Penanggulangan Perambahan Hutan di Kab. Sukabumi dan Cianjur

Analisis Kebijakan 7
Penanggulangan Perambahan Hutan di Kab. Sukabumi dan Cianjur
Ringkasan
Di berbagai wilayah di Indonesia telah terjadi bencana alam berupa
banjir, erosi dan tanah longsor yang mengakibatkan kerugian materi dan korban
jiwa. Bencana ini banyak dikaitkan dengan terjadinya perambahan dan
penggundulan hutan di bagian hulu Daerah Aliran Sungai. Penggundulan hutan
yang dilakukan sangat intensif dan tanpa kendali telah merusak fungsi hutan
sebagai penyangga air. Diduga, sebagian migran di perkotaan, kembali ke
pedesaan dan turut merambah lahan-lahan yang seharusnya dipelihara
keberadaan dan fungsinya. Sehubungan itu dilakukan kajian singkat untuk
mengidentifikasi para pelaku perambahan hutan dan rusaknya fungsi hutan
sebagai penyangga serta keterkaitannya dengan arus balik migran dari kota ke
desa.
Hasil kajian menunjukkan bahwa perambahan hutan bertujuan untuk dua
hal. Pertama untuk memperluas lahan garapan dan kedua penjarahan hutan
berupa pencurian hasil-hasil hutan khususnya kayu. Peristiwa ini sudah berjalan
sejak lama dan pada awal reformasi terjadi sangat luas yang dilakukan banyak
pihak. Pada saat ini kegiatan perambahan sudah mereda. Namun demikian,
perambaan yang terorganisir ditengarai masih ada, kendati tidak separah seperti
kejadian awal reformasi.
Dugaan bahwa para perambah hutan juga dilakukan oleh migran yang
kembali dari kota (returning migrant), tidak dapat dibuktikan dari kajian ini.
Tidak dijumpai mantan migran dari kota yang datang ke desa dan melakukan
perambahan hutan. Migrasi dari desa ke kota dan kembali lagi umumnya berasal
dari kelompok usia muda terdidik dan tidak ada keterkaitannya dengan kegiatan
di sektor pertanian. Migran yang kembali ke desa cenderung memilih kegiatan
non pertanian seperti tukang ojeg motor dan pada jenis-jenis kegiatan non
pertanian yang bersifat informal.
Upaya mengantisipasi perambahan hutan dalam rangka penyelamatan
lingkungan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masysarakat, kebijakan
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) telah diaplikasikan atas dukungan
pihak-pihak terkait. Kegiatan tersebut dinilai berhasil mengendalikan dan
menekan perambahan hutan. Namun demikian, kegiatan ini seyogyanya lebih
difokuskan dan diperkuat dengan basis partisipasi aktif dari semua pihak yang
berkepentingan. Oleh karena itu, dalam operasionalisasinya perlu diupayakan
koordinasi dan keterpaduan kerja antar semua pihak. Bersamaan dengan itu,
pengembangan kemampuan (capacity building) petani merupakan hal yang perlu
mendapat perhatian pula.
Di berbagai wilayah di Indonesia sering terjadi bencana alam berupa
banjir, erosi dan tanah longsor yang mengakibatkan kerugian materi dan juga
korban jiwa. Isu mengenai penyebab bencana ini banyak dikaitkan dengan
aktivitas manusia yang berakibat terjadinya ketidakseimbangan ekosistem,
antara lain disebabkan adanya perambahan dan penggundulan hutan di bagian
hulu Daerah Aliran Sungai. Penggundulan hutan terjadi dengan intensif dan
sangat sulit untuk dikendalikan. Disamping itu, adanya penebangan liar dan

8
Bab IV.Analisis Dampak dan Pencapaian Hasil Pembangunan Pertanian
pemanfaatan areal hutan yang tidak sesuai dengan kaedah konservasi lahan juga
merusak fungsi hutan sebagai penyangga air.
Isu perambahan hutan sebagai penyebab bencana alam dikaitkan pula
dengan terjadinya arus balik migrasi (returning migration) dari kota ke desa.
Sebagian angkatan kerja pedesaan yang bermigrasi ke kota, diduga telah kembali
ke pedesaan karena tekanan ekonomi di perkotaan. Sektor pertanian merupakan
andalan aktivitas dan menjadikannya sumber pendapatan di pedesaan. Namun
demikian, dengan terbatasnya lahan pertanian yang dapat digarap menyebabkan
mereka merambah ke lahan-lahan yang seharusnya dipelihara keberadaan dan
fungsinya.
Kedua aspek ini, yaitu arus balik migrasi dari kota ke desa di satu sisi dan
terjadinya perambahan hutan di sisi lain perlu pengkajian secara empirik.
Sehubungan itu telah dilakukan pengkajian secara cepat di 2 kabupaten di Jawa
Barat, yaitu kabupaten Sukabumi dan kabupaten Cianjur. Kedua kabupaten
tersebut memiliki potensi sebagai peristiwa arus balik migrasi dari kota dan
kemungkinan terjadinya perambahan hutan.
Secara umum, data dan informasi yang dikumpulkan dan didiskusikan
dalam kajian ini meliputi 3 aspek, yaitu (i) isu perambahan hutan, (ii)
karakteristik perambah hutan, dan (iii) kebijakan penanggulangan perambahan
hutan. Data dan informasi dihimpun dari berbagai instansi yang terkait di kedua
kabupaten, yakni Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Perum Perhutani, Dinas
Tenaga Kerja dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Untuk kelengkapan data
dan informasi, juga dilakukan kunjungn dengan melihat langsung (field
observation) lokasi desa dan areal hutan disekitarnya, sekaligus berdiskusi
dengan masyarakat dan informan kunci (formal dan informal) melalui survey
singkat. Lokasi survey dilakukan di desa Unrus Binangun, kecamatan Kadu
Dampit, kabupaten Sukabumi dan desa Sukamanah, kecamatan Cibeber,
kabupaten Cianjur.
Isu Perambahan Hutan
Perambahan hutan terjadi secara meluas sekitar awal era reformasi yaitu
tahun 1999/2000. Beberapa faktor yang memicu perambahan tersebut, antara
lain: (1) masyarakat menyambut gembira era reformasi namun lepas kendali, (2)
timbulnya tekanan ekonomi akibat krisis , dan (3) adanya kesalahan interpretasi
masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tentang pengelolaan hutan secara
bersama (sharing management) antara pemerintah dan masyarakat.
Dampak negatif penjarahan hutan pada awal reformasi sangat signifikan
terutama bagi masyarakat desa-desa sekitar hutan. Beberapa areal hutan
menjadi gundul dan kemudian terjadi bencana banjir, tanah longsor dan erosi di
beberapa tempat. Di desa Unrus Binangun misalnya, salah satu desa di
Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi bagian utara, akibat yang dirasakan
adalah banjir dan tanah longsor yang telah merenggut korban jiwa dan harta
benda. Perambahan hutan oleh masyarakat di wilayah utara bertujuan lebih
kepada penguasaan areal untuk garapan terutama para petani setempat yang
tidak memiliki lahan. Di wilayah lain, bagian selatan kabupaten Sukabumi
penjarahan dilakukan dengan motivasi pencurian kayu dan hasil hutan.

Analisis Kebijakan 9
Di kecamatan Jampang Kulon dan Nyalindung, penjarahan yang terjadi
tahun 1999 sangat intensif dan keterlibatan masyarakat sangat luas. Hutan jati
yang memang sudah saatnya ditebang habis dijarah “masyarakat” namun Perum
Perhutani tidak dapat berbuat apa-apa. Pada waktu itu penjarah tidak hanya
masyarakat sekitar hutan tapi juga masyarakat dari luar daerah dengan
memprovokasi bahwa areal hutan yang ada merupakan tanah milik adat yang
dititipkan kepada negara. Dengan demikian, masyarakat berhak atas produksi
kayu dan berhak menjadikannya sebagai tanah garapan. Tapi di kecamatan
Kadudampit peristiwa serupa dapat dicegah dan digagalkan aparat setempat.
Aparat setempat terus menghimbau masyarakat agar menghentikan penjarahan
tersebut. Walaupun penjarahan cenderung berkurang, kasus-kasus setempat
masih terjadi dan tidak sedikit yang terus diproses ke pengadilan. Ternyata,
membawa kasus penjarahan hutan ke pengadilan tersebut membuat masyarakat
jera.
Penjarahan hutan tidak terjadi secara sporadis tapi terpencar berupa
spot-spot tertentu dengan total areal yang luas. Hal ini berakibat bahwa
penanganan penghutanan kembali menjadi sulit dan memakan waktu lama.
Beberapa areal hutan Perhutani yang belum ditanami akibat penjarahan,
dimanfaatkan masyarakat untuk usahatani tanaman pangan seperti padi gogo dan
palawija dan sayuran. Dalam jangka pendek, berdampak positif terhadap luas
tanam dan produksi tanaman pangan dan sayuran. Dinas Pertanian mencontohkan
bahwa perluasan areal tanam padi gogo di kabupaten Sukabumi meningkat lebih
dari 10 ribu hektar dengan cara mengizinkan petani mengusahakan tanaman di
areal hutan yang belum ditanami tanaman pokok.
Akan tetapi, dalam jangka panjang, keterlambatan Perhutani menanam
kembali areal hutan yang kosong mengancam berfungsinya areal tangkapan air
yang dapat menimbulkan kekeringan. Laporan Dinas Pertanian mencatat bahwa
pada tahun 2004 merupakan waktu paling parah dalam hal kekeringan bagi areal
pertanian di wilayah Sukabumi, yang meliputi sekitar 14 ribu hektar. Sementara,
data terakhir tahun 2006 dirinci bahwa areal sawah yang mengalami kerusakan
akibat kekeringan dengan klasifikasi rusak berat seluas 118 Ha, rusak sedang 246
Ha dan rusak ringan seluas 624 Ha.
Akhir-akhir ini, kegiatan perambahan hutan sudah sangat berkurang.
Namun demikian, perambahan yang terorganisir rapi ditengarai masih tetap ada,
kendati tidak separah seperti kejadian pada awal era reformasi. Penjarahan yang
terjadi pada awal era reformasi dilakukan dengan motivasi pencurian kayu, tapi
perambahan hutan yang terjadi saat ini dilakukan untuk mendapatkan lahan
garapan usahatani.
Karakteristik Perambahan Hutan
Meskipun beberapa anggota masyarakat di sekitar hutan terlibat dalam
penjarahan hutan pada awal era reformasi, tapi sebetulnya pelaku utamanya
adalah oknum-oknum tertentu yang mempunyai kekuasaan, kekuatan dan
kemampuan finansial. Oknum-oknum tersebut sekaligus sebagai penampung hasil
jarahan. Pada dasarnya penjarahan hutan pada saat itu merupakan pencurian
kayu di areal hutan dengan motovasi ekonomi. Namun seorang kepala desa

10
Bab IV.Analisis Dampak dan Pencapaian Hasil Pembangunan Pertanian
mengatakan bahwa tidak satu orangpun warga desanya yang menjadi kaya dari
hasil menjarah hutan.
Warga masyarakat yang melakukan perambahan hutan dengan tujuan
untuk mendapat areal garapan umumnya memang dari kelompok yang tidak
memiliki lahan atau petani dengan luas garapan sempit. Para perambah tidak
hanya berasal dari warga desa yang berbatasan langsung dengan areal hutan, tapi
juga datang dari daerah/desa lain dalam kecamatan yang sama.
Dugaan bahwa para perambah hutan juga berasal dari migran yang
kembali dari kota (returning migrant), tidak dapat dibuktikan dari kajian ini. Di
dua lokasi yang dikaji tidak dijumpai anggota masyarakat migran dari kota yang
datang ke desa dan melakukan perambahan hutan. Meskipun tidak ada data
akurat mengenai jumlah anggota masyarakat yang tadinya bermigrasi ke kota dan
kembali ke desa, namun dapat dipastikan bahwa sebagian besar diantara mereka
berasal dari kelompok usia muda terdidik dan tidak ada keterkaitannya dengan
kegiatan di sektor pertanian. Para migran yang bekerja dan berusaha di
perkotaan sejak awal umumnya bukanlah pekerja pertanian. Pada kenyataannya,
migran yang kembali ke desa cenderung memilih kegiatan non pertanian seperti
tukang ojeg motor yang akhir-akhir ini banyak dijumpai di pedesaan dan jenisjenis
kegiatan non pertanian lain di sektor informal. Kenyataan ini sejalan
dengan hasil penelitian Nurmanaf et al tahun (2000) 2 yang menjelaskan bahwa
kegiatan di sektor pertanian hanya merupakan kegiatan sementara bagi para
mantan migran di pedesaan sebelum mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih
sesuai ketimbang menganggur.
Fenomena migrasi dari desa ke kota telah mengalami pergeseran. Pada
periode-periode terdahulu, terdapat keterkaitan antara waktu bermigrasi dengan
fase kegiatan pertanian di desa asalnya. Pada saat kegiatan pertanian tidak
sibuk, misalnya menunggu panen, pekerja pertanian berangkat ke kota dan akan
kembali ke desa bila kegiatan pertanian mulai sibuk kembali. Fenomena seperti
ini disebut sebagai migrasi musiman (seasonal migration). Namun, pada saat ini
hal demikian tidak terjadi lagi. Sejak awal para migran terdiri dari angkatan
kerja muda, relatif terdidik dan bukan berasal dari pekerja pertanian. Oleh
karena itu, kegiatan bermigrasi tidak berkaitan dengan kegiatan pertanian di
pedesaan yang bersifat musiman dan dilakukan sepanjang tahun 3 . Hal ini
menunjukkan adanya spesialisasi tentang warga yang bekerja sebagai migran di
perkotaan dan warga yang bekerja di pedesaan
Kebijakan Mengantisipasi Perambahan Hutan
Selain memerlukan waktu, tenaga dan biaya, upaya mewujudkan
pengelolaan dan mengantisipasi perambahan hutan, memerlukan komitmen yang
tinggi baik dari pemerintah maupun masyarakat. Perum Perhutani telah
2 Nurmanaf et al. (2000) :Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Struktur Pasar Tenaga Kerja Pertanian di
Pedesaan. Puslitbang Sosek Pertanian.
3 Syafaat et al. (1998). Mobilitas Tenaga Kerja Pedesaan. Puslit Sosek Pertanian.

Analisis Kebijakan 11
mencanangkan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Program
ini berlandaskan payung hukum, seperti: (i) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten
Sukabumi No.13/2003; (ii) dukungan internal Surat Keputusan Direksi Perum
Perhutani No.136/2001 dan N0.001/2002; (iii) Prosedur Tetap (Protap)
No.14/2004; dan (iv) Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat
No.11/2006.
Inti dari program PHBM adalah untuk meningkatkan rasa memiliki (sense
of belonging) melalui kepedulian dan kebersamaan terhadap eksistensi hutan.
Hal in sesuai dengan perubahan paradigma pengelolaan hutan dari aspek
orientasi produksi kayu ke aspek sosial ekonomi dan budaya, dan dari aspek
bantuan ke aspek partisipasi masyarakat. Adapun latar belakang program PHBM
adalah: (1) kondisi hutan yang dikelola Perhutani rusak akibat gangguan
keamanan, potensi dan produktivitas menurun dan semakin meluasnya tanah
kosong, (2) kondisi masyarakat desa sekitar hutan yang dicirikan rendahnya rasa
memiliki, rendahnya kesadaran akan fungsi dan manfaat hutan, tekanan sosial
ekonomi serta rendahnya kesadaran hukum, (3) tidak terkoordinirnya
keterpaduan antara kepentingan masyarakat dengan kegiatan Perum Perhutani,
dan (4) adanya budaya lama yang kontra produktif (seperti aroganisme dan
feodalistik).
Program PHBM mulai dicanangkan tahun 2003 dengan anggaran
operasional Perum Perhutani. Sebenarnya program ini merupakan modifikasi dan
tindak lanjut dari program pengelolaan sumberdaya hutan yang pernah
diaplikasikan sebelumnya. Proyek “malu” (mantri hutan dan lurah) diciptakan
tahun 1972; diikuti Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) pada tahun 1982;
selanjutnya PMDH yang dilengkapi dengan Perhutanan Sosial (PS) pada tahun
1984. Kemudian PMDH dan PS dilengkapi lagi dengan Pembinaan Desa Hutan
(PDH) pada tahun 1990; diteruskan lagi dengan PMDH Terpadu pada tahun 1995,
dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan tema “Sukses
Tanaman dan Keamanan” tahun 1999.
Tujuan yang ingin dicapai dengan program PHBM antara lain: (a)
membangkitkan rasa bertanggung jawab semua pemangku kepentingan
(stakeholders) terhadap fungsi dan manfaat hutan (hutan lestari), (b)
meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan dan fihak-fihak lain.
Sedangkan bidang kegiatan yang dilakukan melalui PHBM meliputi: (i) keamanan
hutan, (ii) pembinaan hutan, (iii) produksi hutan (kayu dan non kayu), dan (iv)
pengembangan wisata.
Proses kegiatan PHBM ditempuh malalui beberapa fase, diantaranya: (1)
sosialisai kegiatan, (2) pembentukan kelembagaan (Kelompok Tani Hutan/KTH
dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan/LMDH), (3) pemetaan batas desa dan
hutan, (4) inventarisasi potensi sumberdaya, (5) penyusunan perencanaan
kegiatan, dan (6) perjanjian atau nota kesepakatan. Sementara itu pemangku
kepentingan PHBM terdiri dari Perum Perhutani, masyarakat desa hutan, institusi
pemerintahan, LSM, tokoh masyarakat, swasta, koperasi dan fihak-fihak lain
terkait.
PHBM merupakan kegiatan kerjasama pemanfaatan lahan milik Perum
Perhutani oleh masyarakat desa sekitar hutan melalui sistem tumpangsari dengan

12
Bab IV.Analisis Dampak dan Pencapaian Hasil Pembangunan Pertanian
tanaman utama/pokok. Sistem tumpangsari tersebut dilaksanakan melalui
perjajnjian dan pengaturan pembagian hasil antara masyarakat petani dengan
Perum Perhutani. Secara garis besar, implementasiPHBM adalah sebagai berikut:
1) Perum Perhutani memberikan fasilitas pemanfaatan lahan kehutanan
kepada masyarakat di sekitar hutan untuk dikelola secara baik sesuai
dengan kaidah konservasi. Pengusahaan lahan dibagi merata antar peserta
dengan prioritas bagi yang tidak memiliki lahan.
2) Masyarakat berkewajiban menjaga pohon tegakan/pokok yang pada saat
penebangan sebesar 25% menjadi bagian mereka.
3) Pada saat pohon pokok masih muda (tahap penjarangan), masyarakat dapat
mengusahakan jenis tanaman semusim yang semua hasil panen nya menjadi
hak masyarakat yang mengusahakan.
4) Apabila pohon sudah besar dan secara teknis pengusahaan tanaman
semusim tidak layak lagi, masyarakat dapat mengusahakan jenis tanaman
tahunan yang sesuai dengan tanaman pokok dan berfungsi sebagai tanaman
pelindung. Pembagian hasil panen tanaman tahunan yang ditumpangsarikan
dengan tanaman pokok dibagi sebesar 65% untuk masyarakat, 30% untuk
Perum Perhutani dan 5% untuk pemerintahan desa.
5) Masyarakat mendapat bimbingan teknis melalui wadah Kelompok Tani
Hutan (KTH) yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan
(LMDH). Bimbingan tersebut difasilitasi oleh Perum Perhutani, LSM,
penyuluh pertanian/kehutanan, penyuluh swakarsa dan jajaran instansi
terkait.
6) Untuk menambah wawasan masyarakat, Perum Perhutani juga
memfasilitasi kegiatan studi banding ke lokasi lain.
Implementasi PHBM di Kabupaten Sukabumi
Di kabupaten Sukabumi tercatat sebanyak 142 desa yang merupakan desa
yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan yang disebut desa hutan. Hingga
tahun 2005 implementasi kegiatan PHBM telah menjangkau lebih dari 80% desadesa
hutan. Warga desa yang diikutsertakan dalam kegiatan PHBM diprioritaskan
anggota masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian dan memiliki motivasi
tinggi dan sudah biasa mengusahakan kegiatan usahatani khususnya pertanian
lahan kering. Rataan luas penggarapan berkisar antara 0.5 sampai 1.0 hektar.
Masyarakat tampak antusias mengikuti kegiatan PHBM tersebut.
Sebelum ada kegiatan PHBM, masyarakat cenderung takut melakukan
aktivitas di areal kawasan hutan. Hal ini terkait pada pengalaman masa lalu
beberapa warga yang berurusan dengan pengadilan akibat terlibat penjarahan
hutan pada awal era reformasi. Namun demikian, dengan ikut dalam kegiatan
PHBM masyarakat dapat memanfaatkan lahan hutan dengan legal tanpa dibebani
rasa takut. Sebagian peserta kegiatan PHBM tinggal di hutan dan turun ke
perkampungan sekali dalam seminggu. Hal ini menunjukkan tingginya motivasi
berusahatani disamping untuk menjaga usahataninya agar aman dari gangguan
hama. Data Perum Perhutani juga memperlihatkan bahwa peristiwa perambahan
hutan sudah sangat berkurang. Tahun 2003 luas hutan yang dirambah mencapai

Analisis Kebijakan 13
lebih dari 3 ribu hektar dengan perambah lebih dari 5 ribu orang; dibandingkan
dengan data tahun 2005 dengan luas hutan yang dirambah hanya 335 hektar
dengan jumlah perambah 476 orang. Areal yang dirambah terpencar, berupa
spot-spot dengan luasan lebih kecil. Dengan meluasnya kegiatan PHBM
diharapkan perambahan hutan akan terus berkurang. Keberhasilan ini
dimanfaatkan oleh Dinas Pertanian dengan melaksanakan program pengembangan
agribisnis komoditas unggulan (hortikultura) di dataran tinggi dan program
Perluasan Areal Tanam (PAT) yang diintegrasikan dengan masyarakat dan areal
PHBM.
Pada saat kegiatan PHBM berjalan sekitar 2 tahun, dikeluarkan SK Menhut
No. 175/2003 tentang perluasan Taman Nasional untuk mengembalikan fungsi
konservasi (di Kabupaten Sukabumi mencapai luasan hampir 20 ribu hektar).
Sebagian areal merupakan areal yang dicakup program PHBM. Selain itu,
diterbitkan SK Gubernur Jawa Barat No.522/tahun 2003 tentang larangan
kegiatan tumpangsari pada kawasan hutan dengan kemiringan diatas 40%. Dengan
dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut menjadi sangat dilematis bagi
peserta kegiatan PHBM yang masuk kawasan Taman Nasional. Untuk
mengeluarkan petani yang telah mengelola dan memelihara tanaman pokok
hutan dengan pola PHBM tidak mudah, karena dintara petani ada yang telah
mengeluarkan biaya yang cukup besar.
Untuk menangani masalah tersebut, disusun program lain yang
diharapkan dapat dijadikan kompensasi sebagai konsekuensi dikeluarkannya
peraturan tersebut. Walaupun bentuknya berbeda, dirancang kegiatan PHBM di
luar kawasan hutan. Petani peserta yang harus keluar dari hutan diberikan
kesempatan mengusahakan peternakan domba dengan sistem bagi hasil, yaitu
65% pemelihara dan 35% Perum Perhutani. Bagian untuk Perum Perhutani
digulirkan pada pemelihara lain. Upaya ini disinergiskan dengan program Dinas
Peternakan yang dilaksanakan dengan sistem bagi hasil dari penggemukan
domba. Bentuk kompensasi lain berupa pembuatan katering air untuk rumah
tangga di desa (bahan dari Perum Perhutani dan tenaga kerja dari masyarakat);
pembentukan koperasi simpan pinjam dan usaha pupuk bagi anggota LMDH. Pada
kenyataannya, sejauh ini dapat diterima masyarakat dan tidak terjadi dampakdampak
negatif.
Implementasi PHBM DI Kabupaten Cianjur
Kegiatan PHBM di kabupaten Cianjur, secara formal baru pada tahapan
pembentukan kelembagaan seperti LMDH dan KTH. Kenyataan dilapangan
menunjukkan bahwa persiapan-persiapan relatif baik namun masih menunggu
operasional kesepakatan secara hukum. Di kabupaten Cianjur ada 148 desa yang
berbatasan dengan areal hutan dan diharapkan seluruhnya dapat diikutkan dalam
kegiatan PHBM. Sesungguhnya kegiatan berupa kerjasama antara Perum
Perhutani dan masyarakat telah ada jauh sebelumnya, yaitu program Perhutanan
Sosial (Social Forestry). Dengan demikian, diperkenalkannya kegiatan PHBM di
desa mereka disambut baik oleh masyarakat sekitar hutan.
Kasus di desa Selagedang tanaman pokok kehutanan adalah pohon pinus.
Oleh karena pohon pinus sudah berumur hampir 5 tahun, sudah tidak memadai

14
Bab IV.Analisis Dampak dan Pencapaian Hasil Pembangunan Pertanian
lagi diusahakan tanaman semusim sebagai tanaman tumpangsari. Dengan
demikian, atas persetujuan Perum Perhutani jenis tanaman tumpangsari
diusahakan tanaman kopi. Keadaan demikian merupakan alasan petani tidak
tertarik mengikuti PHBM karena tidak ada kesempatan mengusahakan tanaman
semusim khususnya tanaman pangan.
Di wilayah lain, petani mengusahakan tanaman pangan yang disinergiskan
dengan program Dinas Pertanian Tanaman Pangan, yaitu berupa Program
Pengembangan Kedele dan Program Pengembangan Jagung Hibrida. Dinas
Pertanian Tanaman Pangan juga merencanakan Perluasan Areal Tanam komoditas
kacang tanah dan jagung tahun 2006.
Dengan diaplikasikannya kegiatan PHBM dengan Perum perhutani dan
berbagai program yang dilaksanakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
diharapkan dapat menekan terjadinya perambahan hutan di kabupaten Cianjur.
Masyarakat secara sadar turut mengamankan, merehabilitasi serta melestarikan
kawasan disamping memanfaatkannya.
Kesimpulan
Perambahan hutan yang dilakukan masyarakat bertujuan untuk dua hal
yaitu: untuk memperluas lahan garapan dan pencurian hasil-hasil hutan
khususnya kayu. Peristiwa ini sudah berjalan sejak lama dan pada awal reformasi
hal ini terjadi sangat luas melibatkan banyak pihak. Pada saat ini kegiatan
perambahan secara umum sudah mereda. Namun, perambahan yang terorganisir
ditengarai masih ada, kendati tidak separah seperti kejadian awal reformasi.
Dugaan bahwa para perambah hutan juga dilakukan oleh migran yang
kembali dari kota (returning migrant), tidak dapat dibuktikan dari kajian ini. Di
lokasi kajian tidak dijumpai anggota masyarakat migran dari kota yang datang ke
desa dan melakukan perambahan hutan. Migrasi dari desa ke kota dan kemudian
kembali umumnya berasal dari kelompok usia muda terdidik dan tidak ada
keterkaitannya dengan kegiatan di sektor pertanian. Migran yang kembali ke desa
cenderung memilih kegiatan non pertanian seperti tukang ojeg motor dan jenisjenis
kegiatan non pertanian yang bersifat informal. Fenomena migrasi dari desa
ke kota pada saat ini telah berubah. Para migran terdiri dari angkatan kerja
muda, relatif terdidik dan bukan berasal dari pekerja pertanian.
Upaya mengantisipasi perambahan hutan dalam rangka penyelamatan
lingkungan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masysarakat, kebijakan
yang menciptakan kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) telah
diaplikasikan atas dukungan berbagai pihak. Program tersebut dinilai berhasil
mengendalikan dan menekan penjarahan/perambahan hutan. Namun demikian,
kegiatan ini seyogyanya lebih difokuskan dan diperkuat dengan basis partisipasi
aktif dan membangun rasa memiliki dari semua pihak yang berkepentingan. Oleh
karena itu, dalam operasionalisasinya perlu diupayakan koordinasi dan
keterpaduan kerja antar semua pihak. Bersamaan dengan itu, pengembangan
kemampuan (capacity building) petani merupakan hal yang perlu mendapat
perhatian pula.

Analisis Kebijakan 15
TABEL-TABEL LAMPIRAN
Tabel 1. Jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama
di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, 2005
Lapangan pekerjaan Jumlah Penduduk (jiwa) Proporsi (%)
1. Pertanian
2. Industri
3. Perdagangan
4. Jasa
5. Lainnya
375.262
101.048
186.955
73.707
94.495
45,13
12,15
22,48
8,87
11,37
Total 813.467 100,00
Sumber: BPS Kabupaten Sukabumi, 2006
Tabel 2. Perkembangan rasio rumah tangga pertanian terhadap luas baku
lahan pertanian di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, 2003 dan
2005
Uraian
Tahun
2003 2005
Perkembangan
(% per tahun)
A. Luas baku lahan pertanian (Ha)
1. Luas sawah
63.571
62.715
- 0,67
2. Luas daratan 1
156.125
144.174
- 3,83
Total
219.696
206.889
- 2,92
B. Jml. rumah tangga pertanian (r.tg)
288.069
375.262
+ 15,13
C. Rasio LBP thd. RTP (Ha / r.tg)
0.76
0.55
- 13,82
Keterangan: 1 Terdiri dari tegal/ladang/kebun/huma/hutan rakyat dan tanah yang sementara tidak
digunakan
Sumber: BPS Kab. Sukabumi 2003 dan 2006

16
Bab IV.Analisis Dampak dan Pencapaian Hasil Pembangunan Pertanian
Tabel 3. Perkembangan jumlah migran dan TKI di Kabupaten Sukabumi,
1999 – 2004
(jiwa)
Uraian
Tahun
1999 2002 2003 2004
TKI / TKW
8.436
100
12
16.912
Realisasi Transmigrasi ke Luar Jawa
Eksodan (kembali ke Sukabumi)
291
--
54
1805
109
--
116
2.358
Sumber: BPS Sukabumi 1999 – 2004
Tabel 4. Perkembangan luas kawasan hutan menurut fungsinya di KPH
Sukabumi, Jawa Barat, 1999 – 2004
Fungsi hutan
Tahun
1999 2002 2003 2004
Perkembangan
(%/thn)
Hutan lindung
Hutan produksi
Areal PHPA
Hutan lainnya
23.818,09
63.991,07
24.769,36
2.573,85
12.579,12
68.133,53
24.769,39
2.453,37
20.401,44
57.723,74
--
--
1.662,67
56.722,59
19.739,92
2.453,73
- 23,64
- 5,23
- 10,89
- 2,41
Jumlah 105.152,37 107.953,38 78.125,18 80.578,91 - 11,14
Sumber: BPS Kab. Sukabumi 1999 – 2004
Tabel 5.
Perkembangan produksi kayu di KPH Sukabumi, Jawa Barat
1999 –2004
Tahun
Produksi kayu (m3)
1999
2002
2003
2004
Sumber: BPS Kab. Sukabumi
76.830
36.158
48.683
15.865.010

Analisis Kebijakan 17
Tabel 6. Rekapitulasi kemajuan penanganan perambahan hutan di KPH
Sukabumi s/d Maret 2005
BKPH
Luas
(Ha)
Jml. awal
Des. 03
Peram
-bah
(org)
Jml. turun
s/d 31 maret 05
Luas
(Ha)
Peram
-bah
(org)
Sisa
s/d 31 Maret 05
Luas Peram
(Ha) -bah (org)
1. Pelabuhan Ratu
2. Cikawung
3. Sagaranten
4. Bojong Lopang
5. Jampang Kulon
6. Lengkong
7. UP Gn. Arca
2.230,42
566,81
151,65
43,11
18,00
168,95
2,50
2.726
1.085
514
90
20
588
3
2.095,79
394,94
151,65
14,00
18,00
168,95
2,50
2.511
888
514
26
20
588
3
134,63
171,87
---
29,11
---
---
---
215
197
---
64
---
---
---
Jumlah 3.181,44 5.026 2.845,83 4.550 335,61 476
Sumber: Perum Perhutani KPH Sukabumi, 2006
Tabel 7. Implementasi kegiatan PHBM pada Perum Perhutani KPH
Sukabumi, 2006
BKPH
Jml. Desa
PHBM
s/d 2006
Jml. Desa
PHBM
s/d 2005
Tahapan PHBM
1. Plb. Ratu dan Cicirug
2. Cikawung dan Gede Barat
3. Sagaranten
4. Bojong Lopang
5. Lengkong
6. Jampang Kulon
19
33
20
9
20
14
14
20
14
5
12
12
Sdh pelaksanaan
Sdh pelaksanaan
Sdh pelaksanaan
Sdh pelaksanaan
Sdh pelaksanaan
Sdh pelaksanaan
Jumlah 115 77 xxx
Keterangan: KPH = Kesatuan Pemangku Hutan, BKPH = Bidang kesatuan Pemangku Hutan
Sumber : perum perhutani KPH Sukabumi, 2006

18
Bab IV.Analisis Dampak dan Pencapaian Hasil Pembangunan Pertanian
Tabel 8. Jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 1999 – 2005
Lapangan
pekerjaan
Tahun
1999 2000 2003 2004 2005
Pertumbuhan
(%/thn)
Pertanian
Industri
Perdagangan
Jasa
Lainnya
446.872
42.454
103.602
43.440
73.022
434.399
25.474
104.487
119.162
160.301
510.670
40.383
160.774
54.795
75.614
456.386
38.596
123.654
55.540
97.047
498.959
56.983
168.474
62.933
58.851
+ 2,69
+ 10,34
+ 11,26
- 3,67
- 9,85
Total 709.390 843.823 842.236 771.223 846.200 + 2,50
Sumber: BPS Kab. Cianjur dan Profil Tenaga kerja Jawa Barat, 2005
Tabel 9. Perkembangan rasio rumah tangga pertanian terhadap luas baku
lahan pertanian di kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 1999 – 2005
Uraian
Tahun
1999 2003 2004 2005
Perkembangan
(%/thn)
A. Luas baku lh. Pert. (Ha)
1. Luas sawah
2. Luas daratan
Total
58.275
96.866
155.141
61.771
95.161
156.932
61.587
94.711
156.298
62.873
95.769
158.642
+ 2,23
- 3,91
+ 0,63
B. Rumah tangga pertanian.
C. Rasio LBP thd RTP
(Ha / r.tangga)
446.872
0,35
510.670
0,31
456.386
0,34
498.959
0.32
+ 2,13
- 1,82
Sumber: Dinas pertanian Kab. Cianjur, 1999 – 2005

Analisis Kebijakan 19
Tabel 10. Perkembangan luas kawasan hutan menurut fungsinya di
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 1999 – 2006 (Ha)
Fungsi
hutan
Tahun
1999 2000 2002 2003 2006
Perkembangan
(%/thn)
Produksi
Lindung
Wisata
63.440,91
5.215,05
206,54
63.440,91
5.215,05
206,54
63.440.91
5.215,05
206,54
43.283,65
24.259,79
45,87
24.506,17
24.305,56
18.777,48
- 18,99
+ 44,56
+ 95,10
Jumlah 68.862,50 68.862,50 68.862,50 67.589,31 67.589,21 + 4,59
Sumber: BPS Kab. Cianjur 1999 – 2006
Tabel 11. Perkembangan produksi kayu di KPH Cianjur, Jawa Barat, 2000 –
2006.
Tahun
Produksi kayu (m3)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
36.610
39.690
22.985
16.370
15.194
29.745
37.429
Sumber: Perum Perhutani KPH Cianjur 2006

20
Bab IV.Analisis Dampak dan Pencapaian Hasil Pembangunan Pertanian
Tabel 12 Perkembangan luas areal lahan pertanian yang terkena bencana
alam di kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 1999 – 2005 (Ha)
Jenis
Tahun
bencana alam 2004 2005
Longsor
Banjir
Kekeringan
447
718
864
212
678
---
Total 2.029 890
Sumber: Dinas Pertanian, 1999 dan 2005
Tabel 13. Perkembangan luas lahan kritis di Kabupaten Cianjur, 1999 – 2004
Uraian
Tahun
Pertumbuhan
1999 2004
(%/thn)
Potensi Kritis
Semi Kritis
Kritis
76.831
51.523
11.619
56.792
45.604
16.131
- 5,22
- 2,30
+ 7,77
Jumlah 139.973 118.527 - 3,06
Sumber: Dinas Pertanian Kab. Cianjur 1999 dan 2004

Analisis Kebijakan 21
Tabel 14. Realisasi/implementasi kegiatan PHBM pada Perum Perhutani
KPH Cianjur, 2006.
BKPH
Jml. desa
PHBM
s/d 2006
Jml. desa
PHBM
s/d 2005
Belem-
Bagaan
LMDH
s/d 2006
Kelem
bagaan
KTH
s/d 2006
PHBM
s/d 2006
Thp
Desa
Cianjur
Cianjur Utara
Cianjur Selatan
Sukanegara Utara
Sukanegara Selatan
Cibarengkok
Tanggeung
Sindang barang
41
14
9
16
21
16
21
10
20
9
7
11
14
11
14
10
21
18
8
11
15
4
14
10
8
9
3
4
2
4
11
6
Nego 41
Nego 14
Nego 9
Nego 16
Nego 21
Nego 16
Nego 21
Nego 10
Jumlah 148 96 101 47 148
Keterangan : KPH : Kesatuan Pemangku Hutan
BKPH : Bidang Kesatuan Pemangkuan Hutan
LMDH : Lembaga Masyarakat Desa Hutan
KTH : Kelompok Tani Hutan
Sumber: Perum Perhutani KPH Cianjur, 2006