Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan Armida S ... - blog.de

More documents

Recommendations

Info

Tabel 2. Karakteristik sekolah yang efektif Karakteristik sekolah Variabel desentralisasi yang akan memperkuat karakteristik sekolah yang efektif yang efektif Kepemimpinan − Kepala sekolah dipilih oleh masyarakat dengan menggunakan kriteria yang transparan; − Program pengembangan sekolah disusun pada tingkat lokal; − Penggalian dana untuk melaksanakan program-program sekolah Guru dengan kualifikasi dan komitmen tinggi − Sekolah diberi kewenangan untuk mengubah kurikulum dan proses pembelajaran; − Kepala sekolah diberi wewenang untuk mengevaluasi guru; − Sekolah diberi kewenangan dan prasarana/dana untuk menentukan sendiri program pelatihan bagi guru-gurunya. Fokus pada proses − Program pengembangan dan peningkatan kualitas sekolah pembelajaran menekankan pada aspek peningkatan proses pembelajaran; − Keterbukaan informasi mengenai proses pembelajaran yang Bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapai − dilaksanakan sekolah. Kepala sekolah diangkat berdasarkan masa jabatan, perpanjangan masa jabatan tergantung pada prestasi dalam memenuhi target peningkatan proses pembelajaran sekolah. Sumber: Burki, et. al. (1999), halaman 61. 3. Dari Sentralisasi Menuju ke Desentralisasi Pendidikan Sistem pendidikan yang berlaku sampai saat ini bersifat sangat sentralistis, yang dimulai dari pemberlakuan satu kurikulum secara nasional, sampai dengan peranan pusat yang sangat dominan dalam pengelolaan guru (sekolah negeri). Misalnya, Pusat sangat dominan dan menentukan dalam setiap keputusan tentang proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, pembinaan dan mutasi guru. Demikian pula dari aspek keuangan. Gaji guru sekolah negeri ditetapkan dan dibayarkan pemerintah, meskipun gaji guru SD pengelolaannya dilaksanakan oleh Propinsi, sedangkan gaji guru SLTP dan SLTA langsung oleh Pusat melalui KPKN. Dari segi dana di luar gaji yang dialokasikan pemerintah ke masing-masing sekolah, diberikan dengan cara alokasi dana dari pusat ke daerah (kabupaten/kota) berdasarkan jumlah sekolah yang ada di daerah tersebut. Mekanisme alokasi dana dilakukan dengan perhitungan sejumlah dana yang sama untuk setiap sekolah berdasarkan jenjang pendidikan, tanpa memperhitungkan jumlah murid, lokasi ataupun tingkat kemakmuran ekonomi daerah tersebut. Cara seperti ini jelas mengandung banyak kelemahan, karena Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan 5
tidak memperhatikan sisi pemerataan (equity) dalam pengalokasian dana ke masingmasing sekolah. Sejalan dengan proses desentralisasi yang segera akan diimplementasikan pemerintah melalui UU nomor 22 tahun 1999 dan UU nomor 25 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah, dapat ditangkap prinsip-prinsip dan arah baru dalam pengelolaan sektor pendidikan dengan mengacu pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota serta perimbangan keuangan pusat daerah sebagai berikut: Kewenangan Pemerintah Pusat: Melaksanakan kewenangan-kewenangan Pemerintah dalam bidang-bidang Pertahanan/Keamanan, Politik Luar Negeri, Peradilan, Fiskal/Moneter, Agama serta kewenangan bidang Pemerintahan lainnya dan/atau Kebijakan Strategis yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 3 Kewenangan Pemerintah Propinsi: Kewenangan bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota yang menjadi tanggung jawab Propinsi, misalnya adalah kewenangan di bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, dan perkebunan disamping kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya. 4 Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota: 3 Bidang lainnya yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah: (i) Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan sektoral dan nasional secara makro; (ii) Kebijakan dana perimbangan keuangan; (iii) Kebijakan sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara; (iv) Kebijakan pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia; (v) Kebijakan pendayagunaan teknologi tinggi dan strategis, serta pemanfaatan kedirgantaraan, kelautan, pertambangan dan kehutanan/lingkungan hidup; (vi) Kebijakan konservasi; (vii) Kebijakan standarisasi nasional. 4 Kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya mencakup: (i) Perencanaan pembangunan regional secara makro; (ii) Pelatihan kejuruan dan alokasi sumber daya manusia potensial; (iii) Pelabuhan regional; (iv) Lingkungan hidup; (v) Promosi dagang dan budaya/pariwisata; (vi) Penanganan penyakit menular dan hama tanaman; (vii) Perencanaan tata ruang Propinsi. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan 6
Page 1 and 2: Otonomi Daerah dan Desentralisasi P
Page 3 and 4: 2. Prinsip-prinsip Desentralisasi P
Page 5: cenderung berlaku di tingkat sekola
Page 9 and 10: Khusus merupakan transfer dari pusa
Page 11 and 12: kewenangan yang lebih besar ke seko

Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan Armida S ... - blog.de

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?