NOTA DINAS - BAPPEDA Aceh

BAB II 

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010 DAN CAPAIAN 

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografis 

Provinsi Aceh terletak di ujung Barat Laut Sumatera (2 o 00’00”- 6 o 04’30” 

Lintang Utara dan 94 o 58’21”-98 o 15’03” Bujur Timur) dengan Ibukota Banda Aceh, 

memiliki luas wilayah 56.758,85 km 2 atau 5.675.850 Ha (12,26 persen dari luas 

pulau Sumatera), wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 7.479.802 Ha dengan garis 

pantai 2.666,27 km 2 . Secara administratif pada tahun 2009, Provinsi Aceh memiliki 

23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, 276 kecamatan, 755 

mukim dan 6.423 gampong atau desa. 

Provinsi Aceh memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas 

perdagangan Nasional dan Internasional yang menghubungkan belahan dunia timur 

dan barat, dengan batas wilayah di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka 

dan Teluk Benggala, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara 

dan Samudera Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia dan 

sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara. 

Provinsi Aceh memiliki topografi datar hingga bergunung. Wilayah dengan 

topografi daerah datar dan landai sekitar 32 persen dari luas wilayah, sedangkan 

berbukit hingga bergunung mencapai sekitar 68 persen dari luas wilayah. Daerah 

dengan topografi bergunung terdapat dibagian tengah Aceh yang merupakan 

gugusan pegunungan bukit barisan dan daerah dengan topografi berbukit dan landai 

terdapat dibagian utara dan timur Aceh. Berdasarkan kelas topografi wilayah, Provinsi 

Aceh yang memiliki topografi datar (0 - 2%) tersebar di sepanjang pantai barat – 

selatan dan pantai utara – timur sebesar 24.83 persen dari total wilayah landai (2 – 

15%) tersebar di antara Pegunungan Seulawah dengan Sungai Krueng Aceh, di 

bagian pantai barat – selatan dan pantai utara – timur sebesar 11,29 persen dari total 

wilayah; agak curam (15 -40%) sebesar 25,82 persen dan sangat curam (> 40%) 

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2012 II -1

yang merupakan punggung Pegunungan Seulawah, Gunung Leuser, dan bahu dari 

sungai-sungai yang ada sebesar 38,06 persen dari total wilayah. 

Provinsi Aceh memiliki ketinggian rata-rata 125 m diatas permukaan laut. 

Persentase wilayah berdasarkan ketinggiannya yaitu: (1) Daerah berketinggian 0-25 

meter dpl merupakan 22,62 persen luas wilayah (1,283,877.27 ha), (2) Daerah 

berketinggian 25-1.000 meter dpl sebesar 54,22 persen luas wilayah (3,077,445.87 

ha), dan (3) Daerah berketinggian di atas 1.000 meter dpl sebesar 23,16 persen luas 

wilayah (1,314,526.86 ha). 

Provinsi Aceh memiliki persentase lamanya penyinaran matahari tercatat 

jumlah penyinaran matahari maksimum terjadi antara pukul 10.00 – 11.00 WIB 

yaitu sebesar 8,6 persen dan jumlah penyinaran matahari terendah terjadi antara 

pukul 15.00 – 16.00 Wib sebesar 4.5 persen, suhu tertinggi terjadi pada tanggal 04 

September 2010 sebesar 28,4 ºC, dan rata-rata suhu terendah tercatat tanggal 29 

September 2010 sebesar 25,4 persen sedangkan rata-rata kelembaban udara 

tertinggi terjadi pada tanggal 29 September 2010 sebesar 91 persen dan terendah 

terjadi pada tanggal 04 September 2010 sebesar 69 persen. 

Sedangkan rata-rata tekanan udara terendah terjadi pada tanggal 18 

September 2010 yang bernilai 1011,0 mb sedangkan rata-rata tekanan udara 

tertinggi tercatat 06,27 mb dan 28 September sebesar 1012,9 mb. Untuk jumlah 

penguapan di stasiun klimitologi indrapuri, September 2010 tercatat jumlah 

penguapan terendah terjadi pada tanggal 29 September 2010 dengan nilai 

penguapan sebesar 0.3 mm, sedangkan jumlah penguapan tertinggi terjadi pada 

tanggal 10 September 2010 dengan jumlah penguapan 7,0 mm. Sementara 

persentase kecepatan angin terbanyak pada kecepatan Calm (0 Knot) sebesar 57,4 

persen dan persentase kecepatan angin terendah yaitu pada kecepatan 11-17 Knot 

sebesar 1,3 persen. Sedangkan persentase arah angin terbanyak pada bulan 

Agustus 2010 didominasi arah dari Barat Laut sebanyak 8% dan arah angin 

terendah dari Timur Laut dengan persentase sebesar < 1.4%. 

a. Potensi Pengembangan Wilayah 

Provinsi Aceh mempunyai beragam kekayaan sumberdaya alam antara lain 

minyak dan gas bumi, pertanian, industri, perkebunan, perikanan darat dan laut, 


pertambangan umum yang memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai dengan 

Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh. 

Secara umum, penetapan Wilayah Pengembangan (WP) di Aceh 

dikelompokkan berdasarkan posisi geografis, yaitu: (1) Banda Aceh dan sekitar, 

(2) Pesisir Timur, (3) Pegunungan Tengah, dan (4) Pesisir Barat. Wilayah 

Pengembangan yang dimaksud memiliki beberapa pusat kegiatan di wilayah 

tersebut yang dapat merupakan: Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan 

Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan 

Lokal (PKL). Penetapan PKN dan PKW merupakan kewenangan pemerintah, dan 

telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). 

Sementara PKL ditetapkan dalam RTRW Provinsi, sesuai dengan ketentuan pada 

Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No.26/2008 tentang RTRWN. 

Penetapan wilayah pengembangan berdasarkan rencana tata ruang Provinsi 

Aceh secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1. 


NO 

Tabel 2.1 

Penempatan Wilayah Pengembangan 

(WP) 

1 2 3 4 5 

1 Banda Aceh dan sekitarnya 

2 

3 

4 

Wilayah Pengembangan 

(WP) 

WP Basajan PKNp Banda Aceh Kota Banda Aceh 

(Banda Aceh-Sabang_Jantho) 

Pesisir Timur 

PKW/PKSN Sabang Kota Sabang 

PKL Jantho Kab. Aceh Besar 

WP Timur 1 PKW Langsa Kota Langsa 

(Langsa-Kuala Simpang-Idi Rayeuk) 

PKL Ka. Simpang-Kr Baru Kab. Aceh Utara 

PKL Idi Reyeuk Kab. Bireuen 

WP Timur 2 PKN Lhokseumawe Kota Lhokseumawe 

(Lhokseumawe-Bireuen-Lhok Sukon) 

PKL Bireuen Kab. Bireuen 

PKL Lhok Sukon Kab. Aceh Utara 

WP Timur 3 Kab. Pidie Kab. Pidie 

(Sigli-Meureudu) 

Pegunungan Tengah 

Kab. Pidie jaya Kab. Pidie Jaya 

WP Tengah 1 PKW Takengon Kab. Aceh Tengah 

(Takengon-Sp. Tiga Redelong PKL Sp. Tiga Redelong Kab. Bener Meriah 

WP Tengah 2 PKL Kutacane Kab. Aceh Tengah 

(Kutacane-Blangkejeren) 

Pesisir Barat 

PKL Blangkejeren Kab. Gayo Lues 

WP Barat 1 PKW Meulaboh Kab. Aceh Barat 

(Meulaboh-Calang_Suka Mak-mue) 

PKL Calang Kab. Aceh Jaya 

PKWp Jeuram-Suka Mamue Kab. Nagan Raya 

WP Barat 2 PKL Tapaktuan Kab. Aceh Selatan 

(Tapaktuan-Blangpidie) PKWp Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya 

WP Barat 3 PKWp Subulussalam Kota Subulussalam 

(Subulussalam-Singkil) PKL Singkil Kab. Aceh Singkil 

WP Barat 4 Sinabang Kab. Simeulue 

(Sinabang) 

Sumber : Bappeda Aceb (RTRWA,), 2010 

Pusat Kegiatan 

Kabupaten/Kota 

yang Tercakup 

Luas WP 

(Ha) 

140,800.00 

290,701.32 

Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2012 II -4 

- 

146,900.00 

157,050.00 

351,832.53 

291,650.00 

84,862.90 

Demikian juga dengan rencana penetapan kegiatan unggulan pada 

kawasan budidya lainnya sebagaimana Tabel 2.2 

- 

11.37

No. 

Tabel 2.2 

Penetapan Kawasan Unggulan pada Kawasan Budidaya Lainnya 

TABEL IV.2.4 

Dalam kawasan andalan Aceh – WP (KAA-WP) 

PENETAPAN KEGIATAN UNGGULAN PADA KAWASAN BUDIDAYA LAINNYA 

DALAM KAWASAN ANDALAN ACEH - WP (KAA-WP) 

Kawasan Andalan Aceh-WP Kabupaten/Kota Luas KAA-WP Luas Kaw. Luas Kaw. Bud. Luas Kaw. Kegiatan Unggulan Pada 

(KAA-WP) Yang Tercakup (Ha) Lindung (Ha) Strat.Aceh (Ha) Bud. Lain (Ha) Kaw. Budidaya Lainnya 

1. Kawasan Andalan Aceh - Kota Banda Aceh 308.087,76 159.166,60 50.919,40 62.953,60 - Permukiman Perkotaan 

WP Basajan Kota Sabang - Permumiman Perdesaan 

(Banda Aceh-Sabang-Jantho) Kab. Aceh Besar - Pertanian 

- Pariwisata 

- Industri 

- Perikanan 

2. Kawasan Andalan Aceh - Kota Langsa 775.022,60 432.431,90 31.934,04 298.155,96 - Permukiman Perkotaan 

WP Timur 1 Kab. Aceh Tamiang - Permumiman Perdesaan 

(Langsa-Kuala Simpang-Idi Kab. Aceh Timur - Perkebunan 

Rayeuk) - Pertanian 

- Industri 

- Perikanan 

- Pertambangan 

3. Kawasan Andalan Aceh - Kota Lhokseumawe 464.440,37 137.762,70 52.327,13 269.612,87 - Permukiman Perkotaan 

WP Timur 2 Kab. Aceh Utara - Permumiman Perdesaan 

(Lhokseumawe-Bireuen-Lhok Kab. Bireuen - Pertanian 

Sukon) - Perkebunan 

- Industri 

- Perikanan 


4. Kawasan Andalan Aceh - Kab. Pidie 411.718,18 267.670,09 51.376,97 65.513,03 - Permukiman Perkotaan 

WP Timur 3 Kab. Pidie Jaya - Permumiman Perdesaan 

(Sigli-Meureudu) - Pertanian 

- Perkebunan 

- Industri 

- Perikanan 


5. Kawasan Andalan Aceh - Kab. Aceh Tengah 635.804,69 459.753,21 5.200,00 59.930,00 - Permukiman Perkotaan 

WP Tengah 1 Kab. Bener Meriah - Permumiman Perdesaan 

(Takengon-SpTRedelong) - Perkebunan 

- Pariwisata 

- Perikanan 

6. Kawasan Andalan Provinsi - Kab. Aceh Tenggara 971.953,52 873.350,00 35.657,54 29.472,46 - Permukiman Perkotaan 

WP Tengah 2 Kab. Gayo Lues - Permumiman Perdesaan 

(Kutacane-Blangkejeren) - Perkebunan 

- Pariwisata 

- Pertanian 

7. Kawasan Andalan Aceh - Kab. Aceh Barat 1.018.069,37 702.493,32 31.868,36 276.981,64 - Permukiman Perkotaan 

WP Barat 1 Kab. Aceh Jaya - Permumiman Perdesaan 

(Meulaboh-Calang-Suka Mak- Kab. Nagan Raya - Perkebunan 

mue) - Pertanian 

- Perikanan 

- Pariwisata 


8. Kawasan Andalan Aceh - Kab. Aceh Selatan 605.863,89 535.690,00 21.896,35 38.243,65 - Permukiman Perkotaan 

WP Barat 2 Kab. Aceh Barat Daya - Permumiman Perdesaan 

(Tapaktuan-Blangpidie) - Perkebunan 

- Pertanian 

- Perikanan 

- Pariwisata 

9. Kawasan Andalan Aceh - Kota Subulussalam 302.158,51 390.073,00 7.867,86 107.542,14 - Permukiman Perkotaan 

WP Barat 3 Kab. Aceh Singkil - Permumiman Perdesaan 

(Subulussalam-Singkil) - Perkebunan 

- Perikanan 

- Pariwisata 

10. Kawasan Andalan Aceh - Kab. Simeulue 182.721,93 121.752,10 3.085,00 50.685,00 - Permukiman Perkotaan 

WP Barat 4 (Sinabang) - Permumiman Perdesaan 

- Perkebunan 

- Perikanan 

- Pariwisata 

Sumber: Rencana Pola Ruang Wilayah Aceh. 


. Wilayah Rawan Bencana 

Aceh secara geografis terletak di daerah khatulistiwa antara Benua Asia 

dan Australia serta antara Samudera Hindia dan Selat Malaka. Letak Aceh 

yang juga berdekatan dengan garis khatulistiwa juga menyebabkan Aceh 

memiliki kondisi iklim yang khas dengan musim hujan dan kemarau yang 

panjang. Dari kondisi geologis, Aceh berada pada pertemuan dua lempeng 

utama dunia, yaitu lempeng Eurasia dan Indo-Australia membentuk tunjaman 

lempeng tektonik yang melintas dari barat pulau Sumatera melalui sebelah 

selatan pulau Jawa hingga ke Nusa Tenggara. Kondisi pertemuan lempeng 

tersebut menyebabkan Aceh berpotensial terhadap gempa bumi, letusan 

gunung berapi, tanah longsor dan tsunami. Kondisi-kondisi tersebut 

menjadikan Aceh sebagai wilayah yang sangat rawan terhadap bencana alam. 

Kendati pernah mengalami bencana besar tsunami, Aceh masih 

berpotensi terjadi bencana yang sama. Potensi ancaman di Aceh diprediksikan 

tidak akan berkurang secara signifikan dalam tahun-tahun kedepan. Pada 

dasarnya semua jenis bencana, baik yang disebabkan oleh alam dan non alam 

selalu berpotensi mengancam kehidupan. Selengkapnya tabel berikut 

menampilkan daerah-daerah berisiko tinggi terhadap bencana geologis, 

hidrometrologis dan bencana sosial/kesehatan. 

Tabel 2.2 

Daerah Berisiko Tinggi Terhadap Bencana 

NO JENIS ANCAMAN KABUPATEN/KOTA KECAMATAN 

1. Geologis 

a. Gempa Bumi Aceh Barat 11 

Bener Meriah 7 

Banda Aceh 9 

Sabang 2 

Subulussalam 5 

Aceh Jaya 6 

Simeulue 8 

Aceh Singkil 5 

Aceh Selatan 14 

Aceh Tenggara 10 

Aceh Tengah 6 

Aceh Besar 23 


Pidie 12 

Gayo Lues 11 

Abdya 6 

Nagan Raya 4 

b. Tanah Longsor Aceh Barat 7 

Aceh Tamiang 6 

Nagan Raya 3 


Pidie Jaya 2 

Langsa 1 

Lhokseumawe 1 



Simeulue 4 




Aceh Timur 6 



Pidie 7 

Bireuen 7 

Aceh Utara 9 

Abdya 6 

Gayo lues 11 

2. Hidrometrologis 

a. Banjir Aceh Barat 11 


Nagan Raya 1 


Pidie Jaya 3 


Sabang 2 

Lhokseumawe 1 



Simeulue 3 







Pidie 4 

Bireuen 3 


. Abrasi, sedimentasi, 

erosi 


Abdya 6 

Gayo Lues 1 

Aceh Barat 8 


Nagan Raya 4 

Pidie Jaya 5 


Sabang 2 

Langsa 2 

Lhokseumawe 3 



Simeulue 8 

Singkil 6 






Pidie 10 

Bireuen 6 


Abdya 5 

Gayo Lues 2 

3. Sosial dan Kesehatan 

a. Konflik Aceh Barat 8 






Bireuen 6 

Pidie 9 

Aceh Barat Daya 6 

Gayo Lues 2 





Lhokseumawe 4 

Langsa 5 

Pidie Jaya 8 



Nagan Raya 4 



Sabang 2 

b. KLB/wabah Penyakit Banda Aceh 9 


Aceh Barat 13 

Nagan Raya 7 

Simeulue 8 

Aceh Barat Daya 6 

Singkil 9 



Sabang 2 


Pidie 13 


Gayo Lues 2 


Lhokseumawe 5 



Langsa 4 

Pidie Jaya 8 

Bireun 17 



Sumber : RAD Pengurangan Resiko Bencana Aceh Tahun 2010-2012 

c. Demografi 

Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk di Aceh 

berjumlah 4.486.570 jiwa terdiri dari 2.243.578 jiwa laki-laki dan 2.242.992 jiwa 

perempuan. Dilihat dari distribusinya jumlah penduduk paling banyak di 

Kabupaten Aceh Utara, yaitu sebesar 529.746 jiwa atau sebesar 11.81% dari 

total penduduk di Aceh. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada 

di Kota Sabang, yaitu sebesar 30.647 jiwa atau sebesar 0.68% dari total 

penduduk. Jika dilihat dari perkembangannya, jumlah penduduk di Aceh terus 

meningkat pasca tsunami dan konflik yang berkepanjangan. Konflik yang 

berkepanjangan di Aceh dan tsunami yang terjadi pada tahun 2004 berpengaruh 


pada dinamika penduduk di Aceh. Tsunami di Aceh pada tahun 2004 

mengakibatkan korban meninggal 310.000 orang meninggal. Bila dibandingkan 

dengan data penduduk tahun 2004, maka 4% dari penduduk Aceh menjadi 

korban tsunami. Korban penduduk terbanyak di Kabupaten Aceh Besar (36%), 

Kabupaten Aceh Jaya (21%), Aceh Barat (9%) dan Kota Banda Aceh (6%). 

Pada tahun 2010 kepadatan penduduk di Aceh sebesar 76 orang/km2, 

wilayah dengan kepadatan tertinggi adalah Kota Banda Aceh. Kepadatan 

penduduk Kota Banda Aceh mencapai 3.654 orang per km2. Kota Lhokseumawe 

(942 jiwa/km2) dan Kota Langsa (567 jiwa/km2) juga memiliki kepadatan 

penduduk yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah lain. Kondisi 

demikian disebabkan karena pada daerah-daerah tersebut terdapat akses yang 

mudah dicapai terhadap sarana dan prasarana wilayah. Fasilitas yang sudah 

cukup memadai pada daerah-daerah tersebut cukup menarik perhatian 

masyarakat untuk menetap disana. Kondisi yang terjadi di tiga kabupaten 

tersebut, berbanding terbalik dengan Kabupaten Gayo Lues. Kabupaten Gayo 

Lues yang memiliki luas wilayah sekitar 10% dari wilayah Aceh memiliki 

kepadatan penduduk terendah yaitu hanya sekitar 14 orang per km2. Selama 

periode 2005-2010 kepadatan penduduk di Aceh terus meningkat, dari 68 

jiwa/km2 pada tahun 2005 naik menjadi 76 jiwa/km2 pada tahun 2010. 

Pada periode 2009-2010 pertumbuhan penduduk Aceh mencapai 2,13%, 

angka ini menggambarkan laju pertumbuhan penduduk mulai sedikit meningkat 

dibanding periode tahun sebelumnya, yaitu 1,66 % pada periode 2008—2009. 

Jika dilihat dari persebarannya, pertumbuhan tertinggi pada periode 2009-2010 

adalah di Kabupaten Aceh Besar (11,98%). Namun pertumbuhan penduduk 

terendah ada di Kabupaten Subulussalam (-43,84%). 

Penduduk menurut kelompok umur & jenis kelamin. Di tahun 2010 

komposisi jumlah penduduk perempuan( 2.242.992 jiwa atau 49.99% dari total 

penduduk) tetap lebih sedikit jika dibandingkan jumlah penduduk laki-lakinya 

pada tahun yang sama (2.243.578 jiwa atau 50.01% dari total penduduk). Jika 


dilihat perkembangannya dari tahun 2000 –2010, komposisi penduduk laki-laki 

dan perempuan komposisinya relatif seimbang dari tahun ke tahun. Jika dilihat 

dari bentuk piramida penduduknya, penduduk Aceh tergolong ke dalam 

kelompok ekspansif. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduknya berada 

dalam kelompok usia muda. 

Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio), merupakan perbandingan antara jumlah 

penduduk laki-laki dengan jumlah pendudukperempuan di suatu daerah pada 

waktu tertentu, dan biasanya dinyatakan sebagai jumlah laki-laki per 100 

perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2010 adalah 99% yang berarti dari setiap 

100 perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Rasio untuk tahun 2009 tidak 

jauh berbeda dari tahun 2010. 

Indek Pembangunan Manusia (IPM) adalah satuan untuk mengukur 

kesuksesan pembangunan suatu wilayah. IPM/HDI adalah angka yang diolah 

berdasarkan tiga dimensi: yaitu panjang usia (longevity), pengetahuan 

(knowledge), dan standar hidup (standard of living) suatu wilayah. IPM yang 

tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan 

ekonomi. Sebaliknya, IPM yang rendah menunjukkan ketidakberhasilan 

pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi suatu negara. 

Indek Pembangunan Manusia di Aceh tahun 2008 mencapai angka 70.76, lebih 

tinggi dari tahun sebelumnya (70,59). Jika dilihat dari peringkatnya menempati 

peringkat ke-17 dari 33 provinsi di Indonesia. Bila diperhatikan IPM 

Kabupaten/Kota, ternyata IPM Kabupaten/Kota di pesisir timur dan Banda Aceh 

dan sekitarnya lebih besar dari IPM Aceh, kecuali Aceh Timur dan Aceh 

Tamiang. IPM Kabupaten/Kota di pesisir barat relatif lebih kecil IPM Aceh. 

Sementara IPM Kabupaten di Wilayah tengah menunjukkan sebagian lebih besar 

(Aceh Tengah dan Aceh Tenggara) dan sebagian lebih kecil (Gayo Lues dan 

Bener Meriah) daripada IPM Aceh. Sebaran IPM menurut wilayah tersebut dapat 

mengidentifikasikan bahwa ada kesenjangan perkembangan wilayah antara 

wilayah pesisir timur dan Banda Aceh dan sekitarnya di satu pihak yang lebih 

maju, dan wilayah pesisir barat dan wilayah tengah di lain pihak yang tertinggal. 


Angka harapan hidup menggambarkan panjang umur penduduk dalam 

suatu wilayah dengan menjalani hidup sehat. Meningkatnya umur harapan hidup 

waktu lahir memberikan gambaran tentang perbaikan tingkat kesehatan dan 

tingkat sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan data BPS tahun 2008, angka 

harapan hidup di Aceh sebesar 68.5 tahun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan 

tahun sebelumnya 2005-2007. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan tingkat 

layanan kesehatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika dibandingkan 

dengan angka harapan hidup Indonesia pada tahun yang sama (71 tahun), 

angka harapan hidup di Aceh lebih rendah. Jika dilihat dari distribusinya, angka 

harapan hidup tertinggi ada di Kabupaten Bireuen, yaitu 72,28 tahun. Disusul 

Kota Sabang 70,36 tahun dan Kota Banda Aceh 70,24 tahun. Sedangkan angka 

harapan hidup paling rendah ada di Kabupaten Simeulue. Jika dibandingkan 

angka harapan hidup laki-laki dan perempuan dari tahun 2005-2008, angka 

harapan hidup perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan angka harapan 

hidup laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan perempuan di 

Aceh relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat kesehatan pada laki-laki. 

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

2.1.2 .1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (data disesuaikan 

dengan tabel bab III) 

Nilai Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Aceh yang dihitung atas 

harga konstan mengalami perkembangan yang kurang menggembirakan. Pasca 

tsunami, ekonomi Aceh sempat terpuruk sampai ke tingkat yang sangat 

memprihatinkan. PDRB Aceh pada tahun 2005 hanya mencapai Rp 36,29 triliun 

atau turun 10,12 persen dari tahun sebelumnya. Lima dari sembilan sektor 

ekonomi yang membentuk struktur PDRB mengalami kontraksi yang besar yaitu 

pertanian turun 3,89 persen, pertambangan dan penggalian turun tajam sampai 

22,62 persen, demikian juga industri pengolahan jatuh 22,30 persen, konstruksi 

turun 16,14 persen, serta sektor jasa turun 9,53 persen. Perkembangan nilai 

PDRB Aceh dalam lima tahun terakhir secara berturut-turut adalah sebesar 

36.29 triliun rupiah (2005), 36.85 triliun rupiah (2006), 35.98 triliun rupiah 

(2007), 34.09 triliun rupiah (2008) dan 32.18 triliun rupiah (2009). 


Berdasarkan persentase pertumbuhan PDRB, secara berturut-turut 

pertumbuhan ekonomi Aceh (dengan Migas) adalah -10,12 persen (2005), 1,56 

persen (2006), -2,36 persen (2007), -5,27 persen (2008) dan -5,58 persen (2009). 

Sedangkan nasional secara berturut-turut adalah 6,60 persen (2005); 6,10 persen 

(2006); 6,90 persen (2007); 6,50 persen (2008); dan 4,20 persen (2009). Semakin 

menurunnya pertumbuhan ekonomi Aceh selama kurun waktu tersebut terutama 

akibat semakin menurunnya kontribusi sub sektor migas. Sebagaimana diketahui 

bahwa selama hampir 30 tahun terakhir struktur ekonomi Aceh didominasi oleh 

sub sektor migas sehingga perubahan sumbangan sektor ini memberi pengaruh 

signifikan terhadap nilai PDRB Aceh secara keseluruhan. 

Tanpa memperhitungkan sumbangan sub sektor migas, PDRB Aceh terus 

mengalami peningkatan namun besaran pertumbuhannya sangat fluktuatif. Pada 

tahun 2005 PDRB Non Migas Aceh tumbuh hanya sebesar 1,22 persen, selanjutnya 

secara berturut-turut 7,72 persen (2006), 7,02 persen (2007), 1,89 persen (2008) 

dan 3,92 persen (2009). Sejak tahun 2006, seluruh sektor mengalami 

pertumbuhan positif setelah sempat terpuruk di tahun 2005 akibat bencana 

Tsunami. Dalam kurun waktu tersebut, sektor Pertanian yang merupakan sektor 

dominan (kontribusi rata-rata 33 persen) setiap tahunnya mengalami pertumbuhan 

yang positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 3,60 

persen, pertumbuhan tersebut terutama terjadi pada sub sektor perkebunan yang 

diikuti oleh tanaman pangan dan perikanan. Sedangkan sektor lainnya seperti 

Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi disamping 

mengalami pertumbuhan yang signifikan, kontribusinya juga mengalami 

peningkatan. Akan tetapi sektor-sektor tersebut kontribusinya masih relatif kecil 

terhadap PDRB yaitu masih dibawah 15 persen. 

Pertumbuhan ekonomi non migas terutama didorong oleh aktifitas 

rehabilitasi dan rekonstruksi dan kondisi keamanan yang semakin kondusif pasca 

MoU Helsinki. Selama periode tersebut tingginya anggaran pembangunan di Aceh 

dari berbagai sumber ikut memberi peran positif terhadap pertumbuhan ekonomi 

non migas. 


Laju Inflasi 

Laju inflasi yang terjadi di Aceh selama periode 2005-2009 menunjukkan 

penurunan setiap tahunnya, setelah mengalami lonjakan yang tinggi pada tahun 

2005 akibat bencana tsunami. Pada tahun 2005 laju inflasi yang terjadi di Aceh 

yang diamati di dua kota yaitu Banda Aceh dan Lhokseumawe. Laju inflasi di 

Banda Aceh sebesar 41,11 persen sedangkan di Lhokseumawe sebesar 17,57 

persen. Selanjutnya secara berturut-turut laju inflasi di Banda Aceh sebesar 9,54 

persen (2006), 11,00 persen (2007), 10,27 persen (2008) dan 3,50 persen (2009). 

Sedangkan di Kota Lhokseumawe secara berturut-turut sebesar 11,47 persen 

(2006), 4,18 persen (2007), 13,78 persen (2008) dan 3,96 persen (2009). Sejak 

2007 perbedaan laju inflasi antara Aceh dan nasional semakin mengecil, kondisi 

nasional secara berturut-turut sebesar 17,11 persen (2005), 6,60 persen (2006), 

6,59 persen (2007), 11,06 persen (2008) dan 2,78 persen (2009). 

Pendapatan Perkapita 

Pendapatan perkapita penduduk dihitung berdasarkan PDRB dibagi dengan 

jumlah total penduduk. PDRB perkapita 2005-2008 dengan Migas atas dasar 

harga konstan menunjukkan penurunan dimana pada tahun 2005 PDRB perkapita 

9.000.897,66 rupiah per jiwa, 8.872.811,43 rupiah per jiwa (2006), 8.519.060,77 

rupiah per jiwa (2007) dan 7.938.091,46 rupiah per jiwa (2008) sedangkan PDRB 

perkapita atas harga konstan tanpa migas (non-migas) pada tahun 2005 sebesar 

5.588.811,26 rupiah per jiwa, 5.842.632,36 rupiah per jiwa (2006), 6.160.802,29 

rupiah per jiwa (2007) dan 6.173.990,40 rupiah per jiwa (2008). Terjadinya 

penurunan PDRB dengan migas disebabkan menurunnya pendapatan dari migas 

Aceh sebagai akibat menurunnya cadangan deposit migas. Pendapatan perkapita 

non-migas cenderung meningkat disebabkan oleh besarnya kontribusi sektor- 

sektor non-migas terutama sektor pertanian, pada tahun 2005 sebesar 21,37 

persen, 21,36 persen (2006), 22,67 persen (2007) dan 24,13 persen (2008). 


Angka Melek Huruf 

Menurut BPS (2009) angka melek huruf di provinsi Aceh (2005-2009) 

mengalami peningkatan, pada tahun 2005 sebesar 93,98 persen dan meningkat 

menjadi 96,39 persen pada tahun 2009. Jika dibandingkan antara daerah 

perkotaan dengan daerah pedesaan terlihat bahwa masih ada ketimpangan 

pendidikan yaitu sebesar 98,93 persen di daerah perkotaan dan 95,33 persen di 

daerah perdesaan pada tahun 2009. 

No Kabupaten/Kota 

Tabel 2.10 

Angka Melek Huruf Dewasa Provinsi Aceh 

Tahun 2005 dan 2009 

2005 2006 2007 2008 2009 

1 Simeulue 95.08 98.30 97.44 98.17 99.18 

2 Aceh Singkil 89.66 88.86 85.88 90.71 93.91 

3 Aceh Selatan 92.10 90.84 89.82 93.67 95.02 

4 Aceh Tenggara 92.68 95.32 95.89 97.27 96.63 

5 Aceh Timur 93.93 97.00 95.69 97.35 97.51 

6 Aceh Tengah 96.74 96.84 96.97 98.08 97.48 

7 Aceh Barat 91.57 86.82 94.06 93.60 93.05 

8 Aceh Besar 96.15 93.10 94.63 96.44 93.98 

9 Pidie 93.46 91.93 93.55 95.51 94.29 

10 Bireuen 97.54 98.34 95.87 98.09 97.59 

11 Aceh Utara 93.74 96.04 94.72 95.12 97.69 

12 Aceh Barat Daya 90.40 91.47 93.14 96.22 94.43 

13 Gayo Lues 82.12 83.65 77.65 84.41 94.04 

14 Aceh Tamiang 93.41 95.46 97.04 97.87 98.25 

15 Nagan Raya 85.76 83.45 89.60 88.59 93.58 

16 Aceh Jaya 89.36 91.06 91.78 93.73 93.31 

17 Bener Meriah 96.24 95.56 97.19 97.06 98.61 

18 Pidie Jaya 92.56 93.83 92.93 

19 Banda Aceh 99.05 98.56 98.09 98.95 99.10 

20 Sabang 97.45 97.82 98.26 98.78 98.26 

21 Langsa 97.01 98.47 98.75 98.57 99.10 

22 Lhokseumawe 96.11 98.82 98.06 98.42 99.63 

23 Subulussalam 89.41 91.36 96.13 

Total 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010 

Tahun 

93.98 94.27 94.51 95.94 96.39 

Menurut jenis kelamin angka melek huruf penduduk laki-laki masih tetap 

lebih tinggi dari pada peduduk perempuan masing-masing sebesar 97,95 persen 

dan 94,99 persen. Di daerah perkotaan kesenjangan angka melek huruf antara 

penduduk laki-laki dan perempuan lebih kecil yaitu sebesar 0,79 persen, 

sedangkan di daerah perdesaan lebih besar yaitu sebesar 3,83 persen. 


Angka Rata-rata Lama sekolah 

Angka rata-rata lama sekolah provinsi Aceh (2005-2009) mengalami 

peningkatan, pada tahun 2005 sebesar 8,4 tahun menjadi 8,63 tahun pada tahun 

2009. Pada tahun 2009 kabupaten/kota yang memiliki angka rata-rata lama 

sekolah terendah adalah Aceh Singkil sebesar 7,74 tahun dan yang tertinggi Kota 

Banda Aceh sebesar 11,91 tahun (Tabel 2.11). 

Tabel 2.11 

Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Aceh (dalam tahun) 

Tahun 2005 - 2009 

No Kabupaten/Kota 

2005 2006 2007 2008 2009 

1 Simeulue 6.10 6.20 7.60 8.00 8.30 

2 Aceh Singkil 7.70 7.70 7.70 7.70 7.74 

3 Aceh Selatan 8.20 8.20 8.20 8.20 8.28 

4 Aceh Tenggara 9.30 9.30 9.30 9.30 9.34 

5 Aceh Timur 8.30 8.40 8.40 8.40 8.49 

6 Aceh Tengah 9.00 9.00 9.27 9.29 9.44 

7 Aceh Barat 8.20 8.20 8.20 8.20 8.23 

8 Aceh Besar 9.40 9.40 9.48 9.48 9.51 

9 Pidie 8.50 8.60 8.60 8.60 8.65 

10 Bireuen 9.10 9.20 9.20 9.20 9.23 

11 Aceh Utara 9.00 9.10 9.10 9.10 9.12 

12 Aceh Barat Daya 7.40 7.50 7.50 7.50 7.63 

13 Gayo Lues 8.60 8.70 8.70 8.70 8.71 

14 Aceh Tamiang 8.30 8.40 8.40 8.40 8.77 

15 Nagan Raya 6.40 6.70 7.32 7.32 7.34 

16 Aceh Jaya 8.70 8.70 8.70 8.70 8.71 

17 Bener Meriah 8.00 8.10 8.49 8.49 8.53 

18 Pidie Jaya 8.00 8.00 8.00 8.38 

19 Banda Aceh 11.20 11.20 11.86 11.86 11.91 

20 Sabang 9.50 9.60 10.13 10.23 10.36 

21 Langsa 9.30 9.40 9.70 9.88 10.04 

22 Lhokseumawe 9.70 9.70 9.70 9.70 9.91 

23 Subulussalam 7.50 7.50 7.50 7.58 

Total 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2010 

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib 

Tahun 

8.40 8.50 8.50 8.50 8.63 

a. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar 

Pembangunan pendidikan Aceh telah menghasilkan beberapa kemajuan 

terutama dalam hal pemerataan akses terhadap pendidikan dasar, hal ini terlihat 

dari beberapa indikator-indikator, seperti Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka 


Partisipasi Kasar (APK). APM dan APK secara umum mengalami peningkatan untuk 

periode 2007 sampai 2009. 

Angka Partisipasi Murni (APM) Aceh untuk tingkat SD/MI/Paket A pada 

tahun 2007 sebesar 94,66 persen meningkat menjadi 95,50 persen pada tahun 

2009. Untuk tingkat SMP/MTs/SMPLB/Paket B, pada tahun 2007 sebesar 86,62 

persen meningkat menjadi 92,59 persen pada tahun 2009. Demikian juga untuk 

tingkat SMA/MA/SMK/SMALB/Paket mengalami peningkatan, pada tahun 2007 

sebesar 65,92 persen menjadi 70,26 pada tahun 2009 (Tabel 2.12). Selain itu, 

diperkirakan terdapat 2,85 persen siswa kelompok usia sekolah dasar yang belajar 

pada pendidikan non formal dan Dayah tradisional. 

Tabel 2.12 

Angka Partisipasi Murini dan Angka Partisipasi Kasar 

Tahun 2007 – 2009 

Indikator Akses 

A. Angka Partisipasi Murni (APM) : 

2007 2008 2009 

1 SD/MI/Paket A 94,66 95,06 95,50 

2 SMP/MTs/SMPLB/Paket B 86,52 89,49 92,59 

3 SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C 65,92 68,50 70,26 

B. Angka Partisipasi Kasar (APK) : 

Capaian 2007-2009 (%) 

1 SMP/MTs/SMPLB/Paket B 96,59 97,16 101,28 

2 SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C 72,06 73,60 74,75 

3 Perguruan Tinggi 19,00 19,15 19,40 

Sumber: Dinas Pendidikan, 2010 

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2007 untuk tingkat 

SMP/MTs/SMPLB/Paket B sebesar 96,59 persen meningkat menjadi 101,28 persen 

pada tahun 2009. APK untuk tingkat SMA/MA/SMK/SMALB/Paket mengalami 

peningkatan pada tahun 2007 sebesar 72,06 persen menjadi 74,75 pada tahun 

2009. Demikian juga APK untuk tingkat Perguruan Tinggi pada tahun 2007 sebesar 

19,00 persen meningkat menjadi 19,40 persen pada tahun 2009. 


. Angka Pendidikan yang Ditamatkan 

Berdasarkan data statistik kependudukan tahun 2008, komposisi penduduk 

Aceh berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut 24,20 

persen tidak/belum tamat SD/sederajat, sebesar 26,84 persen menamatkan 

SD/sederajat, 21,05 persen tamat SLTP/sederajat, 21,65 persen telah 

menamatkan SLTA/sederajat, 2,82 persen telah menamatkan D-I/II/III, 3,27 

persen menamatkan D-IV/S1 dan 0,17 persen menamatkan S2/S3. 

Berdasarkan tempat tinggal, penduduk perdesaan yang menamatkan 

SD/sederajat sebesar 29,71 persen, SLTP/sederajat 22,28 persen, SLTA/sederajat 

17,33 persen, D-I/II/III 2,42 persen, D-IV/S1 1,74 persen dan S2/S3 0,05 persen. 

Sementara itu, penduduk perkotaan yang menamatkan SD/sederajat sebesar 

18,28 persen, SLTP/sederajat 20,11 persen, SLTA/sederajat 35,90 persen, D- 

I/II/III 4,97 persen, D-IV/S1 7,48 persen dan S2/S3 0,49 persen. 

c. Angka Partisipasi Sekolah 

Selama periode 2008-2009, Angka Pertisipasi Sekolah (APS) untuk tingkat 

pendidikan menengah mengalami peningkatan. APS kelompok umur 

16 - 18 tahun pada tahun 2008 sebesar 72,32 persen meningkat menjadi 72,72 

persen, namun peningkatan ini masih belum signifikan. 

Menurut perbandingan daerah tempat tinggal, APS di daerah perkotaan 

lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan baik menurut kelompok umur, jenis 

kelamin maupun tingkat perkembangan. Semakin tinggi tingkat pendidikan 

(kelompok umur), maka semakin besar kesenjangan antara daerah perkotaan 

dengan perdesaan. Tingkat kesenjangan pada kelompok 16-18 tahun mencapai 

9,97 persen. 

d. Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 

Rasio ini mengukur daya tampung setiap sekolah/madrasah pada jenjang 

pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs). Pada tahun 2009, secara rata-rata di 

setiap SD dan MI negeri, berturut-turut terdapat 160 dan 233 siswa dan di SMP 

dan MTs negeri terdapat 266 dan 371 siswa. Sementara itu, rata-rata jumlah siswa 


tiap satu SD/MI dan SMP/MTs swasta adalah SD: 115 siswa, MI: 115 siswa, SMP: 

118, MTs: 131 siswa. 

e. Rasio guru dan murid 

Secara keseluruhan rasio siswa-guru saat ini sangat rendah. Di tingkat 

SD/MI satu guru melayani 10,83 siswa; di tingkat di SMP/MTS satu guru per 9,82 

siswa dan di tingkat di SMA/MA/SMK satu guru melayani 10,23 siswa. Ini berarti 

bahwa lebih banyak guru dari yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan 

pendidikan yang berkualitas dan efisien. Angka ini di bawah rata-rata Indonesia, 

khusus untuk sekolah dasar satu guru melayani 20,1 siswa. 

3.2. FokusLayanan Umum Pilihan (P2EK) 

a. Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) 

Jumlah perusahaan yang mengajukan proposal permohonan izin investasi 

baik jenis PMA maupun PMDN terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 

jumlah perusahaan yang telah mengajukan permohonan izin sejumlah 289 

perusahaan yang terdiri dari PMA 121 buah dan PMDN 168 buah dan pada tahun 

2010 menjadi 302 perusahaan yang terdiri dari PMA 134 buah dan PMDN 168 

buah. Hal ini menunjukkan bahwa minat investor untuk menanamkan modalnya di 

Aceh sangat tinggi. Namun realisasi investasi masih rendah akibat terkendala oleh 

beberapa faktor diantaranya masih minimnya infrastruktur seperti ketersediaan 

sumber daya energi listrik, tingginya Upah Minimum Provinsi (UMP) serta 

permasalahan pertanahan. 

b. Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) 

Perkembangan investasi di Aceh yang menggunakan fasilitas impor barang 

modal selama tiga tahun terahir (2007-2009) belum menggembirakan. Selama 

periode 2007-2009 investasi yang terjadi relatif kecil. sejak tahun 2007 sampai 

dengan tahun 2009, dari rencana investasi Penanaman Modal Asing (PMA) senilai 

USD 143.32 juta yang dapat terealisasi adalah hanya USD 122.3 juta. Investasi 


Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari rencana investasi senilai 

Rp.6.303.047.045.730 yang terealisasi adalah Rp.6.254.047.045.730. Sedangkan 

pada tahun 2010, rencana investasi Penanaman Modal Asing (PMA) senilai 

USD13.562.166.556 sedangkan yang terealisasi hanya USD 2.304.311.771. 

Sementara itu, rencana investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) senilai 

Rp12.738.088.841.569 tetapi yang terealisasi hanya Rp.6.303.047.045.730. 

Rendahnya investasi yang terjadi di Aceh juga tercermin dari perkembangan nilai 

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang cenderung masih sangat tinggi 

yaitu sebesar 1,02 (2005); 0,82 (2006); 5,55 (2007) dan 4,8 (2008). 

c. Rasio daya serap Tanaga Kerja 

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja yang bekerja pada PMA dan PMDN 

berupa tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal (Indonesia). Dari sejumlah nilai 

investasi PMA yang direncanakan di Aceh, direncanakan akan mampu menyerap 

745 orang tenaga kerja asing dan 43.280 orang tenaga kerja lokal (Indonesia), 

sedangkan realisasinya hanya 26 orang tenaga kerja asing dan 17.307 orang 

tenaga kerja lokal (Indonesia). Sedangkan investasi PMDN direncanakan akan 

mampu menyerap tenaga kerja asing 2.082 orang dan 131.454 orang tenaga 

kerja lokal (Indonesia), sementara itu yang terealisasi hanya 10 orang tenaga 

kerja asing dan 53.942 orang tenaga kerja lokal (Indonesia). 

Rasio daya serap tenaga kerja yaitu perbandingan antara jumlah tenaga 

kerja yang bekerja pada PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Di 

Provinsi Aceh rasio daya serap tenaga kerja pada PMA yaitu 129 orang per PMA 

dan pada PMDN 321 orang per PMDN. 

Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA), Nilai Investasi Berskala 

Nasional (PMDN/PMA) dan Rasio Daya Serap Tenaga Kerja lebih jelas dapat 

dilihat pada Tabel 2.26. 


Tabel 2.26 

Perkembangan Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN) Sampai dengan November 2010 

No 

1 

2 

Jenis 

Investasi 

Penanaman 

Modal Asing 

(PMA) 

Penanaman 

Modal Dalam 

Negeri 

(PMDN) 

Jumlah 

Investasi 

Sumber : Badan Investasi dan Promosi Aceh 

Rencana Investasi Realisasi Investasi 

Asing 

(orang) 

Indonesia 

(Lokal) 

(orang) 

Asing 

(orang) 

Indonesia 

(Lokal) 

(orang) 

134 USD 13,562,166,556 USD 2,304,311,771 745 43,280 26 17,307 

168 Rp 12,738,088,841,569 Rp 6,306,047,045,730 2,082 131,454 10 53,942 

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah (P2EK) 

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita 

Rencana Tenaga Kerja Realisasi Tenaga Kerja 

Pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan 2000 tahun 

2005-2008 menurut BPS (2009) sebesar 11.522,46 milyar rupiah, dengan jumlah 

penduduk Aceh 4.293.915 jiwa maka pengeluaran konsumsi rumah tangga 

perkapita sebesar 2.683.332,11 rupiah pertahun. Pengeluaran konsumsi rumah 

tangga perkapita untuk makanan (pangan) sebesar 1.726.396,54 rupiah dan untuk 

bukan makanan (non pangan) sebesar 956.935,57 rupiah. 

b. Nilai Tukar Petani 

Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Aceh menurut BPS (2009) bervariasi 

berdasarkan kelompok komoditi yang diusahakan dengan NTP gabungan rata-rata 

sebesar 98,68. Kelompok perkebunan rakyat memiliki NTP yang tertinggi yakni 

103.50 dibandingkan dengan kelompok komoditi lainnya. Kelompok petani 

hortikultura memiliki NTP rata-rata 99,65, kelompok peternakan memiliki NTP 

98,13 dan kelompok perikanan memiliki NTP 99,36. 


c. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (diolah kembali dari 

Point a ( Pak syarbeni) 

2.4.1.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 

a. Ketaatan Terhadap RTRW 

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum dapat 

dilakukan, hal ini disebabkan karena Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 

(RTRWA) yang direncanakan berdurasi tahun 2010-2030 sampai dengan saat 

ini masih dalam proses penyusunan untuk disahkan. Penyusunan ini mengacu 

kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sehingga akan 

merubah secara mendasar terhadap struktur ruang dan pola ruang Aceh. 

Selanjutnya, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9 

Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa 

Aceh, tidak dapat dijadikan acuan di dalam ketaatan terhadap RTRW. Hal ini 

disebabkan perda dimaksud sudah tidak relevan, dikarenakan selain terjadi 

perubahan pola ruang secara signifikan juga terjadi perubahan bentang alam. 

b. Luas Wilayah Produktif 

Luas kawasan budidaya di Provinsi Aceh 1.950.284,35 Ha, luas kawasan 

yang produktif sebesar 1.149.278,06 Ha (58,93%) dari luas kawasan 

budidaya. Kawasan budidaya produktif terdiri dari kawasan peruntukan hutan 

produksi, kawasan peruntukan pertanian (pendetailan menurut pertanian 

tanaman pangan lahan basah, pertanian tanaman pangan lahan kering, 

hortikultura, perkebunan, dan peternakan), kawasan peruntukan perikanan 

dan kawasan pemukiman (pendetailan menurut permukiman perkotaan dan 

permukiman perdesaan). Kawasan peruntukan lainnya (yang tidak atau belum 

diidentifikasikan dalam RTRW Aceh) seluas 801.006,29 Ha (41,07%). 


NO. KABUPATEN/KOTA 

Tabel 2.3 

Persentase Wilayah Produktif Provinsi Aceh 

1 2 3 4 5 

1 Sabang 4,999.00 

5,831.12 85.73 

2 Kota Banda Aceh 4,168.57 

6,314.39 66.02 

3 Aceh Besar 65,533.20 

134,843.61 48.60 

4 Aceh Jaya 25,658.22 

101,245.68 25.34 

5 Aceh Barat 45,128.69 

130,462.53 34.59 

6 Nagan Raya 86,705.29 

100,816.60 86.00 

7 Aceh Tengah 50,146.61 

144,185.61 34.78 

8 Benar Meriah 21,679.74 

72,921.17 29.73 

9 Pidie 77,358.55 

130,749.00 59.17 

10 Pidie Jaya 13,409.79 

35,225.37 38.07 

11 Bireuen 25,957.63 

104,618.99 24.81 

12 Kota Lhokseumawe 6,122.56 

15,343.50 39.90 

13 Aceh Utara 197,447.88 

204,981.92 96.32 

14 Kota Langsa 12,822.44 

14,868.70 86.24 

15 Aceh Timur 139,059.57 

215,484.08 64.53 

16 Aceh Tamiang 91,608.82 

120,900.38 75.77 

17 Aceh Selatan 44,087.06 

50,863.40 86.68 

18 Aceh Singkil 82,990.51 

84,798.31 97.87 

19 Subulussalam 36,606.02 

49,683.55 73.68 

20 Aceh Tenggara 28,608.40 

55,443.62 51.60 

21 Gayo Lues 35,420.58 

74,573.25 47.50 

22 Aceh Barat Daya 23,145.47 

23,411.28 98.86 

23 Simeulue 30,613.45 

72,718.30 42.10 

Jumlah : 

1,149,278.06 1,950,284.35 58.93 

Sumber : Analisis Citra Lansat, 2009 

2.4.1.3 Fokus Iklim Berinvestasi 

a.Angka kriminalitas 

LUAS WILAYAH 

PRODUKTIF (Ha) 

LUAS WILAYAH 

BUDIDAYA (Ha) 

RASIO (%) 

Menurut BPS (2009) terdapat dua jenis kriminalitas yaitu kejahatan 

terhadap anak dan kejahatan terhadap perempuan. Pada tahun 2007 terjadi 7 

kasus kejahatan terhadap anak yang dilaporkan, 7 kasus dalam proses dan 4 

kasus telah diselesaikan. Sementara itu kejahatan terhadap perempuan terjadi 18 

kasus yang dilaporkan, 6 kasus dalam proses dan 3 kasus telah diselesaikan. 

Pada tahun 2008 terjadi peningkatan kasus kriminalitas terhadap anak, yang 

dilaporkan menjadi 91 kasus, 11 kasus dalam proses dan 78 kasus telah 


diselesaikan. Kejahatan terhadap perempuan juga meningkat, yang dilaporkan 

134 kasus, 16 kasus dalam proses dan 119 kasus telah diselesaikan. 

Tindak kejahatan yang terjadi di Aceh secara umum mengalami 

peningkatan dimana pada tahun 2006 tercatat 1.095 kasus, tahun 2007 tercatat 

2.748 kasus dan 2008 tercatat 2.667 kasus. Pada umumnya tindak kejahatan 

tersebut berupa pencurian, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan dan 

narkotika (Tabel 2.17). 

No. 

Tabel 2.17 

Indeks Tindak Kejahatan Menonjol 

Di Provinsi Aceh Tahun 2006-2008 

2006 2007 2008 

1 2 3 4 5 

1 Pencurian dengan pemberatan 218 513 510 

2 Pencurian Kendaraan Bermotor 430 1113 1061 

3 Pencurian dengan kekerasan 56 175 130 

4 Penganiayaan Berat 115 360 364 

5 Kebakaran 38 86 14 

6 Pembunuhan 11 43 42 

7 Perkosaan 30 48 60 

8 Kenakalan Remaja 0 0 0 

9 Uang Palsu 1 18 9 

10 Narkotika 196 392 477 

Sumber : Polda NAD, 2009 

firman) 

KASUS 

Provinsi 

TAHUN 

1095 2748 2667 

b. Jumlah Demonstrasi ( koordinasi dengan POLDa, P2KsDM 

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia 

a. Kualitas Tenaga Kerja (rasio lulusan S1.S2,S3) 

Kualitas tenaga kerja suatu daerah dapat dievaluasi dari rasio penduduk 

yang menamatkan pendidikan tinggi dengan total penduduk. Rasio penduduk yang 

menamatkan pendidikan di perguruan tinggi (DIV/S1 dan S2/S3) mengalami 

peningkatan dari 4,74 persen (2008) menjadi 4,88 persen tahun 2009. Namun, 

berdasarkan tempat tinggal, rasio penduduk yang dapat menamatkan pendidikan 


perguruan tinggi (DIV/S1 dan S2/S3) cukup tinggi mengalami ketimpangan antara 

daerah perkotaan dan perdesaan yaitu sebesar 12,45 persen di daerah perkotaan 

dan hanya sebesar 4,16 persen di daerah pedesaan. 

b. Tingkat Ketergantungan 

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan dapat dilihat dari 

perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin 

rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan 

kelompok umur ≥ 65 tahun). Semakin kecil angka rasio ketergantungan hidup 

akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan 

produktifitasnya. Pada tahun 2008 angka rasio ketergantungan hidup mencapai 

54,89 persen dan meningkat menjadi 55,59 persen pada tahun 2009. Hal ini 

menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 

56 penduduk usia tidak produktif. 

Rangkuman Tabel T.V.C.34 (P2EP, Taufiq) 


Tabel 2.4. 

Capaian Kinerja Penyelengaraan Urusan Pemerintah Aceh 


2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPA 

dan Realisasi RPJMA (Tabel T-V.C.68) P2EP 

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah 

2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan 

Sasaran Pembangunan Daerah 

a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Perluasan Kesempatan Kerja 

dan Penanggulangan Kemiskinan. 

Permasalahan Pembangunan Daerah dalam kaitannya dengan 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Perluasan Kesempatan Kerja dan 

Penanggulangan Kemiskinan merupakan isu strategis dan mendesak yang 

menjadi agenda untuk diprioritaskan penanganannya pada tahun 2012, 

karena berkaitan langsung dengan aktifitas perekonomian dan kehidupan 

social masyarakat, diantaranya yang terpenting adalah masih rendahnya 

tingkat pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat kemiskinan dan 

pengangguran, laju inflasi yang tidak stabil dan cenderung meningkat, 

keterlibatan swasta dan realisasi nilai investasinya dalam pembangunan 

masih rendah, sektor UMKM belum berkembang. 

Adapun permasalahan pertama adalah pertumbuhan ekonomi Aceh masih 

relative rendah. walaupun pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 

5,32 persen bila dibandingkan dengan tahun 2009 yang hanya tumbuh 

sebesar 3,92 persen, namun pertumbuhan ekonomi Aceh masih dibawah 

tingkat pertumbuhan nasional yaitu sebesar 6,10 persen. Disamping itu jika 

dilihat dari perkembangannya selama beberapa tahun terakhir (2006- 

2010), pertumbuhan ekonomi Aceh menunjukan tren yang fluktuatif 

dimana tingkat resistensinya terhadap goncangan ekonomi global masih 

tergolong labil akibat belum didukung oleh struktur ekonomi yang kuat. 

Perubahan harga jual komoditi migas dan produk pertanian di pasaran 

dunia sangat mempengaruhi nilai sumbangan produk yang paling dominan 

dalam struktur PDRB Aceh. Hal ini disebabkan karena ekspor masih dalam 

bentuk bahan mentah (row material), dengan kata lain sangat tergantung 


pada respon pasar global dan kondisi industri di luar negeri. Disamping itu, 

nilai tambah yang diperoleh dari hasil ekspor komoditi dimaksud juga masih 

sangat kecil. 

Permasalahan kedua adalah tingginya tingkat kemiskinan, dimana jumlah 

penduduk miskin di Aceh walaupun pada tahun 2010 mengalami 

penurunan dari tahun sebelumnya, tetapi jumlahnya masih tinggi yaitu 

berjumlah 861,9 ribu jiwa atau 20,98 persen sedangkan nasional adalah 

sebesar 13,13 persen. Disamping itu, dilihat dari penyebarannya 

penduduknya miskin di Aceh lebih dominan berada dipedesaan 

dibandingkan dengan diperkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak 

dari pembangunan belum memberikan pengaruh signifikan terhadap 

tingkat kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Oleh karena itu sasaran 

pembangunan pada tahun 2012 perlu difokuskan di pedesaan sesuai 

dengan kebutuhan riil masyarakat. 

Permasalahan ketiga adalah tingkat laju inflasi Aceh relatif lebih tinggi 

pada tahun 2010 yaitu sebesar 5,86 persen sedangkan pada tahun 2009 

adalah sebesar 3,72 persen. Meningkatnya laju inflasi di Aceh diakibatkan 

oleh pergerakan harga barang dan jasa terutama pada kelompok bahan 

makanan dan kelompok kesehatan. Laju inflasi di Aceh diukur dari dua 

kota yaitu Banda Aceh dan Lhokseumawe, inflasi tertinggi terjadi di kota 

Lhokseumawe yaitu sebesar 7,19 persen sedangkan Banda Aceh mencapai 

4,64 persen. Secara nasional, laju inflasi Aceh lebih rendah dari nasional 

yaitu sebesar 6,96 persen. Untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan 

menciptakan program pembangunan dengan arah kestabilan pasar dan 

terus memperbaiki berbagai sarana dan prasarana yang mendukung 

mobilitas pengangkutan barang, orang serta jasa. 

Permasalahan keempat adalah masih tingginya tingkat 

pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka di Aceh pada 

tahun 2010 mengalami kenaikan jumlah orang yaitu sebesar 166.275 

orang atau naik sebesar 914 orang jika dibandingkan dengan tahun 2009. 

Walaupun Secara persentase terjadi penurunan sebesar 0,11% dari tahun 


2009 (persentase pengangguran Tahun 2010 sebesar 8,60%), namun 

kondisi tersebut tergolong masih tinggi jika dibandingkan dengan rata- 

rata nasional yang telah mencapai angka 7,41%. Dampak pembangunan 

terhadap penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang 

terjadi pada tahun 2010 di Aceh belum mampu menurunkan tingkat 

pengangguran sehingga setara dengan tingkat pengangguran nasional. 

Penyebabnya antara lain adalah lambannya pertumbuhan investasi 

terutama sektor industri manufaktur yang banyak menyerap tenaga kerja, 

disamping belum berkembangnya sektor dunia usaha lainnya. 

Permasalahan kelima adalah Jumlah keterlibatan peran swasta 

dalam pembangunan Aceh masih rendah walaupun perusahaan yang 

mengajukan proposal permohonan izin investasi baik jenis PMA maupun 

PMDN terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 jumlah 

perusahaan yang telah mengajukan permohonan izin sejumlah 289 

perusahaan yang terdiri dari PMA 121 buah dan PMDN 168 buah dan 

pada tahun 2010 menjadi 302 perusahaan yang terdiri dari PMA 134 buah 

dan PMDN 168 buah. Hal ini menunjukkan bahwa minat investor untuk 

menanamkan modalnya di Aceh sangat tinggi. Namun realisasi investasi 

masih rendah akibat terkendala oleh beberapa faktor diantaranya masih 

minimnya infrastruktur seperti ketersediaan sumberdaya energi listrik, 

tingginya Upah Minimum Provinsi (UMP) serta permasalahan pertanahan. 

Permasalahan keenam adalah rendahnya investasi. Perkembangan 

investasi di Aceh yang menggunakan fasilitas impor barang modal belum 

menggembirakan. Selama periode 2007-2009 investasi yang terjadi relatif 

kecil. sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, dari rencana investasi 

Penanaman Modal Asing (PMA) senilai USD 143.32 juta yang dapat 

terealisasi adalah hanya USD 122.3 juta. Investasi Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN) dari rencana investasi senilai Rp.6.303.047.045.730 

yang terealisasi adalah Rp.6.254.047.045.730. Sedangkan pada tahun 

2010, rencana investasi Penanaman Modal Asing (PMA) senilai 

USD13.562.166.556 sedangkan yang terealisasi hanya USD 


2.304.311.771. Sementara itu, rencana investasi Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN) senilai Rp12.738.088.841.569 tetapi yang 

terealisasi hanya Rp.6.303.047.045.730. 

Permasalahan ketujuh Sektor Koperasi dan UMKM yang belum 

berkembang. Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

merupakan salah satu sektor strategis dalam menyerap tenaga kerja. 

Namun demikian, sektor ini belum berkembang secara optimal. 

Permasalahan yang terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif 

masih akan dihadapi UMKM, seperti besarnya biaya transaksi akibat masih 

adanya ketidakpastian dan persaingan yang pasar tinggi, terbatasnya 

akses kepada sumberdaya produktif terutama terhadap bahan baku 

permodalan, sarana prasarana serta informasi pasar. Terkait dengan 

permasalahan-permasalahan tersebut, tantangan utama ke depan adalah 

masih rendahnya produktivitas UMKM dapat mengakibatkan produk yang 

dihasilkan kurang memiliki daya saing dan kualitas yang baik dalam 

memenuhi permintaan pasar domestik dan pasar dan regional bahkan 

internasional. Masalah daya saing dan produktivitas ini disebabkan antara 

lain oleh rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumber daya 

manusia. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana 

menumbuhkan wirausaha yang berbasis agro industry, industri kreatif, 

dan inovasi. 

Permasaalahan kedelapan rendahnya produktivitas tenaga kerja 

daerah, walaupun terjadi peningkatan tetapi kondisinya masih sangat 

rendah, khususnya produktivitas tenaga kerja disektor pertanian. Pada 

tahun2010 tenaga kerja sector pertanian yang berkontribusi 49,19 persen 

terhadap penyerapan tenaga kerja mempunyai produktivitas yang paling 

rendah yaitu Rp 10.195.334,-. Hal ini disebabkan antara lain: pada 

umumnya kepemilikan lahan perkepala keluarga masih rendah sekitar 0,5 

– 0,6 Ha/kk, indeks penanaman rendah yaitu 1,8/tahun; produksi yang 

masih rendah yaitu 4-5 ton/ha; masih terbatasnya nilai tambah yang 

diperoleh oleh petani terhadap produk yang dihasilkannya. 


. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Sumber 

Daya Energi Pendukung Investasi 

Permasalahan pembangunan yang dihadapi di Bidang Bina Marga adalah 

terbatasnya dana yang tersedia untuk pembangunan dan pemeliharaan 

jalan dan jembatan, akibat muatan yang berlebih menyebabkan 

kerusakan atau degradasi jalan lebih cepat terjadi dibandingkan dengan 

umur rencana, persoalan isu lingkungan (kawasan lindung) 

mengakibatkan hambatan penyelesaian beberapa ruas jalan, dan bencana 

alam yang terjadi di wilayah barat dan tengah. 

Permasalahan pembangunan di Bidang Keciptakaryaan antara lain belum 

optimalnya pola penanganan rumah sehat sederhana untuk kaum dhuafa 

sehingga sampai saat ini masih belum tuntas pembangunan secara 

keseluruhannya, sedangkan kebutuhan rumah untuk masyarakat dhuafa 

masih sangat banyak. Mengingat keterbatasan anggaran setiap tahun, 

maka pembangunan rumah masyarakat dhuafa akan dilakukan secara 

bertahap. Selain itu masih banyaknya lingkungan permukiman kumuh dan 

tidak sehat lingkungan, belum optimalnya penanganan air limbah, 

persampahan dan drainase kota, masih terbatasnya program 

pembangunan infrastruktur pada daerah tertinggal, pulau kecil, daerah 

terpencil dan kawasan perbatasan. 

Permasalahan pembangunan di bidang pengairan antara lain masih 

tingginya kerusakan jaringan irigasi, tanggul pengaman sungai dan 

bangunan pengaman pantai akibat bencana alam yang sering terjadi di 

setiap daerah. Permasalahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang 

sangat krusial adalah banjir, erosi tebing, sedimentasi, dan pendangkalan 

muara. Dari sungai-sungai yang bermasalah di Aceh, sampai saat ini telah 

dibangun prasana banjir dan pengedalian sungai (normalisasi), karena 

keterbasan dana belum dapat tertangani secara keseluruhan untuk 

memperbaiki kerusakan tersebut. Aceh mempunyai garis pantai 

sepanjang 2.422 km, dimana yang rawan mengalami kerusakan akibat 

abrasi sekitar 400 km dan yang telah tertangani sepanjang 30,797 km 


dengan pembangunan tanggul pengaman air pasang dan pembangunan 

jetty membatasi daerah pertambakan dan pemukiman sepanjang 24,625 

km. 

Permasalahan di bidang perhubungan berupa belum lancarnya distribusi 

barang keseluruh wilayah kepulauan Aceh. Hal ini disebabkan dengan 

belum optimalnya fungsi pelayanan pelabuhan, baik pelabuhan 

laut/samudera maupun pelabuhan penyeberangan. Optimalisasi ini 

diperlukan guna menyeimbangkan pola pergerakan bongkar barang 

berbanding aktifitas muat barang. Selain itu, masih dibutuhkan 

penanganan terhadap peningkatan fasilitas pendukung bandara, seperti 

fasilitas kesalamatan penerbangan, terminal, runway, dan fasilitas 

pendukung lainnya. Optimaliasi pelabuhan dan bandara ini dalam rangka 

mencapai peningkatan kegiatan ekonomi melalui kelancaran pergerakan 

barang (ekspor impor produk-produk unggulan), jasa, dan orang. 

Selanjutnya, untuk mendukung pergerakan barang, orang, dan jasa 

melalui bandara dan pelabuhan sebagai ‘interface’ pengembangan secara 

kewilayahan diperlukan penempatan rambu lalu lintas, marka jalan, dan 

traffic light bagi moda angkutan jalan raya di beberapa wilayah tertentu. 

Minimnya faslitas penunjang ini merupakan ancaman keselamatan bagi 

pengguna moda angkutan jalan raya. 

Dalam pembangunan angkutan jalan rel kereta api, pada saat ini telah 

terbangun sepanjang 20 km antara Kr. Mane sampai dengan Cunda (dari 

panjang total sepanjang 480 km). Permasalahan utama yang dihadapi 

dalam pembangunan lanjutan kereta api Aceh adalah minimnya 

penganggaran baik dari pemerintah, pemerintah daerah, maupun pihak 

swasta. Hambatan lainnya selain berupa adanya perubahan tata guna 

lahan eksisting pada trase jalan kereta api di beberapa titik, sehingga 

memperlambat proses pembangunan lebih lanjut. 

Permasalahan di bidang informasi, telekomunikasi, dan telematika adalah 

masih terbatasnya perluasan dan pemerataan jangkauan masyarakat 

akan informasi dan komunikasi, terutama pada masyarakat yang berada 

pada daerah terisolir terlebih pada masyarakat kepulauan kecil. 


Provinsi Aceh masih mengalami defisit energi sebesar 36,11 MW, dimana 

sekitar 70 persen kebutuhan energi listrik Aceh disuplai oleh PT. PLN 

KITLUR SUMBAGUT. Penggunaan energi untuk pembangkitan tenaga 

listrik saat ini masih bertumpu pada Bahan Bakar Minyak (BBM), kecuali 

sebagian kecil yang memanfaatkan energi alternatif. Usaha pemanfaatan 

sumber energi non BBM dalam skala besar seperti Power Plant Nagan 

Raya 2 x 110 MW sedang dalam proses pelaksanaan direncanakan tahun 

2012 beroperasi, PLTA Peusangan 2 x 43 MW akan dilanjutkan kembali 

pembangunannya setelah beberapa tahun terhenti. PLTP Jaboi 2 x 5 MW 

dalam tahap pembangunan direncanakan tahun 2014 beroperasi, dan 

PLTP Seulawah Agam 2 x 27 MW sedang dalam tahap pelelangan. 

Permasalah pembangunan di bidang lingkungan hidup adalah isu 

perubahan iklim, perambahan kawasan hutan, illegal logging, illegal 

mining, kerusakan daerah aliran sungai, pencemaran air akibat 

penggunaan mercuri di beberapa kawasan pertambangan emas, 

pencemaran limbah padat, bencana alam (banjir, tanah longsor), serta 

rendahnya kesadaran masyarakat di bidang lingkungan. Disamping itu 

juga terjadinya penyusutan debit air Danau Laut Tawar di Kabupaten 

Aceh Tengah dan Danau Aneuk Laot di Kota Sabang yang membutuhkan 

kajian lebih lanjut. 

c. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pemerataan Kesempatan 

Belajar 

Pembangunan bidang pendidikan di Aceh masih dihadapkan pada 

empat kelompok permasalahan: pertama, masalah yang berkaitan 

dengan pemerataan kesempatan belajar yang belum mampu menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan, kedua, masih rendahnya 

kualitas, relevansi dan daya saing lulusan lembaga pendidikan, ketiga, 

masih lemahnya manajemen pelayanan pendidikan yang ditandai dengan 

tata kelola dan tingkat akuntabilitas yang belum optimal, dan keempat, 

implementasi pendidikan yang bernuansa Islami belum berjalan sesuai 

dengan harapan. 


Secara umum, permasalahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Pemerataan kesempatan belajar yang masih belum mampu 

menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 

Menurut data yang diterbitkan Depdiknas, APK PAUD di Aceh 

mencapai 83,02%. Hal ini terlihat sangat fantastis, mengingat 

besarnya kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan dini bagi 

anak-anak. Namun bila dikaji lebih jauh, ternyata angka ini 

mengakomodir semua bentuk layanan pendidikan baik formal, non- 

formal, maupun informal bagi anak usia 0-6 tahun, termasuk di 

dalamnya posyandu dan kelompok bermain. Sedangkan pada PAUD 

formal (TK/RA), APK anak usia 4-6 tahun hanya mencapai 23%, 

dimana angka ini masih sangat jauh dari target yang ditetapkan 

Renstra Pendidikan Aceh pada tahun 2012 yaitu 100%. 

Sebaran lembaga yang kurang merata masih menjadi kendala utama 

dalam upaya peningkatan akses masyarakat terhadap layanan 

pendidikan dini. Jumlah lembaga TK/RA di seluruh wilayah Aceh hanya 

mencapai 908 buah, dimana; 40 buah diantaranya adalah TK Negeri, 

TK Pembina baru 10 buah di kecamatan, selebihnya berupa lembaga 

swasta yang dikelola dengan swadaya masyarakat. 

Berbagai program dan kegiatan untuk membuka dan meningkatkan 

akses untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan 

bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat telah dilakukan, baik pada 

jalur formal maupun non formal dan fasilitas pendidikan juga terus 

bertambah dari tahun ke tahun, namun banyaknya jumlah fasilitas 

pendidikan belum menunjukkan hasil yang menggembirakan karena 

penyebarannya yang masih belum merata hingga ke daerah-daerah 

terpencil, terutama di tingkat PAUD, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Bila 

dilihat dari rasio kecamatan dan sekolah adalah 1:3, artinya di setiap 1 

kecamatan terdapat 3 (tiga) sekolah. Namun angka ini tidaklah serta 

merta dapat menunjukkan pemerataan lembaga pendidikan, karena 

penyebarannya tidak merata atau hanya terkonsentrasi di daerah 

perkotaan. 


Selain itu, sebagai pendukung utama dalam proses belajar mengajar, 

ketersediaan guru yang memadai mutlak diperlukan. Namun sampai 

saat ini, sumber daya guru masih belum maksimal dan 

penyebarannya juga belum merata antara satu daerah dengan daerah 

lainnya. Data terakhir menunjukkan bahwa Angka Rasio Guru Siswa di 

Aceh sudah sangat baik, bahkan lebih baik dari rasio nasional. Namun 

demikian, rasio ini menjadi tidak berarti karena berbagai 

permasalahan yang dihadapi guru, diantaranya; penyebaran yang 

tidak merata (hanya terkonsentrasi di daerah perkotaan), 

ketidaksesuaian keahlian dengan kebutuhan, serta kualifikasi dan 

kompetensi yang masih rendah. 

Persoalan lain yang menjadi salah satu permasalahan penting 

pendidikan di Aceh adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang 

memadai untuk peningkatan akses layanan pendidikan tidak 

sebanding dengan rasio siswa di perkotaan dan perdesaan. Artinya 

penyebarannya tidak merata antara sarana dan prasarana di 

perkotaan dan perdesaan sehingga terjadinya disparitas yang 

berimplikasi kepada hasil lulusan sekolah itu sendiri. 

2. Masih rendahnya kualitas, relevansi dan daya saing lulusan lembaga 

pendidikan. 

Secara umum mutu pendidikan, relevansi dan daya saing lulusan 

masih rendah apabila dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. 

Hasil Ujian Nasional tahun 2009/2010 lalu menunjukkan bahwa posisi 

capaian rata-rata lulusan sedikit membaik, namun posisi urutan Aceh 

terhadap 33 Provinsi di Indonesia belum menggembirakan. Dengan 

lulusan rata-rata SMP/MTs sebesar 91,06%, SMA/MA sebesar 82,45% 

dan SMK sebesar 74,56%, secara nasional Aceh menduduki posisi 

ranking ke 13 untuk SMP/MTs, ke 22 untuk SMA/MA dan ke 28 untuk 

SMK. 

Bila dilihat dari persentase lulusan tahun 2009/2010 dari tabel diatas, 

dapat dikatakan sudah memuaskan, namun yang menjadi pertanyaan 

kita semua adalah para lulusan UN dari SMA dan MA masih sedikit 


sekali yang dapat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, 

terutama Perguruan Tinggi ternama. Disamping itu masih banyak 

lulusan SMK yang tidak mendapatkan pekerjaan. 

Beberapa persoalan lain yang muncul yang mengakibatkan rendahnya 

mutu pendidikan di Aceh, diantaranya; masih minimnya sarana dan 

prasarana pendukung pembelajaran (laboratorium, pustaka, peralatan 

ICT), kualifikasi guru yang masih rendah, penyebarannya yang tidak 

merata, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia 

usaha dalam mendukung program pendidikan. 

Keterbatasan ketenagaan, ketersediaan sarana dan prasarana serta 

kemampuan manajemen sekolah merupakan faktor penyebab utama 

rendahnya mutu, relevansi dan daya saing pendidikan. Dari faktor 

ketenagaan, beberapa penyebab di antaranya adalah kekurangan 

jumlah guru mata pelajaran tertentu, persebaran guru mata pelajaran 

yang tidak merata, rendahnya tingkat kesejahteraan dan kemampuan 

profesional (kualifikasi dan kompetensi) guru. Dari sisi kualifikasi, 

untuk guru-guru di lingkungan Dinas Pendidikan hanya 43,54% guru 

yang memenuhi kualifikasi (berijazah S1/D4), sedangkan sisanya 

sebesar 61,58% belum memenuhi kualifikasi karena berijazah di 

bawah S1/D4. Terjadinya eksodus guru-guru terutama guru mata 

pelajaran produktif pada Sekolah Menengah Kejuruan selama konflik 

atau hilangnya sejumlah guru akibat bencana tsunami telah 

menyebabkan kondisi semakin sulit dan sampai saat ini belum 

sepenuhnya tertanggulangi. 

Bila kita cermati lebih jauh, faktor-faktor lain yang menyebabkan 

rendahnya mutu dan relevansi adalah belum berfungsinya hasil 

pengujian sebagai sarana umpan balik untuk penyempurnaan proses 

dan hasil pendidikan, dan belum berkembangnya proses pembelajaran 

secara inovatif sehingga proses pembelajaran menjadi rutin, tidak 

menarik dan tidak mampu memupuk kreativitas murid untuk belajar 

efektif. Untuk pendidikan kejuruan, terbatasnya dukungan dunia 


usaha dan dunia industri menyebabkan mutu dan relevansi hasil 

pendidikan sulit dikembangkan. 

Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang sudah 

dilaksanakan diberbagai sekolah dan upaya peningkatan mutu lainnya 

telah dilakukan melalui pengembangan sekolah unggul/percontohan 

dengan hasil yang cukup menggembirakan. Bahkan beberapa sekolah 

kejuruan telah berhasil mengantarkan siswanya meraih prestasi yang 

berskala nasional. Namun, jangkauan sasaran peserta didik yang 

mampu dicapai relatif kecil dibandingkan dengan jumlah lulusan setiap 

tahun. Keberhasilan ini belum mencerminkan kualitas pendidikan di 

daerah ini secara keseluruhan karena tingginya kesenjangan mutu 

pendidikan antar daerah. 

3. Masih lemahnya manajemen pelayanan pendidikan yang ditandai 

dengan tata kelola dan tingkat akuntabilitas yang belum optimal. 

Saat ini, penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) masih belum 

berjalan maksimal. Komite Sekolah belum sepenuhnya berperan dalam 

proses perencanaan dan pengawasan pengembangan sekolah. 

Lemahnya kepemimpinan Kepala Sekolah dalam mendukung otonomi 

pengelolaan, belum adanya transparansi, dan terbatasnya partisipasi 

masyarakat menyebabkan manajemen sekolah menjadi tidak 

akuntabel dan melahirkan citra publik (public image) yang negatif 

terhadap penerapan sistem pendidikan. Di sisi lain, akses publik 

terhadap data dan informasi pelayanan pendidikan juga terbatas 

karena belum adanya dukungan sistem informasi yang terintegrasi, di 

samping lemahnya dukungan kemampuan aparatur dan terbatasnya 

sarana penunjang sistem informasi. 

Dalam kaitannya dengan pengawasan substansi pendidikan, belum 

jelasnya sistem dan mekanisme pengawasan serta terbatasnya jumlah 

dan mutu profesionalisme tenaga pengawas menyebabkan 

kontribusinya terhadap peningkatan manajemen belum maksimal. 

Padahal. proses demokratisasi yang sedang mewarnai tatanan 


kehidupan bermasyarakat menuntut adanya transparansi dalam setiap 

pengelolaan dana dan asset publik oleh lembaga pemerintah. 

Pemerintah berusaha keras untuk meningkatkan akuntabilitas 

lembaga-lembaga yang terkait pendidikan dengan meningkatkan 

pengawasan, mulai dari tingkat perencanaan/penganggaran, 

implementasi, hingga evaluasi kinerja. Pelibatan masyarakat dalam 

proses monitoring dan evalusi kinerja pemerintah menjadi proses 

pembelajaran bagi kedua belah pihak, baik pemerintah maupun 

masyarakat, untuk melihat sejauh mana proses pemantauan kinerja 

itu bisa dilakukan secara transparan dan akuntabel. 

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan 

sebagai akibat dari kurangnya transparansi dalam penyelenggaraan 

pendidikan akan diperbaiki dengan cara melibatkan partisipasi aktif 

dan peran serta masyarakat melalui Komite Sekolah dan penerapan 

Manajemen Berbasis Sekolah. 

4. Implementasi pendidikan yang bernuansa Islami belum berjalan sesuai 


Sejalan dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan pemberlakuan Syariat Islam 

di Aceh dan undang-undang no. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 

Aceh, peran strategis lembaga pendidikan formal dalam mendukung 

implementasinya secara luas menjadi tumpuan harapan masyarakat 

Aceh. Lembaga pendidikan diharapkan tidak hanya mampu 

menghasilkan manusia yang cerdas dan kompetitif, tetapi juga 

memiliki ketaqwaan kepada Allah dan berakhlak mulia. 

Di samping itu Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan mengamanatkan bahwa salah satu azas 

penyelenggaraan pendidikan di Aceh adalah azas keislaman. Demikian 

juga halnya system pendidikan nasional yang diselenggarakan di Aceh 

didasarkan pada nilai-nilai islam. Namun sampai saat ini penerapan 

system pendidikan yang bernuansa Islami masih belum efektif karena 

belum semua sekolah memiliki sarana praktek ibadah (mushalla 


sekolah), keterbatasan jumlah dan kemampuan tenaga guru 

Pendidikan Agama Islam, dan minimnya jumlah buku-buku pelajaran 

Agama Islam yang tersedia. Selain itu, belum selesainya Standar 

Operasional dan Prosedur (SOP) serta indikator-indikatornya menjadi 

kendala dalam mengukur capaian dari target pendidikan berbasis nilai 

Islami. 

Pendidikan Islami melalui lembaga dayah juga belum mencapai hasil 

yang diharapkan. Ada beberapa faktor penyebab belum 

berkembangnya pendidikan dayah antara lain belum adanya kurikulum 

dalam pendidikan dayah, dimana kurikulum dayah masih sangat 

ditentukan oleh Teungku Chik (pimpinan dayah). Untuk itu, perlu 

penetapan dan pengembangan kurikulum standar minimal yang harus 

dimiliki oleh setiap dayah. 

Selain itu, tenaga pengajar dayah umumnya berasal dari dayah itu 

sendiri dan proses belajar mengajar terkadang sangat kaku dan 

monoton sehingga menghasilkan alumni dengan wawasan yang relatif 

terbatas. Hal ini terjadi karena tidak adanya transformasi ilmu dari 

pengajar yang berasal dari dayah lain atau dari luar dayah sehingga 

rata-rata tenaga pengajar masih memiliki kompetensi yang relatif 

rendah dibandingkan dengan tenaga pengajar di pesantren modern. 

Manajemen dayah juga masih bersifat tradisional sehingga 

menyulitkan lembaga dayah untuk berkembang. Hal ini tentu akan 

mempengaruhi tingkat akreditasi lembaga dayah. Kondisi tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: 

- Belum adanya kantor administrasi pengelolaan dayah 

- Belum adanya pembagian tugas yang berimbang 

- Belum tersedianya peralatan kantor untuk menunjang sistem 

manajemen dayah yang baik 

- Sebagian pengurus dayah belum memahami dasar-dasar ilmu 

manajemen dan manajemen skill. 


Umumnya dayah-dayah di Aceh tumbuh dan berkembang dengan 

bersahaja. Dalam kondisi yang sangat sederhana, performa dayah 

lebih rendah dari lembaga pendidikan formal lainnya yang belum 

didukung oleh berbagai fasilitas utama dan penunjang, seperti 

ketersediaan kantor administrasi, ruang belajar, perpustakaan, 

laboratorium bahasa, laboratorium komputer, mobiler dan fasilitas 

penunjang belajar mengajar. 

Dari uraian di atas, ada beberapa masalah pokok pembangunan 

pendidikan di Aceh yaitu: 

1. Sebaran lembaga pendidikan yang kurang merata masih menjadi 

kendala utama dalam upaya peningkatan akses masyarakat 

terhadap layanan pendidikan dini 

2. Masih belum meratanya penyebaran lembaga-lembaga pendidikan 

menengah dan kejuruan (SMA/MA/SMK) serta kurangnya sarana 

dan prasarana pendidikan jenjang menengah di daerah-daerah 

terpencil 

3. Secara umum mutu pendidikan, relevansi dan daya saing lulusan 

masih rendah apabila dibandingkan dengan wilayah lain di 

Indonesia yang disebabkan karena keterbatasan tenaga 

pendidikan dan kependidikan, ketersediaan sarana dan prasarana 

serta kemampuan manajemen sekolah 

4. Untuk pendidikan kejuruan, terbatasnya dukungan dunia usaha 

dan dunia industri menyebabkan mutu dan relevansi hasil 

pendidikan sulit dikembangkan 

5. Masih minimnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang 

berkualifikasi S1/D4 ke atas serta minimnya pelatihan yang diikuti 

menjadi kendala peningkatan mutu PTK serta upaya sertifikasi 

guru. 

6. Masih minimnya pusat-pusat pembelajaran masyarakat (PKBM) 

yang dapat mempermudah akses layanan pendidikan non formal 


agi semua lapisan masyarakat hingga ke daerah-daerah terpencil 

dan kepulauan (remote area). 

7. Masih banyaknya lembaga dayah yang belum memiliki manajemen 

yang baik, sebagian besar masih dikelola secara tradisional. 

Disamping itu, adanya regulasi pemerintah untuk menyetarakan 

dayah dengan pendidikan formal, telah menyebabkan tumbuhnya 

dayah-dayah kecil dengan sangat pesat, namun tidak diikuti 

dengan peningkatan kualitas. 

8. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) belum berjalan 

maksimal. Komite Sekolah belum sepenuhnya berperan dalam 

proses perencanaan dan pengawasan pengembangan sekolah. 

Dalam kaitannya dengan pengawasan substansi pendidikan, 

belum jelasnya sistem dan mekanisme pengawasan serta 

terbatasnya jumlah dan mutu profesionalisme tenaga pengawas 

menyebabkan kontribusinya terhadap peningkatan manajemen 

belum maksimal 

9. Rendahnya minat baca masyarakat Aceh serta minimnya 

perpustakaan di daerah menyebabkan rendahnya kualitas sumber 

daya manusia (SDM) terutama di daerah-daerah yang baru 

berkembang. 

10. Kurikulum pendidikan yang sangat berorientasi pada keilmuan 

sehingga menyebabkan rendahnya ketrampilan dan kecakapan 

hidup yang berakibat pada lemahnya daya saing lulusan serta 

kurangnya kepekaan terhadap tuntutan lapangan kerja. 

11. Belum selesainya Prosedur Operasional Standar serta indikator- 

indikatornya menjadi kendala dalam mengukur capaian dari target 

pendidikan berbasis nilai islami. Sampai saat ini penerapan system 

pendidikan yang bernuansa Islami masih belum efektif karena 

belum semua sekolah memiliki sarana praktek ibadah, adanya 

keterbatasan jumlah dan kemampuan tenaga guru Pendidikan 


Agama Islam, dan minimnya jumlah buku-buku pelajaran Agama 

Islam yang tersedia 

12. Rendahnya penguasaan dan pemahaman peserta didik terhadap 

dasar-dasar ajaran Islam sebagai akibat minimnya sarana 

pendukung pelaksanaan praktek ibadah di sekolah 

d. Peningkatan Mutu dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan 

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam 

bidang kesehatan yaitu: 

1. Pelayanan kesehatan dan disparitas Status Kesehatan 

Kualitas pelayanan kesehatan saat ini belum memenuhi standar 

pelayanan minimal dan harapan masyarakat serta dirasakan belum adil 

antara kelompok miskin dan kaya, daerah perkotaan dan pedesaan dan 

antara pria dan wanita. Hal ini dapat dilihat dari masih terdapat 

kelompok masyarakat yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan 

(aksesibilitas). 

Selain itu masih banyak anak balita Aceh yang kurang gizi sehingga 

mengancam kualitas sumber daya manusia, tetapi anak balita yang gizi 

lebih juga mulai menunjukkan kenaikan. Pelayanan laboratorium 

kesehatan masyarakat dan kesehatan jiwa masih kurang jika 

dibandingkan dengan pelayanan lainnya. 

2. Beban ganda penyakit 

Pola penyakit yang diderita masyarakat Aceh sebagian besar adalah 

penyakit infeksi menular,seperti ISPA, malaria, diare, DBD dan TBC. 

Namun demikian penyakit tidak menular sudah menjadi pembunuh utama 

di Aceh. Kedepannya, penyakit tidak menular akan menjadi penyakit 

yang menyita banyak sumber daya kesehatan jika tidak tertangani 

dengan efektif 

3. Kinerja Pelayanan Kesehatan yang rendah 


Kemampuan tenaga kesehatan yang belum mampu menjawab perubahan 

atau perkembangan kebutuhan masyarakat yang ditandai oleh masih 

rendahnya mutu tenaga kesehatan dalam mengelola dan memberikan 

pelayanan baik UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) maupun UKM (Upaya 

Kesehatan Masyarakat). Faktor utama penyebab tingginya angka 

kematian bayi tidak terlepas dari kinerja tenaga kesehatan yang rendah 

4. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung perilaku hidup bersih dan 

sehat 

Pembangunan yang dihasilkan oleh pemerintah tidak akan tercapai bila 

tanpa adanya kesadaran masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam 

pembangunan kesehatan. Perilaku yang sehat dengan menjaga 

lingkungan yang sehat, kemampuan memilih dan mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang bermutu dan berbasis bukti, sangat 

menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan. 

5. Rendahnya kondisi lingkungan 

Salah satu faktor penting lainnya yang berpengaruh terhadap derajat 

kesehatan masyarakat adalah kondisi lingkungan yang tercermin antara 

lain dari presentase rumah tangga terhadap akses air minum, presentase 

rumah tangga menurut sumber air minum, presentase rumah tangga 

dengan sumber air minum dari pompa/sumur/mata air menurut jarak 

ketempat penampungan akhir kotoran, dan presentase rumah tangga 

menurut kepemilikan fasilitas buang air besar. Kondisi lingkungan yang 

sehat, tercipta dengan mewujudkan kesadaran individu dan masyarakat 

untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). 

6. Rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan 

kesehatan 

Kualitas menjadi faktor utama yang harus terus mendapatkan perhatian 

oleh pemerintah daerah dan pusat. Untuk menghasilkan tenaga 


kesehatan yang berkualitas dibutuhkan proses pendidikan yang 

berkualitas pula. Saat ini tenaga kesehatan berpendidikan D-III serta S-1 

sedangkan yang berpendidikan SPK serta sederajat minim terhadap 

pelatihan teknis. 

7. Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata 

Tenaga kesehatan merupakan bagian terpenting didalam peningkatan 

pelayanan kesehatan. Pada daerah terpencil masih sangat kurang tenaga 

kesehatan, padahal hal ini sangat dibutuhkan mengingat sulit dan 

jauhnya masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan. Tenaga 

kesehatan yang dibutuhkan yaitu dokter umum, bidan, perawat serta 

tenaga teknis medis. 

8. Rendahnya status kesehatan penduduk miskin 

Kantung-kantung kemiskinan terbesar yaitu di daerah pedesaan dan 

pesisir. Pendapatan yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan 

mengenai kesehatan menyebabkan rendahnya status kesehatan 

penduduk. Status kesehatan yang rendah dapat dilihat diantaranya dari 

masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi 

(AKB). Diharapkan dengan adanya program-program dari pemerintah 

yang pro rakyat atau tepat sasaran akan meningkatkan status kesehatan 

masyarakat miskin. 

e. Pembangunan Syari’at Islam, Sosial dan Budaya 

Sampai saat ini, nilai-nilai Islami belum sepenuhnya dilaksanakan 

sesuai dengan tuntunan Syariat, hal ini disebabkan oleh faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal berkaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat 

terhadap Syariat Islam masih belum sempurna. Selain itu, makin terbukanya 

Aceh pasca tsunami dan konflik serta derasnya arus globalisasi yang didorong 

oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadi tantangan 

masyarakat Aceh untuk dapat mempertahankan jati diri sebagai masyarakat 

yang Islami. Selama ini pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan 


komunikasi cenderung disalah gunakan. Karenanya perlu dilakukan 

pemantapan akidah dan pemahaman syariat untuk meningkatkan ketahanan 

(resilience) budaya dan kecerdasan masyarakat Aceh terhadap infiltrasi 

budaya asing termasuk gerakan pendangkalan akidah. Ketahanan dan 

kecerdasan ini perlu ditingkatkan dalam menghadapi tantangan globalisasi. 

Implementasi Syariat Islam dan adat Aceh hingga ke tingkat 

pemerintahan paling rendah (gampong) belum maksimal karena belum 

semua unsur perangkat pemerintahan gampong dan mukim diatur 

dengan peraturan yang setara. Sebagai contoh, keberadaan Keuchik telah 

diatur dengan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan 

Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sedangkan 

keberadaan Teungku Imeum Meunasah diserahkan pengaturannya 

kepada Qanun Kabupaten/Kota. 

Komponen pendukung Implementasi Syari’at Islam seperti teungku 

Imuem belum berperan maksimal dalam pengawasan atas wali anak 

yatim, melindungi harta anak yatim, serta mengelola zakat dan harta 

agama yang ada di gampong sehingga persoalan Syaria’t Islam di 

gampong belum tertangani secara baik. Begitu juga halnya kualitas 

pelayanan peribadatan dan kemasyarakatan, misalnya; menghidupkan 

meunasah dengan shalat berjamaah dan pengajian, membimbing dan 

mengawasi kegiatan warga masyarakat agar sesuai dengan syariat Islam, 

serta menyelesaikan sengketa dalam keluarga dan masyarakat 

berdasarkan syari`at yang telah menyatu dengan adat belum sesuai 


Pelayanan kehidupan beragama juga dinilai masih belum memadai. Hal 

ini terlihat dari belum optimalnya pemanfaatan tempat peribadatan, 

kurangnya tenaga pelayanan baik dalam kualitas maupun kuantitas, serta 

belum optimalnya pengelolaan dana sosial keagamaan dan harta agama. 

Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pembayaran dan 


pendistribusian zakat masih sangat rendah, padahal zakat merupakan 

salah satu sumber Pendapatan Asli Aceh (PAA), sesuai dengan Undang- 

undang Nomor 11 tahun 2006 Pasal 180. 

Dalam bidang kesejahteraan sosial, masih ada beberapa permasalahan yang 

dihadapi antara lain: 

1. Kemiskinan 

Populasi fakir miskin/keluarga miskin di Aceh berdasarkan data BPS 

masih cukup tinggi dan menyebar di 23 kabupaten/kota. Permasalahan 

kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat Aceh, selain disebabkan 

oleh dampak negatif pembangunan dan konflik sosial yang 

berkepanjangan, juga disebabkan oleh faktor bencana alam yang 

sering terjadi di Provinsi Aceh. 

2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

Menurut data populasi PMKS yang terdapat pada Dinas Sosial Aceh 

sampai dengan akhir tahun 2009, terdapat + 1.884 jiwa gepeng, + 

1.156 jiwa bekas narapidana dan + 320 jiwa tuna susila. Jumlah ini 

cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini membutuhkan 

perhatian dan penanganan serius dari seluruh sektor pemerintahan. 

3. Penyandang cacat dan bekas penyandang kusta 

Jumlah penyandang cacat di Aceh mencapai 28.977 jiwa sementara 

jumlah penduduk eks penyakit kronis (Kusta) mencapai 4.944 jiwa. 

Pemberdayaan masyarakat penyandang cacat sangat diperlukan, 

seperti memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan yang kemudian 

diharapkan para penyandang cacat dapat mandiri guna mencukupi 

kebutuhan hidupnya. Sosialisasi mengenai penyakit kusta juga sangat 

perlu dilaksanakan sehingga minimal sekali masyarakat penyandang 

kusta tidak terisolasi dalam kehidupan sosialnya. 

4. Keterlantaran 

Jumlah keterlantaran di Aceh masih cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat 

diantaranya dari jumlah anak terlantar di Aceh mencapai 12.904 jiwa, 

lanjut usia terlantar 29.297 jiwa, dan data anak balita terlantar yang 


menacapai 789 jiwa. Masalah keterlantaran ini tertinggi yaitu pada 

Kabupaten Aceh Utara. Salah satu penyebab keterlantaran disebabkan 

ketidak mampuan orang tua untuk memenuhi kewajibannya atau 

orang tua yang melalaikan kewajibannya sebagai mana mestinya. Hal 

ini menyebabkan kebutuhan dan hak seseorang sebagai manusia yang 

bermartabat tidak terpenuhi secara wajar baik kebutuhan jasmani, 

rohani maupun sosial. 

f. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Pada bidang pemberdayaan perempuan masih terdapat beberapa 

kendala, terutama disebabkan karena kurangnya pemahaman 

masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini terlihat dari 

sangat kurangnya perempuan yang menduduki posisi di lembaga 

legislatif, eksekutif ataupun yudikatif. Dari 46 posisi yang tersedia untuk 

kepala daerah kabupaten/kota, hanya ada 1 yang dijabat oleh 

perempuan. Begitu pula di lembaga DPR, dari 69 kursi hanya 4 kursi 

yang ditempati perempuan. Walaupun demikian persentase perempuan 

di lembaga pemerintah seperti Kota Banda Aceh cukup tinggi yaitu 

sebesar 74,7 persen. Pada umumnya perempuan yang bekerja pada 

lembaga swasta masih sangat rendah, misalnya persentase perempuan 

di lembaga swasta di Kota Banda Aceh hanya sebesar 25,28 persen. 

Dengan kata lain persentase pekerja di lembaga swasta didominasi oleh 

laki-laki. 

Selain itu, masih banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga dimana 

korbannya sebagian besar adalah perempuan. Data tahun 2009 

menunjukkan bahwa terjadi 119 kasus kekerasan terhadap perempuan 

yang 93 di antaranya adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT). Di Provinsi Aceh, rasio KDRT ini sebesar 1,13%. Angka ini hanya 

dilihat dari Kota Banda Aceh, sedangkan kabupaten lainnya tidak bisa 

dilihat karena KDRT tidak dilaporkan. 


Terkait dengan peningkatan kualitas hidup anak, ada beberapa hal yang 

belum mendapat perhatian sepenuhnya. Misalnya belum semua anak 

memperoleh akte kelahiran gratis sesuai amanat Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2004, karena sebahagian Kabupaten/Kota masih 

memberlakukan pungutan untuk hal tersebut. Apalagi pasca konflik dan 

bencana alam gempa bumi dan tsunami, banyak anak-anak Aceh yang 

memerlukan perhatian yang serius dari semua pihak untuk meningkatkan 

kesejahteraannya, baik dari tindak kekerasan maupun dari berbagai 

bentuk eksploitasi serta perdagangan (traficking). 

g. Pemuda dan Olah Raga 

Berdasarkan data Aceh Dalam Angka tahun 2009, jumlah kelompok 

umur 15-19 tahun adalah jumlah terbesar dari komposisi penduduk Aceh. 

Itu berarti dalam kurun waktu beberapa tahun kedepan akan terjadi 

bonus demografi, dimana akan terdapat lebih banyak kelompok penduduk 

usia muda (produktif) di banding usia tidak produktif. 

Program pembinaan kepemudaan saat ini belum terkoordinir secara 

optimal, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. 

Rendahnya partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan organisasi-organisasi 

kepemudaan dalam peningkatan SDM dan produktivitas pemuda 

menyebabkan fokus pembinaan pemuda belum mengarah pada 

peningkatan keterampilan hidup (life skill) yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup (livelyhood). 

Pembinaan-pembinaan yang selama ini dilakukan baik oleh lembaga 

pemerintah maupun non pemerintah masih bersifat parsial (satu aspek 

saja) dan belum menyeluruh (holistic). 

Pemerintah daerah telah berupaya melakukan pembinaan dan 

pemberdayaan terhadap organisasi-organisasi kepemudaan di Aceh dalam 

bentuk dukungan pendanaan yang bersifat stimulan, sebagai upaya 


meningkatkan kemandirian organisasi guna mengaktualisasikan berbagai 

program pembinaan bagi generasi muda. 

Masalah dan isu strategis bidang kepemudaan dan olahraga yaitu (1) 

Lemahnya koordinasi pembinaan pemuda dan olahraga antar 

kabupaten/kota dan provinsi yang disebabkan oleh belum seluruh daerah 

memiliki Instansi/Dinas/Kantor/Badan yang menangani pembinaan 

pemuda dan olahraga; (2) Rendahnya kualitas SDM pelatih; (3) 

Terbatasnya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga; (4) Rendahnya 

kesejahteraan atlet dan pelatih; (5) Banyaknya pemuda yang 

menganggur; (6) Terbatasnya lapangan pekerjaan; (7) Kurangnya 

keterampilan pemuda; (8) Belum optimalnya pemanfaatan IPTEK dalam 

proses pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan; 

(9) Rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya 

pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga; (10) Banyaknya pemuda 

yang terjerumus dalam penggunaan bahan adiktif; dan (11) Rendahnya 

wawasan kebangsaan pemuda. 

h. Kebudayaan dan Pariwisata 

Masalah dan isu strategis bidang kebudayaan dan kepariwisataan 

yaitu (1) belum tertatanya objek-objek wisata baik alam, agro, budaya 

maupun minat khusus; (2) Lemahnya koordinasi kelembagaan antara 

provinsi dengan kabupaten/kota; (3) Rendahnya pendapatan regional dari 

sektor pariwisata; (4) Kurangnya penyelenggaraan event promosi yang 

bertaraf nasional dan internasional; (5) Rendahnya kemampuan SDM 

dalam pengelolaan keragaman budaya Aceh, asset budaya dan apresiasi 

seni budaya; (6) Kecendrungan memudarnya khasanah budaya, nilai-nilai 

budaya; (7) Lemahnya khasanah seni tradisional, sastra budaya, dan 

besarnya operasional pemeliharaan/renovasi asset peninggalan sejarah 

budaya; (8) Optimalisasi pemanfaatan asset budaya daerah masih 

rendah; (9) Belum tertatanya situs budayadan pengumpulan kembali 

naskah kuno serta karya seni dan produk tradisional Aceh; (10) 


Rendahnya kualitas SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata; (11) 

Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan pariwisata di 

setiap daerah tujuan pariwisata, serta fasilitas pelayanan umum di objek 

wisata; 

Selain itu, di bidang adat ada beberapa permasalahan yang perlu segera 

diselesaikan diantaranya yaitu: (a) Belum terbangunnya koordinasi yang 

baik dengan SKPA, elemen, dan komponen pemerintah Aceh lainnya 

dalam penegakan Hukum Adat, pelestarian, pembinaan dan 

pengembangan nilai-nilai dan identitas Adat dan Adat Istiadat Aceh; (b) 

Kurangnya SDM perangkat Gampong dan Mukim, sehingga kegiatan 

yang telah di programkan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan; 

(c) Terbatasnya data dan informasi yang berkaitan dengan Adat dan Adat 

Istiadat; dan (d) Belum tersedia Data Base tentang Adat dan Adat 

Istiadat Aceh dan Adat Istiadat lain di Aceh (Tamiang, Gayo, Singkil, 

Kluet, Alas, dan Simeulu). 

i. Penciptaan Pemerintah yang dan Bersih serta Penyehatan 

Birokrasi Pemerintahan 

Untuk mendukung pelaksanaan birokrasi Pemerintahan Aceh ke 

depan, maka perlu ditunjang dengan tersedianya sumberdaya manusia 

aparatur yang profesional dan proporsional agar mutu pelayanan dapat 

ditingkatkan. Dengan demikian kontrol hirarkis dalam organisasi dialihkan 

ke tangan para aparatur yang berhadapan langsung dengan pelayanan 

masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan organisasi lokal, hendaknya 

kontrol aturan dan kontrol administrasi dari tingkat pusat dikurangi agar 

memiliki keleluasaan bekerja untuk mengendalikan pemerintahan dan 

mengembangkan kemampuan organisasinya. 

Pemerintah Provinsi Aceh mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk 

melakukan pemberdayaan, pembangunan, monitoring evaluasi serta 


pelayanan publik secara profesional. Untuk terlaksananya tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Aceh akan 

menggunakan seluruh tenaga dan kemampuan sumberdaya aparatur 

yang handal dan potensial dibidangnya sesuai dengan kompetensi yang 

ada. 

Dari gambaran umum di atas bahwa ketersedian tenaga PNS pada 

kabupaten/kota masih relatif belum memadai baik kualitas maupun 

kuantitas SDM, terutama pada daerah kabupaten pemekaran. 

Permasalahan ini akan berdampak pada proses percepatan pembangunan 

dan perbaikan pelayan publik pada level Pemerintahan Kecamatan dan 

Pemerintahan Desa. Sebagai institusi yang langsung berhadapan dengan 

masyarakat, kinerja pemerintahan desa masih relatif belum memadai, 

dimana sebanyak 6.219 desa dan kelurahan yang ada di Provinsi Aceh 

terdapat 874 kantor dalam keadaan baik dan 1257 rusak sedangkan 

kantor desa yang belum ada sebanyak 4.115 unit. 

Sedangkan pada tingkat kemukiman, jumlah mukim sebanyak 731 

mukim, kantor yang sudah dibangun dan dalam keadaan baik hanya 

berjumlah 21 unit dan sisanya sebanyak 681 mukim belum tersedia 

kantor. Disisi lain, penempatan atau distribusi Aparatur Daerah/Pegawai 

Negeri Sipil belum juga merata disamping sarana dan prasarana belum 

memadai terutama pada kabupaten pemekaran, sehingga mengakibatkan 

kualitas pelayanan publik belum berjalan secara optimal. 

Sejalan dengan dinamika pembangunan, dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan terdapat berbagai hambatan antara lain (1) hambatan 

politik, ekonomi, dan lingkungan, (2) kelemahan institusi, (3) 

ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administrasi, (4) kekurangan 

dalam bentuk teknis, (5) kurangnya desentralisasi dan partisipasi, (6) 

pengaturan waktu (timing), (7) sistim informasi yang kurang mendukung, 


(8) perbedaan agenda tujuan antara aktor dan, (9) dukungan yang 

berkesinambungan. 

Pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari perubahan dan 

perkembangan kondisi ekologi administrasi publik, terutama tantangan 

yang perlu mendapatkan perhatian dan penyesuaian-penyesuaian dalam 

penerapan strategi pembangunan meliputi: Penerapan UU-PA; Globalisasi 

informasi; Netralitas Pegawai Negeri; Sistem politik; Perdagangan bebas 

dan semangat reformasi dengan segala implikasinya. Dalam hubungan ini 

kualitas perencanaan pembangunan diharapkan dapat menjawab 

tantangan perubahan tersebut dengan tetap berpijak pada strategi 

pembangunan berkelanjutan yang didukung dengan konsep 

pembangunan manusia (human development). 

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas kedepan 

adalah : 

1. Penyelesaian peraturan-peraturan daerah/qanun sebagaimana yang 

diamantkan oleh UUPA. 

2. Belum terimplementasinya ketentuan (regulasi) secara optimal 

3. Terbatasnya Alokasi Anggaran dari Pemerintah Pusat/Povinsi/ 

Kabupaten/Kota ke Pemerintahan Kecamatan, Mukim dan Gampong 

4. Masih kurangnya tenaga dan kemampuan sumberdaya aparatur yang 

handal dibidangnya. 

5. Penyebaran Aparatur Daerah/Pegawai Negeri Sipil belum merata 

antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya. 

6. Pada konteks pelayanan publik, perbaikan dan peningkatan 

kelembagaan/instiusi perlu ditindaklanjuti seperti pelayanan satu atap 

(one top service) dan peningkatan kelembagaan pada level 

pemerintahan kecamatan hingga ke pemerintahan gampong yang 

langsung berhadapan dengan masyarakat (front-line employees). 

j. Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana 


Dalam tiga tahun terakhir, jumlah desa yang mengalami banjir mencapai 

1.991 desa atau 31 persen dari total desa di wilayah Aceh. Banjir 

bandang dan gelombang pasang laut juga merupakan bencana yang 

melanda penduduk dalam tiga tahun terakhir ini. Tercatat sekitar 134 

desa di Aceh merupakan kawasan rawan gelombang pasang laut dan 

sekitar 526 desa rawan akan banjir bandang. Kondisi ini menegaskan 

bahwa penanganan dan pengendalian bencana belum memadai, hal ini 

disebabkan oleh belum terkosentrasinya kebijakan penanganan dan 

pengurangan resiko bencana pada lembaga yang spesifik. 

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut Pemerintah Aceh telah 

membentuk SKPA Badan Penanggulangan Bencana Aceh, sesuai Qanun 

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Organisasi Tatakerja 

Penanggulangan Bencana Aceh. 

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 

Secara rinci identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan 

pemerintah daerah tertera pada Lampiran 1.

NOTA DINAS - BAPPEDA Aceh

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?