KEBIJAKAN KABUPATEN KONSERVASI - Tropenbos International

2
KEBIJAKAN KONSERVASI DARI PERSPEKTIF DAERAH DAN MASYARAKAT
Kabupaten Konservasi. Analisis Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konservasi
merupakan dasar bagi kebijakan konservasi dan pembangunan berkelanjutan 5 untuk
mensejahterakan masyarakat, di samping pengelolaan kawasan konservasi, serta
hubungan dengan masyarakat.
Studi kasus dilakukan di Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur (Kaltim) dengan
didasarkan atas adanya inisiatif pemerintah kabupaten untuk menjadi Kabupaten
Konservasi, sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Tulisan ini
juga membahas tentang Gerakan Pembangunan Desa Mandiri (GERBANG DEMA)
yang merupakan strategi pembangunan Kabupaten Malinau dalam mewujudkan
masyarakat mandiri dengan berbasis pada potensi daerah dengan mendasarkan pada
prinsip-prinsip kelestarian dan konservasi di dalam memanfaatkan kekayaan sumber
daya alam (SDA) sebagai modal pembangunan.
Tujuan di atas akan tercapai dengan adanya informasi yang mendukung baik di tingkat
provinsi, kabupaten maupun masyarakat. Informasi diperoleh dari data sekunder dan
21 responden kunci di level Provinsi Kaltim, Kabupaten Malinau dan masyarakat
yang berada di Kabupaten Malinau (Lihat Lampiran 1).
5
Dikutip dari Komisi Bruntland bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan
yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang
untuk mencukupi kebutuhan mereka. Pembangunan mempunyai 2 konsep kunci yaitu: (1).
Kebutuhan, khususnya kebutuhan para fakir miskin dinegara berkembang, dan (2). Keterbatasan
dari teknologi dan organisasi sosial yang berkaitan dengan kapasitas lingkungan untuk mencukupi
kebutuhan generasi sekarang dan masa depan. Dengan demikian pembangunan berkelanjutan
sebagaimana diinterpretasikan sesungguhnya berangkat dari konsep antroposentrik yang
menjadikan manusia sebagai tema sentralnya.