buku-pegangan-siswa-ppkn-smp-kelas-8-kurikulum-2013

Recommendations

Info

Sumber: www.perpustakaan.depkeu.go.id Gambar 3.4 Ketetapan MPR sebagai produk hukum yang mengikat a. Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. b. Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. c. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari anggota MPR. d. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Perlu juga kalian pahami bahwa dalam perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat beberapa kesepakatan dasar, yaitu : a. Tidak mengubah Pembukaaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia c. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial d. Penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal bersifat normatif (hukum) akan dimasukkan ke dalam Pasal-pasal. e. Melakukan perubahan dengan cara adendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuan perubahan bersifat adendum agar untuk kepentingan bukti sejarah. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketika MPRS dan MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara salah satu produk hukum MPR adalah Ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar majelis. Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis. Sedangkan mengikat ke luar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat dan lembaga negara terikat oleh Ketetapan MPR. Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan 66 Kelas VIII SMP/MTs
Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003. Pasal 2 Ketetapan MPR ini menegaskan bahwa beberapa ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku dengan ketentuan, adalah : a. Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah NKRI bagi PKI dan Larangan setiap kegiatan untuk menyebarluaskan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme. b. Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi. c. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur. Sedangkan Pasal 4 ketetapan MPR ini mengatur ketetapan MPRS/MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang, yaitu : a. Ketetapan MPRS RI Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera. b. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). c. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. d. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Ketetapan ini saat ini sudah tidak berlaku, karena sudah ditetapkan undang-undang yang mengatur tentang hal ini. e. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. f. Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri g. Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri h. Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika kehidupan berbangsa i. Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan j. Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN k. Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Buku PPKn 67
Page 1 and 2:
Buku PPKn i
Page 3 and 4:
Kata Pengantar Kurikulum 2013 diran
Page 5 and 6:
Daftar Isi Kata Pengantar .........
Page 7 and 8:
Daftar Gambar Gambar 1.1 Bekerja ke
Page 9 and 10:
Gambar 6.8 Gambar 7.1 Gambar 7.2 Ga
Page 11 and 12:
BAB I Merajut Manusia dan Masyaraka
Page 13 and 14:
Tulislah pertanyaan kalian dalam ta
Page 15 and 16:
Sumber: Album Perang Kemerdekaan Ga
Page 17 and 18:
Aktivitas 1.1 Setelah kalian mencar
Page 19 and 20:
tersebut. Cita-cita dan tujuan didi
Page 21 and 22:
kelima. Sila ketiga dilandasi sila
Page 23 and 24:
Pancasila haruslah dilaksanakan sec
Page 25 and 26: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hi
Page 27 and 28: e. Mengembangkan sikap tidak semena
Page 29 and 30: Sumber: smp.ituskuningan.sch.id Gam
Page 31 and 32: C. Membiasakan Perilaku sesuai Nila
Page 33 and 34: Misalnya Persatuan Indonesia adalah
Page 35 and 36: BAB II Menyemai Kesadaran Konstitus
Page 37 and 38: Tulislah pertanyaan kalian dalam ko
Page 39 and 40: Siapakah pemegang kedaulatan dalam
Page 41 and 42: a. Kekuasaan legilatif, yaitu kekua
Page 43 and 44: Prinsip negara kedaulatan rakyat me
Page 45 and 46: Pemilihan umum sebagai sarana perwu
Page 47 and 48: Aktivitas 2.2 Setelah kalian mencar
Page 49 and 50: Majelis Permusyawaratan Rakyat bers
Page 51 and 52: c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Su
Page 53 and 54: 4. Abdurahman Wahid 5. Megawati 6)
Page 55 and 56: f. Mahkamah Agung (MA) Sumber: http
Page 57 and 58: (c) Memutus pembubaran partai polit
Page 59 and 60: 2. Hubungan Antarlembaga Negara di
Page 61 and 62: e. Mahkamah Konstitusi dengan Presi
Page 63 and 64: Sikap positif terhadap sistem pemer
Page 65 and 66: d. Sikap positif masyarakat dalam p
Page 67 and 68: BAB III Ayo Tingkatkan Kedisiplinan
Page 71 and 72: Untuk mewujudkan sistem hukum nasio
Page 73 and 74: Selanjutnya ditegaskan dalam pasal
Page 75: B. Proses Pembuatan Peraturan Perun
Page 79 and 80: Proses pembuatan undang-undang apab
Page 81 and 82: Proses penyusunan Peraturan Daerah
Page 83 and 84: C. Ketaatan terhadap Peraturan Peru
Page 85 and 86: c. …………………………
Page 87 and 88: Buku PPKn 77
Page 89 and 90: BAB IV Menjelajah Masyarakat Indone
Page 93 and 94: Di wilayah Tana Toraja juga digelar
Page 95 and 96: Sejak abad ke 17, Suku Dayak di Kal
Page 97 and 98: aspek kehidupan masyarakat di desa
Page 99 and 100: Konsep ade‘ (adat) merupakan tema
Page 101 and 102: Dalam pergaulan dengan manusia lain
Page 103 and 104: C. Menghargai Norma dan Kebiasaan A
Page 105 and 106: Aktivitas 4.4 Amatilah lingkungan s
Page 107 and 108: Uji Kompetensi 4 Uji Kompetensi 4.1
Page 109 and 110: A. Hakikat Hak Asasi Manusia Amatil
Page 111 and 112: Hak yang dimiliki setiap orang, ten
Page 113 and 114: g. Four Freedom of Franklin D. Roos
Page 115 and 116: Aktivitas 5.1 Setelah kalian mencar
Page 117 and 118: ……………………………
Page 119 and 120: Jaminan hak asasi manusia dalam bat
Page 121 and 122: Untuk menegakkan HAM, Pasal 69 ayat
Page 123 and 124: Buku PPKn 113
Page 125 and 126: BAB VI Pemuda Penentu Masa Depan In
Page 127 and 128:
Apa yang kalian rasakan dan pikirka
Page 129 and 130:
Rapat kedua, Minggu, 28 Oktober 192
Page 131 and 132:
a. Kami Putra dan Putri Indonesia,
Page 133 and 134:
Kita sebagai generasi penerus mempu
Page 135 and 136:
B. Semangat Kekeluargaan dan Gotong
Page 137 and 138:
2. Dinamika Gotong Royong dalam Mas
Page 139 and 140:
Republik Indonesia Tahun 1945, Atas
Page 141 and 142:
Sikap gotong royong memang sudah me
Page 143 and 144:
Aktivitas 6.4 Lakukanlah wawancara
Page 145 and 146:
Tabel 6.5 Perwujudan Kerjasama dan
Page 147 and 148:
Uji Kompetensi 6 Uji Kompetensi 6.1
Page 149 and 150:
A. Unsur-Unsur Negara Kesatuan Repu
Page 151 and 152:
Dimana beliau mengutip pendapat: a)
Page 153 and 154:
2) Memajukan kesejahteraan umum 3)
Page 155 and 156:
Apabila kedua asas ini dilaksanakan
Page 157 and 158:
Secara teori bentuk pemerintahan da
Page 159 and 160:
5) Unsur-Unsur Negara Kesatuan Repu
Page 161 and 162:
5) Anak yang lahir dari perkawinan
Page 163 and 164:
Aktivitas 7.2 Setelah kalian mencar
Page 165 and 166:
Negara persatuan mengakui keberadaa
Page 167 and 168:
Bagi diri sendiri, persatuan dan ke
Page 169 and 170:
. Kebangkitan Nasional Kebangkitan
Page 171 and 172:
menimbulkan perpecahan. Oleh karena
Page 173 and 174:
Uji Kompetensi 7 Uji Kompetensi 7.1
Page 175 and 176:
Soemantri, Sri, (1986), Tentang Lem
Page 177 and 178:
Norma Pemerintahan Daerah Penduduk
Page 179 and 180:
M Mahkamah Agung 38, 39, 40, 43, 46
show all

buku-pegangan-siswa-ppkn-smp-kelas-8-kurikulum-2013

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?