elemen-elemen pokok pembentukan peraturan daerah tentang ...

More documents

Recommendations

Info

• Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian. 3.3. Ketentuan Penyidikan Perancangan ketentuan penyidikan mengacu pada ketentuan pada angka 179 sampai dengan angka 182, yakni: • Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai negeri Sipil departemen atau instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang atau Peraturan Daerah. • Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik hendaknya diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan. Contoh: Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan … (nama departemen atau instansi) … dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang (atau Peraturan daerah) ini atau: Contoh: (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini. (2) ……………………………………………………………………….. . Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 149 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemda menyatakan bahwa: • Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • Dengan Peraturan Daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah. Jelaslah bahwa yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Perda adalah pejabat penyidik umum, namun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat pula melakukan penyidikan asalkan tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan. 29
3.4 Ketentuan Pidana (jika diperlukan) Ketentuan-ketentuan penting yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut (angka 86, 87, 91-99 Lampiran UU P3): • Dalam merumuskan ketentuan pidana harus merujuk ke asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 103 KUHP menyatakan bahwa Ketentuan Pidana dalam KUHP berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut Peraturan Perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain, misalnya: ketentuan pidana bagi tindak pidana yang merupakan pelanggaran terhadap kegiatan bidang ekonomi mengacu kepada UU yang mengatur mengenai tindak pidana ekonomi. • Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku. • Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal (-pasal) yang memuat norma tersebut. Elemen-elemen/unsurunsur norma yang diacu pun harus sama. • Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frase setiap orang. Contoh: Setiap orang yang menggunakan nama LPD secara bertentangan dengan Pasal 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). • Jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya orang asing, pegawai negeri, saksi. Contoh: Pengurus dan karyawan yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). • Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh korporasi. • Pidana terhadap tindak pidana korporasi dijatuhkan kepada: badan hukum, perseroan, perkumpulan, atau yayasan; mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana; atau • kedua-duanya 30
Page 1 and 2: ELEMEN-ELEMEN POKOK PEMBENTUKAN PER
Page 3 and 4: KATA PENGANTAR Sejak kasus AIDS dit
Page 5 and 6: DAFTAR TABEL Tabel 1. Keuntungan d
Page 7 and 8: HIV & AIDS pada waktu itu belum men
Page 9 and 10: Tahun 2007, huruf B. Pembagian Urus
Page 11 and 12: Tabel 1 Kesepakatan lokal Definisi
Page 13 and 14: BAB II ELEMEN FORMAL PEMBENTUKAN P
Page 15 and 16: Raperda yang akan didaftarkan harus
Page 17 and 18: 2. Tahap Persiapan 1 Raperda dapat
Page 19 and 20: memasukkan usulan Raperda HIV & AID
Page 21 and 22: Contoh Prosedur Penyusunan Raperda
Page 23 and 24: 4. Pembicaraan tingkat keempat meli
Page 25 and 26: Tabel 6 • Proses pembahasan Raper
Page 27 and 28: 4. Tahap Penetapan Raperda yang tel
Page 29 and 30: B. Kerangka Peraturan Daerah Tabel
Page 31 and 32: Dasar hukum materiil untuk Perda te
Page 33: 3.2.1. Materi pokok yang diatur dit
Page 37 and 38: • Hindari rumusan dalam ketentuan
Page 39 and 40: Contoh: Pasal 102 Pada saat Peratur
Page 41 and 42: Tabel 11: Bentuk Rancangan Peratura
Page 43 and 44: BAB III ELEMEN MATERIIL PEMBENTUKAN
Page 45 and 46: Tabel 14 Urusan Pemerintahan yang M
Page 47 and 48: D. Asas yang Harus Terkandung dalam
Page 49 and 50: HIV/AIDS wajib melindungi pasangann
Page 51 and 52: Lampiran 1 A Proses Penyusunan Perd
Page 53 and 54: Lampiran 1B Bagan Alur Prosedur Pen
Page 55 and 56: TAHAPAN KOMPONEN POKOK KEGIATAN Pem
Page 57 and 58: LAMPIRAN 3 Isi Naskah Akademis Nas
Page 59 and 60: LAMPIRAN 3 Format Naskah Akademis B
Page 61 and 62: LAMPIRAN 3 Pokok-Pokok Pikiran Ranc
Page 63: 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri

elemen-elemen pokok pembentukan peraturan daerah tentang ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?