Persepsi dan Apresiasi Masyarakat terhadap Multifungsi Pertanian

More documents

Recommendations

Info

Irawan et al. Multifungsi lahan sawah sebagai pengendali banjir dan pemasok sumber daya air paling mudah dipahami oleh responden. Jumlah responden yang mau membayar multifungsi lahan sawah sebagai pengendali banjir ternyata paling dominan, yakni mencapai 86,5% di Jawa Barat dan 85,5% di Jawa Tengah (Tabel 5 dan 6). Selain sebagai pengendali banjir, multifungsi lahan sawah yang dianggap penting oleh responden adalah penyedia sumber daya air dan tempat pendaur-ulang (recycling) sampah organik. Secara umum responden di Jawa Barat dan Jawa Tengah kurang menganggap penting multifungsi lahan sawah sebagai tempat rekreasi. Hal ini bisa dimengerti karena kebutuhan rekreasi masih dianggap sebagai kebutuhan tersier bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Tabel 5. Responden yang bersedia membayar multifungsi lahan sawah di lokasi penelitian Jawa Barat Profesi responden Jumlah responden Mitigasi banjir Penyedia sumber air Multifungsi sawah Penyerap sampah orang % Tempat rekreasi Penyejuk udara Peneliti 32 87,5 84,4 75,0 62,5 75,0 Penyuluh 34 88,2 91,2 91,2 73,5 82,4 Birokrat pertanian 43 79,1 76,7 79,1 62,8 69,8 Birokrat non-pertanian 77 93,5 87,0 79,2 68,8 83,1 Lainnya 44 84,1 79,5 81,8 56,8 70,5 Total 230 86,5 83,8 81,3 64,9 76,2 Tabel 6. Responden yang bersedia membayar multifungsi lahan sawah di lokasi penelitian Jawa Tengah Profesi responden Jumlah responden Mitigasi banjir Penyedia sumber air Multifungsi sawah Penyerap sampah orang % Tempat rekreasi Penyejuk udara Peneliti 19 73,7 68,4 68,4 63,2 68,4 Penyuluh 14 92,9 85,7 85,7 71,4 92,9 Birokrat pertanian 64 84,4 78,1 82,8 65,6 81,3 Birokrat non-pertanian 65 87,4 79,7 79,7 65,6 89,0 Lainnya 28 89,3 78,6 82,1 57,1 89,3 Total 190 85,5 78,1 79,8 64,6 84,2 34
Persepsi dan Apresiasi Masyarakat Terhadap Multifungsi Pertanian Berdasarkan profesi responden, para peneliti, birokrat, dan penyuluh pertanian di Jawa Barat pada umumnya bersedia membayar multifungsi lahan sawah sebagai pengendali banjir. Di Jawa Tengah responden menilai multifungsi penyejuk udara hampir sama pentingnya dengan multifungsi pengendali banjir. Ini diduga berkaitan dengan perbedaan suhu yang cukup tinggi antara di perkotaan dibandingkan dengan suhu di wilayah pertanian atau pedesaan. Walaupun data tersebut masih bersifat "persepsi" namun dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat mempunyai perhatian dan pemahaman yang mengesankan dan setuju untuk mempertahankan lahan sawah dan bersedia membayar multifungsi lahan sawah, baik sebagai pengendali banjir, pemasok sumber daya air, penyerap sampah organik, maupun sebagai tempat rekreasi dan penyejuk udara. Besaran indikatif WTP responden untuk multifungsi pengendali banjir jauh lebih tinggi daripada untuk multifungsi lainnya. Besaran indikatif WTP merupakan jumlah WTP dibandingkan dengan "nilai penawaran" atau bid value yang diajukan kepada responden. Rata-rata besaran indikatif WTP untuk multifungsi pengendali banjir mencapai 139,2% di Jawa Barat dan 67,7% di Jawa Tengah (Tabel 7 dan 8). Secara umum besaran indikatif WTP di Jawa Barat lebih tinggi daripada di Jawa Tengah. Kecenderungan yang relatif sama di kedua propinsi tersebut adalah responden bersedia membayar lebih tinggi untuk multifungsi pengendali banjir dan penyejuk udara. Hal ini bisa dikaitkan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Tetapi dapat juga disebabkan oleh kelemahan metode penelitian seperti dalam menetapkan nilai "penawaran" multifungsi pengendali banjir yang relatif rendah, yakni Rp 9.000/ha dibandingkan misalnya dengan nilai pemasok sumber daya air sebesar Rp 140.000/ha. Dari total penawaran sebesar Rp 256.000/ha, nilai WTP responden adalah Rp 125.706 (49,1%) di Jawa Barat dan Rp 77.439 (30,2%) di Jawa Tengah atau rata-rata WTP responden di kedua lokasi tersebut adalah Rp 101.572/ha (39,7%). Secara indikatif data di atas memberi gambaran bahwa responden sudah mempunyai pemahaman dan perhatian untuk mempertahankan lahan sawah guna melestarikan multifungsinya sebagai pengendali banjir, pemasok sumber daya air, penyerap sampah organik, tempat rekreasi, dan penyejuk udara. Implikasi kebijakan yang dapat ditempuh untuk menindaklanjuti fenomena tersebut adalah perlu adanya rancangan transfer pembiayaan dari masyarakat perkotaan di wilayah hilir ke masyarakat pertanian di wilayah hulu dalam suatu kawasan daerah aliran sungai atau kawasan tertentu. Bentuk transfer pembiayaan tersebut dapat dikaitkan dan dimulai dengan pungutan pajak lingkungan bagi masyarakat perkotaan, khususnya yang bertempat 35
Page 1 and 2: Persepsi dan Apresiasi Masyarakat T
Page 11: Persepsi dan Apresiasi Masyarakat T
Page 23: Persepsi dan Apresiasi Masyarakat T

Persepsi dan Apresiasi Masyarakat terhadap Multifungsi Pertanian

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?