elemen-elemen pokok pembentukan peraturan daerah tentang ...

3.1. Ketentuan Umum
Berdasarkan lampiran UU P3 (72-82), ketentuan umum berisi:
3.1.1. Batasan atau definisi
3.2.2. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan
3.2.3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (-pasal)
berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas,
maksud, dan tujuan.
Contoh:
Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi,
singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing
uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali
dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah
kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal
(-pasal) selanjutnya. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan
satu kali, namun diperlukan pengertian untuk satu
bab/bagian/paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu
diberi definisi.
Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim
berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah, maka
batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak
perlu diberikan penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan
sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum
mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan
lebih dahulu dari yang berlingkup khusus
b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok
yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu
c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di
atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan
• Batasan pengertian pencegahan dan penanggulangan HIV & AIDS
• Batasan pengertian HIV
• Batasan pengertian AIDS
3.2. Materi pokok yang diatur
Bagian ini adalah substansi sebenarnya dari Peraturan Daerah
yang dirumuskan secara normatif yakni yang bersifat mengharuskan atau
membolehkan, atau dengan ungkapan lain, memuat norma perilaku (akan
diuraikan lebih lanjut pada Bab III)
Dalam perancangan materi pokok yang diatur mengacu pada
ketentuan-ketentuan pada angka 83 dan angka 84 Lampiran UU P3,
yakni:
27