Edisi 29 Tahun 2011 - KPPU

LAPORAN UTAMA
dengan domain pemerintah masih
relatif buruk. Agustinus berkeyakinan
jika pemerintah meningkatkan
atau memacu kinerjanya dengan
baik, maka dengan sendirinya akan
berpengaruh pada peningkatan daya
saing nasional.
Dalam kaitan dengan kebijakan
persaingan dalam meningkatkan
daya saing, Agustinus berpendapat
posisi persaingan masuk dalam
aspek institution. Sebetulnya di
Global Competitivenes Index, posisi
persaingan Indonesia dianggap relatif
baik. “Kehadiran KPPU merupakan
signal baik bagi investor global.
Indonesia dinilai memiliki komitmen
yang besar untuk mendorong
kompetisi,” kata Agustinus.
Meskipun kenyataannya praktik
persaingan usaha sedikit banyak
menghadapi masalah tetapi secara
umum cukup membaik, sehingga
aspek kompetisi dianggap baik oleh
investor global. Oleh karenanya
kebijakan dan praktik persaingan
usaha cukup kondusif dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dan daya saing nasional, jelasnya.
Sebagai lembaga negara yang
bertugas mengawasi praktik
persaingan usaha, langkah KPPU
sudah berada di jalan yang semestinya
(on the track). Namun kinerja
KPPU masih perlu ditingkatkan,
terutama dalam mendorong sektorsektor
yang perlu dibenahi. Hal
ini menurut keyakinan Agustinus
secara signifikan dapat meningkatkan
Global Competitiveness Index kita.
KPPU, lanjut Agustinus, perlu
menunjukkan skala prioritas
dalam menangani perkara yang
memberi dampak pada ekonomi
nasional secara signifikan. Sektorsektor
ekonomi nasional Indonesia
dalam pandangannya memiliki
kecenderungan dikuasai oleh sektor
berbasis produk primer seperti kelapa
sawit dan lain lain. “Kalau sektorsektor
itu dapat menunjukkan signal
kompetisi yang baik, maka akan
sangat membantu daya saing kita,”
jelasnya.
Untuk mengurangi faktor yang
memperlemah daya saing terutama
dalam hal pembenahan infrastruktur,
pemerintah membuat
program pembenahan
infrastuktur nasional
yang disebut
sebagai Master
Plan Percepatan
dan Perluasan
Pembangunan
Ekonomi Indonesia
(MP3I). Meskipun
di atas kertas
rencana tersebut
baik, tetapi dalam
pelaksanaannya
banyak yang perlu
direvitalisasi.
Kemudian,
d a l a m
pelaksanaan
tender proyek
infrastruktur,
Agustinus
menyampaikan
KPPU bisa
melakukan
pengawasan
d a l a m
penentuan
t e n d e r
pekerjaan
tersebut.
Dikarenakan
pekerjaan infrastruktur tidak terlihat
di permukaan tapi dalam proses
memilih pemenang tender cukup
menyengat aroma kartel, karena
hanya itu-itu saja yang memenangkan
tender pekerjaan.
Dalam pandangan Agustinus,
KPPU juga sudah sejalan dengan
upaya mendorong ekonomi
masyarakat kecil, tetapi belum
menyelesaikan masalah. Kalau
dilihat dari data statisik, Usaha Kecil
Menengah (UKM) berjumlah 99%,
sementara unit usaha besar sebanyak
0,01%. Kontribusi kepada PDB
64% terhadap ekspor. “Kalau KPPU
concern pada struktur ekonomi
semacam itu sangat positif, tetapi
itu bukan pekerjaan mudah karena
harus melibatkan grand strategy yang
menyeluruh,” jelasnya.
Meskipun kadang pelaku usaha
kecil sering diposisikan di bawah
pelaku usaha besar, Agustinus
menyadari bahwa ini merupakan
World Economic Forum
kondisi negara yang sedang mengejar
pertumbuhan. Sebab pertumbuhan
hanya bisa didorong oleh para pelaku
usaha besar, sedangkan pelaku usaha
kecil cenderung lambat, bahkan
seringkali ketinggalan.
Tetapi pada fase tertentu
pembangunan ini harus memikirkan
sistem kompetisi yang sehat,
dibandingkan dengan penerapan
program kompetisi di negara-negara
maju yang sudah cukup stabil.
Piramida ekonomi di negara maju
sudah terbentuk dengan baik, dimana
pelaku usaha terdiri dari pelaku
usaha besar, menengah, sampai kecil.
Sementara di Indonesia piramida
model tersebut belum terbentuk.
(RBW/ST)
12 Edisi 29 2011