024,768,980 - - - - 

2,871,355,520,217 1,842,988,678,575 379,745,600,000 400,000,000,000 366,165,000,000

program evaluation workshop on child protection - BAPPEDA Aceh ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?