buku-pegangan-siswa-ppkn-smp-kelas-8-kurikulum-2013

e. Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY
Selanjutnya, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu
wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD. Karena kedudukan MPR
sebagai lembaga negara, maka apabila MPR bersengketa dengan lembaga negara
lainnya yang sama-sama memiliki kewenangan yang ditentukan oleh UUD, maka
konflik tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.
Dengan kewenangan tersebut, jelas bahwa MK memiliki hubungan tata kerja
dengan semua lembaga negara yaitu apabila terdapat sengketa antarlembaga negara
atau apabila terjadi proses hak uji material yang diajukan oleh lembaga negara pada
Mahkamah Konstitusi.
Info Kewarganegaaraan
Bagi Kalian yang ingin menambah pengetahuan tentang lembaga negara RI dapat mengunjungi situs
berikut :
www.mpr.go.id, www.dpr.go.id, www.dpd.go.id, www.mahkamahagung.go.id, www.
mahkamah konstitusi.go.id, www.bpk.go.id, www.komisiyudisial.go.id,
Atau dengan mempelajari berbagai undang-undang tentang lembaga negara RI.
Catat hal penting dan baru yang kalian peroleh dari pengayaan tersebut, dan sampaikan ke teman lain
di kelas kalian !
Aktivitas 2.4
Setelah kalian mempelajari hubungan antarlembaga negara, cobalah kalian gambarkan
hubungan kerjasama tersebut dalam bentuk bagan/skema yang menggambarkan tentang :
1. Hubungan kerjasama antarlembaga negara dalam pembuatan Undang-Undang.
2. Hubungan kerjasama antarlembaga negara dalam pemberhentian Presiden dan/atau
Wakil Presiden.
3. Hubungan kerjasama antarlembaga negara dalam pengawasan keuangan.
Buat bagan tersebut dalam ukuran yang cukup besar sehingga dapat dipajang di dinding
kelas dan mudah dibaca oleh orang lain. Kembangkan kreatifitas kalian agar bagan
menjadi menarik.
Buku PPKn 51