BAB I PENDAHULUAN - KontraS
BAB I PENDAHULUAN - KontraS
BAB I PENDAHULUAN - KontraS
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Sebuah Laporan Investigasi Kasus Tanjung Priok<br />
teridentifikasinya korban setelah penggalian kubur yang dilakukan<br />
tim tindak lanjut KP3T, karena pada saat penguburan telah ada<br />
upaya penghilangan atas identitas korban.<br />
e. Hal ini perlu ditekankan sebagai bagian tanggung jawab negara<br />
karena telah dengan sengaja melakukan upaya penghilangan paksa<br />
dan pengaburan informasi keberadaan korban dengan menguburkan<br />
korban tidak didampingi keluarga dan dilakukan malam hari.<br />
f. Penghilangan paksa merupakan bagian dari kejahatan terhadap<br />
kemanusiaan sebagai bagian dari pelanggaran berat HAM 83 .<br />
6. PENGADILAN YANG TIDAK JUJUR (UNFAIR TRIAL)<br />
a. Para korban, baik peristiwa maupun setelah terjadinya peristiwa<br />
Tanjung Priok mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam<br />
peradilan. Pengadilan yang dijalankan merupakan pengadilan yang<br />
tidak jujur dan memihak, dimana para aparat penegak hukum<br />
menjadi alat penguasa untuk melegitimasi suatu peradilan yang tidak<br />
jujur dan berkeadilan.<br />
b. Bentuk-bentuk peradilan yang tidak jujur (unfair trial) itu adalah<br />
tidak adanya keterpisahan tempat penahanan antara para terdakwa<br />
di bawah umur dan terdakwa dewasa, tidak diberikannya hak atas<br />
pemeriksaan yang adil, bebas dan tidak memihak, tidak diberikannya<br />
pemberitahuan atas sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan<br />
terhadapnya, tidak diberikannya hak untuk mendapatkan<br />
pemeriksaan atas saksi-saksi yang meringankannya dengan syarat<br />
yang sama dengan saksi yang memberatkannya, serta jaminan untuk<br />
tidak dipaksa memberi kesaksian yang memberatkan dirinya atau<br />
dipaksa mengaku bersalah. 84<br />
c. Peradilan yang tidak jujur mensyaratkan persamaan yang penuh<br />
bagi setiap orang untuk mendapatkan hak atas peradilan yang adil<br />
dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak. Oleh karenanya,<br />
pelanggaran terhadap hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap<br />
HAM. 85<br />
27