peraturan daerah propinsi kalimantan selatan nomor 9 tahun 2000 ...

2. Penungkatan Kerjsama antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam
mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana kota serta peningkatan
pendapatan asli daerah untuk pembiayaan pembangunan kota yang mandiri.
3. Pengalihan sebagaian fungsi kota yang sudah tidak efisien berlokasi di
Banjarmasin, seperti fungsi Pendidikan tinggi, pemerintahan, permukiman dan
industri polutif.
4. Peningkatan kegiatan ekonomi (jasa dan perdagangan) untuk menunjang
perkembangan ekonomi regional Kalimantan Selatan.
5. Penertiban dan penanganan kegiatan-kegiatan yang mencemari lingkungan,
terutama di Sungai Barito dan Pemeliharaan alur Sungai Barito agar dapat
dilayari sepanjang tahun.
6. Penataan ruang kota melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata
ruang.
b. Pengembangan kota orde II :
1. Peningkatan kegiatan ekonomi serta sarana dan prasarana yang mempunyai
kaitan erat dengan wilayah belakang, terutama untuk kota Kandangan dan
Batulicin.
2. Peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana kota untuk menerima penjalaran
perkembangan dari Banjarmasin (atau Sebaliknya)
3. Peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana Kota Kandangan yang memacu
dan memantapakan fungsi pusat pelayanan wilayah pengembnagan Banua
Lima.
4. Peningkatan status Batulicin sebagai pusat wilayah Pengembangan Tanah
Bumbu.
5. Pencegahan Kerusakan Lingkungan.
6. Peningkatan kerjasama antar pemerintah dan swasta dalam pengadaan
berbagai fasilitas, sarana dan prasarana perkotaan yang dibutuhkan untuk
menunjang fungsi kota.
7. Penataan ruang melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata
ruang kota.
© HuMa 2003