faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ... - BAPPEDA Aceh

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA
MANAJERIAL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(SKPD) PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
FACTORS AFFECTING MANAGERIAL PERFORMANCE IN
DISTRICTS DIRECTORATES (SKPD) IN DISTRICT OF
ACEH TENGAH
Oleh : Nadirsyah 1 , M.Rizal Yahya 2 dan Gunawan Putra 3
Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk menguji secara empiris dan menganalisis
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial satuan kerja
perangkat daerah (SKPD) pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
Faktor-faktor tersebut meliputi skedul penyusunan anggaran,
kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi. Populasi
penelitian berjumlah 42 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
lingkungan Kabupaten Aceh Tengah dengan jumlah responden
sebanyak 140 orang yang terdiri dari Kepala SKPD, Sekretaris
SKPD, Kepala Bagian dan Kepala Bidang. Pengumpulan data
dilakukan dengan kuesioner dan analisis data menggunakan
analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
ketepatan skedul penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran
dan struktur desentralisasi secara parsial berpengaruh terhadap
kinerja manajerial SKPD.
Kata Kunci : Ketepatan skedul penyusunan anggaran, kejelasan
sasaran anggaran, struktur desentralisasi, kinerja
manajerial
1,2 Dosen pada Fakultas Ekonomi Unsyiah Banda Aceh
3 Staf pada Pemda Kabupaten Aceh Tengah
99

Abstract
The purpose of this study to test empirically and analyze the factors
that influence the managerial performance of the work unit (SKPD)
Aceh Tengah District government. Such factors include budget
preparation schedule, clarity of budget targets and decentralized
structure. The study population totaled 42 Unit (SKPD) in Aceh
Tengah District neighborhood with a number of respondents as many
as 140 people consisting of Chief SKPD, SKPD Secretary, Head of
Department and Head of Division. Data was collected through
questionnaires and analysis of data using multiple regression
analysis. The results showed that the precision of schedule, budget
preparation, budget goal clarity and partially decentralized structure
affects managerial performance SKPD.
Keywords: Timeliness of budget schedule, budget goal clarity,
decentralization structure, managerial performance
PENDAHULUAN
Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah menjadi
fokus perhatian masyarakat saat ini, terutama sejak timbulnya iklim
yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Masyarakat mulai
mempertanyakan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang
dilakukan oleh instansi pemerintah daerah. Aparatur pemerintah
daerah harus dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
dan memiliki profesionalisme yang tinggi, produktif, transparan,
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Lembaga Administrasi
Negara - LAN (2004) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran
mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/
program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan
visi organisasi. Kinerja SKPD sering dilihat dari capaian realisasi
anggaran.
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja SKPD antara
lain ketepatan skedul penyusunan anggaran, kejelasan sasaran
anggaran, dan stuktur desentralisasi. Ketepatan skedul penyusunan
anggaran sangat penting bagi tercapai realisasi anggaran yang
maksimal. Apabila proses penyusunan anggaran sudah tidak sesuai
100

dengan skedul yang telah ditetapkan maka sudah pasti akan membawa
efek, berupa terlambatnya pengesahan dan pelaksanaannya.
Rendahnya daya serap anggaran merupakan akibat dari terlambatnya
pengesahan APBD karena kegiatan yang telah direncanakan tidak
dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran, hal ini akan
berdampak pada rendahnya kinerja SKPD dalam menyelesaikan
kegiatan yang telah ditetapkan. Keterlambatan pengesahan APBD
juga akan berdampak pada tertundanya penyaluran dana perimbangan,
yakni dana alokasi umum (DAU) sebesar 25% dari pagu yang telah
ditetapkan, sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 46/PMK.02/2006.
Faktor lainnya yang mempenaruhi kinerja adalah kejelasan
sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran akan memudahkan
SKPD untuk menyusun rencana kegiatan dengan tujuan yang ingin
dicapai oleh pemerintah daerah, sehingga anggaran dapat dijadikan
tolok ukur pencapaian kinerja dengan kata lain kualitas anggaran
daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi
pemerintah daerah. Sehingga terdapatnya sasaran anggaran yang jelas
akan lebih meningkatkan pencapaian kinerja dalam suatu organisasi.
Menurut Kenis (1979), kejelasan sasaran anggaran merupakan
sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik
dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang
yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.
Oleh sebab itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan
secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang
bertanggung jawab untuk melaksanakannya, dan juga menyatakan
bahwa penetapan tujuan spesifik akan lebih produktif. Hal ini akan
mendorong karyawan/staf untuk melakukan yang terbaik bagi
pencapaian tujuan yang dikehendaki sehingga berimplikasi pada
peningkatan kinerja.
Faktor berikutnya yang mempengaruhi kinerja adalah struktur
desentarliasi. Struktur desentralisasi dalam suatu organisasi akan
memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam
penyusunan anggaran dari pimpinan SKPD kepada bawahannya.
Struktur organisasi yang disertai dengan tingkat struktur sentralisasi
yang tinggi, menunjukkan bahwa semua keputusan yang penting akan
ditentukan pimpinan (manajemen) puncak, sementara manajemen
pada tingkat menengah atau bawahannya hanya mempunyai sedikit
101

wewenang didalam pembuatan keputusan. Sedangkan struktur
desentralisasi yang tinggi maka akan memberikan gambaran yang
sebaliknya, yaitu pimpinan puncak mendelegasikan wewenang dan
pertanggungjawaban pada bawahannya, dan bawahan tersebut diberi
kekuasaan atau wewenang untuk membuat berbagai macam keputusan
(Riyadi, 1998).
Penelitian mengenai hubungan ketepatan skedul penyusunan
anggaran dengan kinerja manajerial belum banyak dilakukan, Syafrial
(2009) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat hubungan
yang tidak signifikan antara ketepatan skedul penyusunan anggaran
dengan kinerja manajerial. Sedangkan penelitian mengenai hubungan
kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja manajerial belum
didapatkan hasil yang konsisten. Kenis (1979), Abdullah (2004),
Kusumaningrum (2010) dan Zainura (2010) mengatakan terdapat
hubungan yang signifikan antara kejelasan tujuan anggaran dengan
kinerja instansi pemerintah. Sebaliknya penelitian Adoe (2002) dan
Bangun (2009) mengatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan
antara kejelasan tujuan anggaran dengan kinerja instansi pemerintah.
Sedangkan penelitian mengenai hubungan struktur desentralisasi
dengan kinerja manajerial, Syafruddin (2005) dan Bangun (2009)
mengatakan terdapat hubungan yang signifikan antara struktur
desentralisasi dengan kinerja manajerial SKPD.
Penelitian ini mencoba mereplikasi beberapa penelitian
sebelumnya dengan mengambil lokasi di Kabupaten Aceh Tengah.
Kabupaten ini juga tidak terlepas dari permasalah kinerja beberapa
SKPD yang belum menunjukkan hasil yang maksimal.
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk menguji dan menganalisis
pengaruh ketepatan skedul penyusunan anggaran terhadap kinerja
manajerial SKPD pada pemerintah kabupaten Aceh Tengah. (2) Untuk
menguji dan menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran
terhadap kinerja manajerial SKPD pada pemerintah kabupaten Aceh
Tengah. (3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh struktur
desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD pada pemerintah
kabupaten Aceh Tengah.
102

METODE PENELITIAN
Desain Penelitian
Penelitian ini dilakukan di SKPD pada Pemerintah Kabupaten
Aceh Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah pengujian hipotesis
yaitu menguji variabel ketepatan skedul penyusunan anggaran,
kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap
variabel dependen berupa kinerja manajerial SKPD pada pemerintah
Kabupaten Aceh Tengah. Sedangkan tipe hubungan antara variabel
adalah causal relationship yaitu tipe hubungan yang menjelaskan
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau tipe
hubungan yang menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel
(Sekaran, 2006:165). Horizon waktu dalam penelitian ini data
dikumpulkan sekali saja, dengan cara mengumpulkan kuesioner dari
para Kepala SKPD, Sekretaris SKPD, Kepala Bagian/Kepala Bidang
pada masing-masing SKPD yang ada di lingkungan pemerintah
Kabupaten Aceh Tengah.
Populasi dan Metode Pengumpulan Data
Populasi dalam penelitian ini adalah 42 SKPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Responden dalam penelitian ini
yaitu pejabat struktural eselon II dan III yang terdiri dari Kepala
SKPD, Sekretaris SKPD, Kepala Bagian/Kepala Bidang yang terlibat
dalam penyusunan anggaran sebanyak 140 responden.
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data
primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara
langsung dari sumber asli. Untuk mendapatkan data dari responden
digunakan intrumen penelitian berupa kuesioner yang akan diantar
dan diambil sendiri oleh penulis.
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Ada empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
(1) Kinerja manajerial SKPD, (2) Ketepatan skedul penyusunan
anggaran, (3) Kejelasan sasaran anggaran, dan (4) Struktur
Desentralisasi. Guna memberikan gambaran yang jelas dan
memudahkan pelaksanaan penelitian ini, maka perlu diberikan definisi
operasional yang akan diteliti sebagai dasar dalam menyusun
103

kuesioner penelitian, definisi operasional dapat dijelaskan sebagai
berikut :
1. Kinerja manajerial SKPD (Y) didefinisikan sebagai hasil dari
proses aktivitas manajerial SKPD yang efektif mulai dari proses
perencanaan, pelaksanaan, pencapaian hasil kegiatan,
penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan
disetiap SKPD. Variabel kinerja manajerial ini diukur dengan
menggunakan skala 5 point yang diadatasi dari penelitian Bangun
(2009) dengan mempertimbangkan pelaksanaan tugas-tugas
manajerial SKPD dalam pengelolaan keuangan yang terdapat di
Pemerintah daerah.
2. Ketepatan skedul penyusunan anggaran (X1), merupakan tingkat
kesesuaian waktu penyusunan anggaran yang telah dilaksanakan
dibandingkan dengan kalender penyusunan anggaran yang telah
ditetapkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang yang telah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengukuran variabel ketepatan
skedul penyusunan anggaran menggunakan instrumen kuesioner
dengan skala 5 poin untuk menunjukkan ketepatan skedul
penyusunan anggaran yaitu memberikan nilai pada setiap jarak
waktu yang terjadi dengan ketentuan yang seharusnya. Kuesioner
ini didesain dengan mengadaptasi dari penelitian Syafrial (2009).
3. Kejelasan sasaran anggaran (X2), merupakan rencana kerja
keuangan yang dituangkan dalam bentuk anggaran disusun secara
jelas dan spesifik sehingga dapat dimengerti oleh orang yang
bertanggung jawab agar dapat mencapai tujuan secara efisien,
efektif dan ekonomis. Untuk mengukur variabel kejelasan sasaran
anggaran ini digunakan skala 5 poin. Kuisioner ini melihat rencana
keuangan yang jelas dan spesifik yang akan dicapai oleh SKPD,
kuisioner ini didesain dengan mengadaptasi dari penelitian Bangun
(2009).
4. Struktur desentralisasi (X3) adalah proses penentuan kegiatan,
penentuan nilai, penentuan orang yang bertanggung jawab atas
program dan kegiatan, menentukan prioritas program dan kegiatan.
Variabel struktur desentralisasi diukur dengan skala interval untuk
menunjukkan derajat otoritas yang didelegasikan orang-orang yang
terlibat langsung dalam penyiapan dan proses penyusunan APBD,
104

kuisioner ini didesain dengan mengadaptasi dari penelitian Bangun
(2009).
Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan untuk menguji pengaruh
ketepatan skedul penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran
dan strukur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD adalah
analisis regresi berganda (multiple regression).
Pengujian hipotesis yang menghubungkan satu variabel
dependen dengan beberapa variabel independen baik secara parsial
maupun simultan dalam satu model prediktif tunggal sesuai dengan
hipotesis yang diuji dalam penelitian ini. Model analisis regresi linier
berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
3X3 + e
Keterangan :
Y = Kinerja manajerial SKPD
= Konstansta
, = Koefisien regresi
X1 = Ketepatan skedul penyusunan anggaran
X2 = Kejelasan sasaran anggaran
X3 = Struktur desentralisasi
e = Error term
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tingkat Pengembalian Kuesioner
Jumlah kuesioner yang disebar kepada responden adalah
sebanyak 140 kuesioner yang dilakukan dalam satu tahap. Selanjutnya
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, kuesioner dijemput
kembali. Dari 140 kuesioner yang dibagikan yang kembali sebanyak
115 dan yang tidak diisi lengkap sebanyak 7 kuesioner, sehingga
105

kuesioner yang bisa digunakan untuk melakukan analisis data hanya
sebanyak 108 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3. Tingkat Pengembalian i Kuesioner
No Uraian
SKPD Responden
Jumlah
Kembali
Tidak
Baik
Lengkap
Tidak
Kembali
1 Sekretariat Daerah 1 9 4 1 4
2 Sekretariat DPRK 1 4 3 - 1
3 Inspektorat 1 2 2 - -
4 Dinas 13 70 59 3 8
5 Badan 8 37 33 - 4
6 Kantor 4 4 4 - -
7 Kantor Camat 14 14 3 3 8
Total 42 140 108 7 25
Hasil Pengujian Hipotesis
Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil analisis
regresi seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4. Hasil Regresi Variabel Independen Terhadap
Independen
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig.
Model
B Std. Error Beta
1 (Constant) 11.820 2.503 4.723 .000
SPA (X1) .020 .076 .023 .267 .790
KSA (X2) .470 .098 .444 4.790 .000
SD (X3) .046 .074 .058 .624 .534
R = 0,46
a. Dependent
Variable: KM
R 2 =
0,219
R2 Adjust =
0,197
106

Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran Terhadap
Kinerja Manajerial SKPD
Hasil penelitian terhadap variabel ketepatan skedul penyusunan
anggaran (X1) diperoleh nilai koefisien β 1 = 0,020, berdasarkan hasil
perhitungan menunjukkan bahwa secara parsial variabel ketepatan
skedul penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial
SKPD, jadi hipotesis Ha diterima dan menolak H0. H0 ditolak karena
β 1 ≠ 0.
Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh ketepatan skedul
penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD. Hasil
penelitian ini berbeda dengan penelitian Syafrial (2009) yang
menyimpulkan ketepatan skedul penyusunan anggaran tidak
berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD. Perbedaan hasil
penelitian mungkin karena dalam penelitian ini telah dilakukan
perubahan terhadap instrumen pertanyaan.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaruh ketepatan skedul
penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD sangat kecil,
hal ini karena masih terlambatnya penyampaian usulan rancangan
anggaran oleh beberapa SKPD dalam tahun anggaran 2008 s/d 2010.
Sebagaiman yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka SKPD telah
menyampaikan usulan program dan kegiatan tahun anggaran
berikutnya ke Bappeda pada bulan April dan menyampaikan RKA-
SKPD ke DPKKD pada bulan Agustus. Namun penyampaian usulan
program dan kegiatan serta penyampaian RKA-SKPD pada beberapa
SKPD masih mengalami keterlambatan 2 s/d 3 bulan dari jadwal yang
telah ditetapkan.
Keterlambatan penyampaian usulan rancangan anggaran oleh
SKPD akan sangat berpengaruh terhadap mutu APBD yang
ditetapkan. Karena terlambatnya usulan SKPD akan berakibat pada
terbatasnya waktu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk
meneliti RKA-SKPD, sementara APBD harus ditetapkan paling
lambat pada akhir bulan Desember. Hal ini berakibat pada
ketidaksesuaian sebagian program dan kegiatan dengan rincian
pengeluaran belanja yang akan dilaksanakan, sehingga harus
107

dilakukan revisi/perubahan terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) SKPD yang telah ditetapkan. Proses revisi DPA tersebut akan
memerlukan waktu dan akan menunda pelaksanaan program dan
kegiatan yang telah ditetapkan.
Menurut Otley (1999) Kinerja mengacu pada sesuatu yang
terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaan, dalam hal ini meliputi
hasil yang dicapai kerja tersebut. Artinya, jika SKPD tidak mampu
menggunakan semua anggarannya untuk melaksanakan kegiatan yang
telah direncanakan, berarti kinerja manajerial SKPD tersebut rendah
dan sebaliknya apabila kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai
dengan sasaran yang telah direncanakan maka kinerja manajerial
SKPD tersebut tinggi. Karena salah satu penilaian untuk menentukan
capaian kinerja pada suatu SKPD yaitu dengan melihat realisasi
anggaran masing-masing SKPD.
Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja
Manajerial SKPD.
Hasil penelitian terhadap variabel kejelasan sasaran anggaran
(X2) diperoleh nilai koefisien β 2 = 0,470, berdasarkan hasil
perhitungan menunjukkan bahwa secara parsial variabel kejelasan
sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD, jadi
hipotesis Ha diterima dan menolak H0. H0 ditolak karena 2
β ≠ 0.
Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh kejelasan sasaran
anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD. Hasil ini mendukung
penelitian Syafrial (2009) dan Kusumaningrum (2010) yang
menyimpulkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap
kinerja manajerial SKPD, dan berbeda dengan hasil penelitian
Bangun (2009) dan Ramandei (2009) yang menyimpulkan kejelasan
sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial
SKPD.
Sejalan dengan apa yang dikemukanan oleh Kenis (1979),
bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan
anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar
anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung
jawab atas pencapaian sasaran tersebut. Oleh sebab itu sasaran
anggaran daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dapat
108

dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk
melaksanakannya.
Kenis (1979) menyatakan bahwa penetapan tujuan spesifik akan
lebih produktif dari pada tidak menetapkan tujuan spesifik. Hal ini
mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian
tujuan yang dikehendaki sehingga dapat berimplikasi pada
peningkatan kinerja. Kenis (1979) juga menyatakan kejelasan sasaran
anggaran disengaja untuk mengatur prilaku karyawan. Ketidakjelasan
sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksanaan anggaran menjadi
binggung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini
menyebabkan pelaksanaan anggaran tidak termotivasi untuk mencapai
kinerja yang diharapkan.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaruh kejelasan sasaran
anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD cukup besar, hal ini
menunjukkan bahwa telah disusunnya sasaran anggaran yang jelas
pada Kabupaten Aceh Tengah. Sasaran anggaran daerah setiap
tahunnya ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Plafon dan Prioritas
Anggaran Sementara (PPAS). Berdasarkan dokumen-dokumen
tersebut maka SKPD menyusun sasaran anggarannya dalam bentuk
RKA-SKPD yang memuat indikator, tolak ukur dan target kinerja
yang akan dicapai.
Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran yang telah
ditetapkan maka akan memudahkan bagi pelaksana kegiatan pada
SKPD untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan. Kejelasan
sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja
yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran tingkat
kinerja dapat tercapai. Pencapaian kinerja ini akan terkait dengan
motivasi, dimana hal ini disebabkan dengan motivasi yang tinggi akan
membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Dengan
kata lain, kinerja manajerial akan dipengaruhi oleh kejelasan sasaran
anggaran.
Pengaruh Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial
SKPD
Hasil penelitian terhadap variabel struktur desentraliasi (X3)
diperoleh nilai koefisien β 3 = 0,046, berdasarkan hasil perhitungan
menunjukkan bahwa secara parsial variabel struktur desentralisasi
109

erpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD, jadi hipotesis
Ha diterima dan menolak H0. H0 ditolak karena 3
β ≠ 0.
Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh struktur
desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD. Hasil penelitian ini
mendukung penelitian Bangun (2009) yang menyimpulkan struktur
desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD. Hal ini
juga sejalan dengan penelitian Syafruddin (2005) yang menyatakan
bahwa tingkat derajat struktur organisasi yang terdesentralisasi akan
meningkatkan atau menurunkan kinerja orang yang terlibat dalam
struktur tersebut.
Struktur desentralisasi secara umum ditujukan dengan
pengambilan keputusan yang terjadi dalam organisasi. Dalam struktur
sentralisasi yang tinggi, sebagian keputusan diambil pada tingkat
hirarki organisasi yang tertinggi, dan apabila sebagian otorisasi
didelegasikan pada level yang rendah dalam organisasi, maka
organisasi tersebut lebih desentralisasi.
Desentralisasi akan menunjukkan tingkat otonomi yang
didelegasikan pada manajerial SKPD sehingga manajerial SKPD
mempunyai tanggung jawab yang lebih besar terhadap perencanaan
dan pengendalian aktivitas operasi serta membutuhkan informasi yang
lebih banyak. Struktur desentralisasi adalah pemberian wewenang
oleh manajer yang lebih atas kepada manajer yang lebih rendah untuk
melaksanakan suatu pekerjaan dengan otorisasi secara eksplisit dari
manajer pemberi wewenang pada waktu wewenang tersebut akan
dilaksanakan (Mulyadi dan Setyawan, 2000).
Burns dan Water (1975) menyatakan bahwa manajer atau
bawahan dalam organisasi yang tingkat desentralisasinya tinggi
merasa dirinya orang yang lebih berpengaruh, lebih berpartisipasi
dalam perencanaan anggaran, dan merasa dipuaskan dengan kegiatan
yang berhubungan dengan anggaran. Sebaliknya dalam organisasi
dengan tingkat desentralisasi rendah (sentralisasi), manajer merasa
dirinya dianggap kurang bertanggung jawab, sedikit terlibat dalam
perencanaan anggaran dan mengalami tekanan dari atasan, mereka
merasa anggaran sebagai sesuatu kurang berguna dan membatasi
keleluasaan mereka (Brownell, 1982).
Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaruh struktur
desentralisasi terhadap kinerja manajerial sangat kecil. Hasil ini
menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat desentralisasi
110

manajerial SKPD di Kabupaten Aceh Tengah. Segala keputusan yang
penting masih diambil langsung oleh pimpinan yaitu Kepala SKPD
atau Sekretaris SKPD, sehingga wewenang pada tingkat yang lebih
rendah yaitu pada tingkat Kepala Bagian dan Kepala Bidang di SKPD
masih kurang. Namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan para
Kepala Bagian dan Kepala Bidang di SKPD mempunyai wewenang
dan tanggung jawab secara langsung terhadap program dan kegiatan
yang telah ditetapkan.
Dengan desentralisasi yang semakin tinggi, dapat diprediksi
bahwa para Kepala Bagian dan Kepala Bidang akan lebih
bertanggungjawab, selanjutnya kinerja manajerial juga semakin
meningkat. Dengan kata lain, semakin struktur terdesentralisasi di
pemerintah daerah maka semakin tinggi pula kinerja SKPD dalam
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana telah diuraikan
sebelumnya, maka dapat dsimpulan bahwa ketepatan skedul
penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur
desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD pada
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
Saran
1. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam hal ini seluruh SKPD
dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) disarankan agar
proses penyusunan anggaran dilaksanakan sesuai dengan
jadwal/kalender penyusunan APBD seperti yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.
2. Untuk kajian selanjutnya dapat menambahakan variabel lain
misalnya kecukupan anggaran, standar pelayanan minimum dan
komitmen organisasi.
111

DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, H. (2004). “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran,
Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kabupaten dan
Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Tesis, Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta.
Adoe, M, H. (2002). “Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran
Terhadap Perilaku, Sikap dan Kinerja Pemerintah Daerah di
Propinsi Nusa Tenggara Timur”. Tesis, Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta.
Bangun, Andarias. (2009). “Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan
Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur
Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan
Pengawasan Internal sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus
pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang”. Tesis, Universitas
Sumatera Utara, Medan.
Brownwll, P. (1982). “Participation in the budgeting proses : when it
work and when it doesn’t”. Journal of accounting literature. Vol.
1. p. 124-153.
Burns, WJ and Water Housem J.H. (1975). “Budgetary control and
organizational structure”. Journal of Accounting Research.
Autumm. p. 177-203.
Departemen Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Departemen Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Departemen Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
46/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi
Keuangan Daerah.
Kabupaten Aceh Tengah. Qanun Nomor 19 Tahun 2008a yang diubah
dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2009 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRK Kabupaten Aceh Tengah.
Kabupaten Aceh Tengah. Qanun Nomor 20 Tahun 2008b yang diubah
dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Susunan
112

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh
Tengah.
Kabupaten Aceh Tengah. Qanun Nomor 21 Tahun 2008c yang diubah
dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2009 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Aceh Tengah.
Kenis, Izzetin. (1979). “The Effect of Budgetary Gool Characteristics
on Managerial Attitudes and Performance”. Accounting Review.
Vol. LIV, p. 707-721.
Kusumaningrum, Indraswari. (2010). “Pengaruh Kejelasan Sasaran
Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan
terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah”, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
Lembaga Administrasi Negara (LAN- RI). (2004). Modul Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta.
Mulyadi dan Johny Setyawan. (2000). Sistem Perencanaan dan
Pengendalian Manajemen: Sistem Pelipatganda Kinerja
Perusahaan. Yogyakarta. Penerbit Aditya Media.
Otley, D. (1999). Business Performance Measurement (Theory and
Practice). Working Paper. USA. Published By The Press
Syndicate of The University of Cambridge.
Ramandei, Pilipus. (2009). “Pengaruh Karakteristik Sasaran
Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja
Manajerial Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura)”. Tesis.
Universitas Diponegoro, Semarang.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Riyadi, S. (1998). “Motivasi dan Pelimpahan Wewenang sebagai
Variabel Moderating dalam Hubungan Antara Partisipasi
Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial”. Tesis,
Universitas Gadjah Masa, Yogyakarta.
113

Sekaran, Uma. (2006). Research Method for bussiness: A Skill
Building Approach, 4th Edition. USA: Jhon Wilwy Sons
Syafrial. (2009). “Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran,
Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Penyusunan
Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD pada Pemerintah
Kabupaten Sarolangun”. Tesis, Universitas Sumatera Utara,
Medan.
Syafruddin, Muhammad. (2005). “Pengaruh Moderasi Faktor Inovasi
pada Hubungan Partisipasi Anggaran, Struktur Terdesentralisasi
dan Kinerja Manajemen (Studi di Organisasi Pemerintah
Daerah)”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Vol.06
No.02. Agustus 2005. Yogyakarta. Hal 73-104.
Zainura. (2010). “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja
dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah (Studi di SKPD pada Pemerintah
Kotamadya Banda Aceh)”. Tesis, Universitas Syiah Kuala,
Banda Aceh.
114