KEBIJAKAN KABUPATEN KONSERVASI - Tropenbos International

11
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
KABUPATEN KONSERVASI MALINAU
Inisiatif mewujudkan Kabupaten Malinau Sebagai Kabupaten Konservasi (Santoso,
dkk 2005; Bapedalda Kabupaten Malinau, 2007c; Billa, 2006; Pemerintah Kabupaten
Malinau, 2007a) didorong oleh kesadaran para penentu kebijakan dan didukung oleh
seluruh stakeholder di Kabupaten Malinau bahwa Kabupaten Malinau tidak memiliki
keunggulan dan daya saing baik disektor jasa maupun ekonomi dan perdagangan,
dibandingkan dengan kabupaten lain. Keunggulan dan kebanggaan Kabupaten
Malinau adalah potensi hutan yang cukup luas dengan kondisi yang masih bagus
serta kawasan TNKM yang merupakan ‘Jantung Borneo’, keunggulan komparatif
tersebut yang harus dijaga dengan keyakinan bahwa dimasa mendatang Kabupaten
Malinau akan menjadi kabupaten yang sangat penting bagi dunia.
Sebagai bentuk ‘komitmen politik’ pemerintah Kabupaten Malinau dengan
mencanangaan sebagai Kabupaten Konservasi 17 dikeluarkan Perda Kabupaten Malinau
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Kabupaten Malinau Sebagai Kabupaten Konservasi 18 .
Perda ini dikeluarkan sebagai upaya untuk pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian
sumber daya alam yang lebih bijaksana dan berkesinambungan dan juga sebagai upaya
untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pengertian konservasi dalam Perda
Kabupaten Konservasi ini lebih menjelaskan tentang perlindungan dan pemakaian
sumber daya alam menurut prinsip yang menjamin keuntungan ekonomi sosial yang
tertinggi secara lestari. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah dikeluarkannya
Perda ini perlu dicermati implementasi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan
terutama sekali arah kebijakan Kabupaten Konservasi Malinau.
17
Dalam Perda ini Kabupaten Konservasi dijelaskan sebagai suatu wilayah kabupaten yang secara
keseluruhan dinyatakan sebagai kawasan konservasi, dimana sumberdaya alamyang tidak
terbaharui secara bijaksana dikelola untuk menjamin pemanfaatannya, serta sumberdaya alam
yang terbaharui secara bijaksana dikelola pemanfaatannya guna menjamin kesinambungan
persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragamnya.
Pengertian Kabupaten Konservasi belum ada dalam istilah perundang-undangan manapun dan
tidak diketahui dasar hukumnya darimana. Hal ini yang menyebabkan pertentangan istilah ini
dengan pengertian konservasi sendiri. Hal ini yang menyebabkan perbedaan yang mendasar
pandangan antara Departemen Kehutanan (kawasan pengelolaan) dengan Departemen Dalam
Negeri (administrasi dan pemerintahan dalam konteks pembangunan) sehingga tidak ada payung
hukum yang mengikatnya.
18
Sampai dengan sekarang peraturan pendukung di atasnya belum ada terkait dengan kabupaten
konservasi. Untuk peraturan kabupaten konservasi masih dalam bentuk Rancangan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor... Tahun 2006 Tentang Kabupaten Konservasi.