KEBIJAKAN KABUPATEN KONSERVASI - Tropenbos International

17
dari insentif Kabupaten Konservasi tidak segera terwujud, dan sisi lain para investor
terus melakukan lobi-lobi, maka pilihan kebijakan akan cenderung mengarah ke
bentuk-bentuk ‘eksploitative investment’ yang tidak ramah lingkungan, dan ini
tentunya akan merusak citra Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi.
Gambar 4. Poster Malinau Kabupaten Konservasi di Kantor Kabupaten Malinau
(Photo: Yonky Indrajaya)
Hal lain yang perlu dijelaskan dengan dikeluarkannya Perda Kabupaten Konservasi
ini adalah hubungannya secara signifikan dengan Perda RTRW Kabupaten Malinau
dan Rancangan Perda RTRW Provinsi Kaltim yang telah dikeluarkan sebelumnya.
Dalam kedua Perda tersebut lebih banyak memuat tentang arah pembangunan
wilayah Kabupaten Malinau yang bertujuan untuk mewujudkan rencana pemanfaatan
ruang wilayah Kabupaten Malinau yang serasi dan optimal sesuai dengan kebijakan
pembangunan nasional dan daerah. Berkaitan dengan Perda Kabupaten Konservasi
maka RTRW Kabupaten Malinau seharusnya menyediakan ruang khusus bagi
pemanfaatan ruang yang jelas bagi Perda Kabupaten Konservasi dalam hal ini
ruang pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian dalam konteks konservasi dan
pembangunan berkelanjutan.
Dari aspek RTRW baik secara nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten/
kota), hanya membahas mengenai struktur dan pola pemanfaatan ruang yang lebih
mengarah pada perspektif pengembangan wilayah. Relevansi antara RTRW dengan
Kabupaten Konservasi adalah bagaimana kebijakan pola pemanfaatan ruang harus
sesuai dengan status dan peruntukan dari ruang-ruang yang tersedia. Dengan
kepatuhan terhadap peruntukan ruang tersebut maka akan menjamin keberlanjutan
fungsi kawasan tersebut, atau dengan kata lain menempatkan kegiatan investasi pada
tempat yang semestinya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.