buku-pegangan-siswa-ppkn-smp-kelas-8-kurikulum-2013

Recommendations

Info

4. Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 5 ayat (2). Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala Pemerintahan. Contoh dari Peraturan Pemerintah adalah PP No. 32 Tahun <strong>2013</strong> tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk melaksanakan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tahapan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai berikut : a. Tahap perencanaan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) disiapkan oleh kementerian dan/atau lembaga pemerintah bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya b. Tahap penyusunan rancangan PP, dengan membentuk panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah bukan kementerian. c. Tahap penetapan dan pengundangan, PP ditetapkan Presiden (Pasal 5 ayat (2) UUD 1945) kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. 5. Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Proses penyusunan Peraturan Presiden ditegaskan dalam pasal 55 UU Nomor 12 Tahun 2011, yaitu : a. Pembentukan panitia antar kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian oleh pengusul. b. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum c. Pengesahan dan penetapan oleh Presiden. 6. Peraturan Daerah Provinsi Peraturan Daerah (Perda Provinsi) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Peraturan Daerah dibuat dengan untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah pusat dapat membatalkan Perda yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 70 Kelas VIII SMP/MTs
Proses penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011, sebagai berikut: a. Rancangan perda provinsi dapat diusulkan oleh DPRD Provinsi atau Gubernur. b. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD Provinsi maka proses penyusunan adalah : 1) DPRD Provinsi mengajukan rancangan perda kepada Gubernur secara tertulis 2) DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan perda Provinsi. 3) Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh Gubernur menjadi Perda Provinsi c. Apabila rancangan diusulkan oleh Gubernur maka proses penyusunan adalah : 1) Gubernur mengajukan rancangan Perda kepada DPRD Provinsi secara tertulis 2) DPRD Provinsi bersama Gubernur membahas rancangan Perda Provinsi. 3) Apabila rancangan Perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh Gubernur menjadi Perda Provinsi 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Perda dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Proses penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011, sebagai berikut : a. Rancangan Perda kabupaten/kota dapat diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota atau Bupati/Walikota Gubernur. b. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota maka proses penyusunan adalah : 1) DPRD Kabupaten/Kota mengajukan rancangan perda kepada Bupati/Walikota secara tertulis 2) DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota membahas rancangan perda Kabupaten/Kota. 3) Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh Bupati/Walikota menjadi Perda Kabupaten/Kota. Buku PPKn 71
Page 1 and 2:
Buku PPKn i
Page 3 and 4:
Kata Pengantar Kurikulum 2013 diran
Page 5 and 6:
Daftar Isi Kata Pengantar .........
Page 7 and 8:
Daftar Gambar Gambar 1.1 Bekerja ke
Page 9 and 10:
Gambar 6.8 Gambar 7.1 Gambar 7.2 Ga
Page 11 and 12:
BAB I Merajut Manusia dan Masyaraka
Page 13 and 14:
Tulislah pertanyaan kalian dalam ta
Page 15 and 16:
Sumber: Album Perang Kemerdekaan Ga
Page 17 and 18:
Aktivitas 1.1 Setelah kalian mencar
Page 19 and 20:
tersebut. Cita-cita dan tujuan didi
Page 21 and 22:
kelima. Sila ketiga dilandasi sila
Page 23 and 24:
Pancasila haruslah dilaksanakan sec
Page 25 and 26:
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hi
Page 27 and 28:
e. Mengembangkan sikap tidak semena
Page 29 and 30: Sumber: smp.ituskuningan.sch.id Gam
Page 31 and 32: C. Membiasakan Perilaku sesuai Nila
Page 33 and 34: Misalnya Persatuan Indonesia adalah
Page 35 and 36: BAB II Menyemai Kesadaran Konstitus
Page 37 and 38: Tulislah pertanyaan kalian dalam ko
Page 39 and 40: Siapakah pemegang kedaulatan dalam
Page 41 and 42: a. Kekuasaan legilatif, yaitu kekua
Page 43 and 44: Prinsip negara kedaulatan rakyat me
Page 45 and 46: Pemilihan umum sebagai sarana perwu
Page 47 and 48: Aktivitas 2.2 Setelah kalian mencar
Page 49 and 50: Majelis Permusyawaratan Rakyat bers
Page 51 and 52: c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Su
Page 53 and 54: 4. Abdurahman Wahid 5. Megawati 6)
Page 55 and 56: f. Mahkamah Agung (MA) Sumber: http
Page 57 and 58: (c) Memutus pembubaran partai polit
Page 59 and 60: 2. Hubungan Antarlembaga Negara di
Page 61 and 62: e. Mahkamah Konstitusi dengan Presi
Page 63 and 64: Sikap positif terhadap sistem pemer
Page 65 and 66: d. Sikap positif masyarakat dalam p
Page 67 and 68: BAB III Ayo Tingkatkan Kedisiplinan
Page 71 and 72: Untuk mewujudkan sistem hukum nasio
Page 73 and 74: Selanjutnya ditegaskan dalam pasal
Page 75 and 76: B. Proses Pembuatan Peraturan Perun
Page 77 and 78: Status Hukum Ketetapan Majelis Perm
Page 79: Proses pembuatan undang-undang apab
Page 83 and 84: C. Ketaatan terhadap Peraturan Peru
Page 85 and 86: c. …………………………
Page 87 and 88: Buku PPKn 77
Page 89 and 90: BAB IV Menjelajah Masyarakat Indone
Page 93 and 94: Di wilayah Tana Toraja juga digelar
Page 95 and 96: Sejak abad ke 17, Suku Dayak di Kal
Page 97 and 98: aspek kehidupan masyarakat di desa
Page 99 and 100: Konsep ade‘ (adat) merupakan tema
Page 101 and 102: Dalam pergaulan dengan manusia lain
Page 103 and 104: C. Menghargai Norma dan Kebiasaan A
Page 105 and 106: Aktivitas 4.4 Amatilah lingkungan s
Page 107 and 108: Uji Kompetensi 4 Uji Kompetensi 4.1
Page 109 and 110: A. Hakikat Hak Asasi Manusia Amatil
Page 111 and 112: Hak yang dimiliki setiap orang, ten
Page 113 and 114: g. Four Freedom of Franklin D. Roos
Page 115 and 116: Aktivitas 5.1 Setelah kalian mencar
Page 117 and 118: ……………………………
Page 119 and 120: Jaminan hak asasi manusia dalam bat
Page 121 and 122: Untuk menegakkan HAM, Pasal 69 ayat
Page 123 and 124: Buku PPKn 113
Page 125 and 126: BAB VI Pemuda Penentu Masa Depan In
Page 127 and 128: Apa yang kalian rasakan dan pikirka
Page 129 and 130: Rapat kedua, Minggu, 28 Oktober 192
Page 131 and 132:
a. Kami Putra dan Putri Indonesia,
Page 133 and 134:
Kita sebagai generasi penerus mempu
Page 135 and 136:
B. Semangat Kekeluargaan dan Gotong
Page 137 and 138:
2. Dinamika Gotong Royong dalam Mas
Page 139 and 140:
Republik Indonesia Tahun 1945, Atas
Page 141 and 142:
Sikap gotong royong memang sudah me
Page 143 and 144:
Aktivitas 6.4 Lakukanlah wawancara
Page 145 and 146:
Tabel 6.5 Perwujudan Kerjasama dan
Page 147 and 148:
Uji Kompetensi 6 Uji Kompetensi 6.1
Page 149 and 150:
A. Unsur-Unsur Negara Kesatuan Repu
Page 151 and 152:
Dimana beliau mengutip pendapat: a)
Page 153 and 154:
2) Memajukan kesejahteraan umum 3)
Page 155 and 156:
Apabila kedua asas ini dilaksanakan
Page 157 and 158:
Secara teori bentuk pemerintahan da
Page 159 and 160:
5) Unsur-Unsur Negara Kesatuan Repu
Page 161 and 162:
5) Anak yang lahir dari perkawinan
Page 163 and 164:
Aktivitas 7.2 Setelah kalian mencar
Page 165 and 166:
Negara persatuan mengakui keberadaa
Page 167 and 168:
Bagi diri sendiri, persatuan dan ke
Page 169 and 170:
. Kebangkitan Nasional Kebangkitan
Page 171 and 172:
menimbulkan perpecahan. Oleh karena
Page 173 and 174:
Uji Kompetensi 7 Uji Kompetensi 7.1
Page 175 and 176:
Soemantri, Sri, (1986), Tentang Lem
Page 177 and 178:
Norma Pemerintahan Daerah Penduduk
Page 179 and 180:
M Mahkamah Agung 38, 39, 40, 43, 46
show all

buku-pegangan-siswa-ppkn-smp-kelas-8-kurikulum-2013

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?