elemen-elemen pokok pembentukan peraturan daerah tentang ...

1. Tahap Perencanaan
Ada dua instrumen perencanaan peraturan yang disusun secara
terencana, terpadu, dan sistematis yaitu: Prolegnas (Program Legislasi
Nasional) dan Prolegda (Program Legislasi Daerah). Perencanaan
penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi
Nasional, sedangkan perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan
dalam suatu Program Legislasi Daerah. Tahap awal/tahap perencanaan ini
sangat penting, karena instansi penggagas harus memasukkan Raperda
yang nantinya terdaftar dalam Prolegda.
Tidak seperti penyusunan Prolegnas yang diatur dalam Pasal 16 UU
P3, penyusunan Prolegda tidak ada pengaturannya dalam UU P3. Dengan
menggunakan metode analogi (argumentum per analogiam) yang mengacu
pada Penjelasan Pasal 15 UU P3, “Di samping memperhatikan hal di atas,
Program Legislasi Daerah dimaksudkan untuk menjaga agar produk
Peraturan Perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem
hukum nasional.” Dengan demikian, tata cara penyusunan Prolegda mengacu
pada tata cara penyusunan Prolegnas. Dalam penjelasannya disebutkan
bahwa Prolegda dimaksudkan untuk menjaga agar produk peraturan
perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum
nasional; maka penjelasan Prolegda mengacu pada penjelasan Prolegnas
adalah sebagai berikut:
a. Prolegda memuat program penyusunan Perda (berupa Raperda)
b. Urgensi Prolegda adalah agar dalam pembentukan peraturan perundangundangan
(dalam hal ini Perda) dapat dilaksanakan secara berencana dan
untuk menjaga agar produk Peraturan Perundang-undangan Daerah
(dalam hal ini Perda) tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional
c. Dalam Prolegda ditetapkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan
kebutuhan hukum masyarakat
d. Prolegda memuat program legislasi jangka panjang, menengah, atau
tahunan
e. Dalam penyusunan Prolegda perlu ditetapkan pokok materi yang hendak
diatur serta kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya
f. Prolegda disusun secara terkoordinasi, terarah, dan terpadu yang disusun
bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah
g. Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah
dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang khusus
menangani bidang legislasi
h. Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh alat
kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi (Panitia
Legislasi DPRD)
i. Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan
oleh biro/bagian yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang
Peraturan Perundang-undangan (Biro Hukum di Provinsi, Bagian Hukum
di kabupaten/kota)
j. Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan Prolegda
antara DPRD dan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah
9