Argumentasi dan Skema Bantuan Pemerintah (Domestic Support)

34 

Bab V. Analisis Kebijakan Kapital, Sumberdaya Lahan dan Air 

Argumentasi dan Skema Bantuan Pemerintah (Domestic Support) Bagi Petani Indonesia: 

Program Bantuan Terpadu Pada Wilayah dan Kelompok Sasaran. 

Peran Sektor Pertanian 

Ada beberapa peran sektor pertanian dalam perekonomian nasional yang sangat vital 

antara lain, penyedia lapangan kerja, penyedia pangan, pemasok devisa dan pengentas 

kemiskinan. Kemampuan sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja nasional cukup 

besar. Pada tahun 2005 penyerapan tenaga kerja 41,8 juta orang atau sekitar 40% dari total 

penyerapan tenaga kerja nasional. Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian cenderung 

mengalami peningkatan. Kalau pada tahun 2004 penyerapan tenaga kerja sektor pertanian 

sebesar 40,6 juta, maka pada tahun 2005 meningkat menjadi 41,8 juta atau meningkat 

3,26%, sementara penyerapan tenaga kerja di sektor non pertanian tumbuh lebih lambat yaitu 

hanya 0,04%. Ini membuktikan bahwa peran sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja 

nasional cukup besar. 

Selain peran sebagai penyedia lapangan kerja, sektor pertanian juga berperan penting 

sebagai penyedia pangan nasional. Data Neraca Bahan Makanan yang diterbitkan FAO 

menunjukkan bahwa selama periode 2000-2002, kemampuan penyediaan pangan Indonesia 

dalam kalori per kapita per hari mencapai 3.313. Rata-rata pangsa produksi pangan dalam 

negeri terhadap total kebutuhan pangan dalam negeri, selama periode 2000-2002 mencapai 111 

persen, sementara impor dan ekspornya masing-masing sebesar 13 dan 24 persen, sehingga 

secara keseluruhan net ekspor pangan Indonesia mencapai 11 persen. Berdasarkan data BPS, 

impor beras tahun 2005 masih dibawah 1 persen dan itupun untuk kebutuhan RASKIN dan stok. 

Dengan demikian, sektor pertanian berperan sangat besar dalam penyediaan pangan nasional. 

Walaupun kontribusi PDB (Produk Domestik Bruto) sektor pertanian terhadap PDB 

nasional hanya sebesar 15 persen, namun PDB sektor pertanian tersebut berpengaruh dalam 

pengentasan kemiskinan baik di pedesaan maupun di perkotaan. Dengan demikian peran sektor 

pertanian dalam pengentasan kemiskinan sangat besar. 

Peran sektor pertanian dalam perolehan devisa juga cukup signifikan dan mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa nilai ekspor 

komoditas pertanian selama periode sebelum krisis ekonomi (1993-1997) sebesar US$ 5.166 juta 

meningkat menjadi US$ 5.596 juta pada periode 1998-1999 dan meningkat lagi mejadi US$ 

5.676 juta. Sedangkan nilai impor komoditas pertanian sebelum krisis ekonomi tidak banyak 

mengalami perubahan. Hal tersebut menyebabkan neraca perdagangan komoditas pertanian 

mengalami surplus dan cenderung meningkat. Kalau pada periode 1993-1997 surplus neraca 

perdagangan sebesar US$ 2.243 juta, maka pada periode 1998-1999 meningkat menjadi US$ 

2.509 juta dan pada periode 2000-2002 meningkat lagi menjadi US$ 2.710. Selama periode 

2004-2005 (semester I) nilai ekspor meningkat dari US $ 4,35 milyar menjadi US $ 5,16 milyar 

dan nilai impor juga meningkat dari US $ 2,36 milyar menjadi US $2,61 milyar namun 

peningkatan lebih kecil sehingga neraca perdagangan pertanian mengalami surplus sebesar US 

$2,55 milyar. Ini semua memberikan indikasi peran sektor pertanian dalam penerimaan devisa 

negara makin besar. 

Dengan peran sektor pertanian yang demikian besar tersebut, maka sudah selayaknya 

pemerintah mempertahankan eksistensi dan mengembangkan kapasitas sektor pertanian ke 

depan melalui berbagai kebijakan promosi maupun proteksi yang diimplementasikan dalam 

berbagai bantuan pemerintah diantaranya bantuan teknologi, subsidi benih, subsidi pupuk, 

modal dan bantuan lainnya. 

Argumentasi Perlunya Bantuan Bagi Petani 

Ada dua argumentasi yang melandasi pentingnya pemerintah memberikan bantuan 

kepada petani: Pertama, suatu kewajiban pemerintah membantu petani yang sebagian besar 

merupakan masyarakat miskin yang tidak mempunyai kapasitas yang memadai untuk 

mengembangkan kapasitas produksi pertanian sementara eksistensi produksi pertanian ke

Analisis Kebijakan 35 

depan masih sangat diperlukan; dan Kedua, melindungi petani miskin dari ancaman eksternal 

akibat ketidakadilan perdagangan dalam rangka memberdayakan mereka menjadi masyarakat 

yang mandiri mampu menghidupi dirinya dan juga menjaga eksistensi sektor pertanian ke 

depan. 

Beberapa fakta yang mendukung argumentasi ketidakmampuan petani mengembangkan 

kapasitas produksi pertaniannnya antara lain : Pertama, walaupun terjadi penurunan insiden 

kemiskinan dari 19,14% pada tahun 2000 menjadi 16.60% pada tahun 2004, namun secara 

absolut sangat besar yaitu sekitar 36 juta dan diperkirakan sekitar 20 juta diantarnya berada di 

wilayah pedesaan. Dari sekitar 20 juta penduduk miskin di pedesaan sekitar 55 persen 

bergantung pada sektor pertanian. 

Kedua, walaupun surplus usahatani cukup prospekstif, sebagai contoh surplus usahatani 

padi tanpa memperhitungkan lahan sebesar 61%, namun pendapatan per kapita petani per 

tahun berkisar Rp 2.304.909 - Rp 2.684.865 (Rp 6.403 – Rp 7.458 per hari per kapita) (PATANAS, 

2004 1 dan 2005 2 ) atau dibawah $ 1 per hari masih jauh dibawah garis kemiskinan berdasarkan 

kriteria World Bank $ 2 per hari per kapita. 

Beberapa fakta yang mendukung adanya ancaman eksternal terhadap eksistensi 

usahatani di Indonesia akibat ketidakadilan pasar antara lain: Pertama, domestik support yang 

mendistorsi pasar (Trade Distorting Subsidy (TDS)) 3 negara-negara maju yang tergabung dalam 

OECD (Organization Economic Cooperation Development) pada sektor pertanian mereka sangat 

besar yaitu data tahun 2000 sekitar US $ 327 billion (setara Rp 3 270 trilyun). Total TDS untuk 

Amerika Serikat sebesar Rp 480 trilyun; EU sebesar Rp 1 100 trilyun dan Jepang Rp 300 trilyun. 

Negera-negara maju yang tergabung dalam OECD tetap bertahan untuk memberikan domestic 

support kepada petaninya dengan cara mengalihkan bantuan tersebut dari Trade Distorting 

Subsidy ke Trade Non Distorting Subsidy atau dialihkan ke green box. Sebagai contoh dari $ 

221 billion total domestic support pada periode 1986-1988, sebesar 76 % masuk dalam katagori 

amber box 4 dan 24 % masuk katagori green box dan pada tahun 1996 dari US $ 259 billion, 

sebesar 54 % masuk dalam katagori amber box dan 46 % masuk katagori green box. Selain itu, 

mereka mengalihkan domestic support dalam bentuk bantuan langsung misalnya untuk beras 

US$ 79.88 / ton, jagung US$ 15.88 – 32.29 / ton; kapas US$ 250.83 / ton dan daging US$ 821.38 

/ ton. Apabila dihitung dalam bentuk persen harga FOB/CIF untuk padi 63.9 %, jagung 21.7 – 

48.8 %, kapas 33,3 % dan daging 45.4 %. 

Sebagai pembanding, total green box Indonesia pada tahun 2004 hanya sebesar US$ 1 

milyar 5 , sementara TDS sebesar tahun 2005 diperkirakan sebesar US$ 0.9 milyar 6 . 

Kedua, negara-negara maju yang tergabung dalam OECD mampu memberlakukan 

applied tarif secara efektif karena mereka mempunyai kemampuan untuk itu, sedangkan 

negera berkembang walaupun diberikan bound tarif cukup tinggi namun tidak mampu 

menerapkannya secara efektif. Sebagai contoh, Indonesia mendapatkan bound tarif untuk 

beras sebesar 190%, namun kenyataannya hanya sekitar 30 % . Dengan demikian negeranegara 

OECD mampu melindungi petaninya secara efektif. 

Ketiga, negara-negara maju yang tergolong dalam OECD juga menerapkan subsidi 

ekspor, seperti Amerika Serikat total subsidi ekspornya tahun 2000 sebesar US$ 20 million (Rp 

20 trilyun), sehingga mereka dapat mengurangi surplus produksinya tetapi petaninya masih 

menerima harga yang tinggi di atas harga ekspornya. 

Dampak dari kondisi petani Indonesia yang sebagian masih miskin adalah mereka tidak 

mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kapasitas produksinya melalui pengembangan 

1 A.R. Nurmanaf et.al. 2004. Laporan PATANAS. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor. 

2 A.R. Nurmanaf, et al. 2004. Laporan PATANAS. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor. 

3 Trade Distorting Subsidy (TDS) : It is the total of amber box, blue box and de-minimis subsidies 

4 Termasuk katagori Trade Distorting Subsidy 

5 Budiman Hutabarat et.al.2005. Analisis Perubahan dan Dampak Perdagangan Bebas Regional dan Penetapan Modalitas Perjanjian Multilateral di Sektor 

Pertanian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. 

6 Berdasarkan jumlah subsidi yang diberikan pemerinatah melalui APBN 2005.

36 


teknologi, sedangkan dampak dari pemberikan domestic support oleh negara maju kepada 

petaninya yang demikian besar menyebabkan harga komoditas pertanian di pasar dunia 

cenderung menurun tetapi petaninya tetap mempunyai kemampuan untuk mengembangkan 

kapasitas produksinya. Akibatnya produk pertanian yang berasal dari Indonesia kalah bersaing 

dengan produk yang sama dari negara maju karena ketidakadilan pasar. 

Uraian di atas memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa untuk mengembangkan 

kapasitas dan menjaga eksistensi sektor pertanian, maka diperlukan berbagai bantuan dari 

pemerintah untuk mengimbangi apa yang dilakukan oleh negara lain. Bantuan tersebut berupa 

subsidi input produksi, modal kerja maupun jaminan harga (price support). Berikut ini akan 

diuraikan beberapa skema bantuan domestik sebagai berikut: 

Skema Bantuan Domestik 

Subsidi Benih Tanaman Pangan 

Justifikasi 

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan luas panen, produksi, dan produktivitas 

tanman pangan cenderung mengalami stagnasi. Di sisi lain dalam 10 tahun terakhir (1993-2003) 

jumlah petani berlahan sempit cenderung meningkat sekitar 2,6% per tahun. Jumlah rumah 

tangga berlahan sempit pada tahun 1993 sekitar 10,8 juta dan pada tahun 2003 meningkat 

menjadi 13,7 juta. 

Salah satu penyebab lambannya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman 

pangan adalah penggunaan benih bermutu varietas unggul di tingkat petani masih rendah, 

sebagai contoh pada tanaman padi sekitar 39% , jagung sekitar 20% dan kedelai hanya 15%. 

Kondisi yang demikian merupakan peluang untuk meningkatkan produksi melalui penggunaan 

benih unggul secara luas. Mengingat kemampuan petani membeli benih terbatas, maka perlu 

diberikan subsidi benih agar harga benih terjangkaun oleh petani. 

Ada beberapa keuntungan dari subsidi benih, yaitu: (i) meningkatnya produksi benih 

bermutu secara nasional, (ii). Meningkatnya penggunaan benih bermutu varietas unggul 

ditingkat petani, (iii) harga benih relatif lebih murah dan terjangkau oleh petani, dan (iv) 

penggunaan benih bermutu akan lebih luas, diharapkan sampai ke daerah-daerah 

marginal/daerah yang secara komersial kurang menarik bagi produsen benih. 

Tujuan 

Tujuan dari pemberian subsidi benih adalah: (i) mendorong peningkatan penggunaan 

benih bermutu oleh petani (ii) mendorong peningkatan produksi pangan. 

Sasaran 

Terpenuhinya kebutuhan benih bermutu varietas unggul bagi petani dengan harga 

terjangkau. 

Modus Subsidi 

Modus yang digunakan dalam pemberian subsidi benih pangan adalah subsidi harga 

benih untuk setiap pembelian benih (Padi, Jagung Hibrida dan Komposit serta benih Kedelai) 

oleh petani. 

Sistem Penyaluran 

Sistem penyaluran benih pangan bersubsidi dilakukan dengan menggunakan sistem 

terbuka berjenjang sebagai berikut: (i) produsen menyalurkan benih kepada kios resmi


terdaftar melalui penyalur (distributor) yang telah ditunjuk., (ii) Kios resmi menjual benih 

bersubsidi kepada petani sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, 

dan (iii). penjualan kepada petani dilakukan secara bebas. 

Mengingat jumlah plafond benih yang disubsidi terbatas, kepada masing-masing wilayah 

ditetapkan kuota jumlah benih bersubsidi secara berjenjang yaitu wilayah desa oleh Mantri 

Tani Kecamatan, wilayah kecamatan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten, dan wilayah 

kabupaten oleh Kepala Dinas Pertanian Propinsi serta wilayah propinsi oleh Ditjen Tanaman 

Pangan. Pemda propinsi dan Pemda Kabupaten bertanggung jawah terhadap pembinaan dan 

pengawasan penyaluran benih bersubsidi. 

Setiap kios resmi penjualan benih pangan bersubsidi diberi identitas sebagai “Penjual 

benih bersubsidi”. Kantong benih bersubsidi diberikan stiker/tulisan “Benih bersubsidi”. Mengingat 

besar subsidi benih berbeda antar komoditas, pada kantong benih juga diberikan tulisan : 

(misalnya untuk subsidi 2006). Harga Eceran Tertinggi benih pangan bersubsidi adalah : 

ü Benih padi 

: Rp. 3.500,-/kg 

ü Benih jagung komposit : Rp. 6.035,-/kg 

ü Benih jagung hibrida 

ü Benih kedelai 

: Rp. 18.825,-/kg 

: Rp. 5.700,-/kg 

Produsen benih yang bertanggung jawab terhadap penyaluran benih, beban biaya 

sebagai akibat penyaluran tersebut, dan jumlah benih untuk suatu wilayah sesuai jumlah 

alokasi yang telah ditetapkan. 

Penagihan Subsidi Benih. Pada dasarnya, pembayaran subsidi benih terhadap benih 

yang telah dibeli oleh petani dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan. Sebagai salah satu pengendali jumlah benih yang dipasarkan adalah bukti uji 

kelulusan benih bersertifikat yang dikeluarkan oleh instansi pengawasan dan sertifikasi benih 

propinsi (BPSB) atau lembaga yang telah diberi ijin oleh pemerintah untuk melakukan uji 

kelulusan benih bersertifikat, dan dokumen pendukung antara lain sebagai berikut :(i) rekap 

data penjualan benih bersubsidi oleh kios kepada petani yang diketahui oleh Kepala Dinas 

Pertanian Kabupaten yang menangani tanaman pangan dan (ii) data pendukung berupa rekap 

data luas pertanaman yang menggunakan varietas unggul dari Kepala Dinas Pertanian 

Kabupaten yang menangani tanaman pangan dan Kepala Dinas Pertanian Propinsi yang 

menangani tanaman pangan. 

Kebutuhan Subsidi 

Total kebutuhan subsidi selama periode 2007 – 2009 sebesar 748 milyar, dengan rincian 

Rp 150 milyar tahun 2006; Rp 184,3 milyar tahun 2007; Rp 199,2 milyar tahun 2008; dan Rp 

214,5 milyar tahun 2009. 

Subsidi Benih Hortikultura 

Justifikasi 

Peningkatan produksi hortikultura belum diikuti oleh peningkatan kualitas, hal ini 

terbukti dari beberapa pedagang buah di tingkat perkotaan di Indonesia bahwa harga jual 

sangat rendah apabila saat musim panen raya. Dari hasil pertemuan dengan kalangan ekportir 

buah (Pertemuan Agribisnis Mangga dan Manggis di Bandung tanggal 29 – 30 Nopember 2005) 

terungkap bahwa, dari hasil pengumpulan buah mangga sebanyak 1 ton yang dapat di ekspor 

hanya 20 %, sisanya cacat. Kendala yang dikemukakan berawal dari penggunaan benih 

hortikultura yang tidak sesuai dengan standar mutu benih dan atau pohon penghasil buah 

merupakan warisan atau telah turun menurun dengan tingkat keragaman varietas yang tinggi, 

sehingga perlu diremajakan. 

Dalam proses perbanyakan benih hortikultura seharusnya dilakukan melalui sistem 

sertifikasi, sehingga benih yang dihasilkan mendapat jaminan kebenaran varietas dengan

38 


kualitas/mutu yang baik. Oleh karenanya penangkar benih harus terdaftar di BPSBTPH 

setempat dan proses produksinya mendapat pembinaan, dengan demikian benih yang dihasilkan 

dapat diberikan label. Perbanyakan benih bermutu hortikultura baru mencapai 30 % dari 

seluruh kebutuhan benih per tahun, dari persentase tersebut 18% (buah-buahan) 8% (sayuran), 

4 % (tanaman hias dan biofarmaka). Perbanyakan benih bermutu terpusat di Pulau Jawa, yang 

disebabkan oleh beberapa kemudahan seperti adopsi teknologi, permodalan (lembaga keuangan 

lebih banyak), ketersediaan tenaga terampil yang lebih mudah dicari. 

Untuk menggairahkan penangkaran benih hortikultura bersertifikat diperlukan dukungan 

pemerintah dalam bentuk bantuan modal kerja melalui subsidi kepada penangkar benih. 

Dengan adanya subsidi diharapkan produksi benih mendekati pengembangan sentra-sentra 

produksi dan pemerataan pendapatan petani khususnya penangkar benih. 

Tujuan. 

Tujuan pemberian subsidi ini adalah memotivasi para penangkar benih hortikultura 

untuk menghasilkan benih bersertifikat dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi 

hortikultura. 

Sasaran. 

Subsidi diberikan sacara langung kepada penangkar benih hortikultura sesuai dengan 

jumlah benih yang lulus sertifikat dengan kisaran produksi per tahun sebagai berikut : 

ü Benih tanaman buah : 10.000 – 25.000 phn, 

ü Benih cabe, tomat, terong (non hibrida) : 10 – 25 kg. 

ü Benih kentang : 10 – 30 ton 

ü Benih sayuran lainnya : 10 – 15 ton 

ü Benih tanaman hias (anggrek) : 7.500 – 15.000 phn 

ü Benih biofarmaka : 10 – 15 ton. 

Modus subsidi 

Subsidi diberikan untuk penggantian biaya penyediaan benih sumber/pohon induk/mata 

entres dan biaya jasa pelayanan sertifikasi benih dengan besaran sebagai berikut: 

ü Benih tanaman buah : Rp. 200,- / pohon, 

ü Benih cabe, tomat, terong : Rp. 10.000,- / kg 

ü Benih kentang : Rp. 1.000/ kg 

ü Benih sayuran lainnya : Rp. 1.000,-/kg 

ü Benih tanaman hias : Rp. 200,-/phn 

ü Benih biofarmaka : Rp.1.000,- ton. 

Sistim penyaluran. 

Subsidi diberikan langsung kepada penangkar dengan persyaratan sbb : (a) Subsidi 

diberikan pada benih yang lulus sertifikasi (label terpasang); (b) Pemberian subsidi atas rujukan 

dari BPSBTPH setempat; (c) Pemberian subsidi diberikan sesuai kisaran produksi dan (d) Subsidi 

tidak diberikan kepada penangkar milik pemerintah/BUMN (Pusat dan Daerah).


Kebutuhan subsidi. 

Kebutuhan subsidi benih hortikultura selama tahun 2006-2009 adalah sebesar Rp 24 

milyar, dengan rincian masing-masing Rp 5,22 milyar pada tahun 2006 dan 2007; Rp 6,26 milyar 

tahun 2008; dan Rp 7,30 milyar tahun 2009. 

Subsidi Terpadu Perkebunan 

Justifikasi 

Penggunaan benih unggul dalam pembangunan perkebunan selama ini masih belum 

optimal. Dari total areal perkebunan sekitar 17,6 juta ha tahun 2004, penggunaan benih unggul 

baru sekitar 27,2% dan itu pun masih terbatas pada Perkebunan Besar Negara, Perkebunan 

Besar Swasta dan Perkebunan Rakyat yang dibangun melalui proyek perkebunan yang diinisiasi 

oleh Pemerintah. Sementara pada Perkebunan Rakyat sekitar 72,8% dari total areal perkebunan 

masih menggunakan benih asalan, serta tanpa penggunaan sarana produksi secara memadai. 

Rendahnya presentase penggunaan benih unggul dan sarana produksi pada Perkebunan 

Rakyat menyebabkan turunnya produktivitas rata-rata sekitar 30-50 % dari potensi produksi. 

Agar permasalahan ini bisa teratasi, maka perlu adanya pemberian subsidi secara terpadu agar 

terjadi peningkatan produksi secara signifikan. 

Tujuan 

Secara umum tujuan pemberian subsidi benih pada perkebunan adalah agar terjadinya 

peningkatan penggunaan benih unggulan di tingkat petani/pekebun, untuk mendukung: (i) 

program Ketahanan Pangan Nasional; (ii) program pengembangan energi alternative melalui 

pengembangan biofuel berbahan baku komoditas perkebunan; dan (iii) program peremajaan 

tanaman perkebunan dan memfasilitasi pekebun dalam penyediaan benih unggul. 

Sasaran 

Sasaran pemberian subsidi terpadu adalah petani/pekebun dengan harapan agar 

terjadi peningkatan penggunaan benih unggul. 

Modus Subsidi 

Subsidi terpadu diberikan dalam bentuk : (a) Subsidi benih unggul dan alsin untuk 

tebu; (b) Subsidi benih unggul dan tanaman sela/jagung dan untuk tanaman karet, kelapa 

sawit; (c) Subsidi benih unggul untuk tanaman sela/jagung pada karet, kakao dan kopi; (d) 

Kredit lunak jangka panjang untuk benih pda tanaman kelapa dan subsidi pupuk untuk tanaman 

sela; dan (e) Dana talangan pembelian gula selama 3 bulan. 


Sistem penyaluran subsidi benih dapat dilakukan dengan berbagai cara, sebagai berikut: 

(i) untuk benih entres dapat dilakukan melalui Puslit/Balit; dan sebar benih melalui penangkar 

benih, (ii) untuk benih kelapa dapat dilakukan melalui penangkar benih dibantu oleh kebun 

benih blok penghasil tinggi yang berada pada Dinas Perkebunan. 

Penyaluran dana talangan pembelian gula dilakukan melalui Pabrik Gula (PG) kepada 

kelompok tani yang didasarkan kepada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang 

disetujui oleh Petugas/Penyuluh/Kepala Cabang Dinas. 


Selama tahun 2006 – 2009 total subsidi yang dibutuhkan untuk subsidi benih, alsin, 

tanaman sela (jagung), dan dana talangan untuk pembelian tebu sekitar Rp 34,78 trilyun,

40 


dengan rincian sekitar Rp 7,27 trilyun tahun 2006; Rp 8,57 trilyun tahun 2007; dan masingmasing 

Rp 9,47 trilyun tahun 2008 dan tahun 2009. 

Subsidi Perbibitan Ternak 

Justifikasi 

Permasalahan utama dalam pengembangan industri peternak termasuk ternak sapi 

adalah pada aspek pembibitan. Tidak berkembangnya usaha ini karena diperlukan biaya 

investasi cukup besar. Oleh karena itu perlu adanya subsidi pada aspek ini untuk mendorong 

berkembangnya usaha perbibitan sapi dalam negeri dalam upaya mengurangi ketergantungan 

pada pasar impor dan sekaligus menekan ancaman masuknya produk global. Selain melalui 

pemberian subsidi pada sistem perbibitan, peningkatan populasi sapi di dalam negeri juga 

dapat dilakukan dengan mencegah terjadinya pemotongan sapi betina produktif. Kesemuanya 

ini akan mendukung upaya peningkatkan kesejahteraan peternak karena terjadinya penciptaan 

nilai tambah yang lebih besar. 

Tujuan 

Tujuan dari pemberian subsidi pada sistem perbibitan adalah untuk membangun 

kelompok perbibitan ternak yang berdaya saing, mandiri, dan berkelanjutan. 

Sasaran 

Sasaran pemberian subsidi pada sistem perkreditan yaitu berkembangnya pusat-pusat 

perbibitan ternak dalam mendukung program kecukupan daging nasional. 

Modus Subsidi 

Modus pemberian subsidi ini adalah dalam bentuk subsidi bunga kredit dan subsidi 

langsung dengan kriteria sebagai berikut: (i) subsidi bunga kredit untuk menyelamatkan betina 

produktif, (ii) subsidi bunga kredit modal untuk memanfaatkan sapi komersial, sapi bakalan 

yang diimpor masih layak sebagai bibit sebar, (iii) subsidi langsung untuk pengawasan 

pembibitan ternak, kesehatan hewan, pejantan/semen/IB, dan kelembagaan, dan (iv) subsidi 

bunga kredit untuk jagal dan RPH. 


Sistem penyaluran subsidi ini adalah langsung melalui rekening kelompok berdasarkan 

rencana kerja definitif kelompok (RDKK). 

Lokasi Perbibitan dan Kebutuhan Subsidi 

Lokasi pengembangan usaha perbibitan akan dikonsentrasikan pada lokasi yang 

merupakan: (i) kawasan sumber bibit, (ii) kawasan pengembangan yang kaya pakan, (iii) 

terkosentrasi dalam satu kawasan, dan (iv) terintegrasi dengan budidaya tanaman. 

Jumlah subsidi yang dibutuhkan untuk penambahan populasi induk dari penjaringan bibit 

lokal, pemanfaatan sapi komersial ex-import, serta program lainnya selama tahun 2006- 2009 

sekitar Rp 3,68 trilyun atau Rp 920 milyar per tahun, dengan rincian sebagai berikut: (i) kredit 

lunak untuk peternak Rp. 650 milyar/th, (ii) subsidi untuk mengawal program Rp. 50 milyar/th, 

(iii) pedampingan Rp. 70 milyar/th, (iv) kredit lunak untuk usaha hulu-hilir Rp. 50 milyar/th, 

serta (v) program peningkatan produktivitas Rp. 100 milyar/th.


Subsidi Pupuk 

Justifikasi 

Ada beberapa alasan pentingnya pemberian subsidi pupuk kepada petani yaitu: (i) 

melindungi petani dari lonjakan harga pupuk dunia; (ii) mendukung upaya peningkatan 

kesejahteraan petani; (iii) mencegah penurunan produktivitas pertanian; (iv) mendukung upaya 

pemantapan ketahanan pangan; (v) Mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi; (vi) 

mendukung upaya pengentasan rakyat dari kemiskinan; dan (vii) mendukung terpeliharanya 

stabilitas ekonomi. 

Tujuan 

Tujuan pemberian subsidi pupuk adalah untuk membantu petani dalam rangka 

penyediaan sarana produksi, khususnya pupuk, dalam upaya peningkatan produktivitas dan 

kualitas hasil usahatani serta kesejahteraan petani. 

Sasaran 

Sasaran pemberian subsidi pupuk adalah tersedianya pupuk untuk sektor pertanian 

sesuai azas 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu yang terjamin dan 

harga yang terjangkau. 

Modus Subsidi 

Modus pemberian subsidi pupuk adalah melalui subsidi harga yaitu selisih antara Harga 

Pokok Produksi (HPP) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Jenis 

dan jumlah pupuk yang disubsidi adalah: 

ü Urea : 4,3 juta ton (HET Rp 1050/kg) 

ü ZA : 0,6 juta ton (HET Rp 950/kg) 

ü SP-36 : 0,7 juta ton (HET Rp 1400/kg) 

ü NPK : 0,4 juta ton (HET Rp 1600/kg) 

Sistem penyaluran 

Pola distribusi pupuk bersubsidi adalah melalui pola distribusi tertutup, yaitu distribusi 

pupuk bersubsidi langsung kepada Kelompok Tani, dengan menggunakan Rencana Definitif 

Kebutuhan Kelompok (RDKK).Tata cara penyaluran pupuk bersubsidi sebagai berikut: (i) 

kelompok Tani menyusun RDKK pupuk dibimbing oleh Petugas Teknis/ Penyuluh Lapangan dan 

disahkan oleh Petugas Kantor Cabang Dinas (KCD) Pertanian setempat, (ii) RDKK pupuk 

diusulkan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk dikoordinasikan dengan 

Produsen Pupuk sesuai kuota pupuk yang ditetapkan dalam KepMentan, dan (iii) Produsen 

Pupuk melalui distributor dan Kios/Pengecer yang ditunjuk menyalurkan pupuk sesuai RDKK 

pupuk yang sah. 


Besarnya subsidi pupuk yang dibutuhkan masing-masing Rp 7,27 trilyun tahun 2006 dengan 

rincian Rp 6,08 trilyun untuk Urea, Rp 423,2 milyar untuk SP-36, Rp 339,9 milyar untuk ZA, dan 

Rp 408,4 milyar untuk NPK. Sementara total kebutuhan subsidi pupuk pada tahun 2007 sekitar 

Rp 7,64 trilyun, tahun 2008 sekitar Rp 8,02 trilyun, dan tahun 2009 sebesar Rp 8,43 trilyun. 

2 3.6. Subsidi Permodalan

42 


Justifikasi 

Sesuai Undang-undang no.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Letter of Intent 

(LoI) pemerintah Indonesia dan IMF, maka Bank Indonesia tidak lagi menyediakan KLBI, pola 

penyaluran kredit adalah executing, dan tingkat suku bunga adalah komersial. Di sisi Lain, 

permintaan terhadap pangan terus meningkat seiring meningkatnya daya beli dan jumlah 

penduduk. Konsekuensi agar tidak terlalu tergantung pada pasar impor, maka perlu adanya 

penyediaan pangan di dalam negeri secara memadai. 

Dalam proses produksi petani dihadapkan pada keterbatasan modal. Dalam menghadapi 

harga input yang cenderung meningkat dan harga output yang fluktuatif menyebabkan 

petani/peternak menggunakan input seadanya, sehingga produksi yang dihasilkan belum 

optimal. Petani/peternak tidak akses terhadap sumber permodalan, disamping prosesnya 

berbelit-belit karena juga bunganya tidak terjangkau. 

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi petani tersebut dengan harapan agar 

kondisi ketahanan pangan menjadi lebih baik maka dikeluarkan SK Menteri Keuangan 

No.345/KMK.017/2000 tentang pendanaan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dan SK Menteri 

Pertanian No.339/kpts/BM.530/8/2000 tentang Petunjuk Teknis pemanfaatan KKP. Peran 

pemerintah sangat dibutuhkan dalam subsidi bunga dan penyederhaan proses penyaluran 

kredit. 

Tujuan 

Tujuan dari pemberiaan subsidi kredit adalah membantu petani dan peternak di bidang 

permodalan untuk dapat menerapkan paket teknologi rekomendasi sehingga produktivitas dan 

pendapatan petani menjadi lebih baik, dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. 

Sasaran 

Subsidi berupa subsidi suku bunga ktedit diberikan secara langsung kepada petani yang 

menanam komoditas padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar dan tebu. Subsidi ini juga 

diberikan secara langsung ke peternak sapi potong, sapi perah, ayam buras, ayam ras, dan itik. 

Dengan adanya subsidi ini diharapkan tersedianya modal yang mudah diakses petani dan 

peternak dengan suku bunga murah. 

Modus Subsidi 

Subsidi suku bunga KKP dengan mempertimbangkan tingkat suku bunga SBI dan suku 

bunga pasar serta kemampuan petani untuk membayar suku bunga KKP. Atas pertimbangan ini, 

maka subsidi Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang diberikan berupa subsidi suku bunga kredit, 

dimana besarnya subsidi suku bunga KKP adalah selisih antara suku bunga pasar dengan suku 

bunga yang dibayar petani/peternak. 

Penetapan subsidi dan suku bunga KKP melibatkan perbangkan, Departemen Keuangan 

dan Departemen Teknis. Untuk mengurangi beban petani/peternak. selain memberikan subsidi 

suku bunga, pemerintah juga ikut menanggung sebagian resiko kredit yang disalurkan oleh 

perbankan. 


Subsidi suku bunga KKP diberikan langsung kepada petani/peternak dengan ketentuan 

sebagai berikut: (i) sumber dana KKP berasal sepenuhnya dari perbankan serta resiko kredit 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab perbankan, (ii) bank pelaksana KKP menyalurkan KKP 

kepada petani dan peternak dengan tingkat suku bunga bersubsidi, dan (iii) subsidi bunga KKP 

yang diterima petani dan peternak disalurkan lewat perbankan.



Besarnya subsidi yang dibutuhkan untuk subsidi suku bunga KKP selama tahun 2006 – 

2009 adalah sebesar Rp 2,15 trilyun, dengan perincian sebagai berikut: Rp 170,3 milyar tahun 

2006; Rp 371,5 milyar tahun 2007; Rp 653,3 milyar tahun 2008; dan Rp 955,6 milyar tahun 

2009. 

Operasionalisasi dan Besaran Bantuan, 2006-2009 

Pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian menggunakan 

pendekatan pengembangan wilayah atau kawasan melalui pengembangan komoditas unggulan 

yang dilaksanakan oleh beberapa kelompok tani dalam formula cluster. Wilayah atau kawasan 

pengembangan telah diidentifikasi seperti pada Tabel 1, sedangkan komoditas unggulan untuk 

masing-masing sub sektor adalah: (1) Tanaman pangan: padi, kedele, jagung, ubi kayu dan 

kacang tanah; (2) Hortikultura: kentang, cabe merah, bawang merah, mangga, manggis, 

pisang, anggrek, durian, rimpang dan jeruk; (3) Perkebunan: kelapa sawit, karet, kelapa, 

kakao, kopi, lada, jambu mete, tanaman serat, tebu, dan tembakau, serta (4) Peternakan: sapi 

potong, kambing, domba, babi, ayam buras dan itik. 

Untuk mengakselerasi pengembangan wilayah komoditas unggulan tersebut, maka 

bantuan domestik (domestic support) pada berbagai skema di atas akan diberikan secara 

terpadu sesuai dengan kebutuhan wilayah dan diberikan kepada kelompok sasaran. 

Dengan demikian, bantuan domestik (domestic support) akan diberikan akan diberikan 

secara terpadu dan sinergis dengan program pengembangan suatu komoditas dalam suatu 

wilayah, dimana sasarannya adalah kelompok tani yang berada pada wilayah sasaran 

pengembangan komoditas selakigus pelaku agribisnis. Setiap kelompok tani yang menjadi 

sasaran pemberian bantuan terpadu terlebih dahulu diidentifikasi kebutuhan riil untuk 

mendukung pengembangan komoditas unggulan di wilayah pengembangan. Jumlah dan jenis 

bantuan diberikan sesuai dengan kebutuhan. Apabila kelompok membutuhkan pupuk dan modal 

sedangkan sarana produksi lainnya tidak membutuhkan, maka yang diberikan kepada kelompok 

hanyalah subsidi pupuk dan kredit. Dengan cara demikian, maka bantuan yang diberikan petani 

akan efektif dalam meningkatkan kapasitas produksi pertanian karena faktor pembatas yang 

dihadapi petani telah dibantu. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka implementasi pemberian bantuan berbagai 

skema di atas kepada kelompok tani perlu didahului oleh data dan informasi mengenai faktor 

pembatas yang dihadapi masing-masing kelompok tani pada wilayah yang dijadikan wilayah 

pengembangan komoditas. Penggalian dan indentifikasi faktor pembatas yang dihadapi 

kelompok tani pada suatu wilayah pengembangan dapat dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan PRA (Participatory Rapid Appraisal). Data dan informasi PRA tersebut sebagai 

dasar penyusunan kebutuhan kelompok. 

Total seluruh subsidi yang dibutuhkan selama periode 2006-2009 sekitar Rp 72,74 

trilyun, dengan rincian tahun 2006 sebesar Rp 15,78 trilyun; tahun 2007 sebesar Rp 17,69 

trilyun; tahun 2008 sebesar Rp 19,27 trilyun; dan tahun 2009 sebesar Rp 20,00 trilyun (Tabel 1). 

Catatan Penutup 

Selain skema bantuan di atas, pemerintah juga memberikan jaminan harga output 

tingkat tertentu seperti kebijakan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) dengan harapan petani 

dapat menerima harga yang layak pada saat panen raya (over supply). Pemberian bantuan 

berupa subsidi untuk sarana produksi, modal dan jaminan harga (price support) yang diberikan 

secara terpadu kepada kelompok tani pada suatu wilayah atau kawasan pengembangan 

komoditas unggulan diharapkan mampu memberikan efek sinergis untuk mengakselerasi 

pembentukan kawasan komoditas unggulan. 

Kawasan pengembangan komoditas unggulan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi 

wilayah dimana sektor pertanian sebagai andalannya dan dalam jangka panjang merupakan

44 


cikal bakal terbentuk sistem pertanian industrial yang dicirikan oleh usaha pertanian bernilai 

tambah tinggi dan terintegrasi dalam satu wilayah dan juga terintegrasi dalam satu rantai 

pasok (supply chain) berdasarkan relasi kemitraan sinergis dan adil dengan bertumpu pada 

sumberdaya nasional, kearifan lokal serta ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan 

lingkungan. Sistem pertanian industrial adalah sosok pertanian ideal yang merupakan 

keharusan agar usaha pertanian dapat bertahan hidup dan tumbuh berkembang secara 

berkelanjutan dalam tatanan lingkungan persaingan global yang makin ketat. 

Tabel 1. Kawasan Pengembangan Komoditas Unggulan 

Propinsi Agroekosistem Kebupaten Komoditas Fokus Kegiatan 

1. NAD 1. Lahan Kering 

2. Lahan Sawah 

1. Aceh Tengah 

2. Aceh Timur 

1. Bun, Nak 

2. Pangan, Nak 

Infrastruktur 

IPTEK dan GAP 

2. SUMUT 1. Lahan Sawah 

2. Lahan Kering 

1. Madina 

2. Karo 

3. Dairi 


2. Horti, Nak 

3. Bun, Nak 

Infrastruktur 


Penataan sistem pasar 

3. RIAU 1. Lahan Kering 1. Inhil 

2. Kampar 

1. Bun, Nak 

2. Pangan, Bun,Nak 


Penataan Kel. Usaha 

4. KEPRI 1. Lahan Kering 1. Batam - Penataan sistem pasar 

5. SUMBAR 1. Lahan Sawah 


1. Pesisir Sel. 

2. Agam 

3. Solok 


2. Horti, Nak 

3. Bun, Nak 

Penjaminan kredit 


6. JAMBI 1. Lahan Kering 


1. Kerinci 

2. Tebo 

3. Tanjab Barat 

1. Horti, Nak 

2. Bun, Nak 

3. Bun, Nak 



Infrastruktur 

7. SUMSEL 1. Lahan Lebak 


1. Muba 

2. Mura 

3. OKI 

Pangan, Bun, Nak, Horti Penataan sistem pasar 


Infrastruktur 

8. BABEL 1. Lahan Kering 1. Belitung Horti, Nak, Bun Infrastruktur


Tabel 1 (lanjutan) 


9. Bengkulu 1. Lahan Kering 1. Rejang Lebong Horti, Nak, Bun, Infrastruktur 

10. Lampung 1. Lahan Sawah 


3. Lahan Bun 

1. Lampung Ut 

2. Lampung Sel 

3. Tanggamus 


2. Horti, Nak 

3. Bun, Nak 

Rawan Pangan/Gizi IPTEK 

dan GAP Penataan Kel. 

Usaha 

11. JABAR 1. Lahan Sawah 


12. JATENG 1. Lahan Sawah 


1. Sukabumi 

2. Cirebon 

3. Garut 

4. Banjar 

1. Brebes 

2. Wonosobo 

3. Karanganyar 

Pangan, Bun, Nak, Penataan sistem pasar 

Horti 



Pangan, Horti, Nak, Penataan sistem pasar 

Bun 




13. DIY 1. Lahan Kering 1. Kulon Progo 

2. Gunung Kidul 

14. JATIM 1. Lahan Sawah 1. Pasuruan 

2. Pacitan 

2. Lahan Kering 3. Bojonegoro 

Horti, Nak, Bun, 

Pangan 

Pangan, Horti, Nak, 

Bun 


Kelembagaan 



Kelembagaan 

Penjaminan kredit 

15. BALI 1. Lahan Kering 1. Klungkung Pangan, Bun, Nak, Penataan sistem pasar 

Horti 

Kelembagaan 

16. NTB 1. Lahan Kering 1. Sum. Besar 

2. Lom. Timur 

3. Dompu 


Pangan, Horti, Nak, Rawan Pangan/Gizi 

Bun 

Infrastruktur 

Kelembagaan

46 




17. NTT 1. Lahan Kering 1. TTU 

2. Sumba Timur 

3. Manggarai 

18. KALBAR 1. Lahan Kering 1. Bengkayang 

2. Sintang 

3. Sambas 

19. Kalteng 1. Lahan Gambut 1. Kapuas 

2. Kotawaringin 

3. Palangkaraya 

20. KALSEL 1. Lahan Lebak 1. Tapin 

2. HSS 

Pangan, Horti, 

Nak, Bun, 


Nak, Bun, 

Pangan, Bun, Nak, Horti 

Pangan, Horti, Nak, Bun 

Rawan Pangan/Gizi 

Infrastruktur 

Kelembagaan 

Daerah perbatasan 

Infrastruktur 

Kelembagaan 

Infrastruktur 

Kelembagaan 

Infrastruktur 

Kelembagaan 

21. KALTIM 1. Lahan Kering 1. Nunukan 

2. Pasir 

Penajam Utara 


Nak, Bun, 

Rawan Pangan/Gizi 

Infrastruktur 

Kelembagaan 

22. SULUT 1. Lahan Bun 

2. Lahan Keing 

1. Minsel 

2. Talaud 

Bun 


Infrastruktur 


Nak, Bun, 

Kelembagaan 

23. GTO 1. Lahan Kering 1. Gorontalo Pangan, Bun, Nak, Horti Penjaminan kredit 

Kelembagaan 

24. Sulteng 1. Lahan Kering 1. Banggai Pangan, Horti, Nak, Bun Kelembagaan 

Infrastruktur 


25. SULBAR 1. Lahan Kering 1. Mamuju Pangan, Horti, 

Nak, Bun, 

25. SULSEL 1. Lahan Kering 1. Toraja Pangan, Horti, 

2. Sinjau Nak, Bun, 

3. Barru 

Infrastruktur 

Kelembagaan 

Panataan sistem pasar 


Kelembagaan 

27. SULTRA 1. Lahan Gambut 1. Kolaka Pangan, Bun, Nak, Infrastruktur 

Horti 

Kelembagaan 

28. MALUT 1. Lahan Lebak 1. Halmahera 

Tengah 

Pangan, Horti, Nak, Infrastruktur 

Bun 

Kelembagaan




29. Maluku 1. Lahan Kering 1. P. Buru Pangan, Horti, 

Nak, Bun, 

Rawan Pangan 

Infrastruktur 

Kelembagaan 

30. Papua 1. Lahan Kering 1. Biak 

2. Merauke 


Nak, Bun, 

Rawan Pangan 

Infrastruktur 

Kelembagaan 

31. Irian Jaya 

Barat 

1. Lahan Kering 1. Manokwari Pangan, Bun, Nak, Rawan Pangan 

Horti 

Infrastruktur 

Kelembagaan 

Tabel 2. Kebutuhan subsidi untuk petani selama periode 2006-2009 (Rp Trilyun) 

Jenis Subsidi 

Tahun 

2006 2007 2008 2009 Total 

1. Benih Tan. Pangan 0.15 0.18 0.20 0.21 0.75 

2. Benih Tan. Hortikultura 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 

3. Benih Tan. Perkebunan 7.27 8.57 9.47 9.47 34.78 

4. Bibit Peternakan 0.92 0.92 0.92 0.92 3.68 

5. Pupuk 7.27 7.64 8.02 8.43 31.36 

6. Permodalan 0.17 0.37 0.65 0.96 2.15 

Total 15.78 17.69 19.27 20.00 72.74

Argumentasi dan Skema Bantuan Pemerintah (Domestic Support)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?