uu2004 http://www.pu.go.id/itjen/hukum/uu1-04.htm 1 of 28 1/16 ...
uu2004 http://www.pu.go.id/itjen/hukum/uu1-04.htm 1 of 28 1/16 ...
uu2004 http://www.pu.go.id/itjen/hukum/uu1-04.htm 1 of 28 1/16 ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>uu2004</strong><br />
<strong>http</strong>://<strong>www</strong>.<strong>pu</strong>.<strong>go</strong>.<strong>id</strong>/<strong>itjen</strong>/<strong>hukum</strong>/<strong>uu1</strong>-<strong>04.htm</strong><br />
24 <strong>of</strong> <strong>28</strong> 1/<strong>16</strong>/2007 11:<strong>28</strong> AM<br />
Pasal 58<br />
(1)<br />
(2)<br />
Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan<br />
negara, Pres<strong>id</strong>en selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem<br />
pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.<br />
Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan<br />
peraturan pemerintah.<br />
BAB XI<br />
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH<br />
(1)<br />
(2)<br />
(3)<br />
(1)<br />
(2)<br />
(3)<br />
(1)<br />
(2)<br />
(3)<br />
(1)<br />
Pasal 59<br />
Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar <strong>hukum</strong> atau<br />
kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan<br />
perundang-undangan yang berlaku.<br />
Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya<br />
melanggar <strong>hukum</strong> atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung<br />
merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.<br />
Setiap pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat<br />
segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam kementerian<br />
negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat<br />
perbuatan dari pihak mana <strong>pu</strong>n.<br />
Pasal 60<br />
Setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada<br />
menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan<br />
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui.<br />
Segera setelah kerugian negara tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri<br />
bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar <strong>hukum</strong> atau melalaikan<br />
kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) segera dimintakan surat<br />
pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung<br />
jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.<br />
Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak t<strong>id</strong>ak mungkin diperoleh atau t<strong>id</strong>ak dapat<br />
menjamin pengembalian kerugian negara, menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan<br />
segera mengeluarkan surat ke<strong>pu</strong>tusan pembebanan penggantian kerugian sementara<br />
kepada yang bersangkutan.<br />
Pasal 61<br />
Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja<br />
perangkat daerah kepada gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada Badan<br />
Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu<br />
diketahui.<br />
Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri<br />
bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar <strong>hukum</strong> atau melalaikan<br />
kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dapat segera dimintakan surat<br />
pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung<br />
jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.<br />
Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak t<strong>id</strong>ak mungkin diperoleh atau t<strong>id</strong>ak dapat<br />
menjamin pengembalian kerugian daerah, gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan<br />
segera mengeluarkan surat ke<strong>pu</strong>tusan pembebanan penggantian kerugian sementara<br />
kepada yang bersangkutan.