Download - Ditjen Cipta Karya
Download - Ditjen Cipta Karya
Download - Ditjen Cipta Karya
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
LIPUTAN KHUSUS<br />
Membuka Jendela Negara dari Nunukan 9<br />
INFO BARU 2<br />
Rekonstruksi Pasca Gempa di Kawasan Pusaka 16<br />
WORLD EXPO SHANGHAI 2010<br />
Indonesia Mengangkat<br />
Tema BioDiverCity<br />
Edisi 05/Tahun VIII/2010<br />
Mensukseskan Program 3R<br />
Melalui Kampanye<br />
Best Practices
daftar isi<br />
MEI 2010<br />
Berita Utama<br />
http://ciptakarya.pu.go.id<br />
4 Mensukseskan Program<br />
3R Melalui Kampanye Best<br />
Practices<br />
Pelindung<br />
Budi Yuwono P<br />
Penanggung Jawab<br />
Danny Sutjiono<br />
Dewan Redaksi<br />
Antonius Budiono, Tamin M. Zakaria<br />
Amin, Susmono, Guratno Hartono,<br />
Joessair Lubis,<br />
Budi Hidayat<br />
Pemimpin Redaksi<br />
Dwityo A. Soeranto, Sudarwanto<br />
Penyunting dan Penyelaras Naskah<br />
T.M. Hasan, Bukhori<br />
Bagian Produksi<br />
Djoko Karsono, Emah Sadjimah,<br />
Radja Mulana MP. Sibuea,<br />
Djati Waluyo Widodo, Aulia UI Fikri,<br />
Indah Raftiarty<br />
Bagian Administrasi & Distribusi<br />
Sri Murni Edi K, Ilham Muhargiady,<br />
Doddy Krispatmadi, A. Sihombing,<br />
Ahmad Gunawan, Didik Saukat Fuadi,<br />
Harni Widayanti, Deva Kurniawan,<br />
Mitha Aprini, Nurfhatiah<br />
Kontributor<br />
Panani Kesai, Rina Agustin Indriani,<br />
Nieke Nindyaputri, Hadi Sucahyono,<br />
Amiruddin, Handy B. Legowo,<br />
Endang Setyaningrum, Syamsul Hadi,<br />
Didiet. A. Akhdiat, Muhammad Abid,<br />
Siti Bellafolijani, Djoko Mursito,<br />
Ade Syaeful Rahman,<br />
Th. Srimulyatini Respati,Alex A.Chalik,<br />
Bambang Purwanto,<br />
Edward Abdurahman, Alfin B. Setiawan,<br />
Deddy Sumantri,<br />
M. Yasin Kurdi, Lini Tambajong<br />
Alamat Redaksi<br />
Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru<br />
12110 Telp/Fax. 021-72796578<br />
Email<br />
publikasi_djck@yahoo.com<br />
7 Mengubah Mindset<br />
Masyarakat Soal Sam pah<br />
8 Siti Hazanah<br />
Bu Lurah Peduli Sampah<br />
Liputan Khusus<br />
9 Membuka Jendela Negara<br />
dari Nunukan<br />
Info Baru<br />
13 Anggota IATPI Siap<br />
Kontribusi Keahlian Bidang<br />
AMPL<br />
16 Rekonstruksi Pasca Gempa<br />
di Kawasan Pusaka<br />
20 WORLD EXPO SHANGHAI<br />
2010 Indonesia Mengangkat<br />
Tema BioDiverCity<br />
Inovasi<br />
24 Pendataan Bangunan<br />
Gedung<br />
27 Paperless Office Menuju<br />
Kantor Minim Kertas<br />
4<br />
9<br />
Redaksi menerima artikel, berita,<br />
karikatur yang terkait bidang cipta<br />
karya dan disertai gambar/foto<br />
serta identitas penulis. Naskah<br />
ditulis maksimal 5 halaman A4,<br />
Arial 12. Naskah yang dimuat akan<br />
mendapat insentif.<br />
Resensi<br />
29 Menuju Permukiman yang<br />
Layak Huni, Bebas Air<br />
Limbah, Bersih dari sampah<br />
Dan Bebas Genangan<br />
24
Foto Cover : Program 3R selain<br />
perlu infrastruktur<br />
juga kesadaran<br />
masyarakat untuk<br />
memilah sampah<br />
sejak dari rumah dan<br />
lingkungannya.<br />
.....Suara Anda<br />
Sertifikat Laik Fungsi (SLF)<br />
editorial<br />
Kampanyekan Program 3R<br />
Tiap hari produksi sampah sudah tak terhitung. Kota-kota besar dan metropolitan seolah sudah kehabisan<br />
akal dengan ratusan ton sampah per harinya. Jangan sesekali mengandalkan Tempat Pembuangan Akhir<br />
Sampah untuk urusan ini. Karena sampah ibarat air, menangkalnya harus dari hulu. Karena itu penting untuk<br />
mendukung program pengurangan, penggunaan, dan pengolahan sampah atau yang lebih populer dikenal<br />
reduce, reuse, dan recycle (3R), karena program ini berandil besar dalam mengurangi timbunan sampah.<br />
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah agar program ini dapat berhasil. Penambahan anggaran,<br />
kebijakan baru, konsep baru sampai dengan kampanye 3R merupakan beberapa kebijakan yang telah<br />
dilaksanakan. Yang terakhir, nampaknya merupakan langkah yang efisien dalam mengoptimalkan program<br />
3R. Program 3R merupakan pemberdayaan yang membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat,<br />
dimana Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) merupakan ujung tombak dalam keberhasilan program 3R.<br />
Dari tahun 2007 sampai dengan 2009, program 3R telah menyasar 201 lokasi di Indonesia. Dimana setiap satu<br />
lokasi memerlukan anggaran sekitar Rp 300 juta. Dana tersebut untuk pembangunan Tempat Pembuangan<br />
Sampah Terpadu (TPST) serta sarana dan prasarana persampahan seperti alat pemilah sampah.<br />
Kita bisa mencontoh masyarakat Desa Sukunan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Desa ini merupakan<br />
desa wisata yang berhasil memberdayakan masyarakatnya dalam mengelola sampah. Desa dengan<br />
penduduk 890 jiwa tersebut menjadi inspirasi desa-desa lain dalam pengelolaan sampah secara wilayah.<br />
Dari pengelolaan sampah secara swadaya, desa tersebut dapat menghasilkan uang hampir Rp 4 juta / bulan.<br />
Sebagian dari penjualan kompos dan sebagian lagi dari kerajinan sampah plastik. Yang terbaru, desa tersebut<br />
juga telah memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) komunal bantuan dari Pemerintah Jepang.<br />
Selain berita utama tersebut, Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> Edisi Mei 2010 ini menyajikan informasi hasil penelitian<br />
mahasiswa program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor yang menyorot disain kebijakan pembangunan<br />
permukiman di wilayah perbatasan, yaitu Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur. Dari studi ini diketahui<br />
kabupaten ini memiliki potensi pertambangan, perkebunan, kehutanan, industri, dll yang mampu dijadikan<br />
modal utama pembangunan. Kondisi permukiman perbatasan Negara di Kabupaten Nunukan cenderung<br />
tidak tertata, terpencar, nomaden, kumuh, dan tidak berkelanjutan. Karena itu diperlukan kebijakan dan<br />
strategi yang pas untuk wilayah itu.<br />
Di Info Baru, kami juga melaporkan keikutsertaan Indonesia dalam ajang World Expo 2010 di Shanghai,<br />
China. Expo yang dibuka selama 6 bulan dimulai sejak 1 Mei 2010 dan akan berakhir 31 Oktober 2010 ini<br />
resmi dibuka oleh Presiden RRC, Hu Jintao dengan mengambil tema ”Better City, Better Life” (Kota yang Lebih<br />
Baik, Kehidupan yang Lebih Baik). Indonesia mengangkat tema BioDiverCity. Tema itu diambil dari rangkaian<br />
kata Bio (kehidupan) – Diverse (keanekaragaman) dan City (kota) yang menghadirkan keanekaragaman<br />
budaya Indonesia dengan menampilkan keharmonisan antar manusia dan lingkungannya.<br />
Selamat membaca dan berkarya!<br />
Mohon dapat diinformasikan daerah mana ya yang sudah melaksanakan<br />
SLF bangunan Gedung dan daerah mana yang sudah mensyaratkan<br />
Surat Ijin Bekerja Perencana (SIBP) untuk permohonan IMB <br />
Slamet Effendi<br />
Menanggapi pertanyaan saudara Slamet Effendi, berikut adalah jawa ban nya :<br />
1. Istilah SLF(Sertifikat Laik Fungsi) Bangunan Gedung baru muncul<br />
setelah terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang<br />
Bangunan Gedung dan pedoman teknis terkait SLF telah diatur dalam<br />
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang<br />
Pedoman Sertifikat Laik Fungsi. Maksud dari pemberlakuaan SLF<br />
adalah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung<br />
baik secara administratif maupun teknis, sebelum bangunan gedung<br />
tersebut dimanfaatkan.<br />
Daerah yang sudah memberlakukan sertifikasi kelaikan fungsi<br />
bangunan gedung adalah DKI Jakarta, dengan menggunakan istilah<br />
Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) yang sudah diberlakukan sebelum<br />
tahun 2002.<br />
Perbedaan antara IPB dengan SLF adalah: IPB bersifat perijinan<br />
dengan pungutan biaya, sedangkan SLF merupakan sertifikat tanpa<br />
pungutan biaya.<br />
2. Daerah yang sudah mensyaratkan Surat Ijin Bekerja Perencana 1`(SIBP)<br />
untuk permohonan IMB, diantaranya adalah DKI Jakarta, Kota<br />
Surabaya, Kota Batam dan Kota Padang. Syarat untuk mendapatkan<br />
SIBP, terlebih dahulu harus mempunyai sertifikat keahlian pada<br />
bidangnya. Informasi lebih rinci dapat diakses pada website Ikatan<br />
Arsitek Indonesia di www.iai.or.id<br />
Demikian kami sampaikan, terima kasih.<br />
Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> ke email publikasi_djck@yahoo.com atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id<br />
Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 05/Tahun VIII/2010 3
Berita Utama<br />
Tempat sampah 3R yang berada di tiap sudut Desa Sukunan<br />
Mensukseskan Program 3R<br />
Melalui Kampanye<br />
Best Practices<br />
Salah satu kegiatan pokok pada program<br />
bidang persampahan di Direktorat Jenderal<br />
<strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> adalah kegiatan 3R (reduce, reuse,<br />
recycle). Program tersebut telah dilaksanakan<br />
sejak tahun 2007 lalu. Diakui bahwa kegiatan<br />
tersebut pada awalnya masih terbatas pada<br />
pemilahan sampah serta pengurangan sampah<br />
melalui kegiatan pengomposan. Disamping<br />
itu, kegiatan tersebut juga masih menghadapi<br />
beberapa kendala seperti sarana dan<br />
prasarana persampahan dan masih dilakukan<br />
secara sporadis.<br />
Mengingat kegiatan tersebut banyak<br />
man faatnya di masa datang, dimana tidak<br />
hanya mengurangi timbunan sampah tapi<br />
juga untuk mengurangi efek rumah kaca<br />
melalui pengurangan gas methane (CH4)<br />
maka <strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> memandang ke giatan<br />
3R sebagai salah satu program prioritasnya.<br />
Pe nam bahan anggaran,<br />
kebijakan baru, kon sep baru<br />
sampai dengan kampanye<br />
3R me ru pakan beberapa<br />
kebijakan yang telah<br />
dilaksanakan.<br />
Dari tahun 2007 sampai dengan 2009,<br />
program 3R telah menyasar 201 lokasi di<br />
Indonesia. Dimana setiap satu lokasi memerlukan<br />
anggaran sekitar Rp 300 juta. Dana<br />
tersebut untuk pembangunan Tempat Pembuangan<br />
Sampah Terpadu (TPST) serta sarana<br />
dan prasarana persampahan seperti alat pemilah<br />
sampah. Meskipun demikian, masih<br />
ter dapat 66 lokasi yang belum berfungsi dan<br />
berjalan dengan optimal. Ada beberapa hal<br />
yang menyebabkan kurang berfungsi dan<br />
berjalannya program 3R. Beberapa dianta ranya<br />
adalah, kurangnya respon masya rakat,<br />
keterbatasan dana operasional serta kurang<br />
nya dukungan pemerintah kabupaten<br />
maupun kota.<br />
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah<br />
agar program ini dapat berhasil. Penam<br />
bahan anggaran, kebijakan baru, konsep<br />
baru sampai dengan kampanye 3R<br />
4 Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 05/Tahun VIII/2010
BERITAUTAMA<br />
Foto Atas : Para KSM sedang mendapat penjelasan mengenai TPST di Sukunan<br />
Foto Bawah : Para pembicara kampanye penyegaran program 3R<br />
me ru pakan be berapa ke bijakan yang telah<br />
di laksanakan. Yang terakhir, nampaknya meru<br />
pakan langkah yang efisien dalam meng -<br />
op timalkan program 3R.<br />
Seperti kita ketahui, dari beberapa pengalaman<br />
yang pernah ada di Indonesia, strategi<br />
sosialisasi melalui kampanye dan edukasi<br />
yang digunakan secara komprehensif akan<br />
mempercepat proses perubahan perilaku<br />
sa ni tasi yang lebih baik dan mendorong keefektifan<br />
sarana dan prasarana yang sudah<br />
ada. Program 3R merupakan pemberdayaan<br />
yang membutuhkan partisipasi aktif dari<br />
ma syarakat setempat, dimana Kelompok<br />
Swa daya Ma syarakat (KSM) merupakan ujung<br />
tombak dalam keberhasilan program 3R.<br />
Dalam rangka mendorong peningkatan<br />
pemanfaatan sarana dan prasarana 3R tersebut,<br />
maka <strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> melalui Direk<br />
torat Pengembangan Lingkungan dan<br />
Per mukiman akan dilaksanakan kegiatan P e -<br />
nye garan Kam panye untuk Pejabat dan Kelom<br />
pok Swadaya Masyarakat (KSM) di Yogyakarta<br />
awal Mei 2010 lalu). Penyegaran ini akan<br />
difokuskan pada aspek-aspek kampanye dan<br />
edukasi yang diharapkan dapat mendorong<br />
perubahan perilaku masyarakat dalam bidang<br />
sanitasi pada umumnya dan 3R khususnya.<br />
Penyegaran Kampanye diikuti oleh para<br />
KSM yang belum berjalan dalam melaksanakan<br />
program 3R. Seperti kita ketahui, dari<br />
201 daerah sasaran program 3R terdapat 66<br />
daerah yang kurang berjalan.<br />
Menurut Direktur PLP <strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong><br />
Susmono, acara penyegaran ini meru pakan<br />
ajang untuk saling berdiskusi dan berbagi<br />
pengalaman para KSM program 3R. Untuk itu,<br />
ia berharap para KSM dapat menyam paikan<br />
hambatan-hambatannya dalam melaksa nakan<br />
program 3R.<br />
“Ini saatnya bagi para KSM untuk buka<br />
baju, kalau ada yang salah di birokrat atau<br />
pengurus katakan salahnya dimana. Selaku<br />
fasilitator masyarakat, para KSM prinsipnya<br />
harus terjun total jangan setengah-setengah,”<br />
katanya.<br />
Sementara itu, Kasubdit Pengelolaan dan<br />
Pengusahaan Dit. PPLP Endang Setya ningrum<br />
mengatakan, ada beberapa hal yang me nyebabkan<br />
kurang berfungsi dan berjalannya<br />
prog ram 3R. Beberapa diantara nya adalah,<br />
kurangnya respon masyarakat, keter batas an<br />
dana operasional serta kurang nya dukungan<br />
pemerintah kabupaten mau pun kota.<br />
“Program 3R untuk tahun ini masih akan<br />
ada 50 daerah sasaran lagi. Untuk propinsi<br />
yang gagal akan kita tarik bantuannya (disinsentif),<br />
sementara yang berjalan akan kita<br />
benahi. Salah satu untuk terus mem benahi<br />
adalah melalui kampanye 3R ini,” katanya.<br />
Banyak sekali keuntungan dari Program<br />
3R ini, tidak sekedar hanya nilai lingkungan<br />
tapi juga nilai ekonomi. Nilai lingkungan yaitu<br />
dapat meningkatan kualitas lingkungan,<br />
penghijauan & tanaman hias, meningkatan<br />
kua litas kesehatan masyarakat serta menekan<br />
perubahan iklim global.<br />
Sementara dari nilai ekonomi yaitu mengurangi<br />
biaya angkutan, menghemat lahan<br />
dan proses di TPA (> Rp.100.000/ton sampah),<br />
nilai produk kompos dan daur ulang (kertas,<br />
plastik, logam dll) serta dapat menjual karbon<br />
(CO2) seharga US$ 7-12/ton CO2.<br />
Acara kampanye ini penting bagi keluaran<br />
yang dihasilkan dalam program 3R. Dalam<br />
Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 05/Tahun VIII/2010 5
Kebijakan Program 3R <strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> Sampai 2014<br />
Konsepsi Penanganan Sampah 3R<br />
Perjalanan Sampah<br />
acara ini diharapkan terjadi pemahaman<br />
yang sama antara pusat dan daerah dalam<br />
pelaksanaan kampanye dan edukasi di tahun<br />
2010. Selain itu, keluaran yang diharapkan<br />
adalah adanya gagasan yang kreatif dan<br />
teknik penggunaan media yang optimal<br />
untuk mendukung penyelenggaraan 3R. Hal<br />
ini dilakukan dalam rangka untuk mengubah<br />
perubahan perilaku sanitasi khususnya penye<br />
lenggaraan 3R oleh masyarakat.<br />
Dalam rangka mendapatkan gagasan<br />
yang kreatif dan pengkayaan pengalaman<br />
itulah, dalam acara kampanye tersebut<br />
meng hadirkan beberapa kisah sukses program<br />
3R yaitu dari KSM Kota Samarinda dan<br />
Palembang. Selain itu, juga terdapat arahan<br />
tentang teknik pemberdayaan masyarakat<br />
dalam 3R oleh Kepala Pusdakota Surabaya<br />
Cahyo dan arahan dari Guru Besar UGM<br />
Djamaludin Ancok mengenai pengembangan<br />
perilaku positif. Dalam kesempatan ter sebut<br />
para peserta juga berkesempatan me ngunjungi<br />
Desa Wisata Sukunan Sleman Yogyakarta<br />
yang berhasil melakukan program 3R.<br />
Belajar Pengelolaan Sampah Desa Sukunan<br />
Para Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)<br />
program 3R (reduce, reuse, recycle) mengadakan<br />
studi lapangan ke Desa Wisata Lingkungan<br />
Sukunan, Kabupaten Sleman Propinsi<br />
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kunjungan<br />
lapangan tersebut merupakan rangkaian<br />
aca ra pe nyegaran kampanye untuk KSM<br />
3R yang diselenggarakan oleh <strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong><br />
<strong>Karya</strong> melalui Direktorat PLP, di Yogyakarta.<br />
Kunjungan itu bertujuan agar para KSM dapat<br />
melihat langsung dan memperoleh ilmu dari<br />
keberhasilan Desa Sukunan dalam mengelola<br />
sampah dan melaksanakan program 3R.<br />
Seperti kita ketahui, Desa Sukunan merupakan<br />
desa wisata yang berhasil memberdayakan<br />
masyarakatnya dalam me ngelola<br />
sam pah. Desa dengan penduduk 890<br />
jiwa tersebut menjadi inspirasi desa-desa<br />
lain dalam pengelolaan sampah secara wila<br />
yah. Dari pengelolaan sampah secara swadaya,<br />
desa tersebut dapat menghasilkan<br />
uang hampir Rp 4 juta / bulan. Sebagian<br />
dari penjualan kompos dan sebagian lagi<br />
dari kerajinan sampah plastik. Yang terbaru,<br />
desa tersebut juga telah memiliki Instalasi<br />
Pe ngelolaan Air Limbah (IPAL) komunal bantuan<br />
dari Pemerintah Jepang.<br />
Menurut Iswanto, salah satu pencetus<br />
pengelolaan sampah 3R Desa Sukunan, untuk<br />
membuat masyarakat peduli pada sampah<br />
memang harus dilakukan secara ber tahap.<br />
Organisasi masyarakat harus jelas dan semua<br />
masyarakat harus ikut andil walau sekecil<br />
apapun.<br />
“Secara organisator pengelolaan sampah<br />
ada di bawah kendali Ketua RW. Tiap bulan<br />
ada laporan pendapatan dari pengurus. Di<br />
desa ini tidak 100% masyarakatnya mengelola<br />
sampah, untuk itu sosialisasi kepada<br />
ma syarakat harus terus dilakukan, tentu nya<br />
dengan metode atau strategi yang ber beda”,<br />
katanya seraya memandu para KSM mengelilingi<br />
Desa Sukunan.<br />
Para KSM dari berbagai daerah di Indonesia<br />
tampak antusias dalam mengunjungi Desa<br />
Sukunan. Ishak, Ketua KSM Daulasi asal<br />
Ternate Maluku Utara sangat takjub dengan<br />
pengelolaan sampah Desa Sukunan. “Saya<br />
jadi semangat melihat berbagai karya kerajinan<br />
desa ini. Saya akan coba terapkan di<br />
daerah saya kalau pulang nanti,” katanya. KSM<br />
Daulasi Ternate masuk dalam daerah sasaran<br />
3R tahun 2008. Namun KSM tersebut belum<br />
dapat berjalan karena kurangnya sosialisasi<br />
dalam operasional peralatan.<br />
Hal senada juga dikatakan oleh Paimin<br />
dari KSM Kalimantan Selatan. Ia sangat senang<br />
dapat mengunjungi Desa Wisata Sukunan ini.<br />
“Saya mendapat pengalaman banyak dari<br />
sini. Saya lihat partisipasi masyarakat disini<br />
sangat tinggi. Saya jadi ingin tahu bagaimana<br />
kiat atau strategi pemberdayaan masyarakat<br />
disini,” katanya.<br />
Setali tiga uang, Umbu Reku peserta asal<br />
Kabupaten Sumba NTT sangat tertarik dengan<br />
pemilhan sampah yang tidak menggunakan<br />
alat. “Saya sangat kagum dengan kesadaran<br />
masyarakat desa Sukunan soal sampah. Saya<br />
juga lihat, setiap rumah memiliki komposter<br />
sendiri-sendiri,” katanya.<br />
Sementara itu, Kasubdit Pengelolaan<br />
dan Pengusahaan, Dit. PPLP Endang Se t-<br />
ya ningrum me ng a takan, se te lah kunjung<br />
an ini nanti nya para KSM akan kami<br />
pandu dalam membuat ren cana kerja tindak<br />
lanjut. Rencana tindak lanjut tersebut berisi<br />
rencana serta langkah-langkah KSM dalam<br />
melaksanakan program 3R di daerahnya.<br />
“Se hing ga kun jungan ke Desa Sukunan ada<br />
hasilnya dan dapat di te rapkan di daerahnya<br />
masing-masing,” kata nya. (dvt)<br />
6 Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 05/Tahun VIII/2010
BERITAUTAMA<br />
Mengubah Mindset Masyarakat<br />
Soal Sam pah<br />
Sarasehan yang dipandu oleh Kasubdit<br />
Pengelolaan dan Pengusahaan, Dit. PPLP, Endang<br />
Setyaningrum di pendopo Desa Sukunan<br />
DDalam kegiatan kampanye ini para KSM<br />
juga mendapatkan arahan dari para pakar<br />
dan praktisi dalam mengubah pola pikir masya<br />
rakat mengenai sampah. Menurut Direktur<br />
Pusat Pemberdayaan Komunitas Perkota<br />
an Universitas Surabaya (PUSDAKOTA<br />
UBAYA) Cahyo Suranto, perubahan paradigma<br />
mengenai sampah sampai saat ini<br />
masih dipahami keliru oleh masyarakat.<br />
Sam pah di anggap se bagai sum ber masalah,<br />
tidak bermanfaat, limbah dan sampah<br />
harus dikelola dengan teknologi canggih.<br />
Pa ra digma tersebut harus mulai diubah, ba -<br />
gaimana sampah adalah sumber rupiah,<br />
dapat di man faatkan, sumber daya dan sampah<br />
dapat dikelola dengan teknologi se derhana.<br />
Untuk itu perlu adanya strategi dalam<br />
mengubah paradigma tersebut khususnya<br />
untuk mengaktivasi program 3R. Ia menyebutnya<br />
dengan nama “GERAKAN”. Gerakan<br />
me ru pakan kepanjangan dari, Gemakan<br />
spi rit pe duli ling kungan, Ela borasi po tensi<br />
komu nitas, Rumuskan visi bersama, Arahkan<br />
menuju agenda aksi, Kemukakan keuntungan<br />
dan manfaatnya, Ajaklah semua pihak terlibat,<br />
Nilai semua pencapaian kinerja.<br />
Ia juga memberikan tips bagi para fasilitator<br />
da lam mensosia li sasikan prog ram 3R di<br />
masyarakat. Salah satunya fasilitator haruslah<br />
aktif dan inspiratif. “Janganlah membuat un -<br />
dang an pertemuan warga dengan te ma<br />
per sampahan tapi ganti lah dengan pembangunan<br />
lingkungan atau yang lainnya.<br />
Dengan begitu masyarakat akan antu sias,”<br />
katanya.<br />
Disisi lain, Djamaludin Ancok Guru Besar<br />
Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada<br />
melihat dari sisi sumber daya manusia (SDM).<br />
Terdapat dua faktor penyebab perilaku manu<br />
sia yang pertama adalah, kondisi yang<br />
me lekat pada diri individu seperti tata nilai,<br />
moralitas. Kedua, kondisi lingkungan yaitu<br />
sistem hukum baik hukum formal maupun<br />
hukum masyarakat.<br />
Menurutnya, sekolah menjadi peran penting<br />
dalam membentuk faktor perilaku baik<br />
atau buruknya dalam Pengelolaan Sampah<br />
dan Air Limbah (PSAL). Pendidikan PSAL harus<br />
berfokus pada pengembangan tata-nilai dan<br />
moralitas pada individu. Namun, keberhasilan<br />
pendidikan PSAL akan sulit untuk menjadi<br />
kenyataan selama tidak ada kondisi yang<br />
memberikan reward dan punishment untuk<br />
menjaga terwujudnya hasil pendidikan.<br />
Hasil pendidikan baru muncul kalau faktor<br />
di luar diri individu/masyarakat yang berupa<br />
penegakan hukum dilaksanakan secara konsisten.<br />
Alasan kenapa demikian karena ada<br />
level kepatuhan pada hukum (norma) yang<br />
salah satunya adalah kepatuhan karena takut<br />
dihukum.<br />
Ada dua faktor keberhasilan pendidikan<br />
pengelolaan sampah dan air limbah. Pertama,<br />
bila pendidikan bisa menimbulkan kesadaran<br />
pada kepatuhan pada level inter nalisasi.<br />
Kedua, adanya proses internalisasi yang<br />
baru akan muncul bila ada pemahaman dari<br />
fungsi sebuah norma bahwa itu baik untuk<br />
diri sendiri bukan dikarenakan takut pada<br />
hukum (takut dihukum atas perbuatan mencemari<br />
lingkungan). (dvt)<br />
Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 05/Tahun VIII/2010 7
BERITAUTAMA<br />
Siti Hazanah<br />
Bu Lurah Peduli Sampah<br />
Murah senyum, humanis dan bersahabat,<br />
itulah sosok Siti Hazanah. Lurah Karam<br />
Asam Ulu Kecamatan Sungai Kujang, Kota<br />
Samarinda, Kalimantan Selatan ini merupakan<br />
sosok yang peduli masalah lingkungan, terutama<br />
sampah. Kepeduliannya soal sampah<br />
khu susnya sampah rumah tangga tidak<br />
diragukan lagi. Berkat keuletan dan<br />
ker ja kerasnya, Kelurahan Karam Asam Ulu<br />
mendapat banyak penghargaan bidang lingkungan,<br />
termasuk dari Presiden SBY.<br />
Pengelolaan sampah di Karam Asam Ulu<br />
dimulai tahun 2006. Siti Hazanah bercerita,<br />
berawal dari kunjungannya ke Kelurahan<br />
Jam bangan dan Kertajaya, Surabaya tahun<br />
2006, disini ia diberi contoh pengolahan<br />
sampah menggunakan keranjang takakura.<br />
Berawal dari situ, kemudian ia menerapkan<br />
dan mensosialisasikan pengolahan sampah<br />
rumah tangga di lingkungan RT nya.<br />
Tahun 2006, ia memulai dulu dari 2 RT,<br />
lalu bertambah secara bertahap sampai 7<br />
RT. “Saya coba dulu sosialisasikan di RT saya<br />
RT 19. Saya bagi dulu 50 keranjang takakura<br />
karena keterbatasan dana,” keluhnya.<br />
Memang tidak serta merta berhasil. Ada<br />
saja kendala-kendala teknis yang dihadapi,<br />
seperti kompos tidak jadi karena banyak<br />
belatung, salah dalam proses pemilahan dan<br />
Siti Hazanah (berkerudung) sedang memberikan<br />
pengarahan kepada warganya<br />
sebagainya. Namun dengan tekun dan sabar<br />
ia memonitoring kegiatan pengkomposan<br />
sampah warganya setiap dua hari hingga<br />
warga bisa mengolah kompos dengan sempurna.<br />
Usaha Siti Hazanah mensosialisasikan<br />
kom pos ke warganya mulai membuahkan<br />
hasil. Awal 2007, sampah yang diolah mulai<br />
menghasilkan kompos. Dengan jumlah warga<br />
sekitar 50 Kepala Keluarga, setiap KK berhasil<br />
menghasilkan 5 kg kompos tiap bulannya.<br />
Dimana setiap satu kilo dijual denga harga Rp<br />
5000. Hasil dari penjualan sebagian masuk ke<br />
kas warga.<br />
Lambat laun, pola pikir masyarakat Karam<br />
Asam Ulu mengenai sampah memang<br />
sudah berubah. Sampah sudah dianggap<br />
mem punyai nilai ekonomis. “Kita memiliki<br />
semboyan, bahwa sampah bukan musuh<br />
kami, tapi teman kami. Kami tidak takut<br />
sampah, karena mempunyai nilai ekonomis,”<br />
ujarnya.<br />
Selain sampah basah, warga Karam Asam<br />
Ulu juga mengolah sampah kering (plastik<br />
be kas, bungkus makanan) menjadi berbagai<br />
macam kerajinan seperti tas dan souvenir.<br />
Hasil kerajinan ini dijual antara 20 ribu sampai<br />
50 ribu rupiah. Event-event seperti pameran<br />
dan lomba baik tingkat kabupaten maupun<br />
provinsi menjadi ajang untuk menjual dan<br />
memamerkan hasil kerajinan tersebut.<br />
Tidak hanya itu, Siti Hazanah juga menyarankan<br />
warga untuk menanam kunyit di<br />
pekarangannya dengan pupuk kompos hasil<br />
pengolahan sampah. Dari hasil menanam<br />
kunyit tersebut, warga Asam Ulu telah menghasilkan<br />
jamu yang diberi nama kunyit mangga.<br />
“Ku nyit mangga ini memiliki khasiat dalam<br />
me nyembuhkan penyakit kista. Produk kunyit<br />
mangga ini juga sudah dijual sampai ke Jawa,”<br />
katanya dengan bangga.<br />
Kunyit mangga ini dijual seharga Rp<br />
10.000 tiap bungkusnya, tiap bungkus berisi<br />
4 set. Kunyit ini dipanen setiap 8 bulan sekali.<br />
Sampai saat ini, gerakan pengolahan sampah<br />
di Karam Desa Asam Ulu telah mem bawa<br />
dampak yang signifikan terhadap desa tersebut.<br />
Dari sisi kuantitas sampah, gerakan itu<br />
telah membawa dampak signi fikan ter hadap<br />
volume sampah di TPS. Dari yang dulunya 13<br />
TPS, sekarang tinggal 7 TPS saja.<br />
Dari sisi kesejahteraan warga, Siti mengklaim<br />
kesejahteraan warga semakin meningkat.<br />
Menurut data di kelurahannya, Tahun<br />
2009 jumlah penduduk miskin berkurang<br />
menjadi 370 warga dari 625 di tahun 2006.<br />
“Mungkin pengelolaan sampah ini menjadi<br />
salah satu faktor menurunnya kemiskinan.<br />
Tapi berkat adanya program pengelolaan<br />
sampah ini, masyarakat desa lebih bergairah,<br />
bersemangat dan makin banyak kegiatankegiatan<br />
warga lainnya,” katanya.<br />
Soal prestasi, berbagai penghargaan te lah<br />
didapat oleh Desa Karam Asam Ulu, beberapa<br />
diantaranya adalah Juara 1 Lomba Hijau Bersih<br />
Indah Tingkat Kelurahan Se Kota Samarinda,<br />
tahun 2008 dan 2009. Sementara untuk<br />
Siti Hazanah, ia pernah di undang ke Istana<br />
Negara dalam acara Peringatan Hari Ibu Ke<br />
79 Tahun 2007. Prestasi lainnya, ia mendapat<br />
penghargaan lurah berprestasi dalam rangka<br />
hari jadi Provinsi Kaltim selain itu ia juga<br />
menjadi terbaik 1 pengelola program terpadu<br />
peningkatan peran wanita menuju keluarga<br />
sehat dan sejahtera (P2WKSS) tingkat Provinsi<br />
Kaltim dan dari Kementerian Pemberdayaan<br />
Perempuan.<br />
Ketekunan Siti Hazanah dalam memberdayakan<br />
lingkungan dapat kita jadikan panutan.<br />
Disamping itu, Siti Hazanah seba gai<br />
wanita tang guh dan tekun memiliki nilai<br />
sen diri dalam hal eman sipasi wanita. Para<br />
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) program<br />
3R diharapkan dapat terlecut moti vasinya<br />
dalam men sukseskan program 3R yang<br />
digalakkan oleh <strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong>. (dvt)<br />
8 Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 05/Tahun VIII/2010
LIPUTANKHUSUS<br />
www.flickr.com<br />
Liputan Khusus<br />
Tugu Pusat Kabupaten Nunukan<br />
Mendisain Kebijakan Pengembangan<br />
Kawasan Permukiman Berkelanjutan di Wilayah Perbatasan Negara<br />
Membuka Jendela Negara<br />
dari Nunukan<br />
Budiyono*), Supiandi Sabiham**), Etty Riani***) dan Ruchyat Deni Dj****)<br />
KKabupaten Nunukan masih setia mengu<br />
sung motto Penekindidebaya yang artinya<br />
membangun daerah. Selain dengan<br />
kekayaan alamnya yang harus digali dan<br />
dikembangkan. Kabupaten pemekaran dari<br />
Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur ini<br />
akan selalu dikenang oleh para pahlawan<br />
devisa negara karena kasus kemanusiaan<br />
pada tahun 2003 ketika para pekerja gelap<br />
asal Indonesia dideportasi besar-besaran dari<br />
Malaysia dan menewaskan 85 orang karena<br />
kelaparan itu.<br />
Sebuah penelitian mahasiswa doktoral<br />
Institut Pertanian Bogor (IPB) selama enam<br />
bulan, dimulai November 2008, menunjuk<br />
kan ada potensi pertambangan untuk<br />
clus ter I (Kecamatan Krayan dan Krayan<br />
Selatan) yang memi liki nilai MPE terbesar<br />
(197.161.384), perkebunan untuk cluster<br />
II (sub-distrik dan distrik Lumbis Sebuku),<br />
dan perikanan di cluster III (sub-distrik dan<br />
Kabupaten Nunukan Sebatik). Tiga sektor<br />
penting ini diketahui melalui analisis dengan<br />
Metode Perbandingan Eksponensial (MPE)<br />
untuk menggali potensi sumberdaya alam<br />
Kabupaten Nunukan.<br />
Mereka menyimpulkan bahwa struk turisasi<br />
kondisi permasalahan per mukiman di<br />
wilayah perbatasan negara yang merupakan<br />
faktor-faktor penting dapat dijadikan dasar<br />
pertimbangan dalam penyusunan kebijakan<br />
dan strategi pengembangan kawasan permukiman<br />
ber kelanjutan sebagai acuan pembangunan<br />
bagi stakeholder terkait.<br />
Kebijakan dan strategi pengembangan<br />
permukiman berkelanjutan di wilayah perba<br />
tasan negara di Kabupaten Nunukan, menu<br />
rut para peneliti, perlu mem per hatikan<br />
pengembangan kawasan permu kim an ber-<br />
Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 05/Tahun VIII/2010 9
Kebijakan dan strategi pengembangan permukiman<br />
berkelanjutan di wilayah per ba tasan negara<br />
di Kabupaten Nunukan, perlu mem per hatikan<br />
pengembangan kawasan permu kim an ber basis<br />
potensi SDA sektor ung gulan kawa san yang diikuti<br />
dengan me nin g katkan pem berdayaan masya rakat.<br />
basis potensi SDA sektor ung gulan kawa san<br />
yang diikuti dengan me nin g katkan pemberdayaan<br />
masya rakat dalam kegiatan usahausaha<br />
yang berbasis potensi masyarakat dan<br />
kearifan lokal, me ningkatkan pengembangan<br />
pem biayaan dengan dana alokasi khusus<br />
yang ber sumber dari peme rintah pusat,<br />
peme rintah daerah serta mendorong iklim<br />
investasi untuk dapat menarik sumber dana<br />
pihak swasta, pengembangan kelembagaan<br />
melalui pe nguat an lembaga yang ada dan<br />
pem ben tukan lembaga-lembaga kerjasama<br />
untuk mengembangkan wilayah perbatasan.<br />
Metode Penelitian<br />
Metode Perbandingan Eksponensial menyusun<br />
alternatif-alternatif keputusan yang<br />
akan dipilih, menentukan kriteria atau perbandingan<br />
kriteria keputusan yang penting<br />
untuk dievaluasi, menentukan tingkat kepentingan<br />
dari setiap kriteria keputusan atau<br />
pertimbangan kriteria, melakukan penilaian<br />
terhadap semua alternatif pada setiap kriteria,<br />
menghitung skor atau nilai total setiap alternatif,<br />
dan menentukan urutan prioritas<br />
keputusan didasarkan pada skor atau nilai<br />
total masing-masing alternatif.<br />
Teknik pengambilan sampel dalam pene<br />
litian ini menggunakan metode expert<br />
survey dengan purposive sampling. Metode<br />
pe ng ambilan sampel teknik wawancara<br />
dengan meng gunakan kuesioner. Pemilihan<br />
responden ditentukan berdasarkan stratrified<br />
random sampling. Pengumpulan data dengan<br />
bantuan pakar bidang pengembangan kawasan<br />
permukiman di wilayah perbatasan<br />
negara.<br />
Penelitian ini bertujuan; pertama, mengiden<br />
tifikasi dan menganalisis kondisi permukiman<br />
yang ada (existing condition) di<br />
wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan.<br />
Kedua, mengindentifikasi dan menganalisis<br />
potensi SDA yang terkait dan mendukung<br />
pengembangan permukiman berkelanjutan<br />
di wilayah perbatasan negara Kabupaten<br />
Nunukan. Ketiga, menganalisis dan merumuskan<br />
pengaruh dan kepentingan pelibatan<br />
stakeholders dalam penyusunan kebijakan<br />
dan strategi pengembangan permukiman<br />
berkelanjutan di wilayah perbatasan negara<br />
Kabupaten Nunukan. Keempat, membuat<br />
Disain Kebijakan dan Strategi pengembangan<br />
permukiman berkelanjutan di wilayah perbatasan<br />
negara Kabupaten Nunukan.<br />
Potensi Kabupaten Nunukan<br />
Pelaksanaan pembangunan permukiman<br />
di Kabupaten Nunukan di wilayah perbatasan,<br />
yang mengacu pada kebijakan meman<br />
faatkan tiga faktor kunci di atas, akan<br />
menetapkan pembangunan berbasis sumber<br />
daya poten sial untuk cluster yang ada<br />
di kabupaten perbatasan tersebut. Kon disi<br />
ini akan mendorong peningkatan kesejahteraan<br />
sosial kota-kota perbatasan dan<br />
menjadikannya sebagai jendela negara yang<br />
enak dilihat.<br />
Untuk mencapai integrasi dalam pengembangan<br />
wilayah perbatasan khususnya<br />
di sektor pemukiman, perlu untuk mempertimbangkan<br />
profil, karakteristik, dan<br />
pe nye lesaian pembangunan kebutuhan.<br />
Ini penting untuk mema hami tren pembangunan<br />
yang meliputi aspek harmoni<br />
antara kota pusat per tumbuhan dengan<br />
kawasan lindungnya, dan peningkatan pola<br />
interaksi ekonomi yang berbasis sumber<br />
daya alam daerah. Pemahaman ini diperlukan<br />
untuk mempersiapkan perangkat kebijakan<br />
pembangunan untuk kawasan permukiman<br />
berkelanjutan di tingkat kabupaten di wilayah<br />
perbatasan secara lebih detail dan lebih<br />
operasional dengan menggunakan pen dekat<br />
an klaster.<br />
MPE menganalisis sektor utama regional<br />
di setiap cluster. Hasil sementara ISM adalah<br />
faktor leverage. Analisis AHP mengamati faktor<br />
kunci memahami kebijakan pemerintah<br />
dan pendanaan pembangunan menjadi prioritas<br />
utama (Tingkat 2). Stakeholder (Ting kat<br />
3) me nunjukkan bahwa pemerintah pusat<br />
dan pemerintah daerah mempunyai peran<br />
utama dalam pengembangan kawasan permukiman.<br />
Tujuan (Tingkat 4) menunjuk kan<br />
bahwa pengembangan dan pengelolaan<br />
zona spa sial serta pening katan kesejahteraan<br />
men jadi prioritas utama. Sedangkan untuk<br />
target (Tingkat 5) prioritas utama adalah<br />
strategi pembangunan daerah dalam rangka<br />
mempercepat pembangunan pemukiman<br />
daerah perbatasan.<br />
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah<br />
(RTRW) Kabupaten Nunukan (2005-2015)<br />
sektor-sektor unggulan yang potensial adalah<br />
perkebunan, pertambangan, pertanian, perikanan,<br />
kehutanan, pariwisata dan industri.<br />
Kriteria yang menjadi pertimbangan<br />
di setiap sektor tersebut dalam analisis<br />
MPE ada delapan, yaitu kesesuaian lahan,<br />
produktivitas, lokasi strategis, jumlah tenaga<br />
kerja, nilai produk, jangkauan pasar, akses<br />
transportasi, dan akses komunikasi. Penilaian<br />
bobot masing-masing kriteria pada setiap<br />
sektor dirumuskan dalam analisis formulasi<br />
MPE.<br />
Sektor Pendukung Pembangunan Kluster I<br />
Kecamatan yang termasuk dalam kluster I<br />
meliputi Kecamatan Krayan dan Kecamatan<br />
Krayan Selatan. Sektor pertambangan menjadi<br />
unggulan di kluster ini. Jumlah produksi<br />
minyak terus mengalami peningkatan dari<br />
tahun ke tahun. Produk batu bara pada<br />
kluster I juga merupakan produk unggulan.<br />
Berdasarkan data (BPS, 2007) menunjukkan<br />
jumlah produksi batu bara di Kabupaten<br />
Nunukan pada tahun 2007 sebesar<br />
1.846.937.129 ton. Jumlah produksi bahan<br />
tam bang terus mengalami peningkatan dari<br />
tahun ke tahun dimana tahun sebelumnya<br />
sebesar 1.165.287 ton.<br />
Selain itu, pada lokasi kluster I berdasarkan<br />
peta kesesuaian lahan merupakan pe gunungan<br />
dan perbukitan yang tidak teratur,<br />
serta mempunyai kelerengan lebih dari 40%.<br />
Berdasarkan peta kesesuaian lahan menun<br />
jukkan, di atas 90% kawasan Kluster I<br />
sangat sesuai untuk pertambangan. Karena<br />
itu sektor tambang yang menjadi unggulan<br />
pada kluster I dan didukung juga oleh daya<br />
dukung sumberdaya alam yang ada pada<br />
kawasan kluster I.<br />
Pada urutan kedua adalah sektor perkebunan<br />
hal ini didukung oleh kesesuaian<br />
lahan serta jenis tanah yang mendukung<br />
kegiatan perkebunan, sehingga dapat mencegah<br />
erosi pada wilayah-wilayah yang berlereng.<br />
Berdasarkan peta kesesuaian lahan<br />
untuk perkebunan (Lampiran 2) menunjukkan<br />
kluster I diatas 60% cocok untuk lahan<br />
perkebunan.<br />
Sektor Pendukung Pembangunan Kluster II<br />
Kecamatan yang termasuk kluster II meliputi<br />
Kecamatan Lumbis dan Kecamatan Sebuku.<br />
Setelah dihitung dengan teknik MPE dapat<br />
disimpulkan bahwa sektor yang paling me-<br />
10 Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 05/Tahun VIII/2010
LIPUTANKHUSUS<br />
nen tukan adalah sektor per kebunan dengan<br />
nilai 450.094.848 diikuti kemu dian oleh sektor<br />
pertanian, industri, per tambangan, kehutanan,<br />
perikanan, dan pari wisata. Klus ter<br />
II ber dasarkan peta land sistem ter masuk<br />
kelompok punggung gunung batuan metamorfik<br />
yang tidak teratur me nyebabkan<br />
klus ter II sangat cocok untuk perkebunan.<br />
Selain itu berdasarkan peta kesesuaian lahan<br />
untuk per kebunan hampir diatas 90%, kedua<br />
kecamatan tersebut sangat sesuai untuk tanaman<br />
perkebunan. Jenis tanaman perkebunan<br />
menjadi sektor unggulan pada Kluster II<br />
adalah kakao dan kelapa. Ber da sarkan data<br />
(BPS, 2007) menunjukkan pro duksi kakao<br />
di Kabupaten Nunukan pada tahun 2007<br />
produksi kakao sebanyak 18.903,10 ton.<br />
Produksi kelapa sebanyak 7.686,71ton. Produksi<br />
kakao dan kelapa terus mengalami<br />
peningkatan dari 2002 sampai tahun 2007.<br />
Sektor Pendukung Pembangunan Kluster III<br />
Kecamatan yang termasuk dalam kluster<br />
III meliputi Kecamatan Nunukan, Nunukan<br />
Selatan, Sebatik, dan Kecamatan Sebatik<br />
Timur. Penilaian terhadap alternatif kegiatan<br />
penunjang pusat-pusat pertumbuhan yang<br />
ada di Kabupaten Nunukan berdasarkan<br />
sektor unggulan dengan pembagian kluster.<br />
Hasil perhitungan dengan analisis MPE<br />
maka terlihat urutan atau prioritas metoda<br />
pe ngembangan kawasan perbatasan yang<br />
potensial dalam rangka meningkatkan pusatpusat<br />
pertumbuhan. Dapat disimpulkan<br />
bahwa sektor unggulan yang paling mendukung<br />
pusat pertumbuhan dalam pe ngembangan<br />
kawasan perbatasan adalah sektor<br />
perikanan dengan nilai 227.534.810. diikuti<br />
oleh sektor pertanian, perkebunan, industri,<br />
kehutanan, pariwisata, dan pertam bangan.<br />
Alternatif pertama yang harus lebih diperhatikan<br />
dalam pengembangan kawasan<br />
perbatasan pada kluster III yang meliputi<br />
Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik<br />
adalah dengan peningkatan sektor perikanan<br />
dimana perikanan tangkap dan budidaya<br />
per ikanan laut merupakan kegiatan yang<br />
paling potensial dan telah mendukung pendapatan<br />
Kabupaten Nunukan selama ini.<br />
Pada Gambar menampilkan kondisi topografi<br />
pada kluster III yang didominasi oleh tingkat<br />
kelerengan 0-8% dan 15-25%. Dengan demikian<br />
budidaya perikanan darat di kluster<br />
III tidak disarankan, karena kondisi topografi<br />
Kabupaten Nunukan yang berlereng-lereng<br />
seperti yang ditunjukkan pada Lampiran 3,<br />
potensial menyebabkan longsor dan tidak<br />
memungkinkan untuk adanya budidaya perikanan<br />
darat.<br />
Struktur Permasalahan dan Indikator<br />
Keberhasilan<br />
Selain metode MPE, ada juga hasil analisis<br />
ISM yang merupakan kajian men dalam<br />
hasil wawancara dan kuesioner dari respon<br />
den pendapat pakar. Pakar yang terlibat<br />
dalam proses ini adalah pakar dari<br />
kalangan pemerintah pusat, pemerintah<br />
daerah, legislatif, perguruan tinggi, swasta<br />
dan masyarakat yang terpilih berdasarkan<br />
pengetahuan, pengalaman di bidang pengem<br />
bangan kawasan permukiman di wilayah<br />
perbatasan.<br />
Pada disain kebijakan pengembangan<br />
kawasan permukiman berkelanjutan di wilayah<br />
perbatasan negara, setiap tin dakan<br />
untuk meningkatkan peranan dari sektorsektor<br />
independen, akan mem peroleh ke -<br />
ber hasilan prog ram menuju pengem bang<br />
an ka wasan permukiman berkelanjutan,<br />
se dang kan lemahnya perhatian terhadap<br />
sek tor-sektor tersebut akan menyebabkan<br />
ketidakberhasilan program pengembangan<br />
kawasan. Sektor independen tersebut antara<br />
lain ku rangnya kesadaran masyarakat<br />
akan identitas nasional, rendahnya kesejahteraan<br />
masyarakat, terbatasnya alokasi<br />
da na khusus untuk pengembangan dan<br />
pe ngelolaan kawasan permukiman perbatasan,<br />
kesen jangan pembangunan eko -<br />
nomi dan kemis kinan di wilayah per ba tasan,<br />
terbatasnya fasum dan fasos, ter batasnya dana<br />
untuk pengembangan dan pengelolaan infra<br />
struktur dan permukiman, aktivitas sosial<br />
ekonomi masyarakat lebih ke wilayah negara<br />
tetangga, kondisi sosial dan ekonomi lebih baik<br />
di negara tetangga, minimnya infrastruktur<br />
kawasan dan permukiman, terbatasnya pelayan<br />
an public, penegakan hukum dan per<br />
aturan masih lemah, pemanfaatan dan<br />
pe ngelolaan dana pembangunan belum op -<br />
ti mal.<br />
Tolok ukur prioritas yang mempengaruhi<br />
program pengembangan kawasan permukiman<br />
berkelanjutan di wilayah perbatasan<br />
negara yaitu peningkatan kesejah teraan<br />
ma sya rakat dan pendapatan daerah, penganggaran<br />
dana untuk pembangunan kawasan<br />
permukiman perbatasan, penataan dan<br />
pembukaan isolasi serta ketertinggalan<br />
wi la yah perbatasan, pembangunan infrastruktur,<br />
prasarana dan sarana, pendekatan<br />
pengelolaan kawasan perbatasan pada aspek<br />
keamanan, sosial ekonomi, budaya<br />
dan lingkungan serta kesejahteraan secara<br />
seimbang, dan peningkatan kerjasama pembangunan<br />
antar negara, antar peme rintahan,<br />
dan antar stake holders di wilayah perbatasan.<br />
Tolok ukur tersebut juga meru pakan perubah<br />
independent. Setiap tindakan untuk meningkatkan<br />
peranan dari sektor-sektor tersebut<br />
akan mendorong keberhasilan program<br />
menuju sistem pengembangan kawasan<br />
per mukiman berkelanjutan di wilayah perbatasan<br />
negara, sedangkan lemahnya perhatian<br />
terhadap sektor-sektor tersebut akan<br />
menyebabkan kegagalan program pengembangan<br />
kawasan.<br />
Kebijakan dan Strategi<br />
Ada dua skenario dalam menyimpulkan kebijakan<br />
dan strategi dalam penelitian ini. Skenario<br />
pertama dibangun atas dasar kon disi<br />
saat ini, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat<br />
akan identitas nasional, rendahnya kesejahteraan<br />
masyarakat, kesenjangan pem ba ngunan<br />
ekonomi dan kemiskinan di wila yah<br />
per batasan, terbatasnya fasum dan fasos,<br />
ter batasnya infrastruktur kawasan dan permukiman,<br />
kondisi sosial dan ekonomi lebih<br />
baik di negara tetangga. Sebaliknya, skenario<br />
kedua dibangun atas kesadaran masyarakat<br />
terhadap identitas nasionalnya.<br />
Pengembangan Kawasan<br />
Untuk mendukung kebijakan pengembangan<br />
kawasan permukiman, maka direkomendasikan<br />
upaya yang dapat dilakukan dengan<br />
mendorong percepatan pertumbuhan kawasan<br />
berbasis potensi SDA unggulan daerah<br />
seperti hal-hal sebagai berikut: (1) pembuatan<br />
kluster-kluster berbasis sektor unggulan<br />
da e rah berikut akses-akses menuju dan<br />
keluar wilayah kluster (2) kemudahan akses<br />
informasi dan pasar, pembuatan informasi<br />
terpadu, promosi berkala untuk hasil-hasil<br />
sektor unggulan daerah (3) peningkatan<br />
pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan<br />
usaha-usaha yang berbasis potensi masyarakat<br />
dan kearifan lokal (4) penguatan kerjasama<br />
antara lembaga terkait pengusaha/<br />
investor, masyarakat, dan peningkatan keteram<br />
pilan masyarakat (5) pembuatan peta<br />
penggunaan lahan yang disepakati oleh<br />
semua stakeholder (6) pembangunan terpadu<br />
infrastruktur dengan kawasan permukiman<br />
(7) pembangunan pusat-pusat pertumbuhan<br />
dan pasar (8) pembangunan terminal-terminal<br />
ber basis sektor unggulan daerah sebagai<br />
showroom yang dapat diakses secara<br />
mudah (9) pembangunan permukiman dan<br />
Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 05/Tahun VIII/2010 11
LIPUTANKHUSUS<br />
kemudahan kepemilikan perumahannya (10)<br />
pem bangunan fasos dan fasum yang sesuai<br />
dengan kebutuhan masyarakat secara bertahap<br />
(11) Pemeliharaan fasos dan fasum oleh<br />
pemda dengan melibatkan masyarakat agar<br />
kondisinya dapat terpelihara dengan baik.<br />
Sedangkan skenario kedua merekomendasikan<br />
hal-hal berikut: (1) pembuatan informasi<br />
terpadu untuk promosi berkala hasilhasil<br />
sektor unggulan daerah, (2) penguatan<br />
kerjasama antara pemda, pengusaha/in ves -<br />
tor, masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan<br />
dalam peningkatan keterampilan<br />
masyarakat (3) pembangunan terminal-terminal<br />
berbasis sektor unggulan daerah sebagai<br />
showroom yang dapat diakses secara<br />
mudah (4) pembangunan infrastruktur kawasan<br />
dan permukiman (5) pemeliharaan<br />
fasum dan fasos oleh pemda dengan melibatkan<br />
masyarakat agar fasos dan fasum<br />
dapat terpelihara dengan baik.<br />
Pengembangan Pembiayaan<br />
Skenario ini dibangun berdasarkan keadaan<br />
dari faktor kunci dengan kondisi yaitu; kurang<br />
nya alokasi dana khusus untuk pe ngembangan<br />
dan pengelolaan kawasan per mukiman<br />
per batasan; ter batasnya dana untuk<br />
pengembangan dan pengelolaan in fra struktur<br />
kawasan dan permukiman; pe man faatan<br />
dan pengelolaan dana pem bangu nan belum<br />
optimal.<br />
Untuk mendukung kebijakan pengembangan<br />
pembiayaan direkomen dasikan se perti<br />
hal-hal berikut: (1) kemudahan pem biayaan<br />
usaha oleh lembaga-lembaga ke uang an (2)<br />
me nerapkan subsidi silang pada kegiatan<br />
usaha bersama masyarakat (3) kemudahan<br />
kepemilikan rumah beker jasama dengan<br />
lem baga keuangan dengan biaya terjangkau<br />
(4) pembuatan ke bi jak an penganggaran<br />
da na khu sus untuk pembangunan wilayah<br />
perbatasan jangka pendek, jangka menengah<br />
dan jangka panjang yang dievaluasi penggunaannya<br />
setiap tahun.<br />
Sedangkan dalam skenario kedua direko<br />
men dasikan seperti hal-hal berikut: (1)<br />
kemudahan pembiayaan usaha oleh lembaga-lembaga<br />
keuangan (2) evaluasi peng<br />
ang garan dana alokasi khusus untuk<br />
pem bangunan permukiman di wilayah perbatasan<br />
baik untuk jangka pendek, jangka<br />
menengah, dan jangka panjang.<br />
Pengembangan Kelembagaan<br />
Skenario ini dibangun berdasarkan keadaan<br />
dari faktor kunci dengan kondisi yaitu; terbatasnya<br />
pelayanan publik (16); penegakan<br />
hukum dan peraturan masih lemah (20); dan<br />
rendahnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat<br />
(5).<br />
Untuk mendukung kebijakan pengembang<br />
an kelembagaan direkomen dasikan<br />
se per ti hal-hal be r ikut: (1) pe nguatan dan<br />
pembentukan lembaga, serta kelompokke<br />
lompok usaha bersama (2) pengawasan<br />
dan penegakan hukum (3) Pelatihan dan<br />
penyuluhan sumber daya masyarakat oleh<br />
pemda bekerjasama dengan lembaga-lembaga<br />
pendidikan untuk kebutuhan tenaga<br />
kerja (4) pembuatan plasma-plasma kegiatan<br />
usaha dibina oleh pemda, dan pengusaha/<br />
investor (5) kemudahan birokrasi pembuatan<br />
sertifikasi legalitas lahan.<br />
Sementara skenario kedua direkomendasikan<br />
seperti hal-hal berikut: (1) pengawasan<br />
dan penegakan hukum (2) pelatihan dan<br />
penyuluhan sumber daya masyarakat oleh<br />
pemda bekerjasama dengan lembaga-lembaga<br />
diklat untuk kebutuhan tenaga kerja.<br />
Beberapa saran ingin peneliti uraikan<br />
dalam rangka mempertahankan keberlanjut<br />
an pengembangan kawasan permu -<br />
kim an di wilayah perbatasan negara an tara<br />
lain: pertama, pengembangan dan penataan<br />
kawasan permukiman perlu dibuat<br />
pe do man yang mencakup kriteria lokasi<br />
dan rencana program sektoral sebagai alat<br />
pembinaan penataan dan pengembangan<br />
kepada pemerintah daerah dan pelaku<br />
pembangunan lainnya.<br />
Kedua, perlu menyiapkan kajian-kajian<br />
awal dan pra studi kelayakan sebagai acuan<br />
investasi dalam pembangun permukiman,<br />
infrastruktur, prasarana dan sarana lingkungan<br />
yang sifatnya jangka menengah dan<br />
pan jang untuk mendorong percepatan<br />
pem bangunan di wilayah perbatasan Kabupaten<br />
Nunukan sebagai Kawasan Stra te gis<br />
Nasional (KSN). Ketiga, melakukan pembinaan<br />
teknis penyelenggaraan pem ba ngunan<br />
permukiman perbatasan, seperti sosialisasi<br />
dan penyuluhan berbasis informasi program<br />
strategis pada momen hari-hari besar nasional.<br />
*) Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pe ngelolaan<br />
Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB.<br />
**) Staf Pengajar Program studi PSL, Guru Besar<br />
IPB, Ketua Komisi Pembimbing.<br />
***) Staf Pengajar Program Studi PSL, Guru Besar<br />
IPB, Anggota Komisi Pembimbing.<br />
****) Staf Pengajar Program studi PSL, Dosen IPB,<br />
Anggota Komisi Pembimbing.<br />
12 Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 05/Tahun VIII/2010
INFOBARU 1<br />
Info Baru 1<br />
Pengurus IATPI berfoto bersama Ketua Umum IATPI terpilih, Budi Yuwono (duduk ke-7 dari kiri)<br />
Anggota IATPI<br />
Siap Kontribusi Keahlian<br />
Bidang AMPL<br />
Kepengurusan Ikatan Ahli Teknik Penyehatan<br />
dan Teknik Lingkungan Indonesia<br />
(IATPI) periode 2010 – 2014 telah dikukuhkan.<br />
Kepengurusan baru IATPI terdiri Budi Yuwono<br />
sebagai Ketua Umum, Nugroho Tri Utomo<br />
sebagai Ketua I, Dollaris Riauaty sebagai<br />
Ketua II dan Rudy Yuwono sebagai Sekretaris<br />
Jenderal. Selain pembenahan organisasi, IATPI<br />
kepengurusan ini akan lebih banyak me ngerahkan<br />
anggotanya untuk turut meng kontribusikan<br />
keahliannya pada isu-isu air minum<br />
dan penyehatan lingkungan (AMPL).<br />
IATPI merupakan asosiasi profesi yang<br />
bergerak dalam bidang teknik penyehatan<br />
lingkungan seperti penyediaan air minum,<br />
pengelolaan limbah padat, pengelolaan limbah<br />
cair, pengendalian pencemaran udara,<br />
pengendalian limbah bahan berbahaya dan<br />
beracun, pemulihan kerusakan lingkungan,<br />
manajemen lingkungan industri, drainase dan<br />
kajian lingkungan. Wadah ini menampung<br />
individu-individu yang kesehariannya berge<br />
rak di bidang teknik penyehatan dan lingkungan<br />
seperti tersebut di atas.<br />
IATPI didirikan di Bandung pada 10 Oktober<br />
1977 oleh sekelompok alumni per tama<br />
Jurusan Teknik Penyehatan Institut Teknologi<br />
Bandung. Termasuk sebagai pe lo por IATPI<br />
adalah Prof. Dr. Ir. Soepangat Soemarto, MSc,<br />
Dr. Ir. Benny Chatib, MSc, Ir. Hidayat Notosugondo,<br />
dan Ir. Darmawan Saleh. IATPI saat<br />
ini beranggotakan lebih dari 1.000 alumni<br />
jurusan teknik penyehatan/teknik lingkungan<br />
dan ahli-ahli yang bekerja di bidang tersebut.<br />
Pembenahan organisasi merupakan salah<br />
satu prioritas yang akan dilakukan ke pengurusan<br />
IATPI periode ini. Termasuk diantaranya<br />
pembenahan organisasi cabang dan<br />
perluasan anggota. IATPI juga saat ini tidak<br />
lagi membatasi keanggotaanya hanya bagi<br />
mereka yang berijasah S-1 jurusan Teknik<br />
Penyehatan atau Teknik Lingkungan. Asal<br />
terbukti berkecimpung dalam bidang yang<br />
tergolong penyehatan lingkungan, dia bisa<br />
diterima sebagai anggota IATPI, apapun<br />
jurusan dan sekolah tingginya. Hingga saat<br />
ini sebanyak 1.114 ahli teknik lingkungan dan<br />
penyehatan menjasi anggota IATPI. Mereka<br />
tersebar di tujuh cabang antara lain Cabang<br />
Bandung, Cabang Jawa Barat, Cabang Jawa<br />
Tengah, Cabang Jawa Timur, Cabang Yogyakarta,<br />
Cabang Padang, dan Cabang Jakarta<br />
Selatan.<br />
IATPI juga memiliki forum kemitraan<br />
yang dibentuk untuk mengkoordinasi pengem<br />
bangan dan implementasi kegiatan<br />
ke mit raan antara IATPI dengan organisasi<br />
lain, termasuk kegiatan komersial. Melalui<br />
ker jasama tersebut telah dihasilkan produk<br />
seperti Tangki Biofilter IATPI, Tangki Biofilter<br />
Individual, dan lainnya.<br />
Tantangan dalam penyehatan lingkungan<br />
di Indonesia, menurut Ketua Umum<br />
Ika tan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik<br />
Ling kungan Indonesia (IATPI), Budi Yuwono<br />
cukup berat. Hal ini bisa dilihat dari degradasi<br />
lingkungan yang terjadi, masih kurangnya<br />
prasarana dasar dibidang sanitasi dan terjadinya<br />
perubahan iklim.<br />
“Saat ini masih ada 70 juta jiwa penduduk<br />
Indonesia yang buang air besar sembarangan.<br />
Juga masih ada pemerintah kabupaten/kota<br />
yang tidak satu rupiah pun menganggarkan<br />
untuk program sanitasi. Oleh karenanya,<br />
dengan 1.600 orang anggota yang tersebar<br />
di berbagai wilayah dan bidang, kita akan<br />
tingkatkan kontribusi IATPI dalam berbagai<br />
kebijakan di berbagai tingkatan” kata Budi<br />
Yuwono pada malam pengukuhan pengurus<br />
baru IATPI, akhir April lalu di Jakarta.<br />
Budi Yuwono yang juga menjabat Dirjen<br />
<strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> Kementerian Pekerjaan Umum<br />
terpilih secara aklamasi dalam Kongres IATPI<br />
VII 13 Maret 2010. Ia menggantikan Catur<br />
Sapto Hadi, yang juga sebagai anggota<br />
Komisi III DPR RI, yang telah menjabat<br />
Ketua IATPI pada kepengurusan 2004 –<br />
2009. Ia mengatakan, pemerintah bersama<br />
stakeholder lainnya berusaha untuk mencapai<br />
target tidak ada lagi masyarakat Indonesia<br />
yang BAB sembarangan pada tahun 2014.<br />
Budi Yuwono menyebut tiga isu yang<br />
menjadi tantangan anggota IATPI. Pertama,<br />
Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 05/Tahun VIII/2010 13
degradasi lingkungan yang ditandai dengan<br />
perubahan iklim yang dahsyat yang terus<br />
menerus. Kedua, terbukanya perdagangan<br />
jasa yang melibatkan para arsitek di bidang<br />
penyehatan lingkungan. Dan ketiga, profesi<br />
di bidang teknik lingkungan dan penyehatan<br />
harus terus didorong untuk berkiprah lebih<br />
banyak untuk kemajuan bangsa ini.<br />
Pada kepengurusan kali ini IATPI menunjuk<br />
5 Dewan Pakar berisikan Budiman<br />
Arif, Rach mat Rani, Catur Sapto Hadi, Parwoto,<br />
dan Sri Bebasari.<br />
Total sertifikat yang sudah diterbitkan IATPI<br />
berjumlah 600 lembar.<br />
Sertifikasi Keahlian<br />
Sebagai asosiasi profesi, IATPI terus meningkatkan<br />
kompetensi anggotanya melalui<br />
program pendidikan dan pelatihan dan<br />
sertifikasi. Ketua I IATPI Nugroho Tri Utomo<br />
menambahkan, dalam menjalankan program<br />
sertifikasi, sejak tahun ini IATPI diminta Kementerian<br />
Lingkungan Hidup untuk menge<br />
luarkan sertifikasi Keahlian bidang Konstruksi<br />
Lingkungan. Pada awalnya sektor<br />
tra disio nal IATPI mengeluarkan sertifikat<br />
ke ahlian bidang penyehatan lingkungan.<br />
Prog ram ini sekaligus memenuhi kewajiban<br />
ketenaga-ahlian jasa konstruksi sebagaimana<br />
diamanatkan oleh Pasal 9 Undang-Undang<br />
Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kons-<br />
truksi. IATPI telah diakui oleh Lembaga Pengem<br />
bangan Jasa Konstruksi (LPJK) untuk<br />
menerbitkan sertifikat keahlian bidang ini.<br />
Total sertifikat yang sudah diterbitkan IATPI<br />
berjumlah 600 lembar untuk tingkat Pratama,<br />
Madya, dan Utama. Sementara program sertifikasi<br />
Manajer Pengendalian Pencemaran<br />
Air berjumlah 354 lembar.<br />
“Kita tidak akan asal mengeluarkan sertifikasi,<br />
karena unit Diklat dan unit ser tifikasi<br />
akan kita sinergikan,” jelasnya. Sampai saat<br />
ini IATPI telah mengeluarkan 600 lembar<br />
sertifikat keahlian konstruksi lingkungan,”<br />
ujarnya. (bcr)<br />
Tangki Biofilter IATPI<br />
www.jovan1234.webs.com<br />
Salah satu produk IATPI yang sudah diluncurkan ke publik<br />
adalah tangki biofilter. Tangki Biofilter yang adalah unit Instalasi<br />
Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga yang memanfaatkan bakteri<br />
pengurai anaerobic secara uplow filter yang ditanam pada media filter<br />
biologis. Proses penguraian zat pencemar, secara biologis dijamin<br />
menghasilkan efluen air limbah yang aman bagi perairan dengan<br />
efektifitas pengurangan zat pencemar hingga hampir 90%. Reaktor<br />
AFB didesain oleh para ahli dari Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan<br />
Lingkungan Indonesia (IATPI) yang merupakan ahli-ahli terkemuka<br />
dari alumni universitas terkemuka di Indonesia.<br />
Hasil pengujian laboratorium terhadap efluen yang dihasilkan<br />
telah memenuhi persyaratan standar baku mutu Menteri Lingkungan<br />
Hidup Nomor 112 Tahun 2003. Ketentuannya adalah tidak melebihi<br />
beberapa parameter seperti biochemical oxygen demand (BOD) 100<br />
mg per liter, total suspended solids (TSS) 100 mg per liter, pH antara 6 –<br />
9, dan kandungan minyak 10 mg per liter.<br />
Reaktor Anaerob Fluidized Bed Biofilter (AFB) ini dapat dimanfaatkan<br />
untuk keperluan kawasan permukiman dalam skala komunal dari 10<br />
– 500 rumah. Produk ini juga telah melalui uji laboratorium biologi<br />
serta kelayakan teknis konstruksi oleh para ahli Teknik Sipil dan Teknik<br />
Lingkungan dari IATPI. Garansi atas produk dan purna jual selama<br />
masa garansi oleh Forka IATPI.<br />
Beberapa keunggulan produk ini antara lain; pertama, tidak<br />
memerlukan lahan yang luas; kedua, terbuat dari bahan yang kuat dan<br />
tahan lama; ketiga, mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama<br />
dalam pemasangan; keempat, langsung dapat dioperasikan dengan<br />
syarat; kelima, tersedia tenaga ahli untuk commissioning dan pelatihan;<br />
keenam, tersedianya bakteri starter untuk seeding (pembiakan) dan<br />
aklimatisasi optimal yang menjamin tumbuhnya bakteri secara<br />
maksimal, menjamin terjadinya proses penguraian secara anaerobic di<br />
tangki reaktor.; dan ketujuh, untuk kapasitas di atas 100 rumah berupa<br />
sistem knockdown.<br />
Tersedia berbagai ukuran skala rumah tangga hingga komunal,<br />
mudah dipasang, praktis dan kuat karena terbuat dari bahan fiberglass<br />
dengan sistem knockdown.<br />
Tangki Biofilter Individual<br />
Tangki ini digunakan untuk kebutuhan pengeolahan air limbah<br />
domestik tiap rumah tangga. Teknologi tepat guna ini merupakan<br />
solusi praktis untuk permukiman padat di wilayah pesisir pantai,<br />
daerah kumuh padat perkotaan dan daerah dengan permukaan air<br />
tanah yang tinggi. Produk ini terbuat dari bahan fiberglass yang kedap<br />
air dan tentu saja tahan lama.<br />
Menurut dalah satu pengurus IATPI, tangki biofilter individual ini<br />
telah dibeli USAID dalam program Environmental Services Program<br />
(ESP) sebanyak 200 unit untuk permukiman nelayan di Kota Medan.<br />
(bcr/berbagai sumber)<br />
14 Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 05/Tahun VIII/2010
Shahnaz Haque;<br />
INFOBARU 1<br />
‘Gabung IATPI,<br />
Serasa Balik ke Rumah’<br />
Bentuk pengabdian pada bidang keil muannya ditunjukkan oleh Shahnaz Haque dengan<br />
menyanggupi tawaran Budi Yuwo no untuk menjadi pengurus Ika tan Ahli Tek nik Penyehatan dan<br />
Teknik Lingkungan Indo nesia (IATPI).<br />
AAlumni Teknik Penyehatan dan Lingkungan<br />
Universitas In donesia tahun 1990 ini<br />
awalnya diajak oleh mantan pem bimbing<br />
skripsinya, Setyo Sarwanto Mursidi. “Kapan<br />
kembali lagi untuk menyumbangkan keilmuannya<br />
setelah me lang lang buana me ngerjakan<br />
banyak hal” kata Setyo kepada Shahnaz.<br />
Akhirnya tanpa ragu ia menyanggupi tawaran<br />
untuk menjadi Humas dari Ketua IATPI Budi<br />
Yuwono yang juga sebagai Direktur Jenderal<br />
<strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> Kementerian Pekerjaan Umum.<br />
IATPI bukanlah pengalaman pertama<br />
Shahnaz mengaplikasikan ilmunya di bidang<br />
teknik penyehatan dan lingkungan. Ia pernah<br />
membantu Menteri Lingkungan Hidup, Sarwono<br />
Kusumaatmaja, yang juga sebagai<br />
Men teri Kelautan dan Perikanan di era Presiden<br />
Abdurrahman wahid.<br />
“Saya sejak dulu memang suka lingkungan,<br />
kuliah juga mengambil jurusan lingkungan.<br />
Kalau profesi yang dikenal masyarakat luas<br />
(sebagai artis, red) untuk mencari uang. Tapi<br />
kalau untuk menyeimbangkan otak agar tidak<br />
tumpul-tumpul amat saya bergabung di<br />
IATPI,” tukas salah satu trio Haque bangga.<br />
Saat ditanya apa saja tantangan yang bakal<br />
dihadapi IATPI, Shahnaz mengingatkan untuk<br />
menjaga kualitas air bersih dan meningkatkan<br />
kualitas lingkungan permukiman, terutama<br />
bidang sanitasi, baik persampahan maupun<br />
air limbah. “Semakin lama air bersih sangat<br />
sulit didapatkan. Sebenarnya IATPI sudah melakukan<br />
banyak hal, namun belum banyak<br />
dipublikasikan,” ucap isteri Gilang Ramadhan<br />
ini.<br />
Sumber daya alam, termasuk air, yang luar<br />
biasa dimiliki Indonesia menurut Shahnaz<br />
Haque membutuhkan edu kasi kepada masya<br />
ra kat sebagai ope rator dan pengguna.<br />
“Ke lemahan ma sya rakat Indonesia selama ini<br />
kan kalau di bangunkan sesu atu tidak bisa ma-<br />
in tenance (merawatnya).<br />
Bikin WC bisa, tapi<br />
lama-lama kalau cari<br />
WC tidak pakai mata,<br />
tapi hidung,” ujarnya<br />
ketawa.<br />
Ia bangga bisa<br />
kem bali lagi ke ru mahnya.<br />
Rumah yang ia<br />
maksud ada lah wa dah<br />
tempat ilmu yang ia<br />
geluti se jak kuliah, yakni<br />
IATPI. Suaminya pun<br />
men du kung sepenuhnya<br />
pili han Shahnaz. Dan pa da<br />
bagian akhir ia menegaskan<br />
pen ting nya edukasi disertakan<br />
dalam prog ram IATPI ke<br />
depan. (bcr)<br />
“Semakin lama<br />
air bersih<br />
sangat sulit<br />
didapatkan.<br />
Sebenarnya<br />
IATPI sudah melakukan<br />
banyak<br />
hal, namun<br />
belum banyak<br />
dipublikasikan,”<br />
Shahnaz Haque.<br />
Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 05/Tahun VIII/2010 15
Info Baru 2<br />
Pendekatan Partisipatif<br />
Dalam Rekonstruksi<br />
Pasca Gempa<br />
di Kawasan Pusaka<br />
Ir. Adjar Prajudi *), Aswin G. Sukahar **),<br />
HR. Pudjo Koeswhoro Juliarso ***), Eki Arsita Rizki ****)<br />
Karakteristik Kawasan Kotagede dimulai<br />
jembatan Sungai Gajahwong, koridor Jalan<br />
Tegalgendu-Mondorakan dengan deretan<br />
Omah Kalang, hingga signage komponen<br />
(ikon tugu dijembatan), deretan toko perak &<br />
souvenir shop dan beberapa Omah Joglo<br />
16 Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 05/Tahun VIII/2010
INFOBARU 2<br />
Kejadian bencana gempa bumi di Daerah<br />
Istimewa Yogyakarta tahun 2006 telah<br />
meng gugah kesadaran masyarakat untuk<br />
me ngubah tingkah laku, di samping menjadi<br />
lebih adaptif terhadap ancaman bencana<br />
alam juga telah menumbuhkan kesadaran<br />
baru tentang arti penting peran serta masyarakat<br />
dalam memulihkan kembali kon disi<br />
lingkungan permukiman pasca gem pa.<br />
Dari pengalaman pendampingan bersa-<br />
Kma masyarakat melalui komunitas pelestari<br />
Foto Kiri & Kanan : Proses pendampingan dan penguatan komunitas dalam proses perencanaan serta pelatihan keterampilan pertukangan kayu untuk peles tari<br />
an Omah Joglo Bimbingan Teknis bersama BP3 DIY<br />
pusaka budaya (heritage-culture) dapat dipe<br />
lajari pula bahwa kerusakan fisik dan<br />
lingkungan permukiman pada kawasan<br />
ber sejarah yang terdapat obyek pusaka buda<br />
ya, terkait pula persoalan kerentanan<br />
sosial, ekonomi seperti menurunnya tingkat<br />
pendapatan usaha pengrajin batik, pengrajin<br />
perak dan usaha makanan jajanan-khas yang<br />
menjadi andalan kepariwisataan.<br />
Jelaslah bahwa penanganan rekonstruksi<br />
pasca gempa pada kawasan pusaka budaya<br />
sangat berkaitan langsung pada upaya pemulihan<br />
perekonomian lokal yang dilaku kan<br />
oleh masyarakat sendiri. Menurut hierarkinya<br />
sebagai efek setelah terjadinya bencana<br />
gempa bumi perlu didorong peran serta<br />
masyarakat untuk penguatan perekonomian<br />
lokal.<br />
Kajian risiko dan analisis kerentanan<br />
masyarakat diharapkan dapat menghasilkan<br />
pengetahuan tentang pembangunan yang<br />
sensitif terhadap mitigasi bencana alam,<br />
se ka ligus dapat ditemu kenali pendekatan<br />
partisipatif masyarakat dalam pemulihan<br />
ling kungan per mukiman yang adaptif dan<br />
ber kelanjutan.<br />
Pendekatan Partisipatif<br />
Paradigma “partisipatoris” dikembangkan<br />
dalam pem bangunan di Indonesia sekitar<br />
tahun 1990-an. Munculnya paradigma par tisi -<br />
patoris meng indikasikan adanya dua perspektif.<br />
(1) peli batan masya rakat setempat<br />
dalam pemilihan, perencanaan dan pelaksana<br />
an program atau proyek yang akan<br />
me war nai hidup masyarakat, sehingga<br />
dengan demi kian dapat dijamin bahwa persepsi<br />
setempat, pola sikap dan pola pikir<br />
serta nilai-nilai dan pengetahuan lokal ikut<br />
dipertimbangkan secara penuh; (2) membuat<br />
umpan balik sebagai bagian yang tidak<br />
terlepaskan dari kegiatan pembangunan.<br />
Penggunaan konsep partisipasi mencangkup<br />
dua alternatif, antara lain:<br />
Alternatif pertama berkisar pada partisipasi<br />
sebagai tujuan pada diri sendiri atau<br />
sebagai “alat untuk mengembangkan diri”.<br />
Sebagai sebuah tujuan, partisipasi menghasilkan<br />
pemberdayaan (empowering), yakni<br />
setiap individu-pribadi berhak menyata kan<br />
penda pat dalam pengambilan keputusan<br />
yang menyangkut kehidupannya. Partisipasi<br />
adalah “alat” dalam memajukan ideologi atau<br />
tujuan-tujuan pembangunan yang normatif<br />
seperti keadilan sosial, persamaan dan demok<br />
rasi.<br />
Alternatif kedua, partisipasi yang bersifat<br />
transformasional dan instrumental dalam<br />
suatu proyek pembangunan tertentu. Melalui<br />
partisipasi yang bersifat transformasional ditafsirkan<br />
sebagai alat untuk mencapai efi -<br />
siensi dalam manajemen proyek yang digunakan<br />
sebagai alat untuk melaksanakan<br />
kebijakan-kebijakan. Dengan demikian partisi<br />
pasi tidak mung kin di le paskan dari “kepen<br />
tingan ber sama” baik antara pemerintah<br />
dengan masyarakat maupun antara sesama<br />
warga masyarakat.<br />
Model pembangunan ini dilaksanakan<br />
melalui proses dari bawah (bottom up<br />
pro cess). Sementara itu pembangunan<br />
bot tom up mengan dung keuntungan-keun<br />
tungan, sebagai berikut: (1) Data di kumpulkan,<br />
dikaji dan dicoba secara lang sung<br />
oleh komunitas atau masyarakat, (2) Pe mecahan<br />
masalah langsung dapat dicobakan<br />
selama berlangsung proses sendiri, (3) Terjadi<br />
peningkatan penghargaan atas masalah<br />
yang dihadapi para pemangku kepentingan<br />
(stakeholder), sesuai dengan konteks kebudayaan<br />
serta perubahan kondisi lokal se tempat,<br />
(4) Kelemahan dan kekuatan lang sung<br />
di pahami oleh ko mu nitas atau ke lompok<br />
ma syarakat yang terlibat dalam proses pengam<br />
bilan keputusan, (5) Semakin meningkat<br />
proses motivasi masyarakat untuk berpartisipasi<br />
dalam mengambil keputusan,<br />
di karenakan masyarakat semakin memahami<br />
masalah yang dihadapi.<br />
Pemberdayaan sebagai praktek partisipasi<br />
secara lebih rinci merujuk kepada prinsip<br />
dasar Participatory Rural Apraisal (PRA), yaitu<br />
memahami komunitas secara partisipatif.<br />
Prin sip dari PRA memiliki dua sisi yang tidak<br />
dapat dipisahkan, sisi pertama adalah<br />
sekumpulan jiwa, etika, dan prinsip yang<br />
men dahulukan kepentingan masyarakat. Sisi<br />
kedua adalah sekumpulan alat atau teknik<br />
pemberdayaan masyarakat (penjajagan kebu<br />
tuhan, perencanaan, pelaksanaan, pe mantauan<br />
dan eveluasi) yang sederhana dan ber-<br />
Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 05/Tahun VIII/2010 17
Kejadian bencana gempa bumi di Daerah Istimewa<br />
Yogyakarta tahun 2006 telah menggugah kesadaran<br />
masyarakat untuk mengubah tingkah laku, di samping<br />
menjadi lebih adaptif terhadap ancaman bencana alam<br />
juga telah menumbuhkan kesadaran baru tentang arti<br />
penting peran serta masyarakat dalam memulihkan<br />
kembali kondisi lingkungan permukiman pasca gempa.<br />
daya guna praktis untuk berbagai tingkatan<br />
kemampuan masyarakat.<br />
Sebagai sebuah pendekatan partisipatif<br />
masyarakat, PRA mempunyai beberapa pen -<br />
dekatan-pendekatan untuk memajukan par -<br />
tisi pasi mas yarakat. Arah pendekatan partisipasi<br />
yang perlu dituju ialah partisipasi atas<br />
permintaan setempat. Teknik-teknik PRA di -<br />
seleng garakan sesuai dengan permintaan<br />
warga komunitas. Keinginan terfokus untuk<br />
menjawab kebutuhan yang dinyatakan masyarakat<br />
setempat, bukan kebutuhan yang<br />
dirancang dan disuarakan oleh fasilitator<br />
sebagai orang luar. Metode yang dipakai<br />
adalah memotivasi warga komunitas.<br />
Kawasan Pusaka-Budaya (Cultural-Heritage<br />
District)<br />
Pusaka Budaya (Cultural Heritage) meliputi<br />
pusaka alam, pusaka budaya dan pusaka<br />
saujana. Pusaka alam adalah bentukan alam<br />
yang istimewa. Pusaka budaya adalah hasil<br />
cipta, rasa, karsa dan karya. Perkembangan<br />
pemahaman pusaka yang awalnya bertumpu<br />
pada artefak tunggal, dalam dua dekade<br />
terakhir ini pusaka dapat berarti pula suatu<br />
“saujana budaya“ yang luas bahkan bisa<br />
lintas batas wilayah. Sebuah perkembangan<br />
yang menuntut gerakan masyarakat untuk<br />
melangkah progresif. Menjadikan isu pusaka<br />
(heritage) tidak bisa dipisahkan dari berbagai<br />
persoalan pengelolaan kota maupun wila-<br />
18 Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 05/Tahun VIII/2010
INFOBARU 2<br />
Foto Kiri & : Proses perencanaan berbasis<br />
Kanan komunitas oleh Timi Inti Perencanan<br />
(TIP), OPKP (organisasi Pelestari<br />
Kawasan Kotagede tiap Desa/<br />
kelu rah an, dan paparan Dokumen<br />
RPP/CSP memperoleh tanggapan<br />
ICOMOS dan The Wolrd Bank USA<br />
dalam rumah-rumah tradisional mengalami<br />
kerusakan dan sebagian roboh. Artefak bersejarah<br />
Pos Malang (dibangun saat Pakoe<br />
Boewono X) posisi melintang di tengah Gang<br />
Soka, Desa Jagalan mengalami kerusakan<br />
struktur.<br />
Saat ini telah direhabilitasi melalui Proyek<br />
Re kompak JRF, termasuk Monumen Ngejaman<br />
PB X. Proses perencanaan dan pelaksanaan<br />
re habilitasi dan rekonstruksi dilakukan oleh<br />
komunitas dengan pendampingan DMC DI<br />
Yogyakarta serta memperoleh dukungan<br />
bimbingan teknis dari Balai Pelestarian Pening<br />
galan Purbakala (BP3) DIY dan Tim NMC.<br />
Sepenuhnya melalui ”peran partisipasi dan<br />
pemberdayaan komunitas”, antara Tim Inti Perencana,<br />
Panitia Pembangunan berkolaborasi<br />
dengan OPKP.<br />
yah (urban and regional management). Termasuk<br />
bangunan, struktur, artefak penting/bersejarah,<br />
kawasan kota tua dan<br />
per mukiman tradisional dan situs pra-sejarah<br />
Kawasan Pusaka Kotagede secara entitas<br />
dan catatan historis merupakan “kutha”<br />
yang dibangun pada era jaman Mataram<br />
Islam, sebelum dua kerajaan Kasultanan<br />
Nga yogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan<br />
Surakarta Hadiningrat didirikan, (pemisahan<br />
kekuasan dua wilayah ini akibat perjanjian<br />
Giyanti yang memisahkan wilayah Mataram<br />
Islam, dari Kotagede ke dua wilayah pamengku<br />
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan<br />
Kasunanan Surakarta Hadiningrat tersebut).<br />
Hingga saat ini artefak yang masih menjadi<br />
andalan wisatawan asing maupun wisatawan<br />
nusantara adalah situs bekas kedathon,<br />
watu gilang dan watu cantheng termasuk<br />
kompleks makam raja Panembahan Senopati,<br />
sendhang selirang, ringin sepuh dan<br />
pohon menthaok. Salah satu kehidupan<br />
yang masih berlangsung Pasar Gede (Pasar<br />
Legi) Pasar tradisional dipandang sebagai<br />
media ruang interaksi sosial, ekonomi dan<br />
secara kultural dimanfaatkan masyarakat,<br />
dan pedagang terjadi adanya transaksibarter<br />
barang dan uang. Ikatan emosional<br />
segala lapisan masyarakat membaur dalam<br />
suasana kekerabatan saudagar. Masjid<br />
Ageng Kota gede masih terawat serta<br />
terjaga kelestariannya. Terdapat area-area<br />
situs bersejarah, seperti: jagang dan beteng<br />
baluwarti, cepuri. Se dangkan alun-alun<br />
sudah digunakan tempat bermukim oleh<br />
penduduk. Seting bentang alam lansekap<br />
Kotagede masih terjaga, seperti: Sungai Gajah<br />
Wong dan kompleks makam Panembahan<br />
Senopati dan sendang dengan ringin sepuh<br />
di Alas mentaok masih lestari.<br />
Karakter lingkungan permukiman yang<br />
padat dengan pagar tembok tinggi pada<br />
gang-lorong sempit, saat gempa bumi tahun<br />
2006 tembok pagar keliling dan bagian<br />
Keberlanjutan Program (sustainability)<br />
Sasaran program heritage berikut melakukan<br />
rehabilitasi struktur rumah tradisional pada<br />
rumah-rumah privat dan rumah Joglo<br />
untuk keperluan publik, atau kegiatan<br />
sosial-kemas ya rakatan, misal: pelatihan penguat<br />
an kapasitas Organisasi Pelestarian<br />
Ka wasan Pusaka Kotagede, termasuk upaya<br />
meningkatkan kegiatan untuk mendorong<br />
pelestarian pusaka budaya intangible, seperti:<br />
latihan seni dan budaya, serta mendorong<br />
kehidupan masyarakat lokal untuk meningkatkan<br />
kegiatan ekonomi lokal.<br />
Lingkungan rumah yang digunakan<br />
untuk kegiatan pengrajin biasanya berada<br />
ditengah lingkungan perumahan. Kendala<br />
akses menuju rumah-rumah pengrajin melewati<br />
lorong, gang yang berada dibagian<br />
dalam lingkungan perumahan yang padat.<br />
Ini memerlukan perencanaan jalur-pusaka<br />
(heritage-trail) dalam kesatuan dengan setingkarakter<br />
rumah pusaka dalam kesatuan<br />
Cluster. Untuk mempertegasnya melalui penata<br />
an elemen street-furniture, rambu-rambu<br />
penanda untuk skala desa ataupun skala<br />
jejalur kesatuan Kawasan Pusaka Kotagede.<br />
*) Kepala PMU REKOMPAK-JRF<br />
**) Kepala Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi<br />
Rumah Pasca Gempa Bumi DIY dan<br />
Jawa Tengah<br />
***) Heritage Conservation Expert DMC DIY<br />
****) Assisten Pelaksanaan Satker RR<br />
Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 05/Tahun VIII/2010 19
Info Baru 3<br />
WORLD EXPO SHANGHAI 2010<br />
Indonesia<br />
Mengangkat Tema<br />
BioDiverCity<br />
I<br />
Indonesia berpartisipasi dalam ajang<br />
World Expo 2010 di Shanghai, China. Expo<br />
yang dibuka selama 6 bulan dimulai sejak 1<br />
Mei 2010 dan akan berakhir 31 Oktober 2010<br />
ini resmi dibuka oleh Presiden RRC, Hu Jintao<br />
dengan mengambil tema ”Better City, Better<br />
Life” (Kota yang Lebih Baik, Kehidupan yang<br />
Lebih Baik).<br />
Dalam acara pembukaan Paviliun Indonesia,<br />
Menko Perekonomian, Hatta Rajasa<br />
di dam pingi Menko Perdagangan, Mari Eka<br />
Pangestu, mengatakan paviliun Indonesia<br />
me nampillkan Trade Tourism Invesment (TTI)<br />
yang dimiliki Indonesia yang menjadi kebang<br />
gaan Bangsa Indonesia.<br />
Selain itu, Hatta juga mengatakan,<br />
dengan ha dir nya pavi liun Indonesia ini memper<br />
lihatkan bahwa Indonesia sedang bergerak<br />
maju sebagai bagian dari dunia untuk<br />
membangun peradaban dunia. Selain itu,<br />
tujuan paviliun Indonesia dalam World Expo<br />
20 Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 05/Tahun VIII/2010
INFOBARU 3<br />
ini, sebagai ajang promosi kepada dunia luar<br />
yang memperlihatkan kekhasan yang ada di<br />
Indonesia.<br />
Sebelum pembukaan, dalam jumpa<br />
pers dengan wartawan, Mari Eka Pangestu<br />
mengatakan Paviliun Indonesia seluas 4000<br />
m 2 dengan bangunan 2400 m 2 , mempunyai<br />
tema BioDiverCity. Tema itu diambil dari<br />
rangkaian kata Bio (kehidupan) – Diverse<br />
(keanekaragaman) dan City (kota) yang<br />
meng hadirkan keanekaragaman budaya Indo<br />
nesia dengan menampilkan kehar mo nis an<br />
antar manusia dan lingkungan nya. “Pavil iun<br />
Indonesia meru pakan program pen cit raan<br />
(national branding) Indonesia se bagai satu<br />
negara,” kata Mari. Karenanya dia ber harap<br />
keikut sertaan Indo nesia dalam Expo Dunia<br />
di Shanghai ini promosi sebagai negara yang<br />
perkem bangan nya sering tidak di ke tahui<br />
oleh dunia.<br />
Mari menambahkan, paviliun Indonesia<br />
menampilkan kehidupan lautan dan hutan<br />
Indonesia, peralatan budaya Indonesia, hasil<br />
bumi, tampilan kain, alat musik, makanan,<br />
termasuk juga menampilkan warisan budaya<br />
Borobudur serta hubungan dengan China<br />
yang sudah terjalin lama yakni sejak masuknya<br />
Cheng Ho ke Indonesia 600 tahun yang lalu.<br />
Dalam pameran itu Indonesia memamerkan<br />
potensi sumber daya alam Indonesia,<br />
industri kreatif dan kebudaya an, investasi,<br />
per dagang an dan pariwisata. Sejumlah instansi<br />
yang akan berpartisipasi antara lain<br />
Kementerian Pekerjaan Umum, Kemendag,<br />
Kemenkeu, Kemendagri, Kemenlu, Kementerian<br />
ESDM, Kemenhut, Kemen terian Tena<br />
ga Kerja dan Transmigrasi, Kemen kominfo,<br />
Kemen kop dan UKM, Kementerian<br />
BUMN, serta BKPM. Kementerian PU sendiri<br />
menampilkan video yang ditampilkan di<br />
theater dalam paviliun Indonesia berisi investasi<br />
dan pro mosi infrastruktur PU di<br />
Indonesia.<br />
Dalam hal ini <strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> menampilkan<br />
lima video interaksi multi media<br />
atau video singkat yang berisi meka nisme<br />
pembangunan bersih atau Clean Development<br />
Mechanism (CDM) salah satunya<br />
ada lah Program CDM di Tempat Pemrosesan<br />
Akhir (TPA) Sumur Batu di Bekasi, instalasi<br />
pengolahan air limbah di Denpasar, Bali<br />
(Denpasar Sewerage Development Project),<br />
pembangunan Rumah Susun Sederhana<br />
Sewa (Rusunawa) dengan teknologi precast<br />
(pra tegang), rehabilitasi dan rekonstruksi<br />
gempa bumi Yogyakarta dan Program Penye<br />
diaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis<br />
Masyarakat atau dikenal PAMSIMAS.<br />
Indonesia menangkap arti penting World<br />
Expo Shanghai ini, dengan menarik sebanyak<br />
mungkin orang untuk mendatangi paviliun<br />
Indonesia, melalui pertunjukan kesenian dan<br />
kebudayaan, semakin banyak orang yang<br />
me ngetahui potensi dan sekaligus kemampuan<br />
yang dimiliki oleh Indonesia.<br />
Selain menjadi pusat kesenian dan kebudayaan,<br />
paviliun Indonesia juga harus<br />
di kembangkan menjadi pusat informasi tentang<br />
potensi dan kemampuan yang di miliki<br />
Indonesia dalam bidang ekonomi atau tentang<br />
tawaran apa yang diajukan Indonesia<br />
sebagai negara tujuan investasi. Dalam kaitan<br />
itulah, Menko Bidang Perekonomian,<br />
Hatta Rajasa dan Menteri Perdagangan, Mari<br />
Eka Pangestu hadir dalam acara pembukaan<br />
World Expo Shanghai 2010.<br />
Paviliun Indonesia<br />
Hari pertama World Expo Shanghai China<br />
2010 sekitar dua ratus ribu pengunjung meluber<br />
ke seluruh areal Expo 2010. Paviliun<br />
Indonesia membuktikan diri sebagai salah<br />
satu primadona di antara 50-an paviliun negara<br />
lainnya dengan berhasil disambangi<br />
17.000 pengunjung.<br />
Hal ini disampaikan Violet Shen, Humas<br />
Paviliun Indonesia, kepada Analisa di lokasi<br />
pameran. “Paviliun Indonesia baru dibuka<br />
mulai pukul 12 siang setelah acara pembukaan<br />
oleh Menko Perekonomian dan Menteri<br />
Perdagangan. Akan dibuka lagi mulai<br />
pukul 9 pagi hingga 9 malam “ katanya.<br />
Indonesia yang juga pernah berpartisipasi<br />
Foto Kiri : Paviliun Indonesia di Shanghai Expo 2010 yang berarsitekturkan bambu<br />
Foto Kanan : Salah satu sudut World Expo 2010 Shanghai, China<br />
Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 05/Tahun VIII/2010 21
Foto Kiri : Menko Perekonomian Hatta Rajasa<br />
(kiri) didampingi Menteri<br />
Perdagangan Mari Eka Pangestu<br />
(ke-2 dari kiri) saat mengunjungi<br />
Paviliun Indonesia<br />
Foto Kanan : Sudut kota shanghai, dalam satu<br />
dasawarsa terakhir kota shanghai<br />
berkembang pesat. Shanghai<br />
merupakan salah satu kota besar<br />
yang berhasil dalam penataan kota<br />
dan permukiman<br />
di World Expo 2005, Aichi, Jepang, kali ini<br />
menonjolkan sejumlah keunggulan. Beberapa<br />
di antaranya adalah menggunakan<br />
hampir 60 persen bambu sebagai material<br />
terbesar bangunan, konsep paviliun yang<br />
serba terbuka (tidak menyediakan pintu<br />
masuk), dan mengedepankan benda-benda<br />
budaya dan alam khas Nusantara.<br />
“Expo 2010 akan mengangkat Indonesia<br />
ke kancah dunia Internasional. Banyak yang<br />
tidak diketahui masyarakat dunia mengenai<br />
Indonesia. Expo 2010, kita bisa mem beritahukan<br />
seluruh kekayaan Indonesia,” ungkap<br />
Mari Eka Pangestu.<br />
Paviliun Indonesia yang dibangun di atas<br />
tanah seluas 4.000 meter persegi dengan<br />
ketinggian 20 meter dibangun dengan biaya<br />
Rp100 miliar yang berasal dari anggaran<br />
Pemerintah Indonesia dan sponsor dari kalangan<br />
swasta, (sejumlah perusahaan besar<br />
di Indonesia). Selain itu, biaya operasional<br />
selama 6 bulan penyelenggaraan Expo 2010<br />
juga bakal memakan biaya sebesar Rp100<br />
miliar.<br />
“Dengan paviliun ini, akan terbangun<br />
national branding Indonesia yang lebih baik<br />
di mata internasional. Di sini, ditunjukkan<br />
kelebihan bangsa Indonesia, yaitu warisan<br />
budaya yang menjadi dasar kreativitas bangsa.<br />
Dengan demikian, kita bisa mem bangun<br />
Indonesia yang berdaya saing tinggi. Kita<br />
menargetkan 3 juta pengunjung hingga<br />
akhir Expo 2010,” kata Mari Pangestu yang<br />
didampingi Dea Sudarman, Staf Khusus Menteri<br />
Perdagangan.<br />
Paviliun Indonesia berada zona B Expo<br />
2010 dan berbaris mengular hingga 20<br />
meter. Setiap pengunjung paling tidak mesti<br />
mengantri selama 15 menit untuk masuk.<br />
Wa lau cuaca cukup terik, pengunjung tetap<br />
antusias. Di depan paviliun, pengunjung<br />
dapat menikmati cuplikan foto-foto tentang<br />
budaya Indonesia di layar vertikal LED raksasa<br />
dengan ketinggian setidaknya 15 meter.<br />
Paviliun Indonesia mengambil tema Indonesia<br />
is Biodiverse City. Tema ini mene kankan<br />
pada keanekaragaman budaya, se ni dan alam<br />
ke bang gaan Indonesia. Maka, begitu masuk,<br />
para pengunjung pun lang sung disambut<br />
oleh seni tradisional, seperti Tari Kecak khas<br />
Bali dan pertunjukan gamelan. Bagi yang<br />
tertarik, bisa duduk di bangku amphiteather<br />
yang telah tersedia.<br />
Selanjutnya, pengunjung bisa menuju<br />
bagian lainnya melalui ramp (jalan menanjak)<br />
dan bisa melihat puluhan topeng khas<br />
tiap-tiap daerah di Indonesia yang sengaja<br />
ditempel di dinding hingga membentuk<br />
mo sa ik tersendiri. Pada dinding di samping<br />
ramp, juga terpampang peta Indonesia dan<br />
negara lainnya. “Sengaja dibuat peta negara<br />
lain juga biar pengunjung tahu di mana lokasi<br />
Indonesia berada. Jangan hanya tahu Bali,”<br />
kata Budi Lim, desainer sekaligus konseptor<br />
Paviliun Indonesia. Uniknya lagi, terdapat air<br />
terjun yang mengaliri peta dinding tersebut<br />
hingga terasa suasana asri khas Indonesia.<br />
Pengunjung kemudian dapat memasuki<br />
terowongan yang didekorasi sedemikian rupa<br />
hingga dapat disaksikan potret raksasa hutan<br />
lebat dan keindahan bahari negeri ini. Secara<br />
khusus, terdapat juga monitor tempat para<br />
pengunjung bisa memberikan vote (dengan<br />
cara memberikan tanda tangan) sebagai dukungan<br />
untuk Komodo agar bisa ma suk sebagai<br />
World Heritage Site yang kelestariannya<br />
dilindungi oleh dunia. Dan, ternyata banyak<br />
pengunjung yang mem berikan dukungan<br />
tersebut.<br />
Di bagian berikutnya, tersaji aneka barang<br />
kerajinan tradisional, peninggalan sejarah,<br />
alat musik, mulai dari keranjang rotan, keris,<br />
hingga suling dan tambur. Secara spesial,<br />
ditata pula seperangkat gamelan lengkap<br />
yang mengkilap. Sementara pengunjung berkeliling,<br />
mereka juga merasakan semilir angin<br />
yang teduh dari antara daun jendela-jendela<br />
bambu yang bisa dibuka-tutup hingga juga<br />
bisa berfungsi sebagai dinding.<br />
Paviliun ini juga menghadirkan sesosok<br />
patung Laksamana Cheng Ho yang memberi-<br />
22 Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 05/Tahun VIII/2010
INFOBARU 3<br />
kan banyak andil dalam sejarah Indonesia.<br />
Tak lupa, warisan nenek moyang Indonesia<br />
juga disajikan secara kreatif, yaitu replika<br />
relief Candi Borobudur yang terbuat dari<br />
batu. Sedikit menggelitik, dijejer pula aneka<br />
jenis becak dari berbagai daerah di Indonesia,<br />
mulai dari becak Medan (di urutan pertama),<br />
becak Jakarta, hingga becak Yogyakarta.<br />
Menjelang akhir perjalanan menyusuri<br />
keanekaragaman hayati, pengunjung bisa<br />
membeli sejumlah barang khas Indonesia<br />
di Alun-alun Indonesia, seperti kain dan<br />
baju Batik, mie instan olahan perusahaan<br />
Indonesia, dan minuman teh dalam botol.<br />
Selain itu, terdapat pula merchandise kampanye<br />
Paviliun Indonesia berbentuk kaos,<br />
payung, atau pun termos.<br />
Tema Paviliun Indonesia mene kankan pada<br />
keanekaragaman budaya, se ni dan alam ke bang gaan<br />
Indonesia.<br />
Sejarah World Expo<br />
World Expo, pertama kali diadakan pada<br />
tahun 1851, merupakan ajang berkumpulnya<br />
masyarakat dunia untuk berbagi pengalaman<br />
dan keberhasilan di bidang ekonomi, sosial,<br />
budaya dan teknologi. Expo yang diadakan<br />
setiap lima tahun sekali itu bertujuan mem -<br />
promosikan ide dan perkembangan ekonomi,<br />
budaya dan ilmu pengetahuan, teknologi<br />
dan sekaligus mempererat hu bung an<br />
International antar bangsa. Pame ran ini melibatkan<br />
partipasi negara-negara di seluruh<br />
dunia.<br />
Luas area expo seluruhnya 5,28 km 2 ,<br />
ter letak di tengah kota dan di tepi sungai<br />
Huang Pu, di antara jembatan Nan Pu dan<br />
jembatan Lu Pu. Kurang lebih 200 negara dan<br />
47 organisasi International akan mengikuti<br />
World Expo ini. Tema expo kali ini adalah<br />
Better City, Better Life yang mempunyai arti<br />
kota membuat kehidupan yang semakin<br />
mem baik. Tema pavilion dalam World Expo<br />
ini terbagi 5 (lima) yakni Urban Footprints,<br />
Urban Planet, Urban Dwellers, Urban Beings,<br />
and Urban Dreams.<br />
World Expo Shanghai 2010 yang berlangsung<br />
selama enam bulan itu diharap kan<br />
akan dikunjungi oleh 70 juta pengunjung,<br />
termasuk 5 juta pengunjung dari luar negeri.<br />
Perkiraan pengunjung se banyak 70 juta orang<br />
itu didasarkan pada perhitungan bahwa<br />
setiap hari sebanyak 400.000- 600.000 orang<br />
akan datang ke World Expo Shanghai 2010.<br />
Tiket masuk akan dijual dengan dua versi<br />
harga, yakni 160 yuan (Rp 212.800) pada hari<br />
biasa dan 200 yuan (Rp 266.000) pada akhir<br />
pekan atau pada saat pengunjung sangat<br />
padat. Sampai awal Maret, lebih dari 22 juta<br />
tiket masuk telah terjual.<br />
Dalam kaitan itulah, pada World Expo<br />
Shanghai 2010, sedikitnya 70.000 tenaga<br />
suka rela akan membantu di dalam arena<br />
Expo dan 100.000 tenaga sukarela lainnya<br />
akan bekerja di lebih dari 1.000 pusat layanan<br />
di berbagai bagian kota Shanghai. Total biaya<br />
yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan<br />
World Expo Shanghai 2010 itu 28,6 miliar yuan<br />
(Rp 38 triliun) yang ditanggung Pemerintah<br />
China dan pihak sponsor.<br />
(berbagai sumber)<br />
Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 05/Tahun VIII/2010 23
Inovasi 1<br />
Rim of Fire<br />
Seperti susunan tulang pada manusia yang<br />
me lindungi organ tubuh vital di dalamnya,<br />
bangunan gedung tidak terpisahkan dari kehi<br />
dupan manusia untuk melindungi aktivitasnya.<br />
Seringkali, pertumbuhan bangunan<br />
ge dung juga diidentikkan sebagai indikator<br />
ke majuan dalam ekonomi suatu wilayah, kota,<br />
bahkan suatu negara. Namun di balik itu<br />
ke gagalan bangunan gedung dapat sebagai<br />
indikasi lemahnya ekonomi, law enforcement,<br />
peraturan, dan juga budaya disiplin dimasyarakat<br />
maupun pemerintahnya.<br />
Keandalan bangunan gedung ini dapat<br />
dicapai salah satunya dengan kesadaran masya<br />
rakat dalam penyelenggaraan bangunan<br />
yang baik. Aspek penyelenggaraan bangunan<br />
gedung ini harus memenuhi secara<br />
adminitratif dan teknis yang dibuktikan<br />
dengan di ke luar kan nya Izin Men dirikan Bangu<br />
nan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)<br />
suatu bangunan gedung.<br />
Sesuai yang diamanatkan UU No.28/2002<br />
tentang Bangunan Gedung dan PP No.36/2005<br />
tentang Pelaksanaan UU No.28/2002 Tentang<br />
Bangunan Gedung, semestinya pada tahun<br />
24 Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 05/Tahun VIII/2010
INOVASI 1<br />
www.wikipedia.org<br />
Pendataan<br />
Bangunan<br />
Gedung<br />
Budi Prastowo*)<br />
2003 UU ini telah efektif berlaku, dan di tahun<br />
2010 ini mulai di berlakukan SLF di kota-kota<br />
Metro/Besar. Indonesia berada di dalam garis<br />
Rim of Fire atau daerah gunung api aktif yang<br />
dapat dibuktikan melalui sejarah geologi<br />
mau pun bencana alam gempa dan letusan<br />
gunung berapi. Kenyataan ini seharusnya<br />
dapat menya darkan masyarakat Indonesia<br />
untuk mewujudkan keandalan bangunan<br />
gedung yang dihuninya.<br />
Filosofi IMB dan SLF sebagai alat pe ngen<br />
dali dalam penyelenggaraan bangun an<br />
gedung juga sekaligus sebagai instrumen<br />
bagi pemerintah daerah dalam penataan<br />
kota. Namun ini seringkali masih jauh api<br />
dengan panggangnya. Sejauh ini masih ditemukannya<br />
paradigma lama IMB lebih sebagai<br />
alat penarik bagi pemasukan APBD karena<br />
Perda Bangunan Gedung-nya berisi masalah<br />
restribusi di bandingkan dengan keandalan<br />
bangunan gedungnya.<br />
Dalam proses IMB dan SLF, tidak kalah<br />
penting yaitu proses Pendataan Bangunan<br />
Gedung, dimana proses ini dilakukan sejak<br />
bangunan mulai diajukan hingga bangunan<br />
dihapuskan atau didemolisi baik oleh<br />
sendiri atau akibat alam. Perlunya pen da taan<br />
bangunan gedung ini tentunya di lan dasi dengan UU No.28/2002 tentang Ba ngun an Gedung<br />
seperti pada pasal 7, “…setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif<br />
dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung” dan Pasal 8 ayat (3) “.. bahwa<br />
Pemerintah Daerah Wajib mendata Bangunan Gedung untuk keperluan tertib pembangunan<br />
dan pemanfaatan”.<br />
Dari pasal-pasal tersebut di atas mengisyaratkan bahwa pendataan ini sangat penting<br />
bagi masyarakat maupun pemerintah daerah untuk memberikan kepastian hukum dengan<br />
tercatatnya riwayat suatu bangunan gedung baik kepemilikan, umur, kekuatan, maupun fungsi<br />
bangunan itu sendiri. Dengan kejelasan riwayat bangunan gedung ini tentunya juga akan<br />
memberikan manfaat bagi pihak ketiga misalnya asuransi ataupun bank, sehingga banguan<br />
gedung akan menjadi suatu asset yang sangat baik bagi pemiliknya.<br />
Pendataan bangunan gedung selain manfaatnya ada di masyarakat, juga di pemerintah<br />
daerah. Manfaat bagi pemerintah daerah antara lain dalam upaya pengendalian pertumbuhan<br />
kota, ataupun kejelasan pemerintah dalam memberikan pelayanan masyarakat khususnya<br />
masalah keselamatan jika terjadi bencana alam maupun kebakaran. Dengan pendataan bangunan<br />
gedung ini secara tidak langsung dapat mendorong kesadaran masyarakat terhadap<br />
perlunya keandalan rumah, kantor, pasar, dsb.<br />
Untuk mewujudkan apa yang diamanatkan oleh UU No.28/2002 tentang Bangunan Gedung,<br />
Direktorat Jenderal <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> melalui Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan telah<br />
menyusun Rapermen Pendataan Bangunan Gedung dan Software pendukungnya.<br />
Dalam Rapermen ini diatur tata cara dan data-data yang diperlukan sebagai bagian dalam<br />
pendataan bangunan gedung. Dalam pendataan ini di kenal dengan adanya Pendataan dan<br />
Pendaftaran. Pendataan dilakukan oleh pemerintah daerah yang secara aktif mendata kembali<br />
data-data yang telah ada (existing) sebagai bagian dalam tertib administrasi dan pengendalian<br />
dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Sedangkan yang dimaksud dengan Pendaftaran<br />
Bangunan Gedung ini adalah pemerintah pada posisi pasif dan masyarakatnya yang aktif<br />
mendaftarkan yang dalam hal ini masyarakat mengajukan IMB, SLF, atau pembongkaran.<br />
Data-data yang di perlukan ini harus sesuai dengan tuntutan keandalan bangunan gedung<br />
seperti yang tercantum didalam isi UU No.28/2002 dan PP No.36/2005, yaitu:<br />
Data Umum<br />
• Nomor daftar bangunan (bukti kepemilikan);<br />
• Fungsi bangunan gedung (hunian/<br />
keagamaan/sosial budaya/usaha/<br />
khusus);<br />
• Jenis Bangunan (rincian fungsi<br />
BG);<br />
• Nama bangunan gedung (kantor/<br />
sekolah/rumah sakit/rumah tinggal/<br />
masjid/hotel/reaktor nuklirdll);<br />
• Lokasi/Alamat (Jalan/ Nomor/ RT/<br />
RW/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kode<br />
Pos);<br />
• Penggunaan bangunan;<br />
• Status Bangunan Gedung (dilestarikan/riwayat<br />
bangunan/peru bahan<br />
fungsi);<br />
• Harga bangunan;<br />
• Pemilik, pengguna/pengelola;<br />
Data Tanah<br />
• Pemilik, pengguna/pengelola;<br />
• Nomor kepemilikan Tanah;<br />
• Hak / bukti kepemilikan/ perjanjian<br />
penggunaan tanah;<br />
• Luas Tanah;<br />
• Tahun Perolehan Tanah;<br />
• Riwayat penggunaan tanah/perun<br />
tuk an;<br />
• Lokasi (termasuk peta);<br />
Data Teknis<br />
• Tata Bangunan dan Lingkungan;<br />
• Data Bangunan (Arsitektur/struktur/<br />
utilitas);<br />
• Konstruksi (permanensi);<br />
• Jumlah Lantai;<br />
• Luas Bangunan;<br />
• Tahun didirikan/diperoleh/dibeli;<br />
• Nomor dan tanggal IMB;<br />
• Nomor sertifikat laik fungsi dan<br />
jatuh tempo;<br />
• Struktur;<br />
• Arsitektur;<br />
• Utilitas;<br />
• Sarana dan Prasarana Bangunan<br />
Gedung;<br />
Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 05/Tahun VIII/2010 25
INOVASI 1<br />
www.anjinge-jobsaiful.files.wordpress.com<br />
Gedung Pencakar Langit di Jakarta. Aspek penyelenggaraan ba ngunan gedung ini harus memenuhi secara adminitratif dan teknis yang dibuktikan dengan<br />
dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) suatu bangunan gedung.<br />
Data administrasi dan teknis yang diperlukan<br />
merupakan data standar yang<br />
harus dicatat atau dimasukan dalam sistem<br />
data base bangunan gedung. Rapermen<br />
Pendataan Bangunan Gedung ini selain mengatur<br />
masalah teknis juga administratif<br />
da lam hal ini ke lem bagaan yang akan mengelola<br />
proses penyelenggaraan bangunan<br />
gedung. Pendataan ini berlaku untuk<br />
ba ngunan gedung baru maupun existing/<br />
bangunan gedung lama, baik berdasarkan<br />
klasifikasi maupun fungsinya.<br />
Proses pendataan bangunan gedung<br />
dapat men jadi alat monitoring atau pengawasan<br />
selama penyelenggaran bangunan<br />
ge dung berlangsung. Sehingga setiap perkem<br />
bangan baru dalam penyelenggaraan<br />
ba ngunan ge dung akan selalu terlihat dalam<br />
hasil pen dataan bangunan gedung. Data<br />
yang diperoleh dari proses ini dijadikan sebagai<br />
informasi lanjutan atau acuan untuk<br />
pengambilan keputusan baik secara khusus<br />
kepada bangunan gedung terkait ataupun<br />
secara umum terhadap bangunan gedung<br />
sekitarnya.<br />
Hal tersebut diatas mempunyai arti pe-<br />
Sejauh ini masih sering ditemukan paradigma lama<br />
dimana IMB lebih difungsikan sebagai alat penarik bagi<br />
pemasukan APBD karena Perda Bangunan Gedung-nya<br />
lebih menonjolkan masalah restribusi di bandingkan<br />
dengan keandalan bangunan gedungnya.<br />
rubahan fungsi dari bangunan gedung yang<br />
akan menuntut persyaratan sesuai dengan<br />
fungsinya. Hal itu juga berakibat terjadinya<br />
Re-IMB, dan bangunan tersebut harus mengurus<br />
kembali SLF-nya dan akan terekam terus<br />
hingga bangunan di demolisi atau di hapus.<br />
Untuk menindaklanjuti pendataan bangunan<br />
gedung di daerah, hendaknya segera<br />
diwujudkan Perda tentang Bangunan<br />
Gedung sebagai payung hukum di kabupaten/kota<br />
sebagai landasan dalam tertib<br />
pe nyelenggaraan bangunan gedung. Perda<br />
ter sebut mencakup aspek administratif dan<br />
teknis serta memuat karakter kedaerahan<br />
yang unik satu dengan yang lainnya. Karena<br />
basis dari pendataan ini juga tidak me ngurangi<br />
keunikan dari lokasi yang tersirat antara<br />
lain dalam RTBL, KDB, KLB, serta ke tentuan<br />
pemakaian bahan bangunannya.<br />
Selanjutnya pemerintah daerah untuk<br />
dapat melakukan hal-hal berikut ini; pertama,<br />
menyiapkan kelembagaan bangunan gedung<br />
yang menangani kegiatan pendataan di ka bupaten/kota;<br />
kedua, menyusun atau me nyem -<br />
purnakan Program Komputer untuk Sis tem<br />
Informasi BG, beserta SDM nya; ketiga, melakukan<br />
pendataan BG di wilayah nya dalam<br />
meme nuhi ke ten tuan UUBG; dan ke empat,<br />
melakukan sosialisasi dan pem ber dayaan<br />
pen data an BG kepada masya rakat luas.<br />
*) Staf Subdit Bangunan Gedung, Dit. Penataan<br />
Bangunan dan Lingkungan <strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong><br />
26 Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 05/Tahun VIII/2010
INOVASI 2<br />
Inovasi 2<br />
www.flickr.com<br />
Konsep paperless adalah mengurangi pe makaian kertas bukan meniadakan pema kaian kertas.<br />
Paperless Office<br />
Menuju Kantor<br />
Minim Kertas<br />
Wayan Lindu Suwara *)<br />
MMemasuki abad 21, administrasi publik<br />
mengalami perubahan. Administrasi publik<br />
bukan sekadar instrumen birokrasi negara,<br />
namun fungsinya lebih dari itu dan harus<br />
dipandang sebagai instrumen kolektif. Se lain<br />
itu administrasi publik juga sebagai sa rana<br />
publik untuk menyelenggarakan tata ke lola<br />
kepentingan bersama dalam jaring an kolektif<br />
untuk mencapai tujuan-tujuan publik yang<br />
telah disepakati. Konsep ini berkembang<br />
dengan apa yang dikenal se bagai Good<br />
Governance yang salah satu prinsipnya adalah<br />
efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaannya.<br />
Paperless Office yang merupakan salah satu<br />
bagian dalam pe lak sanaan e-Government<br />
sesungguhnya sangat relevan bila dikatakan<br />
dapat menunjang pelaksanaan Good Governance<br />
ini.<br />
Paperless merupakan suatu sistem yang<br />
diciptakan untuk mengelola sistem administrasi.<br />
Ide Paperless Office mulai mencuat<br />
pada akhir tahun 90-an. Filosofinya adalah<br />
menggunakan sesedikit mungkin kertas dan<br />
digitalisasi dokumen. Manfaatnya adalah<br />
me ningkat kan produktivitas, hemat biaya,<br />
efisien tempat dan mengurangi dampak ling -<br />
kungan. Dengan Paperless Office manusia<br />
men dapatkan alternatif lain dalam mengolah<br />
dan membaca berbagai dokumen. Ini juga<br />
merupakan cita-cita untuk membiasakan diri<br />
mengolah dan membaca dokumen dalam<br />
bentuk digital, dengan kata lain mengurangi<br />
pemakaian kertas sebagai bahan pokok penulisan<br />
dokumen seperti saat ini.<br />
Konsep paperless adalah mengurangi<br />
pe makaian kertas bukan meniadakan pemakaian<br />
kertas. Jadi diharapkan Paperless Office<br />
tidak diterjemahkan sebagai “Bebas Kertas”.<br />
Karena, hampir tidak mungkin bagi sebuah<br />
kantor untuk tidak menggunakan kertas<br />
dalam menjalankan tugas administrasi perkan<br />
torannya. Konsep ini merupakan hasil<br />
pe mikiran yang muncul selain sebagai<br />
aki bat berkembangnya teknologi informasi<br />
dan komputer juga merupakan sebuah solu si<br />
untuk mengurangi penggunaan filling cabinet<br />
sebagai tempat penyimpanan arsip dan<br />
merupakan pekerjaan yang memakan waktu<br />
terlalu lama.<br />
Kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat<br />
terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan<br />
pelayanan publik yang bermutu,<br />
penggunaan Paperless Office tentu sangat<br />
dibutuhkan. Namun disadari pula ada banyak<br />
Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 05/Tahun VIII/2010 27
INOVASI 2<br />
Cara sederhana yang dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan kertas di kantor antara lain melalui<br />
Informasi di Intranet.<br />
kendala yang mungkin dihadapi antara<br />
lain: kendala Sumber Daya Manusia (SDM)<br />
karena proses digitalisasi membutuhkan<br />
skill, penggunaan kertas sebagai media tulis<br />
lebih praktis dan dalam jumlah kecil hemat<br />
biaya, selain itu tingkat kepercayaan publik<br />
kepada dokumen kertas lebih besar. Bagi<br />
pemerintah pusat dan daerah yang SDM-nya<br />
mampu untuk mengoperasikan teknologi<br />
mungkin dapat menggunakan Paperless<br />
Office. Karena itu masih dibutuhkan berbagai<br />
infrastruktur pendukung dan pengembangan<br />
SDM dalam penggunaan teknologi. Disamping<br />
itu pelaksanaan Paperless Office di<br />
ins tansi pemerintah dan mungkin secara<br />
umum, adalah faktor “Kemauan”. Untuk<br />
me numbuhkan kemauan ini kuncinya sebe<br />
narnya adalah pada level pengambil keputusan<br />
instansi yang diperlukan sebagai<br />
so sok untuk “pull the trigger”, menarik pemicu<br />
untuk berkata : “ya, kita harus melaksanakan<br />
paperless office”. Sayangnya, kemauan adalah<br />
langkah pertama yang terberat, apabila itu<br />
sudah dilakukan maka “cara” bisa diciptakan,<br />
untuk selanjutnya mencapai tujuan yang<br />
diinginkan.<br />
Pada dasarnya Paperless Office memiliki<br />
banyak manfaat diantaranya: mengurangi<br />
dam pak lingkungan dari penggunaan kertas<br />
yang berlebihan, bisa hemat biaya, hemat<br />
wak tu, efisiensi tempat dan meningkatkan<br />
produktivitas. Ditambah lagi dengan format<br />
digital, penyebaran informasi menjadi lebih<br />
mudah dan cepat.<br />
Terdapat beberapa keuntungan dalam<br />
penerapan Paperless Office di perkantoran ini<br />
antara lain :<br />
1. Data dan Informasi dapat tersampaikan<br />
dengan lebih cepat.<br />
2. Mendukung terjadinya keputusan yang<br />
lebih baik.<br />
3. Efisiensi biaya karena mengurangi jumlah<br />
www.flickr.com<br />
pemakaian kertas dan juga pengadaan filling<br />
cabinet ataupun tempat penyimpanan<br />
doku men lainnya.<br />
4. Efisiensi waktu dan tenaga dalam distribusi<br />
maupun pencarian dokumen yang<br />
di per lukan.<br />
5. Berkurangnya tumpukan kertas yang<br />
dapat meng ganggu kerapian ruangan<br />
se buah kantor dan mengganggu kenyamanan<br />
bekerja.<br />
6. Menjamin keamanan dokumen, karena<br />
sebuah dokumen hanya dapat diakses<br />
oleh orang-orang tertentu saja sesuai opsi<br />
yang ditentukan oleh distributor data.<br />
7. Mendorong kreativitas bahkan mungkin<br />
meningkatkan gairah bekerja pegawai<br />
dengan membuat kegiatan Paperless Office<br />
menjadi semenarik jaringan pertemanan<br />
“facebook” atau “twitter”.<br />
Dalam mengaplikasikan “Paperless Office<br />
System” ini perlu memperhatikan hal-hal seba<br />
gai berikut:<br />
1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai<br />
pengguna, tahap awal yang per lu<br />
dirintis yakni pada level paling atas, diikuti<br />
level lebih bawah dan seterusnya.<br />
Jika dalam organisasi pada level atas<br />
ma sih sulit, perlu diujicoba pada bagian<br />
tertentu yang sudah familiar dengan Tekno<br />
Iogi informasi.<br />
2. Aspek Dokumen, tahap ini dimulai pada<br />
pengelompokan jenis dokumen yang tidak<br />
sering didistribusikan, dan dibuat sistem<br />
dobel yakni offline dan online, misal<br />
tentang Surat Keputusan, Dokumen Hasil<br />
rapat, Dokumen petunjuk pelaksanaan,<br />
Dokumen Job Diskripsi, dll.<br />
3. Sistem Online akan secara penuh diberlakukan<br />
setelah dipastikan setiap individu<br />
pada level tertentu sudah dapat membuka<br />
dan membaca dokumen online.<br />
4. Aspek Sistem Aplikasi, dokumen online<br />
disimpan dalam aplikasi yang terproteksi<br />
dan berjenjang hak aksesnya. Tentang aplikasi<br />
menitik beratkan pada keamanan<br />
data dan kemudahan pemakaian.<br />
5. Aspek Sosialisasi, pegawai/individu yang<br />
memiliki hak akses tertentu dilatih untuk<br />
mengakses sistem agar dapat melakukan<br />
berbagai aktifitas sesuai fasilitas dalam<br />
sis tem. Perubahan kebiasaan perilaku<br />
per lu diwujudkan untuk disesuaikan dengan<br />
Paperless Office System, dengan<br />
me m perkenalkan dan mensosialisasikan<br />
sistem yang akan dipakai.<br />
6. Aspek Prasarana dan Sarana, ketersediaan<br />
sarana yang diperlukan untuk mewujudkan<br />
Paperless Office System perlu<br />
di se diakan secukupnya, antara lain, Kebijak<br />
an, Hardware, Software, Infrastruk tur<br />
Jaringan, SDM pendukung, dana, dan<br />
Forum komunikasi.<br />
7. Aspek Komunikasi. Hal ini memerlukan<br />
seorang visioner untuk dapat menjelaskan<br />
kenapa Paperless Office System diberlakukan.<br />
Pembicaraan diawal sebelum<br />
Pa perless Office System diluncurkan perlu<br />
adanya forum untuk penyampaian dan<br />
mewujudkan persamaan persepsi dan<br />
tujuan.<br />
Hingga saat ini kantor masih tetap berjuang<br />
untuk mengurangi konsumsi ker tas<br />
yang dipakai. Tujuannya jelas, untuk efi -<br />
siensi biaya, waktu, ruang, tenaga dan produktivitas.<br />
Menuju kantor dengan infor masi<br />
yang digitalisasi dan minim kertas, Pa per less<br />
Office. Cara sederhana yang dapat digunakan<br />
untuk mengurangi penggunaan kertas di<br />
kantor adalah melalui antara lain Informasi<br />
di Intranet. Pengumuman informasi kegiatan<br />
internal organisasi, bisa ditampung dalam<br />
web Intranet atau organisasi. Intranet tersebut<br />
bisa berupa situs web biasa.<br />
Sebuah kantor akan memiliki prestise<br />
tersendiri jika berhasil dalam menerapkan<br />
Paperless Office. Perubahan merupakan sesuatu<br />
yang sulit diterapkan setelah terbiasa<br />
dengan budaya kerja sehari-hari. Gerakan ini<br />
harus melibatkan semua pegawai di kantor<br />
dan diperlukan waktu yang tidak sebentar.<br />
Oleh karena itu jadikanlah ini sebagai sebuah<br />
budaya kerja sehat dan Paperless Office akan<br />
menjadi kenyataan. Semoga…<br />
*) Asisten Monev Satker Pembinaan Pembangunan<br />
Infrastruktur Perdesaan Direktorat Bina Program<br />
<strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong><br />
28 Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 05/Tahun VIII/2010
RESENSI<br />
Resensi<br />
Jumlah Halaman : 74 Halaman<br />
Memperhatikan kondisi saat ini serta tantangan yang dihadapi di<br />
masa depan, disadari bahwa pengembangan penyehatan lingkungan<br />
permukiman yang meliputi pengelolaan air limbah, pengelolaan<br />
persampahan dan penanganan drainase tidak dapat dilakukan hanya<br />
oleh satu institusi.<br />
Diperlukan suatu kerjasama multi pihak yang bersifat sinergis<br />
dari segenap stakeholder baik yang ada di pusat maupun di daerah<br />
meliputi pemerintah, perguruan tinggi/akademisi, lembaga profesi,<br />
LSM, masyarakat dan swasta.<br />
Buku ini merupakan rangkuman dari isu permasalahan, tantangan,<br />
kebijakan dan strategi, visi dan misi, kebijakan program, sasaran dan<br />
kegiatan pembangunan Bidang PLP. Gambaran hasil-hasil pembangunan<br />
meliputi deskripsi program/kegiatan, output serta outcome<br />
mencakup masing-masing program/kegiatan tiap tahun sejak 2005-<br />
2009.<br />
Buku setebal 74 halaman ini berisi empat bab. Bab I berisi isu<br />
strategis, permasalahan dan tantangan pengembangan sistem pengelolaan<br />
air limbah permukiman, persampahan dan drainase perkotaan.<br />
Isu tersebut antara lain; akses masyarakat terhadap pelayanan<br />
pengelola air limbah permukiman, rendahnya kesadaran masyarakat,<br />
peraturan perundang-undangan yang belum memadai, lemahnya<br />
kelembagaan dan lemahnya pendanaan. Disisi teknis, makin besarnya<br />
timbunan sampah serta keterbatasan lahan TPA.<br />
Di Bab II berisi, kebijakan dan strategi pengembangan sistem<br />
pengelolaan air limbah permukiman, persampahan dan drainase<br />
perkotaan. Kebijakan tersebut antara lain peningkatan akses prasarana<br />
dan sarana air limbah baik sistem on site maupun off site di perkotaan<br />
Menuju Permukiman yang<br />
Layak Huni, Bebas Air<br />
Limbah, Bersih dari sampah<br />
Dan Bebas<br />
Genangan<br />
dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat. Disamping<br />
itu perlu adanya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas<br />
personil pengelolaan air limbah permukiman.<br />
Bab III berisi program dan kegiatan bidang PLP tahun 2005-<br />
2009. Tahun 2005, di bidang air limbah seperti pembangunan IPAL<br />
dan rehab/optimalisasi IPLT sebanyak 12 unit dilakukan di 9 provinsi<br />
dengan 8.950 jiwa terlayani. Tahun 2006, pembangunan Denpasar<br />
Sewerage Development Project (DSDP) di Provinsi Bali yang melayani<br />
164.438 jiwa.<br />
Untuk tahun 2007, pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat<br />
(SANIMAS) dilakukan di 27 propinsi dengan 92.500 jiwa terlayani.<br />
Tahun 2008 seperti, pembangunan sewerage /IPAL terpusat sebanyak<br />
27 paket dilakukan di 7 provinsi dengan 142.057 jiwa terlayani.<br />
Buku ini ditutup dengan rangkuman hasil dan beberapa permasalahan<br />
yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada<br />
tahun 2005-2009 serta hal-hal yang memerlukan perhatian untuk<br />
peningkatan kinerja di waktu mendatang. (dvt)<br />
Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 05/Tahun VIII/2010 29
Seputar Kita<br />
Melalui Rencana Strategis (Renstra) Kementerian<br />
Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong><br />
akan melakukan pendampingan pada 207 kota/<br />
kabupaten selama kurun waktu lima tahun kedepan<br />
(2010-2014) dalam penyusunan Strategi<br />
Pe ngembangan Permukiman dan Infrastruktur<br />
Per kotaan (SPPIP). Di tahun 2010 ini , <strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong><br />
<strong>Karya</strong> akan melakukan pendampingan terhadap<br />
www.flickr.com<br />
SEPUTARKITA<br />
<strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> Targetkan<br />
207 Daerah Miliki SPPIP<br />
49 daerah dalam penyusunan SPPIP dan 29 daerah dalam menyusun<br />
Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP).<br />
SPPIP merupakan strategi yang sifatnya sektoral, dimana SPPIP<br />
merupakan turunan dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota/<br />
kabupaten. Strategi tersebut memuat visi, misi dan arah pembangunan<br />
permukiman suatu kota. Dimana nantinya program-program prioritas<br />
dalam SPPIP ini akan dituangkan dalam Rencana Program Investasi<br />
Jangka Menengah (RPIJM) <strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> untuk mendapatkan<br />
pendanaan atau investasi.<br />
“SPPIP ini terletak diantara Rencana Tata Ruang dan RPIJM. Berdasarkan<br />
pengalaman, seringkali RPIJM kita tidak diawali dengan<br />
strategi perencanaan yang baik sehingga pembangunan yang<br />
dilaksanakan tidak jelas. Oleh karena Untuk SPPIP ini akan berfungsi<br />
untuk menjembatani hal tersebut,” kata Dirjen <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> Budi<br />
Yuwono saat memberikan arahan dalam acara “Kolokium SPPIP dan<br />
RPKPP Tahun Anggaran 2010” di Jakarta, Senin (17/5).<br />
2010, Tahun Percepatan<br />
Perda Bangunan Gedung<br />
Direktorat Jenderal <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> sudah memfasilitasi 266 kabupaten/<br />
kota dalam menyusun Peraturan Daerah (Perda) Bangunan Gedung.<br />
Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang<br />
Bangunan Gedung hingga sekarang baru ada 36 kabupaten/kota dan<br />
4 propinsi yang telah menurunkannya menjadi Perda. Sisanya masih<br />
bersifat pengaturan mengenai aspek administratif seperti perizinan<br />
(Izin Mendirikan Bangunan), kurang mengatur masalah teknis.<br />
Demikian disampaikan dalam sambutan Direktur Jenderal <strong>Cipta</strong><br />
<strong>Karya</strong> yang disampaikan oleh Staf Ahli Menteri PU (SAMPU) Bidang<br />
Keterpaduan Pembangunan, Ismanto pada pembukaan “Diseminasi<br />
Peraturan Perundang-Undangan Bangunan Gedung dan Lingkungan<br />
Wilayah I” di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (27/4). Diseminasi<br />
menghadirkan wakil pemerintah propinsi se - Jawa dan Sumatera,<br />
perawakilan DPRD masing-masing propinsi, dan unsur Kementerian<br />
Dalam Negeri agar tahun 2010 ini menjadi tahun percepatan terbitnya<br />
Perda Bangunan Gedung di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.<br />
Pemerintah Luncurkan<br />
UWSSP untuk Tiga Kota<br />
Kementerian Pekerjaan Umum melucurkan program Urban Water<br />
Supply and Sanitation Project (UWSSP) yang dibiayai dari pinjaman<br />
Bank Dunia senilai Rp. 221 miliar, APBN Rp. 19,4 miliar, dan APBD Rp.<br />
71,5 miliar, di Jakarta, kamis (6/5). Program ini akan dilaksanakan di<br />
Kota Bogor, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Muara Enim dan<br />
akan mengalirkan air minum ke 62 ribu Sambungan Rumah (SR) atau<br />
setara dengan 310 ribu jiwa di tiga kota tersebut. Pemerintah melalui<br />
Direktorat Jenderal <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> juga akan memberikan support untuk<br />
Kabupaten Kapuas berupa sistem air baku Palingkau sekitar Rp. 100<br />
miliar.<br />
Direktur Jenderal <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> Kementerian Pekerjaan Umum, Budi<br />
Yuwono, menegaskan bahwa peluncuran UWSSP diharapkan menandai<br />
dimulainya kinerja PDAM yang lebih profesional. Selama tiga tahun<br />
terakhir menurutnya <strong>Ditjen</strong> <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> baru kali ini meluncurkan lagi<br />
program pinjaman Bank Dunia, hal itu karena pengalaman pinjaman<br />
sebelumnya yang membebani Pemda.<br />
“Pinjaman tidak perlu dihindari. Pengembangan Sistem Penyediaan<br />
Air Minum (SPAM) sudah menjadi tugas pemerintah daerah sesuai<br />
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan<br />
SPAM. Pemerintah pusat hanya melakukan pengaturan, pembinaan<br />
dan pengawasan. Meskipun nilai pinjamannya kecil, namun saya<br />
harapkan menjadi pendorong pengembangan SPAM bagi Pemerintah<br />
Daerah yang kemampuan pendanaannya terbatas,” ujar Budi Yuwono.<br />
30 Buletin <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> - 05/Tahun VIII/2010
Iuran diperlukan untuk menjamin<br />
kesinambungan pelayanan dan pengembangan<br />
sarana Air Minum dan Sanitasi
Segenap Pimpinan dan Staf Direktorat Jenderal <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong><br />
Mengucapkan<br />
Selamat<br />
Hari Raya Waisak<br />
Tahun 2554