PROVINSI NAD DALAM RTRW NASIONAL - BAPPEDA Aceh

RTRW PROVINSI NAD
BAB II
PROVINSI NAD DALAM RTRW NASIONAL
Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menurut PP 26/2008 yang secara eksplisit
terkait dengan wilayah Provinsi NAD meliputi: (i) rencana struktur ruang wilayah nasional, (ii)
rencana pola ruang wilayah nasional, dan (iii) penetapan kawasan strategis nasional. Dengan
demikian, untuk melihat penetapan RTRWN yang terkait dengan wilayah Provinsi NAD adalah
berdasarkan ketiga komponen rencana tersebut.
2.1 Provinsi NAD Dalam Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional
Rencana struktur ruang wilayah nasional (SRWN) meliputi:
a. sistem perkotaan nasional;
b. sistem jaringan transportasi nasional;
c. sistem jaringan energi nasional;
d. sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan
e. sistem jaringan sumber daya air.
Pada Gambar 2.1.1 ditunjukkan Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional yang berkenaan
dengan wilayah Provinsi NAD, yaitu berdasarkan Lampiran I (Peta Struktur Ruang Wilayah
Nasional) dalam RTRWN.
2.1.1 Provinsi NAD dalam Sistem Perkotaan Nasional
Berdasarkan PP 26/2008 Pasal 11 sistem perkotaan nasional terdiri atas PKN (Pusat Kegiatan
Nasional), PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), dan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). Untuk PKN dan
PKW telah ditetapkan dalam PP 26/2008 tersebut, sementara untuk PKL ditetapkan dengan
Peraturan Daerah (Qanun) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).
Selain sistem perkotaan nasional tersebut di atas, dalam PP 26/2008 Pasal 13 ditetapkan pula
PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional). Pengembangan PKSN ini untuk mendorong
perkembangan kawasan perbatasan negara.
Penetapan sistem perkotaan nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi NAD, selain dapat
ditunjukkan pada Gambar 2.1.1, juga dikemukakan pada Tabel II.1.1. Ada 3 catatan penting
dalam konteks sistem perkotaan tersebut, yaitu:
- Sabang, selain ditetapkan sebagai PKW juga ditetapkan sebagai PKSN. Konteks
pengembangan Sabang ini selain berkenaan dengan revitalisasi dan percepatan
pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional, juga berkenaan dengan
percepatan pengembangan kota-kota utama kawasan perbatasan.
- Banda Aceh dan Meulaboh, yang keduanya ditetapkan sebagai PKW, dalam konteks
pengembangannya selain berkenaan dengan revitalisasi dan percepatan
pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional, juga berkenaan dengan
pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana.
- Pusat-pusat lainnya: Lhokseumawe (PKN), Langsa dan Takengon (PKW),
dikembangkan dalam konteks pengembangan/peningkatan fungsi dan revitalisasi kotakota
yang telah berfungsi.
II - 1

RTRW PROVINSI NAD
Gambar 2.1.1
Provinsi NAD Dalam Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional
PKN 1. LHOKSEUMAWE I/C/1
(Pusat Kegiatan Nasional)
PKW 1. SABANG I/C/1
(Pusat Kegiatan Wilayah) 2. BANDA ACEH I/C/1, I/D/1
3. LANGSA II/C/3
4. TAKENGON II/C/1
5. MEULABOH I/D/1, II/C/3
PKSN 1. SABANG I/A/1
(Pusat Kegiatan Strategis Nasional)
Keterangan:
I - IV : Tahapan Pengembangan
TABEL II.1.1
SISTEM PERKOTAAN NASIONAL
DI WILAYAH PROVINSI NAD
A : Percepatan Pengembangan kota-kota utama kawasan perbatasan
A/1 : Pengembangan/Peningkatan fungsi
C : Revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional
C/1 : Pengembangan/Peningkatan fungsi
C/3 : Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi
D : Pengendalian kota-kota berbasis mitigasi bencana
D/1 : Rehabilitasi kota akibat bencana alam
Sumber: Lampiran I & II, PP 26/2008 tentang RTRWN
II - 2

RTRW PROVINSI NAD
2.1.2 Provinsi NAD dalam Sistem Jaringan Transportasi Nasional
Dalam rencana jaringan transportasi nasional yang terletak di wilayah Provinsi NAD terdapat
rencana-rencana: jalan bebas hambatan, jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jaringan jalur
kereta api, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, dan bandar udara. Pada Tabel II.1.2
dikemukakan rencana sistem jaringan transportasi nasional tersebut.
TABEL II.1.2
RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI NASIONAL
DI WILAYAH PROVINSI NAD
A. Jalan Bebas Hambatan / Tol 1. (Binjai/Sumut) - Langsa
(Lamp. III & XI - PP26/2008) 2. Langsa - Lhokseumawe
3. Lhokseumawe - Sigli
4. Sigli - Banda Aceh
B. Jalan Arteri Primer 1. Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera:
(Lamp. I & XI - PP26/2008) (Medan/Sumut) - Langsa - Lhokseumawe -
Sigli - Banda Aceh
2. Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatera:
Banda Aceh - Jantho - Tangse - Takengon -
Kutacane - (Sidikalang/Sumut)
3. Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera:
Banda Aceh - Meulaboh - Tapaktuan -
Subulussalam - (Sibolga/Sumut)
C. Jalan Kolektor Primer 1. Bireuen - Takengon
(Lamp. I & XI - PP26/2008) 2. Meulaboh - Takengon
3. Peureulak - Blangkejeren
4. Keliling Pulau Simeulue
D. Jaringan Jalur Kereta Api 1. Lintas Timur Pulau Sumatera bagian utara:
(Lamp. I & XI - PP26/2008) (Medan/Sumut) - Langsa - Lhokseumawe -
Sigli - Banda Aceh (Revitalisasi)
2. Lintas Barat Pulau Sumatera bagian utara:
Banda Aceh - Meulaboh - Tapaktuan - Subulussalam
- (Sibolga/Sumut) (Pengembangan)
E. Pelabuhan Penyeberangan 1. Sabuk Utara Nasional:
(Lamp. I & XI - PP26/2008) Banda Aceh - Sabang
2. Intra-regional (dalam Provinsi):
Meulaboh - Sinabang (Simeulue)
III/6
(Pengembangan)
I
(Pemantapan)
I,II,III
(Pengembangan)
II,III,IV
(Pengembangan)
I
(Pemantapan)
I
(Revitalisasi)
I
(Pengembangan)
I
(Pemantapan)
F. Pelabuhan Laut 1. Pelabuhan Laut Internasional:
(Lamp. IV & XI - PP26/2008) - Sabang I/2 (Pengembangan)
2. Pelabuhan Laut Nasional:
- Lhokseumawe I/3 (Pemantapan)
- Meulaboh I/4 (Pengembangan)
G. Bandar Udara 1. Pusat Penyebaran Tersier:
(Lamp. V & XI - PP26/2008)
Sumber: PP 26/2008 - RTRWN
- Sultan Iskandar Muda (Banda Aceh) III/5 (Pemantapan)
II - 3

RTRW PROVINSI NAD
2.1.3 Provinsi NAD dalam Sistem Jaringan Energi Nasional
Baik pada Lampiran I (Peta Struktur Ruang Wilayah Nasional) maupun pada Lampiran XI
(Indikasi Program Utama Lima Tahunan) dalam RTRWN tidak ada penetapan secara eksplisit
mengenai sistem jaringan energi nasional yang berkenaan dengan wilayah Provinsi NAD.
Dengan asumsi bahwa petunjuk lokasi dalam Indikasi Program yang diidentifikasikan sebagai
Sumatera Utara tercakup juga Provinsi NAD, maka dapat diindikasikan rencana untuk sistem
jaringan energi nasional, yaitu:
1. Perwujudan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional, yang meliputi :
(a) optimalisasi dan pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi
nasional, serta (b) pengembangan infrastruktur untuk peningkatan pasokan gas bumi di
Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Utara (LNG Receiving Terminal).
2. Rehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik (jaringan Sumatera Timur).
3. Pengembangan jaringan transmisi tenaga istrik (jaringan transmisi di pulau-pulau pantai
barat Sumatera.
2.1.4 Provinsi NAD dalam Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional
Berdasarkan Lampiran I (Peta Struktur Ruang Wilayah Nasional) dan Lampiran XI (Indikasi
Program Utama Lima Tahunan) dalam RTRWN, rencana untuk sistem jaringan telekomunikasi
nasional yang berkenaan dengan wilayah Provinsi NAD adalah:
1. Rehabilitasi jaringan terestrial (jaringan pelayanan pusat pertumbuhan di pantai timur
Sumatera).
2. Pengembangan jaringan terestrial (jaringan pelayanan pusat pertumbuhan di pantai
barat Sumatera).
3. Jaringan pelayanan feeder dan pulau-pulau (pulau-pulau di barat Sumatera).
2.1.5 Provinsi NAD dalam Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Sistem jaringan sumber daya air merupakan sistem sumber daya air pada setiap wilayah sungai
dan cekungan air tanah. Berdasarkan Lampiran VI (Wilayah Sungai) dalam RTRWN, di wilayah
Provinsi NAD ditetapkan pada wilayah sungai (WS):
a. Meureudu – Baro (I-IV/A/1), yang merupakan WS strategis nasional;
b. Jambo Aye (I-IV/A/1), yang merupakan WS strategis nasonal;
c. Woyla – Seunagan (I-IV/A/1), yang merupakan WS strategis nasional;
d. Tripa – Bateue (I-IV/A/1), yang merupakan WS strategis nasional); dan
e. Alas – Singkil (I-IV/A/1), yang merupakan WS lintas provinsi (NAD dan Sumatera Utara).
Catatan untuk (I-IV/A/1) berarti:
- dikembangkan pada tahapan lima tahunan I s/d IV (atau selama 20 tahun);
- konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air.
II - 4

RTRW PROVINSI NAD
2.2 Provinsi NAD Dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional
Pada Gambar 2.2.1 digambarkan Rencana Pola Ruang Nasional yang berkenaan dengan
wilayah Provinsi NAD, yaitu berdasarkan Lampiran VII (Peta Pola Ruang Wilayah Nasional)
dalam RTRWN.
Gambar 2.2.1
Provinsi NAD Dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional
2.2.1 Kawasan Lindung Nasional di Wilayah Provinsi NAD
Berdasarkan Lampiran VII, yaitu seperti Gambar 2.2.1 di atas, dapat diidentifikasikan kawasan
lindung nasional yang terletak di wilayah Provinsi NAD meliputi: Hutan Lindung dan Hutan
Konservasi (Suaka Alam, Pelestarian Alam).
Dari Gambar 2.2.1 tersebut, untuk hutan lindung diidentifikasikan terdapat di bagian tengah
wilayah Provinsi NAD dan pulau-pulau di bagian barat wilayah (Simeulue dan Kepulauan
Banyak).
Khusus untuk Hutan Konservasi, diidentifikasikan pada Gambar 2.2.1 di atas dan dari Lampiran
VIII (Kawasan Lindung Nasional) dalam RTRWN yang mempunyai luas lebih dari 1.000 (seribu)
Ha, seperti ditunjukkan pada Tabel II.2.1.
II - 5

RTRW PROVINSI NAD
Jenis Kawasan Lindung
TABEL II.2.1
PENETAPAN KAWASAN LINDUNG NASIONAL (KLN)
DI WILAYAH PROVINSI NAD
Penetapan Kawasan Lindung Nasional
Di Wilayah Provinsi NAD
Usulan Program Utama*)
1. Suaka Margasatwa (SM) 1. SM Rawa Singkil I/B/2: Pengembangan Pengelolaan SM
2. Cagar Alam (CA) 1. CA Hutan Pinus Jantho I/B/3: Pengembangan Pengelolaan CA
3. Taman Nasional (TN) 1. TN Gunung Leuser I/A/4: Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi TN
4. Taman Hutan Raya (Tahura) 1. Tahura Cut Nyak Dhien (Pocut II/B/5: Pengembangan Pengelolaan Tahura
Muerah Intan)
6. Taman Wisata Alam Laut 1. TWAL Pulau Weh I/A/6: Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi TWAL
(TWAL) 2. TWAL Kepulauan Banyak II/A/6: Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi TWAL
3. TWAL Perairan Pulau Pinang, Siumat, I/A/6: Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi TWAL
dan Simanaha (Pisisi)
7. Taman Buru (TB) 1. TB Lingga Isaq I/F: Pengembangan & Pengelolaan TB
Keterangan: *) Angka I dan II dalam Usulan Program Utama adalah Tahap Lima Tahunan I dan II dalam Indikasi Program Utama.
Sumber: PP 26/2008 tentang RTRWN, LAMPIRAN VII & VIII.
2.2.2 Kawasan Budidaya Nasional (Kawasan Andalan)
Berdasarkan Gambar 2.2.1, dapat diindikasikan Kawasan Lindung di wilayah Provinsi NAD,
dengan sebaran utamanya adalah di bagian timur wilayah, di bagian barat wilayah, dan di
bagian tengah wilayah (yang dilingkungi oleh kawasan lindung).
Untuk pengembangan kawasan budidaya ini ditetapkan Kawasan Andalan, yang terdiri atas
Kawasan Andalan darat dan Kawasan Andalan laut, seperti ditetapkan dalam Lampiran IX
(Kawasan Andalan) dalam RTRWN. Kawasan Andalan Nasional yang berkenaan dengan
wilayah Provinsi NAD dikemukakan dalam Tabel II.2.2. Dalam penetapan kawasan andalan
tersebut, ternyata terdapat 3 kawasan andalan di daratan dan 1 kawasan andalan laut.
Kawasan Andalan darat meliputi:
- Kawasan Banda Aceh dan sekitarnya;
- Kawasan Lhokseumawe dan sekitarnya;
- Kawasan Pantai Barat Selatan.
Sementara Kawasan Andalan Laut adalah:
- Kawasan Andalan Laut Lhokseumawe – Medan dan sekitarnya.
II - 6

RTRW PROVINSI NAD
TABEL II.2.2
PENETAPAN KAWASAN ANDALAN NASIONAL
DI WILAYAH PROVINSI NAD
Kawasan Andalan (KA)
Sektor Unggulan
Usulan Program Utama*)
1. Kawasan Banda Aceh dsk.
- pertanian I/A/1: Pengendalian KA untuk pertanian pangan abadi.
- pariwisata II/E/1: Rehabilitasi KA untuk pariwisata.
- industri II/D/1: Rehabilitasi KA untuk industri pengolahan.
- perikanan laut I/G/1: Rehabilitasi Ka untuk kelautan.
2. Kawasan Lhokseumawe dsk.
- industri I/D/1: Rehabilitasi KA untuk industri pengolahan.
- pertanian III/A/2: Pengembangan KA untuk pertanian.
- pertambangan I/C/1: Rehabilitasi KA untuk industri pertambangan.
- perikanan I/F/2: Pengembangan KA untuk perikanan.
- perkebunan II/B/2: Pengembangan KA untuk perkebunan.
3. Kawasan Pantai Barat Selatan
- pertanian IV/A/2: Pengembangan KA untuk pertanian.
- perikanan II/F/2: Pengembangan KA untuk perikanan.
- pertambangan III/C/2: Pengembangan KA untuk pertambangan.
- perkebunan I/B/2: Pengembangan KA untuk perkebunan.
4. KA Laut Lhokseumawe -
Medan dsk.
- perikanan I/F/2: Pengembangan KA untuk perikanan.
- pertambangan I/C/2: Pengembangan KA untuk pertambangan.
Keterangan: *) Angka I, II, III dan II dalam Usulan Program Utama adalah Tahap Lima
Tahunan I, II, III, dan IV dalam Indikasi Program Utama.
Sumber: PP 26/2008 tentang RTRWN, LAMPIRAN IX.
2.3 Provinsi NAD Dalam Penetapan Kawasan Strategis Nasional
Dalam Lampiran X RTRWN diidentifikasikan Penetapan Kawasan Strategis Nasional. Kawasan
Strategis Nasional yang terletak di wilayah Provinsi NAD ditunjukkan pada Tabel II.3.1.
Kawasan strategis nasional yang ditetapkan yang berkenaan dengan wilayah Provinsi NAD
berdasarkan sudut kepentingannya terdiri atas:
- sudut kepentingan pertahanan keamanan;
- sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
- sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.
II - 7

RTRW PROVINSI NAD
TABEL II.3.1
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN) DI WILAYAH PROVINSI NAD
Usulan Program Utama*)
Sudut Kepentingan Kawasan Strategis Kawasan Strategis Nasional di Prov.NAD
1. Pertahanan keamanan1. Kawasan perbatasan laut RI dengan negara India/ I/E/2: Pengembangan/Peningkatan Kualitas KSN dari
Thailand/Malaysia, termasuk 2 pulau kecil terluar, sudut kepentingan Hankam.
yaitu Pulau Rondo (NAD), Pulau Berhala (Sumut).
2. Kawasan perbatasan negara termasuk 19 pulau I/E/2: Pengembangan/Peningkatan Kualitas KSN dari
kecil terluar. Pulau-pulau kecil terluar yang terle- sudut kepentingan Hankam.
tak di Provinsi NAD: P.Simeuluecut, P.Salaut
Besar, dan P.Raya.
2. Pertumbuhan ekonomi 1. Kawasan Industri Lhokseumawe. I/A/2: Pengembangan/Peningkatan Kualitas KSN dari
sudut kepentingan ekonomi.
2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan I/A/2: Pengembangan/Peningkatan Kualitas KSN dari
Bebas Sabang. sudut kepentingan ekonomi.
3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu I/A/2: Pengembangan/Peningkatan Kualitas KSN dari
(KAPET) Banda Aceh Darussalam. sudut kepentingan ekonomi.
3. Sosial budaya -
4. Pendayagunaan sumber daya alam dan/ -
atau teknologi tinggi
5. Fungsi dan daya dukung lingkungan 1. Kawasan Ekosistem Leuser. I/B/1: Rehabilitasi/Revitalisasi KSN dari sudut kepentingan
lingkungan hidup.
Keterangan: *) Angka I dalam Usulan Program Utama adalah Tahap Lima Tahunan I dalam Indikasi Program Utama.
Sumber: PP 26/2008 tentang RTRWN, LAMPIRAN X.
II - 8