buku-pegangan-siswa-ppkn-smp-kelas-8-kurikulum-2013

Sebagian besar negara saat ini menganut teori kedaulatan rakyat dalam sistem
politiknya. Kedaulatan rakyat mengandung arti, bahwa yang terbaik dalam masyarakat
ialah yang dianggap baik oleh semua orang yang merupakan rakyat. Pengertian
kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undangundang
dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu,
kedaulatan rakyat membawa konsekuensi, bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan
tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Untuk memahami lebih jauh konsep kedaulatan rakyat, terlebih dahulu kita
mempelajari tentang teori perjanjian masyarakat yang akan membentuk negara.
Mengapa harus dipelajari Karena kedaulatan rakyat hanya terwujud pada negara
yang dibentuk atas dasar perjanjian masyarakat. Tokoh-tokoh yang mengemukakan
teori perjanjian masyarakat adalah:
a. Thomas Hobbes, menurut pendapatnya pada awalnya negara dalam keadaan kacau
balau sehingga timbul rasa takut diantara warga. Menyadari semua itu, timbul
kesadaran warga bahwa untuk menghilangkan kekacauan tersebut perlu sebuah
wadah atau negara dan yang dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan
mutlak.
b. Jhon Locke, menurut pendapatnya bahwa hak asasi manusia (warga negara)
harus dilindungi. Untuk melindungi hak asasi itu, dibentuklah perjanjian
untuk membuat negara yang akan melindungi hak asasi warga dan menjamin
kepentingan masyarakat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jhon
Locke menyimpulkan bahwa terbentuknya negara melalui :
‣ ¾ Pactum unionis, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu
negara
‣ ¾ Pactum subyectionis, yaitu perjanjian antara individu dan wadah atau negara
untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan
konstistusi atau UUD.
c. Jean Jacques Rousseau, menurut pendapatnya setelah individu menyerahkan
hak-haknya kepada negara penguasa negara yang diberikan mandat oleh rakyat
harus melindungi dan mengembalikan hak-hak warga negara. Oleh karenanya
penguasa dibentuk berdasarkan kehendak rakyat, hal ini melahirkan sebuah
negara demokrasi.
Montesquieu seorang ahli dari Perancis berpendapat, bahwa agar kekuasaan dalam
suatu negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke
dalam tiga kekuasaan yang terpisah (separated of power). Pemegang kekuasaan yang
satu tidak mempengaruhi dan tidak campur tangan terhadap kekuasan lainnya.
Pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas tiga kekuasaan yaitu:
30 Kelas VIII SMP/MTs