peraturan daerah propinsi kalimantan selatan nomor 9 tahun 2000 ...

tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik mamberitahukan hal tersebut
kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik pegawai negeri sipil membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
a. pemeriksaan tersangka;
b. pemasukan rumah;
c. penyitaan barang;
d. pemeriksaan surat;
e. pemeriksaan saksi;
f. pemeriksaan tempat kejadian.
BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 52
Rencana tata ruang wilayah propinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
digambarkan dalam peta wilayah propinsi Kalimantan Selatan dengan tingkat
ketelitian minimal berskala 1 : 250.000, dan Buku tata ruang wilayah propinsi yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 53
Rencana tata ruang wilayah propinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berfungsi
sebagai matra ruang dari pola dasar pembangunan daerah propinsi untuk penyusunan
program pemabangunan Daerah Propinsi.
Pasal 54
Rencana tata ruang wilayah propinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan
sebagai pedoman bagi :
a. Perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang wilayah daerah propinsi.
© HuMa 2003