peraturan daerah propinsi kalimantan selatan nomor 9 tahun 2000 ...
peraturan daerah propinsi kalimantan selatan nomor 9 tahun 2000 ...
peraturan daerah propinsi kalimantan selatan nomor 9 tahun 2000 ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
c. Pengembangan Kota-kota Orde III :<br />
1. Peningakatan kegiatan ekonomi dan aksesibilitas kota yang mempunyai kaitan<br />
erat dengan potensi wilayah belakang, dengan proritas Kota Rantau,<br />
Marabahan dan Tanjung.<br />
2. Peningkatan sarana dan prasaranan kota sesuai dengan fungsi kota.<br />
3. Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam pengadaan<br />
fasilitas, sarana dan prasarana perkotaan.<br />
4. Pengendalian lingkungan, terutama untuk Marabahan yang banyak memiliki<br />
industri pengolahan kayu, serta Pelaihari yang memiliki industri pengolahan<br />
tebu.<br />
5. Penataan ruang kota melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata<br />
ruang.<br />
6. Pengembangan kota manggalau sebagai alternatif pusat pengembangan<br />
wilayah pengembangan tanah bumbu Utara, pada tahap awal dikembangkan<br />
sebagai kota Orde IV dan selanjutnya ditingkatakan sebagai kota Orde III.<br />
d. Pengembangan kota-kota Orde IV dan V :<br />
1. Peningkatan sarana dan prasarana kota yang menunjang pertumbuhan industri<br />
manufaktur dan agar mampu berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah<br />
belakang.<br />
2. Peningkatan kegiatan ekonomi yang dapat menarik penduduk sehingga kotakota<br />
tersebut dapat mencapai ukuran ekonomis dalam pembangunan sarana<br />
dan prasarana.<br />
3. Paningkatan aksesibilitas kewilayah belakang serta kota-kota yang berorde<br />
lebih tinggi melalui pengembangan sistem perhubungan sungai-sungai<br />
maupun darat.<br />
4. Penataan ruang kota melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata<br />
ruang.<br />
Paragraf 3<br />
Prasarana Wilayah<br />
© HuMa 2003