buku-pegangan-siswa-ppkn-smp-kelas-8-kurikulum-2013

Recommendations

Info

Pasal ini merupakan dasar hukum pembagian wilayah negara Indonesia.Wilayah NKRI terbagi atas daerah-daerah yang tidak berbentuk negara bagian, namun merupakan daerah atau wilayah dari negara Indonesia. Pada awal kemerdekaan wilayah Indonesia terbagai atas 8 (delapan) daerah provinsi. Apakah kalian dapat menyebutkan kedelapan provinsi tersebut Cobalah cari informasi kedelapan provinsi tersebut ! Sampai dengan saat ini wilayah Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi. Ada 7 (tujuh) provinsi sebagai hasil pemekaran daerah setelah reformasi yaitu Provinsi Kepulauan Seribu, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, dan Kalimantan Utara. Coba kalian sebutkan atau cari ibukota provinsi baru tersebut! Sedangkan pemekaran daerah kabupaten/ kota di Indonesia jauh lebih banyak lagi. Coba kalian sebutkan kabupaten/kota baru di sekitar kalian yang merupakan hasil pemekaran daerah. b. Rakyat Indonesia Rakyat dalam suatu negara terdiri atas penduduk dan bukan penduduk Indonesia. Penduduk terdiri atas warga negara dan bukan warga negara. Sejalan dengan hal ini, maka ketentuan mengenai warga negara dan penduduk ditegaskan dalam pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undangundang. Peraturan perundangan sebagai pelaksana pasal 26 ini yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga negara menurut undang-undang ini adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Warga negara Indonesia (WNI) terdiri dari : 1) Setiap orang yang sebelum undang-undang ini sudah menjadi warga negara Indonesia 2) Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia 3) Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah WNI dan ibu warga negara asing 4) Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah warga negara asing dan ibu WNI 150 Kelas VIII SMP/MTs
5) Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan. 6) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNI, sebelum 300 hari ayahnya meninggal dunia 7) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI 8) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara asing yang diakui oleh ayah WNI 9) Anak yang lahir di Indonesia yang tidak jelas status kewarganegaraan ibu dan ayahnya. Penduduk Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang asing memperoleh status penduduk apabila memenuhi persyaratan tertentu, seperti jangka waktu tinggal, jaminan pekerjaan, tujuan, dan sebagainya. Tidak setiap orang asing yang ada di Indonesia merupakan penduduk, seperti orang asing yang sedang menjadi wisatawan di Indonesia, atau sedang singgah di Indonesia untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain. Dengan demikian warga negara Indonesia ada yang menjadi penduduk Indonesia dan bukan penduduk Indonesia. Seperti para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara lain, bukan merupakan penduduk Indonesia. Juga tidak setiap penduduk Indonesia merupakan warga negara Indonesia. Seseorang yang menjadi penduduk Indonesia akan memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP). Coba kalian amati KTP orang tua kalian. Apa saja data yang ada dalam identitas KTP Perbedaan status kewarganegaraan dan penduduk akan mengakibatkan perbedaan hak dan kewajiban mereka. Juga perbedaan jaminan perlindungan hukumnya. Contoh yang berhak menjadi Presiden adalah warga negara Indonesia. c. Pemerintahan yang Berdaulat Pemerintahan negara Indonesia pertama kali terbentuk dengan terpilihnya Ir Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun pada awal kemerdekaan kita belum memiliki pemerintahan yang lengkap, namun secara yuridis lembaga pemerintahan yang ada sebelum kemerdekaan tetap berlaku sebelum diadakan yang baru sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini ditegaskan dalam pasal II aturan peralihan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan, bahwa “Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.” Buku PPKn 151
Page 1 and 2:
Buku PPKn i
Page 3 and 4:
Kata Pengantar Kurikulum 2013 diran
Page 5 and 6:
Daftar Isi Kata Pengantar .........
Page 7 and 8:
Daftar Gambar Gambar 1.1 Bekerja ke
Page 9 and 10:
Gambar 6.8 Gambar 7.1 Gambar 7.2 Ga
Page 11 and 12:
BAB I Merajut Manusia dan Masyaraka
Page 13 and 14:
Tulislah pertanyaan kalian dalam ta
Page 15 and 16:
Sumber: Album Perang Kemerdekaan Ga
Page 17 and 18:
Aktivitas 1.1 Setelah kalian mencar
Page 19 and 20:
tersebut. Cita-cita dan tujuan didi
Page 21 and 22:
kelima. Sila ketiga dilandasi sila
Page 23 and 24:
Pancasila haruslah dilaksanakan sec
Page 25 and 26:
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hi
Page 27 and 28:
e. Mengembangkan sikap tidak semena
Page 29 and 30:
Sumber: smp.ituskuningan.sch.id Gam
Page 31 and 32:
C. Membiasakan Perilaku sesuai Nila
Page 33 and 34:
Misalnya Persatuan Indonesia adalah
Page 35 and 36:
BAB II Menyemai Kesadaran Konstitus
Page 37 and 38:
Tulislah pertanyaan kalian dalam ko
Page 39 and 40:
Siapakah pemegang kedaulatan dalam
Page 41 and 42:
a. Kekuasaan legilatif, yaitu kekua
Page 43 and 44:
Prinsip negara kedaulatan rakyat me
Page 45 and 46:
Pemilihan umum sebagai sarana perwu
Page 47 and 48:
Aktivitas 2.2 Setelah kalian mencar
Page 49 and 50:
Majelis Permusyawaratan Rakyat bers
Page 51 and 52:
c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Su
Page 53 and 54:
4. Abdurahman Wahid 5. Megawati 6)
Page 55 and 56:
f. Mahkamah Agung (MA) Sumber: http
Page 57 and 58:
(c) Memutus pembubaran partai polit
Page 59 and 60:
2. Hubungan Antarlembaga Negara di
Page 61 and 62:
e. Mahkamah Konstitusi dengan Presi
Page 63 and 64:
Sikap positif terhadap sistem pemer
Page 65 and 66:
d. Sikap positif masyarakat dalam p
Page 67 and 68:
BAB III Ayo Tingkatkan Kedisiplinan
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Untuk mewujudkan sistem hukum nasio
Page 73 and 74:
Selanjutnya ditegaskan dalam pasal
Page 75 and 76:
B. Proses Pembuatan Peraturan Perun
Page 77 and 78:
Status Hukum Ketetapan Majelis Perm
Page 79 and 80:
Proses pembuatan undang-undang apab
Page 81 and 82:
Proses penyusunan Peraturan Daerah
Page 83 and 84:
C. Ketaatan terhadap Peraturan Peru
Page 85 and 86:
c. …………………………
Page 87 and 88:
Buku PPKn 77
Page 89 and 90:
BAB IV Menjelajah Masyarakat Indone
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Di wilayah Tana Toraja juga digelar
Page 95 and 96:
Sejak abad ke 17, Suku Dayak di Kal
Page 97 and 98:
aspek kehidupan masyarakat di desa
Page 99 and 100:
Konsep ade‘ (adat) merupakan tema
Page 101 and 102:
Dalam pergaulan dengan manusia lain
Page 103 and 104:
C. Menghargai Norma dan Kebiasaan A
Page 105 and 106:
Aktivitas 4.4 Amatilah lingkungan s
Page 107 and 108:
Uji Kompetensi 4 Uji Kompetensi 4.1
Page 109 and 110: A. Hakikat Hak Asasi Manusia Amatil
Page 111 and 112: Hak yang dimiliki setiap orang, ten
Page 113 and 114: g. Four Freedom of Franklin D. Roos
Page 115 and 116: Aktivitas 5.1 Setelah kalian mencar
Page 117 and 118: ……………………………
Page 119 and 120: Jaminan hak asasi manusia dalam bat
Page 121 and 122: Untuk menegakkan HAM, Pasal 69 ayat
Page 123 and 124: Buku PPKn 113
Page 125 and 126: BAB VI Pemuda Penentu Masa Depan In
Page 127 and 128: Apa yang kalian rasakan dan pikirka
Page 129 and 130: Rapat kedua, Minggu, 28 Oktober 192
Page 131 and 132: a. Kami Putra dan Putri Indonesia,
Page 133 and 134: Kita sebagai generasi penerus mempu
Page 135 and 136: B. Semangat Kekeluargaan dan Gotong
Page 137 and 138: 2. Dinamika Gotong Royong dalam Mas
Page 139 and 140: Republik Indonesia Tahun 1945, Atas
Page 141 and 142: Sikap gotong royong memang sudah me
Page 143 and 144: Aktivitas 6.4 Lakukanlah wawancara
Page 145 and 146: Tabel 6.5 Perwujudan Kerjasama dan
Page 147 and 148: Uji Kompetensi 6 Uji Kompetensi 6.1
Page 149 and 150: A. Unsur-Unsur Negara Kesatuan Repu
Page 151 and 152: Dimana beliau mengutip pendapat: a)
Page 153 and 154: 2) Memajukan kesejahteraan umum 3)
Page 155 and 156: Apabila kedua asas ini dilaksanakan
Page 157 and 158: Secara teori bentuk pemerintahan da
Page 159: 5) Unsur-Unsur Negara Kesatuan Repu
Page 163 and 164: Aktivitas 7.2 Setelah kalian mencar
Page 165 and 166: Negara persatuan mengakui keberadaa
Page 167 and 168: Bagi diri sendiri, persatuan dan ke
Page 169 and 170: . Kebangkitan Nasional Kebangkitan
Page 171 and 172: menimbulkan perpecahan. Oleh karena
Page 173 and 174: Uji Kompetensi 7 Uji Kompetensi 7.1
Page 175 and 176: Soemantri, Sri, (1986), Tentang Lem
Page 177 and 178: Norma Pemerintahan Daerah Penduduk
Page 179 and 180: M Mahkamah Agung 38, 39, 40, 43, 46
show all

buku-pegangan-siswa-ppkn-smp-kelas-8-kurikulum-2013

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?