jurnal - KPPU

Analisis Putusan KPPU dan Pengadilan Negeri
dalam Persekongkolan Tender Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran
Pelabuhan Belawan Tahun 2006
III.
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
A. Upaya Hukum Keberatan Di Pengadilan Negeri Dalam Perkara
Persaingan Usaha
HUKUM acara pada tingkat pertama, adalah penanganan perkara oleh KPPU
sejak dari penyampaian laporan dari masyarakat/pelaku usaha kepada KPPU
sampai dengan penjatuhan/pelaksanaan putusan terhadap pelaku usaha yang
melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 11 . Dasar utama hukum acara
yang dipergunakan oleh KPPU pada tingkat pertama adalah ketentuan yang
tertuang di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Keppres Nomor 75 Tahun
1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sementara itu, peraturan
lainnya yang merupakan pelaksanaan kedua peraturan perundang-undangan
tadi adalah produk hukum internal KPPU sendiri 12 . Sejauh ini, KPPU telah
menerbitkan 2 (dua) pedoman/publikasi 13 yang berkaitan dengan hukum
acara sebagaimana ditugaskan UU Nomor 5 Tahun 1999, yaitu: 1) Keputusan
Nomor 05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan
dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999
(selanjutnya disebut “SK 05”), yang telah direvisi dengan 2) Peraturan Komisi
Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU
(selanjutnya disebut “Perkom 01”) yang ditetapkan pada tanggal 18 April
2006 dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Terhitung 7
(tujuh) bulan sejak tanggal penetapan, yakni pada tanggal 18 November
2006, SK 05 dinyatakan tidak berlaku lagi 14 .
Penanganan perkara persaingan usaha pada tingkat kedua dilakukan oleh
Pengadilan Negeri. Sesungguhnya terdapat 3 (tiga) hal yang dapat ditangani
oleh Pengadilan Negeri, yaitu:
1. Pengajuan keberatan atas putusan KPPU 15 ;
2. Penetapan eksekusi putusan atas putusan yang telah diperiksa melalui
prosedur keberatan oleh Pengadilan Negeri;
11 Firoz Gafar, op. cit., hal. 64.
12 Ibid.
13 Lihat: Pasal 35 UU Nomor 5 Tahun 1999.
14 Lihat: Pasal 74 Perkom Nomor 1 Tahun 2006
15 Lihat: Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999.
156 Jurnal Persaingan USaha