elemen-elemen pokok pembentukan peraturan daerah tentang ...

Pelbagai kegiatan advokasi juga dilakukan untuk menciptakan situasi
yang kondusif bagi terlaksananya upaya pencegahan dan penanggulangan
HIV & AIDS. Kegiatan-kegiatan tersebut mencetuskan pelbagai kebijakan,
pernyataan bersama, rekomendasi dan komitmen, contohnya: Deklarasi
Sanur (1997), Komitmen Sentani (2004), Komitmen Sanur (2004), Komitmen
FLOBAMORA (2006), Kesepakatan Blambangan, dan lain sebagainya.
Untuk mengisi kekosongan dalam peraturan, berbagai pihak sudah
melakukan kegiatan advokasi baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota
untuk memulai pembuatan Perda tentang pencegahan dan penanggulangan
HIV & AIDS. Dalam proses advokasi tersebut, ada dua pertanyaan yang
sering diajukan:
1. Jika tidak ada perintah dari peraturan yang lebih tinggi, apakah
pemerintah Daerah dan DPRD berwewenang membuat Perda?
2. Jika Pemerintah Daerah & DPRD berwewenang, apa dasar hukumnya
dan dalam hal apa sajakah Perda tersebut diperlukan?
Permasalahan ini sebenarnya dapat dikonfirmasikan ke
Pasal 12 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan − selanjutnya disebut UU P3 (lihat pula Pasal 136 ayat
(2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah
diubah dengan UU Nomor 8 tahun 2005 dan diubah untuk kedua kalinya
dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, selanjutnya disebut UU Pemda).
Ketentuan di atas mengatur tentang materi muatan Perda yakni seluruh
materi muatan dalam rangka:
a. penyelenggaraan otonomi daerah,
b. penyelenggaraan tugas pembantuan,
c. menampung kondisi khusus daerah, serta
d. penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pemerintah daerah
berwenang membentuk Perda sekalipun tidak ada perintah dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi sepanjang urusan yang hendak diatur
itu merupakan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
Sebagai dasar hukum, pembuatan Perda tentang Pencegahan dan
Penanggulangan HIV & AIDS dapat merujuk kepada:
a. Pasal 13 ayat (1) huruf e UU Pemda untuk Provinsi, “Urusan wajib yang
menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan
dalam skala provinsi yang meliputi: … e. penanganan bidang kesehatan;
… “, dan Pasal 14 ayat (1) huruf e UU Pemda untuk Kabupaten/Kota,
“Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah
kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota yang
meliputi: … e. penanganan bidang kesehatan; … “,
b. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan
ayat (2) yang memuat ketentuan bahwa pemerintahan daerah Provinsi
dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan
wajib meliputi: “… b. kesehatan; … .” Dalam Lampiran PP Nomor 38
3