11. Juknis Pengembangan KTSP_2511 - Teguh Sasmito Kang Guru ...

JUKNIS PENGEMBANGAN KTSP SMA
20. Penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah yang dapat
berbentuk rapat kerja dan/atau lokakarya sekolah dan/atau kelompok sekolah yang
diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pelajaran baru. Tahap kegiatan
penyusunan KTSP secara garis besar meliputi: penyiapan dan penyusunan draf, reviu
dan revisi, serta finalisasi, pemantapan dan penilaian (Panduan penyusunan KTSP -
BSNP Tahun 2006 Bab IV Baian B butir 2).
21. Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan
kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar
kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota
yang bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan
departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs,
MA, dan MAK (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 17 ayat 2).
22. Pengembangan KTSP didahului dengan melakukan analisis konteks yang meliputi: (1)
mengidentifikasi Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai acuan
dalam penyusunan KTSP, (2) menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan yang
meliputi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya,
dan program-program, dan (3) menganalisis peluang dan tantangan yang ada di
masyarakat dan lingkungan sekitar misalnya komite sekolah, dewan pendidikan, dinas
pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan
sosial budaya (Panduan penyusunan KTSP dari BSNP, Bagian IV.A).
23. Seiring dengan telah diterbitkannya berbagai Permendiknas yang berkaitan dengan
Standar Nasional Pendidikan (SNP), maka analisis konteks juga harus diarahkan untuk
mengidentifikasi semua standar, dan menganalisis lingkungan internal dan lingkungan
eksternal satuan pendidikan.
24. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal sistem pendidikan di seluruh
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 Bab I Pasal 1 butir 1).
25. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang
mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 Bab I Pasal 1 butir 4).
26. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan
dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi
mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik
pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 Bab I Pasal 1 butir 5).
27. Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan
pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar
kompetensi lulusan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 butir
6).
28. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan
kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan (Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 butir 7).
29. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan
dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat
beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat
berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk
menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 butir 8).
30. Standar Pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan
pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan
©2010-Direktorat Pembinaan SMA
5