Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan Armida S ... - blog.de

More documents

Recommendations

Info

Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan Armida S. Alisjahbana Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Jl. Dipati Ukur no. 35 Bandung 40132 1. Pendahuluan Implementasi otonomi daerah yang direncanakan akan mulai diberlakukan pada tahun 2001 mengacu pada dua UU, yaitu: UU nomor 22 dan 25 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang termasuk sektor pelayanan dasar yang akan mengalami perubahan secara mendasar dengan akan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, baik dari segi birokrasi kewenangan penyelenggaraan pendidikan maupun dari aspek pendanaannya. Sebelum PP tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah secara resmi diberlakukan pemerintah, maka antisipasi implikasi otonomi daerah terhadap sektor pendidikan hanya dapat dilakukan dengan mengacu pada UU nomor 22 dan 25 tahun 1999. Tulisan singkat ini bertujuan untuk mengkaji implikasi implementasi UU Pemerintahan Daerah dan UU Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah terhadap Desentralisasi Pendidikan dengan membahas: pertama, prinsip-prinsip desentralisasi pendidikan serta bagaimana proses desentralisasi dapat mempengaruhi faktor-faktor yang akan menentukan efektifitas sekolah, dan kedua, implikasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal terhadap desentralisasi pendidikan di Indonesia. 1 1 Pembahasan pendidikan dalam tulisan ini dibatasi pada tingkat pendidikan: SD, SLTP dan SLTA, dan tidak termasuk jenjang pendidikan Perguruan Tinggi. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan 1
2. Prinsip-prinsip Desentralisasi Pendidikan 2 Secara konseptual, terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan, yaitu: pertama, desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (propinsi dan distrik), dan kedua, desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah. Konsep desentralisasi pendidikan yang pertama terutama berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah, sedangkan konsep desentralisasi pendidikan yang memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan dan orientasi dari desentralisasi pendidikan sangat bervariasi berdasarkan pengalaman desentralisasi pendidikan yang dilakukan di beberapa negara Amerika Latin, di Amerika Serikat dan Eropa. Jika yang menjadi tujuan adalah pemberian kewenangan di sektor pendidikan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, maka fokus desentralisasi pendidikan yang dilakukan adalah pada pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah lokal atau kepada Dewan Sekolah. Implisit ke dalam strategi desentralisi pendidikan yang seperti ini adalah target untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya (school resources; dana pendidikan yang berasal yang pemerintah dan masyarakat). Dilain pihak, jika yang menjadi tujuan desentralisasi pendidikan adalah peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan kualitas dari hasil proses belajar mengajar tersebut, maka desentralisasi pendidikan lebih difokuskan pada reformasi proses belajarmengajar. Partisipasi orang tua dalam proses belajar mengajar dianggap merupakan salah satu faktor yang paling menentukan. Dalam kenyataannya, desentralisasi pendidikan yang dilakukan di banyak negara merupakan bagian dari proses reformasi pendidikan secara keseluruhan dan tidak 2 Pembahasan mengenai konsep desentralisasi pendidikan berikut ini mengacu pada Burki, et. al. (1999), khususnya chapter 4: “Empowering Municipalities or Schools? The Decentralization of Education”. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan 2
Page 1: Otonomi Daerah dan Desentralisasi P
Page 5 and 6: cenderung berlaku di tingkat sekola
Page 7 and 8: tidak memperhatikan sisi pemerataan
Page 9 and 10: Khusus merupakan transfer dari pusa
Page 11 and 12: kewenangan yang lebih besar ke seko

Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan Armida S ... - blog.de

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?