peraturan daerah propinsi kalimantan selatan nomor 9 tahun 2000 ...

(2) Pada tahap penyusunan rencana pemasyarakatan dilakukan dengan melibatkan
kalangan pemerintah, perguruan tinggi, tokoh mayarakat maupaun para investor.
(3) Sosialisasi pada tahap pelaksanaan rencana dilakukan secara luas dan terus
menerus oleh Pemerintah Propinsi kalimantan Selatan di bawah koordinasi dan
tanggung jawab pihak Badan perencanaan pembangunan daerah propinsi.
(4) Rencana tata ruang wilayah propinsi dapat diketahui oleh siapa saja dan terbuka
untuk umum di kantor Pemerintah Propinsi.
(5) Pemerintah propinsi memberikan advice planning untuk pemanfaatan ruang sesuai
Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi.
Pasal 40
Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi
(1) Peninjuan kembali rencana tata ruang wilayah propinsi dilakukan sekali dalam 5
tahun denagn substansi dan jenis evaluasi yang akan dilakukan disesuaikan
dengan tingkat penyimpangan yang terjadi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
(2) Berdasarkan evaluasi apabila ditemui adanya materi rencana mengalami
perubahan yang mendasar maka secara keseluruhan rencana tata ruang harus
diubah denbgan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Kalimantan
Selatan.
BAB VI
HAK, KEAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 41
Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, masyarakat
berhak :
a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang;
© HuMa 2003