KEBIJAKAN KABUPATEN KONSERVASI - Tropenbos International

More documents

Recommendations

Info

iv <strong>KEBIJAKAN</strong> <strong>KONSERVASI</strong> DARI PERSPEKTIF DAERAH DAN MASYARAKAT
PENDAHULUAN Di dalam Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 pasal 9 ayat (1) dan (4) tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus bagi kepentingan nasional dalam wilayah propinsi dan/atau kabupaten/kota. Kawasan khusus adalah kawasan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk diantaranya kawasan konservasi yang menyangkut aspek lingkungan hidup, ketersediaan sumber daya hayati dan hubungan hulu-hilir, dengan melibatkan secara aktif daerah dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pemanfaatannya. Hal ini menunjukan bahwa pemerintahan daerah dalam hal ini kabupaten diberi kesempatan untuk berinisiatif mengembangkan daerahnya sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki. Salah satu bagian yang perlu dicermati juga dalam pembagian kewenangan 4 di atas adalah otonomi pengelolaan sumber daya hutan, dimana kebijakan ini telah digulirkan dan sejak Januari 2001 telah mulai diterapkan. Bupati menjadi sangat penting dan strategis karena otonomi daerah diletakkan pada tingkat kabupaten. Meskipun penerapan otonomi daerah dewasa ini menimbulkan berbagai persoalan karena belum jelasnya rancang bangun dan persepsi pusat dan daerah, namun sesungguhnya otonomi juga memberikan berbagai peluang dan kesempatan yang sangat prospektif (Rustamadji, 2002). Perbedaan persepsi dan interpretasi terhadap rancang bangun otonomi antara pusat dan daerah adalah sebuah proses yang harus disikapi secara arif dan proporsional. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perspektif daerah dan masyarakat tentang kebijakan kabupaten konservasi dan kontribusinya bagi pengembangan kebijakan konservasi secara nasional, serta dampaknya di dalam memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan analisis dokumen dan kebijakan yang terkait dengan 4 Larson, 2006 menyebutkan bahwa kewenangan sebagai desentralisasi yang diartikan sebagai sebuah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintahan yang lebih rendah dalam sebuah hirarki administrasi politis dan wilayah. Pelimpahan kewenangan resmi seperti ini dapat terjadi dalam 2 (dua) bentuk. Desentralisasi administratif atau juga dipahami sebagai dekonsentrasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah atau ke pemerintah daerah lainnya yang akuntabel (bertanggung gugat) ke pemerintah pusat. Sebaliknya desentralisasi politis atau desentralisasi demokratis adalah pelimpahan kewenangan kepada pelaku-pelaku yang mewakili masyarakat dan akuntabel ke bawah. Syarat lain yang harus dipenuhi pelaku-pelaku lokal ini harus mempunyai keleluasaan dan otonomi dalam pengambilan keputusan, disertai dengan kewenangan dan sumberdaya untuk mengambil keputusan yang berarti bagi kehidupan penduduk lokal.
Page 1 and 2: KEBIJAKAN KABUPATEN KONSERVASI DARI
Page 3: iii DAFTAR ISI PENDAHULUAN ........
Page 7 and 8: 3 PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DI KA
Page 9 and 10: 5 Pengelolaan kawasan lindung dalam
Page 11 and 12: 7 dikelola oleh Dayak Kenyah Oma’
Page 13 and 14: 9 KABUPATEN KONSERVASI MALINAU DARI
Page 15 and 16: 11 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN
Page 17 and 18: 13 Sebagai contoh adalah dikeluarny
Page 19 and 20: 15 Keberadaan RPJMD Kabupaten Malin
Page 21 and 22: 17 dari insentif Kabupaten Konserva
Page 23 and 24: 19 Sosialisasi Perda Kabupaten Kons
Page 25 and 26: 21 HUBUNGAN KEBIJAKAN KABUPATEN KON
Page 27 and 28: 23 dengan inisiatif Kabupaten Konse
Page 29 and 30: 25 PENUTUP Kabupaten Konservasi Mal
Page 31 and 32: 27 LAMPIRAN 1. DAFTAR RESPONDEN Lok
Page 33 and 34: 29 DAFTAR PUSTAKA Angi, E.M., 2005.
Page 35 and 36: 31 Developments in Bulungan, East K
Page 37 and 38: 33 Peraturan Daerah Kabupaten Malin
Page 39: 35 Sugandhy, A. Dan R. Hakim, 2007.

KEBIJAKAN KABUPATEN KONSERVASI - Tropenbos International

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?