KEBIJAKAN KABUPATEN KONSERVASI - Tropenbos International

PENDAHULUAN
Di dalam Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 pasal 9 ayat (1) dan (4) tentang
Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintah dapat menetapkan kawasan
khusus bagi kepentingan nasional dalam wilayah propinsi dan/atau kabupaten/kota.
Kawasan khusus adalah kawasan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak,
termasuk diantaranya kawasan konservasi yang menyangkut aspek lingkungan hidup,
ketersediaan sumber daya hayati dan hubungan hulu-hilir, dengan melibatkan secara
aktif daerah dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pemanfaatannya.
Hal ini menunjukan bahwa pemerintahan daerah dalam hal ini kabupaten diberi
kesempatan untuk berinisiatif mengembangkan daerahnya sesuai dengan kapasitas
dan kapabilitas yang dimiliki.
Salah satu bagian yang perlu dicermati juga dalam pembagian kewenangan 4 di atas
adalah otonomi pengelolaan sumber daya hutan, dimana kebijakan ini telah digulirkan
dan sejak Januari 2001 telah mulai diterapkan. Bupati menjadi sangat penting dan
strategis karena otonomi daerah diletakkan pada tingkat kabupaten. Meskipun
penerapan otonomi daerah dewasa ini menimbulkan berbagai persoalan karena
belum jelasnya rancang bangun dan persepsi pusat dan daerah, namun sesungguhnya
otonomi juga memberikan berbagai peluang dan kesempatan yang sangat prospektif
(Rustamadji, 2002). Perbedaan persepsi dan interpretasi terhadap rancang bangun
otonomi antara pusat dan daerah adalah sebuah proses yang harus disikapi secara arif
dan proporsional.
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perspektif daerah dan masyarakat tentang
kebijakan kabupaten konservasi dan kontribusinya bagi pengembangan kebijakan
konservasi secara nasional, serta dampaknya di dalam memberikan nilai tambah bagi
pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Untuk mencapai
tujuan tersebut dilakukan analisis dokumen dan kebijakan yang terkait dengan
4
Larson, 2006 menyebutkan bahwa kewenangan sebagai desentralisasi yang diartikan sebagai
sebuah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintahan yang lebih rendah
dalam sebuah hirarki administrasi politis dan wilayah. Pelimpahan kewenangan resmi seperti
ini dapat terjadi dalam 2 (dua) bentuk. Desentralisasi administratif atau juga dipahami sebagai
dekonsentrasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih
rendah atau ke pemerintah daerah lainnya yang akuntabel (bertanggung gugat) ke pemerintah
pusat. Sebaliknya desentralisasi politis atau desentralisasi demokratis adalah pelimpahan
kewenangan kepada pelaku-pelaku yang mewakili masyarakat dan akuntabel ke bawah. Syarat
lain yang harus dipenuhi pelaku-pelaku lokal ini harus mempunyai keleluasaan dan otonomi
dalam pengambilan keputusan, disertai dengan kewenangan dan sumberdaya untuk mengambil
keputusan yang berarti bagi kehidupan penduduk lokal.