BAB I PENDAHULUAN - KontraS

Sebuah Laporan Investigasi Kasus Tanjung Priok
dan kalau ada perobahan wajib menggunakan senjata… daripada
kita menggunakan senjata dalam menghadapi perubahan UUD 45
dan Pancasila, lebih baik kami menculik seorang dari pada dua
pertiga yang ingin mengadakan perubahan…”
d) “Hanya kenyataannya bahwa salah satu konsensus yang memang
kita perjuangkan agar supaya semua partai politik atau golongan
karya itu mendasarkan kepada satu ideologi ialah Pancasila
nyatanya belum berhasil, sehingga masih ada daripada kekuatan
partai politik untuk menambahkan di samping azas Pancasila juga
azas lainnya. Ini tentunya sangat menunjukkan tanda tanya kepada
kita apa sebabnya mereka belum mempercayai sepenuhnya
Pancasila sebagai satu ideologi..” 3
e) “….kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan memilih dari pada
partner, kawan teman yang benar-benar mempertahankan Pancasila
dan tidak sedikitpun ragu-ragu terhadap pancasila itu….”
3. Pada kesempatan lain di Cijantung dalam Hari Ulang Tahun
KOPASANDHA, 16/04/1980, Presiden Soeharto 4 menyampaikan pidato
tanpa naskah yang intinya mengatakan :
a) membantah berbagai isyu yang negatif yang ditujukan kepada diri
dan keluarganya serta menyatakan hal itu sebagai usaha untuk
merongrong
Pancasila dan UUD 45 dengan terlebih dahulu menyingkirkan
dirinya.
b) Presiden Soeharto mengingatkan usaha-usaha menggantikan
Pancasila dengan ideologi lain tersebut tidak semata-mata dengan
kekuatan senjata tetapi juga dengan kekuatan subversi, infiltrasi,
bahkan sampai kepada menghalalkan segala macam cara. Di
antaranya dengan melontarkan berbagai isyu seperti yang ditujukan
kepada dirinya dengan maksud untuk mendiskreditkan Pemerintah
dan para pejabat. Dan bahkan ini akan selalu terjadi bilamana kita
mendekati pelaksanaan pemilu.
4. Kedua pidato tanpa naskah itu mendapatkan respon dari berbagai
kalangan. Letjen (purn) Sutopo Juwono, Gubernur Lemhanas,
mempertanyakan pidato tersebut kepada Jend. M. Yusuf. M, Menhankam/
Pangab. M. Yusuf menyatakan dengan tegas apa yang disampaikan oleh
Presiden dalam Rapim ABRI bukan sebagai representasi ABRI. 5
7