KEBIJAKAN KABUPATEN KONSERVASI - Tropenbos International

16
KEBIJAKAN KONSERVASI DARI PERSPEKTIF DAERAH DAN MASYARAKAT
Gambar 3. Hutan di Kabupaten Malinau (Photo: Kresno D Santosa)
Kalau ditelaah dari Perda-perda yang ada di atas, ada beberapa hal yang sangat
bertentangan dengan komitmen politik yang tertuang dalam Perda Kabupaten
Konservasi yang mengisyaratkan adanya keseimbangan antara kegiatan eksploitasi dan
konservasi 25 untuk kegiatan pembangunan Kabupaten Malinau. Beberapa program
konservasi yang dilakukan oleh pihak luar di Kabupaten Malinau, pada beberapa
sisi terlihat adanya ‘miskomunikasi’ dan ‘tidak sikron’ terkait dengan TUPOKSI,
Renstra dan Renja 26 . Terkesan bahwa pemerintah Kabupaten Malinau dalam kondisi
sekarang cenderung untuk menggunakan ‘political gambling, (maksudnya adalah
kebijakan yang menerima semua investasi yang masuk, baik yang berasal dari kegiatan
eksploitatif maupun yang konservasi dari investasi tersebut), kemudian memilih yang
menghasilkan dana segar, dan cepat. Hal ini menyebabkab terjadinya inkonsistensi
kebijakan, karena cenderung berjalan pada dua arah yang bertentangan, yaitu
dimana semua yang terkait dengan kerjasama dengan pihak luar (investor kehutanan,
pertambangan, perkebunan, dll) akan diterima masuk untuk membangun Kabupaten
Malinau tanpa melihat investor tersebut akan membangun secara berkelanjutan/ramah
lingkungan atau merusak sumber daya alam yang dieksploitasi. Semua kerjasama dan
tawaran akan diterima sehingga tidak jelas dengan kebijakan Kabupaten Konservasi
yang telah dicanangkan sebelumnya. Dikhawatirkan apabila pendanaan yang berasal
25
Acuan yang dipakai seharusnya pada High Conservation Value Forest (HCVF), sertifikasi hutan
dari Forest Sterwardship Council (FSC), Rountable on Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk
perkebunan sawit dan pertambangan yang ramah lingkungan.
26
Hasil diskusi dengan beberapa pihak yang bekerja untuk kegiatan konservasi di Kabupaten
Malinau.