Download - Ditjen Cipta Karya

LIPUTAN KHUSUS 

Membuka Jendela Negara dari Nunukan 9 

INFO BARU 2 

Rekonstruksi Pasca Gempa di Kawasan Pusaka 16 

WORLD EXPO SHANGHAI 2010 

Indonesia Mengangkat 

Tema BioDiverCity 

Edisi 05/Tahun VIII/2010 

Mensukseskan Program 3R 

Melalui Kampanye 

Best Practices

daftar isi 

MEI 2010 

Berita Utama 

http://ciptakarya.pu.go.id 

4 Mensukseskan Program 

3R Melalui Kampanye Best 

Practices 

Pelindung 

Budi Yuwono P 

Penanggung Jawab 

Danny Sutjiono 

Dewan Redaksi 

Antonius Budiono, Tamin M. Zakaria 

Amin, Susmono, Guratno Hartono, 

Joessair Lubis, 

Budi Hidayat 

Pemimpin Redaksi 

Dwityo A. Soeranto, Sudarwanto 

Penyunting dan Penyelaras Naskah 

T.M. Hasan, Bukhori 

Bagian Produksi 

Djoko Karsono, Emah Sadjimah, 

Radja Mulana MP. Sibuea, 

Djati Waluyo Widodo, Aulia UI Fikri, 

Indah Raftiarty 

Bagian Administrasi & Distribusi 

Sri Murni Edi K, Ilham Muhargiady, 

Doddy Krispatmadi, A. Sihombing, 

Ahmad Gunawan, Didik Saukat Fuadi, 

Harni Widayanti, Deva Kurniawan, 

Mitha Aprini, Nurfhatiah 

Kontributor 

Panani Kesai, Rina Agustin Indriani, 

Nieke Nindyaputri, Hadi Sucahyono, 

Amiruddin, Handy B. Legowo, 

Endang Setyaningrum, Syamsul Hadi, 

Didiet. A. Akhdiat, Muhammad Abid, 

Siti Bellafolijani, Djoko Mursito, 

Ade Syaeful Rahman, 

Th. Srimulyatini Respati,Alex A.Chalik, 

Bambang Purwanto, 

Edward Abdurahman, Alfin B. Setiawan, 

Deddy Sumantri, 

M. Yasin Kurdi, Lini Tambajong 

Alamat Redaksi 

Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 

12110 Telp/Fax. 021-72796578 

Email 

publikasi_djck@yahoo.com 

7 Mengubah Mindset 

Masyarakat Soal Sam pah 

8 Siti Hazanah 

Bu Lurah Peduli Sampah 

Liputan Khusus 

9 Membuka Jendela Negara 

dari Nunukan 

Info Baru 

13 Anggota IATPI Siap 

Kontribusi Keahlian Bidang 

AMPL 

16 Rekonstruksi Pasca Gempa 

di Kawasan Pusaka 

20 WORLD EXPO SHANGHAI 

2010 Indonesia Mengangkat 

Tema BioDiverCity 

Inovasi 

24 Pendataan Bangunan 

Gedung 

27 Paperless Office Menuju 

Kantor Minim Kertas 

4 

9 

Redaksi menerima artikel, berita, 

karikatur yang terkait bidang cipta 

karya dan disertai gambar/foto 

serta identitas penulis. Naskah 

ditulis maksimal 5 halaman A4, 

Arial 12. Naskah yang dimuat akan 

mendapat insentif. 

Resensi 

29 Menuju Permukiman yang 

Layak Huni, Bebas Air 

Limbah, Bersih dari sampah 

Dan Bebas Genangan 

24

Foto Cover : Program 3R selain 

perlu infrastruktur 

juga kesadaran 

masyarakat untuk 

memilah sampah 

sejak dari rumah dan 

lingkungannya. 

.....Suara Anda 

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 

editorial 

Kampanyekan Program 3R 

Tiap hari produksi sampah sudah tak terhitung. Kota-kota besar dan metropolitan seolah sudah kehabisan 

akal dengan ratusan ton sampah per harinya. Jangan sesekali mengandalkan Tempat Pembuangan Akhir 

Sampah untuk urusan ini. Karena sampah ibarat air, menangkalnya harus dari hulu. Karena itu penting untuk 

mendukung program pengurangan, penggunaan, dan pengolahan sampah atau yang lebih populer dikenal 

reduce, reuse, dan recycle (3R), karena program ini berandil besar dalam mengurangi timbunan sampah. 

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah agar program ini dapat berhasil. Penambahan anggaran, 

kebijakan baru, konsep baru sampai dengan kampanye 3R merupakan beberapa kebijakan yang telah 

dilaksanakan. Yang terakhir, nampaknya merupakan langkah yang efisien dalam mengoptimalkan program 

3R. Program 3R merupakan pemberdayaan yang membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat, 

dimana Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) merupakan ujung tombak dalam keberhasilan program 3R. 

Dari tahun 2007 sampai dengan 2009, program 3R telah menyasar 201 lokasi di Indonesia. Dimana setiap satu 

lokasi memerlukan anggaran sekitar Rp 300 juta. Dana tersebut untuk pembangunan Tempat Pembuangan 

Sampah Terpadu (TPST) serta sarana dan prasarana persampahan seperti alat pemilah sampah. 

Kita bisa mencontoh masyarakat Desa Sukunan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Desa ini merupakan 

desa wisata yang berhasil memberdayakan masyarakatnya dalam mengelola sampah. Desa dengan 

penduduk 890 jiwa tersebut menjadi inspirasi desa-desa lain dalam pengelolaan sampah secara wilayah. 

Dari pengelolaan sampah secara swadaya, desa tersebut dapat menghasilkan uang hampir Rp 4 juta / bulan. 

Sebagian dari penjualan kompos dan sebagian lagi dari kerajinan sampah plastik. Yang terbaru, desa tersebut 

juga telah memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) komunal bantuan dari Pemerintah Jepang. 

Selain berita utama tersebut, Buletin Cipta Karya Edisi Mei 2010 ini menyajikan informasi hasil penelitian 

mahasiswa program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor yang menyorot disain kebijakan pembangunan 

permukiman di wilayah perbatasan, yaitu Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur. Dari studi ini diketahui 

kabupaten ini memiliki potensi pertambangan, perkebunan, kehutanan, industri, dll yang mampu dijadikan 

modal utama pembangunan. Kondisi permukiman perbatasan Negara di Kabupaten Nunukan cenderung 

tidak tertata, terpencar, nomaden, kumuh, dan tidak berkelanjutan. Karena itu diperlukan kebijakan dan 

strategi yang pas untuk wilayah itu. 

Di Info Baru, kami juga melaporkan keikutsertaan Indonesia dalam ajang World Expo 2010 di Shanghai, 

China. Expo yang dibuka selama 6 bulan dimulai sejak 1 Mei 2010 dan akan berakhir 31 Oktober 2010 ini 

resmi dibuka oleh Presiden RRC, Hu Jintao dengan mengambil tema ”Better City, Better Life” (Kota yang Lebih 

Baik, Kehidupan yang Lebih Baik). Indonesia mengangkat tema BioDiverCity. Tema itu diambil dari rangkaian 

kata Bio (kehidupan) – Diverse (keanekaragaman) dan City (kota) yang menghadirkan keanekaragaman 

budaya Indonesia dengan menampilkan keharmonisan antar manusia dan lingkungannya. 

Selamat membaca dan berkarya! 

Mohon dapat diinformasikan daerah mana ya yang sudah melaksanakan 

SLF bangunan Gedung dan daerah mana yang sudah mensyaratkan 

Surat Ijin Bekerja Perencana (SIBP) untuk permohonan IMB 

Slamet Effendi 

Menanggapi pertanyaan saudara Slamet Effendi, berikut adalah jawa ban nya : 

1. Istilah SLF(Sertifikat Laik Fungsi) Bangunan Gedung baru muncul 

setelah terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung dan pedoman teknis terkait SLF telah diatur dalam 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang 

Pedoman Sertifikat Laik Fungsi. Maksud dari pemberlakuaan SLF 

adalah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung 

baik secara administratif maupun teknis, sebelum bangunan gedung 

tersebut dimanfaatkan. 

Daerah yang sudah memberlakukan sertifikasi kelaikan fungsi 

bangunan gedung adalah DKI Jakarta, dengan menggunakan istilah 

Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) yang sudah diberlakukan sebelum 

tahun 2002. 

Perbedaan antara IPB dengan SLF adalah: IPB bersifat perijinan 

dengan pungutan biaya, sedangkan SLF merupakan sertifikat tanpa 

pungutan biaya. 

2. Daerah yang sudah mensyaratkan Surat Ijin Bekerja Perencana 1`(SIBP) 

untuk permohonan IMB, diantaranya adalah DKI Jakarta, Kota 

Surabaya, Kota Batam dan Kota Padang. Syarat untuk mendapatkan 

SIBP, terlebih dahulu harus mempunyai sertifikat keahlian pada 

bidangnya. Informasi lebih rinci dapat diakses pada website Ikatan 

Arsitek Indonesia di www.iai.or.id 

Demikian kami sampaikan, terima kasih. 

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email publikasi_djck@yahoo.com atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id 

Buletin Cipta Karya - 05/Tahun VIII/2010 3

Berita Utama 

Tempat sampah 3R yang berada di tiap sudut Desa Sukunan 

Mensukseskan Program 3R 

Melalui Kampanye 

Best Practices 

Salah satu kegiatan pokok pada program 

bidang persampahan di Direktorat Jenderal 

Cipta Karya adalah kegiatan 3R (reduce, reuse, 

recycle). Program tersebut telah dilaksanakan 

sejak tahun 2007 lalu. Diakui bahwa kegiatan 

tersebut pada awalnya masih terbatas pada 

pemilahan sampah serta pengurangan sampah 

melalui kegiatan pengomposan. Disamping 

itu, kegiatan tersebut juga masih menghadapi 

beberapa kendala seperti sarana dan 

prasarana persampahan dan masih dilakukan 

secara sporadis. 

Mengingat kegiatan tersebut banyak 

man faatnya di masa datang, dimana tidak 

hanya mengurangi timbunan sampah tapi 

juga untuk mengurangi efek rumah kaca 

melalui pengurangan gas methane (CH4) 

maka Ditjen Cipta Karya memandang ke giatan 

3R sebagai salah satu program prioritasnya. 

Pe nam bahan anggaran, 

kebijakan baru, kon sep baru 

sampai dengan kampanye 

3R me ru pakan beberapa 

kebijakan yang telah 

dilaksanakan. 

Dari tahun 2007 sampai dengan 2009, 

program 3R telah menyasar 201 lokasi di 

Indonesia. Dimana setiap satu lokasi memerlukan 

anggaran sekitar Rp 300 juta. Dana 

tersebut untuk pembangunan Tempat Pembuangan 

Sampah Terpadu (TPST) serta sarana 

dan prasarana persampahan seperti alat pemilah 

sampah. Meskipun demikian, masih 

ter dapat 66 lokasi yang belum berfungsi dan 

berjalan dengan optimal. Ada beberapa hal 

yang menyebabkan kurang berfungsi dan 

berjalannya program 3R. Beberapa dianta ranya 

adalah, kurangnya respon masya rakat, 

keterbatasan dana operasional serta kurang 

nya dukungan pemerintah kabupaten 

maupun kota. 

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah 

agar program ini dapat berhasil. Penam 

bahan anggaran, kebijakan baru, konsep 

baru sampai dengan kampanye 3R 

4 Buletin Cipta Karya - 05/Tahun VIII/2010

BERITAUTAMA 

Foto Atas : Para KSM sedang mendapat penjelasan mengenai TPST di Sukunan 

Foto Bawah : Para pembicara kampanye penyegaran program 3R 

me ru pakan be berapa ke bijakan yang telah 

di laksanakan. Yang terakhir, nampaknya meru 

pakan langkah yang efisien dalam meng - 

op timalkan program 3R. 

Seperti kita ketahui, dari beberapa pengalaman 

yang pernah ada di Indonesia, strategi 

sosialisasi melalui kampanye dan edukasi 

yang digunakan secara komprehensif akan 

mempercepat proses perubahan perilaku 

sa ni tasi yang lebih baik dan mendorong keefektifan 

sarana dan prasarana yang sudah 

ada. Program 3R merupakan pemberdayaan 

yang membutuhkan partisipasi aktif dari 

ma syarakat setempat, dimana Kelompok 

Swa daya Ma syarakat (KSM) merupakan ujung 

tombak dalam keberhasilan program 3R. 

Dalam rangka mendorong peningkatan 

pemanfaatan sarana dan prasarana 3R tersebut, 

maka Ditjen Cipta Karya melalui Direk 

torat Pengembangan Lingkungan dan 

Per mukiman akan dilaksanakan kegiatan P e - 

nye garan Kam panye untuk Pejabat dan Kelom 

pok Swadaya Masyarakat (KSM) di Yogyakarta 

awal Mei 2010 lalu). Penyegaran ini akan 

difokuskan pada aspek-aspek kampanye dan 

edukasi yang diharapkan dapat mendorong 

perubahan perilaku masyarakat dalam bidang 

sanitasi pada umumnya dan 3R khususnya. 

Penyegaran Kampanye diikuti oleh para 

KSM yang belum berjalan dalam melaksanakan 

program 3R. Seperti kita ketahui, dari 

201 daerah sasaran program 3R terdapat 66 

daerah yang kurang berjalan. 

Menurut Direktur PLP Ditjen Cipta Karya 

Susmono, acara penyegaran ini meru pakan 

ajang untuk saling berdiskusi dan berbagi 

pengalaman para KSM program 3R. Untuk itu, 

ia berharap para KSM dapat menyam paikan 

hambatan-hambatannya dalam melaksa nakan 

program 3R. 

“Ini saatnya bagi para KSM untuk buka 

baju, kalau ada yang salah di birokrat atau 

pengurus katakan salahnya dimana. Selaku 

fasilitator masyarakat, para KSM prinsipnya 

harus terjun total jangan setengah-setengah,” 

katanya. 

Sementara itu, Kasubdit Pengelolaan dan 

Pengusahaan Dit. PPLP Endang Setya ningrum 

mengatakan, ada beberapa hal yang me nyebabkan 

kurang berfungsi dan berjalannya 

prog ram 3R. Beberapa diantara nya adalah, 

kurangnya respon masyarakat, keter batas an 

dana operasional serta kurang nya dukungan 

pemerintah kabupaten mau pun kota. 

“Program 3R untuk tahun ini masih akan 

ada 50 daerah sasaran lagi. Untuk propinsi 

yang gagal akan kita tarik bantuannya (disinsentif), 

sementara yang berjalan akan kita 

benahi. Salah satu untuk terus mem benahi 

adalah melalui kampanye 3R ini,” katanya. 

Banyak sekali keuntungan dari Program 

3R ini, tidak sekedar hanya nilai lingkungan 

tapi juga nilai ekonomi. Nilai lingkungan yaitu 

dapat meningkatan kualitas lingkungan, 

penghijauan & tanaman hias, meningkatan 

kua litas kesehatan masyarakat serta menekan 

perubahan iklim global. 

Sementara dari nilai ekonomi yaitu mengurangi 

biaya angkutan, menghemat lahan 

dan proses di TPA (> Rp.100.000/ton sampah), 

nilai produk kompos dan daur ulang (kertas, 

plastik, logam dll) serta dapat menjual karbon 

(CO2) seharga US$ 7-12/ton CO2. 

Acara kampanye ini penting bagi keluaran 

yang dihasilkan dalam program 3R. Dalam 


Kebijakan Program 3R Ditjen Cipta Karya Sampai 2014 

Konsepsi Penanganan Sampah 3R 

Perjalanan Sampah 

acara ini diharapkan terjadi pemahaman 

yang sama antara pusat dan daerah dalam 

pelaksanaan kampanye dan edukasi di tahun 

2010. Selain itu, keluaran yang diharapkan 

adalah adanya gagasan yang kreatif dan 

teknik penggunaan media yang optimal 

untuk mendukung penyelenggaraan 3R. Hal 

ini dilakukan dalam rangka untuk mengubah 

perubahan perilaku sanitasi khususnya penye 

lenggaraan 3R oleh masyarakat. 

Dalam rangka mendapatkan gagasan 

yang kreatif dan pengkayaan pengalaman 

itulah, dalam acara kampanye tersebut 

meng hadirkan beberapa kisah sukses program 

3R yaitu dari KSM Kota Samarinda dan 

Palembang. Selain itu, juga terdapat arahan 

tentang teknik pemberdayaan masyarakat 

dalam 3R oleh Kepala Pusdakota Surabaya 

Cahyo dan arahan dari Guru Besar UGM 

Djamaludin Ancok mengenai pengembangan 

perilaku positif. Dalam kesempatan ter sebut 

para peserta juga berkesempatan me ngunjungi 

Desa Wisata Sukunan Sleman Yogyakarta 

yang berhasil melakukan program 3R. 

Belajar Pengelolaan Sampah Desa Sukunan 

Para Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 

program 3R (reduce, reuse, recycle) mengadakan 

studi lapangan ke Desa Wisata Lingkungan 

Sukunan, Kabupaten Sleman Propinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kunjungan 

lapangan tersebut merupakan rangkaian 

aca ra pe nyegaran kampanye untuk KSM 

3R yang diselenggarakan oleh Ditjen Cipta 

Karya melalui Direktorat PLP, di Yogyakarta. 

Kunjungan itu bertujuan agar para KSM dapat 

melihat langsung dan memperoleh ilmu dari 

keberhasilan Desa Sukunan dalam mengelola 

sampah dan melaksanakan program 3R. 

Seperti kita ketahui, Desa Sukunan merupakan 

desa wisata yang berhasil memberdayakan 

masyarakatnya dalam me ngelola 

sam pah. Desa dengan penduduk 890 

jiwa tersebut menjadi inspirasi desa-desa 

lain dalam pengelolaan sampah secara wila 

yah. Dari pengelolaan sampah secara swadaya, 

desa tersebut dapat menghasilkan 

uang hampir Rp 4 juta / bulan. Sebagian 

dari penjualan kompos dan sebagian lagi 

dari kerajinan sampah plastik. Yang terbaru, 

desa tersebut juga telah memiliki Instalasi 

Pe ngelolaan Air Limbah (IPAL) komunal bantuan 

dari Pemerintah Jepang. 

Menurut Iswanto, salah satu pencetus 

pengelolaan sampah 3R Desa Sukunan, untuk 

membuat masyarakat peduli pada sampah 

memang harus dilakukan secara ber tahap. 

Organisasi masyarakat harus jelas dan semua 

masyarakat harus ikut andil walau sekecil 

apapun. 

“Secara organisator pengelolaan sampah 

ada di bawah kendali Ketua RW. Tiap bulan 

ada laporan pendapatan dari pengurus. Di 

desa ini tidak 100% masyarakatnya mengelola 

sampah, untuk itu sosialisasi kepada 

ma syarakat harus terus dilakukan, tentu nya 

dengan metode atau strategi yang ber beda”, 

katanya seraya memandu para KSM mengelilingi 

Desa Sukunan. 

Para KSM dari berbagai daerah di Indonesia 

tampak antusias dalam mengunjungi Desa 

Sukunan. Ishak, Ketua KSM Daulasi asal 

Ternate Maluku Utara sangat takjub dengan 

pengelolaan sampah Desa Sukunan. “Saya 

jadi semangat melihat berbagai karya kerajinan 

desa ini. Saya akan coba terapkan di 

daerah saya kalau pulang nanti,” katanya. KSM 

Daulasi Ternate masuk dalam daerah sasaran 

3R tahun 2008. Namun KSM tersebut belum 

dapat berjalan karena kurangnya sosialisasi 

dalam operasional peralatan. 

Hal senada juga dikatakan oleh Paimin 

dari KSM Kalimantan Selatan. Ia sangat senang 

dapat mengunjungi Desa Wisata Sukunan ini. 

“Saya mendapat pengalaman banyak dari 

sini. Saya lihat partisipasi masyarakat disini 

sangat tinggi. Saya jadi ingin tahu bagaimana 

kiat atau strategi pemberdayaan masyarakat 

disini,” katanya. 

Setali tiga uang, Umbu Reku peserta asal 

Kabupaten Sumba NTT sangat tertarik dengan 

pemilhan sampah yang tidak menggunakan 

alat. “Saya sangat kagum dengan kesadaran 

masyarakat desa Sukunan soal sampah. Saya 

juga lihat, setiap rumah memiliki komposter 

sendiri-sendiri,” katanya. 

Sementara itu, Kasubdit Pengelolaan 

dan Pengusahaan, Dit. PPLP Endang Se t- 

ya ningrum me ng a takan, se te lah kunjung 

an ini nanti nya para KSM akan kami 

pandu dalam membuat ren cana kerja tindak 

lanjut. Rencana tindak lanjut tersebut berisi 

rencana serta langkah-langkah KSM dalam 

melaksanakan program 3R di daerahnya. 

“Se hing ga kun jungan ke Desa Sukunan ada 

hasilnya dan dapat di te rapkan di daerahnya 

masing-masing,” kata nya. (dvt) 


BERITAUTAMA 

Mengubah Mindset Masyarakat 

Soal Sam pah 

Sarasehan yang dipandu oleh Kasubdit 

Pengelolaan dan Pengusahaan, Dit. PPLP, Endang 

Setyaningrum di pendopo Desa Sukunan 

DDalam kegiatan kampanye ini para KSM 

juga mendapatkan arahan dari para pakar 

dan praktisi dalam mengubah pola pikir masya 

rakat mengenai sampah. Menurut Direktur 

Pusat Pemberdayaan Komunitas Perkota 

an Universitas Surabaya (PUSDAKOTA 

UBAYA) Cahyo Suranto, perubahan paradigma 

mengenai sampah sampai saat ini 

masih dipahami keliru oleh masyarakat. 

Sam pah di anggap se bagai sum ber masalah, 

tidak bermanfaat, limbah dan sampah 

harus dikelola dengan teknologi canggih. 

Pa ra digma tersebut harus mulai diubah, ba - 

gaimana sampah adalah sumber rupiah, 

dapat di man faatkan, sumber daya dan sampah 

dapat dikelola dengan teknologi se derhana. 

Untuk itu perlu adanya strategi dalam 

mengubah paradigma tersebut khususnya 

untuk mengaktivasi program 3R. Ia menyebutnya 

dengan nama “GERAKAN”. Gerakan 

me ru pakan kepanjangan dari, Gemakan 

spi rit pe duli ling kungan, Ela borasi po tensi 

komu nitas, Rumuskan visi bersama, Arahkan 

menuju agenda aksi, Kemukakan keuntungan 

dan manfaatnya, Ajaklah semua pihak terlibat, 

Nilai semua pencapaian kinerja. 

Ia juga memberikan tips bagi para fasilitator 

da lam mensosia li sasikan prog ram 3R di 

masyarakat. Salah satunya fasilitator haruslah 

aktif dan inspiratif. “Janganlah membuat un - 

dang an pertemuan warga dengan te ma 

per sampahan tapi ganti lah dengan pembangunan 

lingkungan atau yang lainnya. 

Dengan begitu masyarakat akan antu sias,” 

katanya. 

Disisi lain, Djamaludin Ancok Guru Besar 

Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada 

melihat dari sisi sumber daya manusia (SDM). 

Terdapat dua faktor penyebab perilaku manu 

sia yang pertama adalah, kondisi yang 

me lekat pada diri individu seperti tata nilai, 

moralitas. Kedua, kondisi lingkungan yaitu 

sistem hukum baik hukum formal maupun 

hukum masyarakat. 

Menurutnya, sekolah menjadi peran penting 

dalam membentuk faktor perilaku baik 

atau buruknya dalam Pengelolaan Sampah 

dan Air Limbah (PSAL). Pendidikan PSAL harus 

berfokus pada pengembangan tata-nilai dan 

moralitas pada individu. Namun, keberhasilan 

pendidikan PSAL akan sulit untuk menjadi 

kenyataan selama tidak ada kondisi yang 

memberikan reward dan punishment untuk 

menjaga terwujudnya hasil pendidikan. 

Hasil pendidikan baru muncul kalau faktor 

di luar diri individu/masyarakat yang berupa 

penegakan hukum dilaksanakan secara konsisten. 

Alasan kenapa demikian karena ada 

level kepatuhan pada hukum (norma) yang 

salah satunya adalah kepatuhan karena takut 

dihukum. 

Ada dua faktor keberhasilan pendidikan 

pengelolaan sampah dan air limbah. Pertama, 

bila pendidikan bisa menimbulkan kesadaran 

pada kepatuhan pada level inter nalisasi. 

Kedua, adanya proses internalisasi yang 

baru akan muncul bila ada pemahaman dari 

fungsi sebuah norma bahwa itu baik untuk 

diri sendiri bukan dikarenakan takut pada 

hukum (takut dihukum atas perbuatan mencemari 

lingkungan). (dvt) 


BERITAUTAMA 

Siti Hazanah 

Bu Lurah Peduli Sampah 

Murah senyum, humanis dan bersahabat, 

itulah sosok Siti Hazanah. Lurah Karam 

Asam Ulu Kecamatan Sungai Kujang, Kota 

Samarinda, Kalimantan Selatan ini merupakan 

sosok yang peduli masalah lingkungan, terutama 

sampah. Kepeduliannya soal sampah 

khu susnya sampah rumah tangga tidak 

diragukan lagi. Berkat keuletan dan 

ker ja kerasnya, Kelurahan Karam Asam Ulu 

mendapat banyak penghargaan bidang lingkungan, 

termasuk dari Presiden SBY. 

Pengelolaan sampah di Karam Asam Ulu 

dimulai tahun 2006. Siti Hazanah bercerita, 

berawal dari kunjungannya ke Kelurahan 

Jam bangan dan Kertajaya, Surabaya tahun 

2006, disini ia diberi contoh pengolahan 

sampah menggunakan keranjang takakura. 

Berawal dari situ, kemudian ia menerapkan 

dan mensosialisasikan pengolahan sampah 

rumah tangga di lingkungan RT nya. 

Tahun 2006, ia memulai dulu dari 2 RT, 

lalu bertambah secara bertahap sampai 7 

RT. “Saya coba dulu sosialisasikan di RT saya 

RT 19. Saya bagi dulu 50 keranjang takakura 

karena keterbatasan dana,” keluhnya. 

Memang tidak serta merta berhasil. Ada 

saja kendala-kendala teknis yang dihadapi, 

seperti kompos tidak jadi karena banyak 

belatung, salah dalam proses pemilahan dan 

Siti Hazanah (berkerudung) sedang memberikan 

pengarahan kepada warganya 

sebagainya. Namun dengan tekun dan sabar 

ia memonitoring kegiatan pengkomposan 

sampah warganya setiap dua hari hingga 

warga bisa mengolah kompos dengan sempurna. 

Usaha Siti Hazanah mensosialisasikan 

kom pos ke warganya mulai membuahkan 

hasil. Awal 2007, sampah yang diolah mulai 

menghasilkan kompos. Dengan jumlah warga 

sekitar 50 Kepala Keluarga, setiap KK berhasil 

menghasilkan 5 kg kompos tiap bulannya. 

Dimana setiap satu kilo dijual denga harga Rp 

5000. Hasil dari penjualan sebagian masuk ke 

kas warga. 

Lambat laun, pola pikir masyarakat Karam 

Asam Ulu mengenai sampah memang 

sudah berubah. Sampah sudah dianggap 

mem punyai nilai ekonomis. “Kita memiliki 

semboyan, bahwa sampah bukan musuh 

kami, tapi teman kami. Kami tidak takut 

sampah, karena mempunyai nilai ekonomis,” 

ujarnya. 

Selain sampah basah, warga Karam Asam 

Ulu juga mengolah sampah kering (plastik 

be kas, bungkus makanan) menjadi berbagai 

macam kerajinan seperti tas dan souvenir. 

Hasil kerajinan ini dijual antara 20 ribu sampai 

50 ribu rupiah. Event-event seperti pameran 

dan lomba baik tingkat kabupaten maupun 

provinsi menjadi ajang untuk menjual dan 

memamerkan hasil kerajinan tersebut. 

Tidak hanya itu, Siti Hazanah juga menyarankan 

warga untuk menanam kunyit di 

pekarangannya dengan pupuk kompos hasil 

pengolahan sampah. Dari hasil menanam 

kunyit tersebut, warga Asam Ulu telah menghasilkan 

jamu yang diberi nama kunyit mangga. 

“Ku nyit mangga ini memiliki khasiat dalam 

me nyembuhkan penyakit kista. Produk kunyit 

mangga ini juga sudah dijual sampai ke Jawa,” 

katanya dengan bangga. 

Kunyit mangga ini dijual seharga Rp 

10.000 tiap bungkusnya, tiap bungkus berisi 

4 set. Kunyit ini dipanen setiap 8 bulan sekali. 

Sampai saat ini, gerakan pengolahan sampah 

di Karam Desa Asam Ulu telah mem bawa 

dampak yang signifikan terhadap desa tersebut. 

Dari sisi kuantitas sampah, gerakan itu 

telah membawa dampak signi fikan ter hadap 

volume sampah di TPS. Dari yang dulunya 13 

TPS, sekarang tinggal 7 TPS saja. 

Dari sisi kesejahteraan warga, Siti mengklaim 

kesejahteraan warga semakin meningkat. 

Menurut data di kelurahannya, Tahun 

2009 jumlah penduduk miskin berkurang 

menjadi 370 warga dari 625 di tahun 2006. 

“Mungkin pengelolaan sampah ini menjadi 

salah satu faktor menurunnya kemiskinan. 

Tapi berkat adanya program pengelolaan 

sampah ini, masyarakat desa lebih bergairah, 

bersemangat dan makin banyak kegiatankegiatan 

warga lainnya,” katanya. 

Soal prestasi, berbagai penghargaan te lah 

didapat oleh Desa Karam Asam Ulu, beberapa 

diantaranya adalah Juara 1 Lomba Hijau Bersih 

Indah Tingkat Kelurahan Se Kota Samarinda, 

tahun 2008 dan 2009. Sementara untuk 

Siti Hazanah, ia pernah di undang ke Istana 

Negara dalam acara Peringatan Hari Ibu Ke 

79 Tahun 2007. Prestasi lainnya, ia mendapat 

penghargaan lurah berprestasi dalam rangka 

hari jadi Provinsi Kaltim selain itu ia juga 

menjadi terbaik 1 pengelola program terpadu 

peningkatan peran wanita menuju keluarga 

sehat dan sejahtera (P2WKSS) tingkat Provinsi 

Kaltim dan dari Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan. 

Ketekunan Siti Hazanah dalam memberdayakan 

lingkungan dapat kita jadikan panutan. 

Disamping itu, Siti Hazanah seba gai 

wanita tang guh dan tekun memiliki nilai 

sen diri dalam hal eman sipasi wanita. Para 

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) program 

3R diharapkan dapat terlecut moti vasinya 

dalam men sukseskan program 3R yang 

digalakkan oleh Ditjen Cipta Karya. (dvt) 


LIPUTANKHUSUS 

www.flickr.com 

Liputan Khusus 

Tugu Pusat Kabupaten Nunukan 

Mendisain Kebijakan Pengembangan 

Kawasan Permukiman Berkelanjutan di Wilayah Perbatasan Negara 

Membuka Jendela Negara 

dari Nunukan 

Budiyono*), Supiandi Sabiham**), Etty Riani***) dan Ruchyat Deni Dj****) 

KKabupaten Nunukan masih setia mengu 

sung motto Penekindidebaya yang artinya 

membangun daerah. Selain dengan 

kekayaan alamnya yang harus digali dan 

dikembangkan. Kabupaten pemekaran dari 

Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur ini 

akan selalu dikenang oleh para pahlawan 

devisa negara karena kasus kemanusiaan 

pada tahun 2003 ketika para pekerja gelap 

asal Indonesia dideportasi besar-besaran dari 

Malaysia dan menewaskan 85 orang karena 

kelaparan itu. 

Sebuah penelitian mahasiswa doktoral 

Institut Pertanian Bogor (IPB) selama enam 

bulan, dimulai November 2008, menunjuk 

kan ada potensi pertambangan untuk 

clus ter I (Kecamatan Krayan dan Krayan 

Selatan) yang memi liki nilai MPE terbesar 

(197.161.384), perkebunan untuk cluster 

II (sub-distrik dan distrik Lumbis Sebuku), 

dan perikanan di cluster III (sub-distrik dan 

Kabupaten Nunukan Sebatik). Tiga sektor 

penting ini diketahui melalui analisis dengan 

Metode Perbandingan Eksponensial (MPE) 

untuk menggali potensi sumberdaya alam 

Kabupaten Nunukan. 

Mereka menyimpulkan bahwa struk turisasi 

kondisi permasalahan per mukiman di 

wilayah perbatasan negara yang merupakan 

faktor-faktor penting dapat dijadikan dasar 

pertimbangan dalam penyusunan kebijakan 

dan strategi pengembangan kawasan permukiman 

ber kelanjutan sebagai acuan pembangunan 

bagi stakeholder terkait. 

Kebijakan dan strategi pengembangan 

permukiman berkelanjutan di wilayah perba 

tasan negara di Kabupaten Nunukan, menu 

rut para peneliti, perlu mem per hatikan 

pengembangan kawasan permu kim an ber- 


Kebijakan dan strategi pengembangan permukiman 

berkelanjutan di wilayah per ba tasan negara 

di Kabupaten Nunukan, perlu mem per hatikan 

pengembangan kawasan permu kim an ber basis 

potensi SDA sektor ung gulan kawa san yang diikuti 

dengan me nin g katkan pem berdayaan masya rakat. 

basis potensi SDA sektor ung gulan kawa san 

yang diikuti dengan me nin g katkan pemberdayaan 

masya rakat dalam kegiatan usahausaha 

yang berbasis potensi masyarakat dan 

kearifan lokal, me ningkatkan pengembangan 

pem biayaan dengan dana alokasi khusus 

yang ber sumber dari peme rintah pusat, 

peme rintah daerah serta mendorong iklim 

investasi untuk dapat menarik sumber dana 

pihak swasta, pengembangan kelembagaan 

melalui pe nguat an lembaga yang ada dan 

pem ben tukan lembaga-lembaga kerjasama 

untuk mengembangkan wilayah perbatasan. 

Metode Penelitian 

Metode Perbandingan Eksponensial menyusun 

alternatif-alternatif keputusan yang 

akan dipilih, menentukan kriteria atau perbandingan 

kriteria keputusan yang penting 

untuk dievaluasi, menentukan tingkat kepentingan 

dari setiap kriteria keputusan atau 

pertimbangan kriteria, melakukan penilaian 

terhadap semua alternatif pada setiap kriteria, 

menghitung skor atau nilai total setiap alternatif, 

dan menentukan urutan prioritas 

keputusan didasarkan pada skor atau nilai 

total masing-masing alternatif. 

Teknik pengambilan sampel dalam pene 

litian ini menggunakan metode expert 

survey dengan purposive sampling. Metode 

pe ng ambilan sampel teknik wawancara 

dengan meng gunakan kuesioner. Pemilihan 

responden ditentukan berdasarkan stratrified 

random sampling. Pengumpulan data dengan 

bantuan pakar bidang pengembangan kawasan 

permukiman di wilayah perbatasan 

negara. 

Penelitian ini bertujuan; pertama, mengiden 

tifikasi dan menganalisis kondisi permukiman 

yang ada (existing condition) di 

wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. 

Kedua, mengindentifikasi dan menganalisis 

potensi SDA yang terkait dan mendukung 

pengembangan permukiman berkelanjutan 

di wilayah perbatasan negara Kabupaten 

Nunukan. Ketiga, menganalisis dan merumuskan 

pengaruh dan kepentingan pelibatan 

stakeholders dalam penyusunan kebijakan 

dan strategi pengembangan permukiman 

berkelanjutan di wilayah perbatasan negara 

Kabupaten Nunukan. Keempat, membuat 

Disain Kebijakan dan Strategi pengembangan 

permukiman berkelanjutan di wilayah perbatasan 

negara Kabupaten Nunukan. 

Potensi Kabupaten Nunukan 

Pelaksanaan pembangunan permukiman 

di Kabupaten Nunukan di wilayah perbatasan, 

yang mengacu pada kebijakan meman 

faatkan tiga faktor kunci di atas, akan 

menetapkan pembangunan berbasis sumber 

daya poten sial untuk cluster yang ada 

di kabupaten perbatasan tersebut. Kon disi 

ini akan mendorong peningkatan kesejahteraan 

sosial kota-kota perbatasan dan 

menjadikannya sebagai jendela negara yang 

enak dilihat. 

Untuk mencapai integrasi dalam pengembangan 

wilayah perbatasan khususnya 

di sektor pemukiman, perlu untuk mempertimbangkan 

profil, karakteristik, dan 

pe nye lesaian pembangunan kebutuhan. 

Ini penting untuk mema hami tren pembangunan 

yang meliputi aspek harmoni 

antara kota pusat per tumbuhan dengan 

kawasan lindungnya, dan peningkatan pola 

interaksi ekonomi yang berbasis sumber 

daya alam daerah. Pemahaman ini diperlukan 

untuk mempersiapkan perangkat kebijakan 

pembangunan untuk kawasan permukiman 

berkelanjutan di tingkat kabupaten di wilayah 

perbatasan secara lebih detail dan lebih 

operasional dengan menggunakan pen dekat 

an klaster. 

MPE menganalisis sektor utama regional 

di setiap cluster. Hasil sementara ISM adalah 

faktor leverage. Analisis AHP mengamati faktor 

kunci memahami kebijakan pemerintah 

dan pendanaan pembangunan menjadi prioritas 

utama (Tingkat 2). Stakeholder (Ting kat 

3) me nunjukkan bahwa pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah mempunyai peran 

utama dalam pengembangan kawasan permukiman. 

Tujuan (Tingkat 4) menunjuk kan 

bahwa pengembangan dan pengelolaan 

zona spa sial serta pening katan kesejahteraan 

men jadi prioritas utama. Sedangkan untuk 

target (Tingkat 5) prioritas utama adalah 

strategi pembangunan daerah dalam rangka 

mempercepat pembangunan pemukiman 

daerah perbatasan. 

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kabupaten Nunukan (2005-2015) 

sektor-sektor unggulan yang potensial adalah 

perkebunan, pertambangan, pertanian, perikanan, 

kehutanan, pariwisata dan industri. 

Kriteria yang menjadi pertimbangan 

di setiap sektor tersebut dalam analisis 

MPE ada delapan, yaitu kesesuaian lahan, 

produktivitas, lokasi strategis, jumlah tenaga 

kerja, nilai produk, jangkauan pasar, akses 

transportasi, dan akses komunikasi. Penilaian 

bobot masing-masing kriteria pada setiap 

sektor dirumuskan dalam analisis formulasi 

MPE. 

Sektor Pendukung Pembangunan Kluster I 

Kecamatan yang termasuk dalam kluster I 

meliputi Kecamatan Krayan dan Kecamatan 

Krayan Selatan. Sektor pertambangan menjadi 

unggulan di kluster ini. Jumlah produksi 

minyak terus mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. Produk batu bara pada 

kluster I juga merupakan produk unggulan. 

Berdasarkan data (BPS, 2007) menunjukkan 

jumlah produksi batu bara di Kabupaten 

Nunukan pada tahun 2007 sebesar 

1.846.937.129 ton. Jumlah produksi bahan 

tam bang terus mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun dimana tahun sebelumnya 

sebesar 1.165.287 ton. 

Selain itu, pada lokasi kluster I berdasarkan 

peta kesesuaian lahan merupakan pe gunungan 

dan perbukitan yang tidak teratur, 

serta mempunyai kelerengan lebih dari 40%. 

Berdasarkan peta kesesuaian lahan menun 

jukkan, di atas 90% kawasan Kluster I 

sangat sesuai untuk pertambangan. Karena 

itu sektor tambang yang menjadi unggulan 

pada kluster I dan didukung juga oleh daya 

dukung sumberdaya alam yang ada pada 

kawasan kluster I. 

Pada urutan kedua adalah sektor perkebunan 

hal ini didukung oleh kesesuaian 

lahan serta jenis tanah yang mendukung 

kegiatan perkebunan, sehingga dapat mencegah 

erosi pada wilayah-wilayah yang berlereng. 

Berdasarkan peta kesesuaian lahan 

untuk perkebunan (Lampiran 2) menunjukkan 

kluster I diatas 60% cocok untuk lahan 

perkebunan. 

Sektor Pendukung Pembangunan Kluster II 

Kecamatan yang termasuk kluster II meliputi 

Kecamatan Lumbis dan Kecamatan Sebuku. 

Setelah dihitung dengan teknik MPE dapat 

disimpulkan bahwa sektor yang paling me- 


LIPUTANKHUSUS 

nen tukan adalah sektor per kebunan dengan 

nilai 450.094.848 diikuti kemu dian oleh sektor 

pertanian, industri, per tambangan, kehutanan, 

perikanan, dan pari wisata. Klus ter 

II ber dasarkan peta land sistem ter masuk 

kelompok punggung gunung batuan metamorfik 

yang tidak teratur me nyebabkan 

klus ter II sangat cocok untuk perkebunan. 

Selain itu berdasarkan peta kesesuaian lahan 

untuk per kebunan hampir diatas 90%, kedua 

kecamatan tersebut sangat sesuai untuk tanaman 

perkebunan. Jenis tanaman perkebunan 

menjadi sektor unggulan pada Kluster II 

adalah kakao dan kelapa. Ber da sarkan data 

(BPS, 2007) menunjukkan pro duksi kakao 

di Kabupaten Nunukan pada tahun 2007 

produksi kakao sebanyak 18.903,10 ton. 

Produksi kelapa sebanyak 7.686,71ton. Produksi 

kakao dan kelapa terus mengalami 

peningkatan dari 2002 sampai tahun 2007. 

Sektor Pendukung Pembangunan Kluster III 

Kecamatan yang termasuk dalam kluster 

III meliputi Kecamatan Nunukan, Nunukan 

Selatan, Sebatik, dan Kecamatan Sebatik 

Timur. Penilaian terhadap alternatif kegiatan 

penunjang pusat-pusat pertumbuhan yang 

ada di Kabupaten Nunukan berdasarkan 

sektor unggulan dengan pembagian kluster. 

Hasil perhitungan dengan analisis MPE 

maka terlihat urutan atau prioritas metoda 

pe ngembangan kawasan perbatasan yang 

potensial dalam rangka meningkatkan pusatpusat 

pertumbuhan. Dapat disimpulkan 

bahwa sektor unggulan yang paling mendukung 

pusat pertumbuhan dalam pe ngembangan 

kawasan perbatasan adalah sektor 

perikanan dengan nilai 227.534.810. diikuti 

oleh sektor pertanian, perkebunan, industri, 

kehutanan, pariwisata, dan pertam bangan. 

Alternatif pertama yang harus lebih diperhatikan 

dalam pengembangan kawasan 

perbatasan pada kluster III yang meliputi 

Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik 

adalah dengan peningkatan sektor perikanan 

dimana perikanan tangkap dan budidaya 

per ikanan laut merupakan kegiatan yang 

paling potensial dan telah mendukung pendapatan 

Kabupaten Nunukan selama ini. 

Pada Gambar menampilkan kondisi topografi 

pada kluster III yang didominasi oleh tingkat 

kelerengan 0-8% dan 15-25%. Dengan demikian 

budidaya perikanan darat di kluster 

III tidak disarankan, karena kondisi topografi 

Kabupaten Nunukan yang berlereng-lereng 

seperti yang ditunjukkan pada Lampiran 3, 

potensial menyebabkan longsor dan tidak 

memungkinkan untuk adanya budidaya perikanan 

darat. 

Struktur Permasalahan dan Indikator 

Keberhasilan 

Selain metode MPE, ada juga hasil analisis 

ISM yang merupakan kajian men dalam 

hasil wawancara dan kuesioner dari respon 

den pendapat pakar. Pakar yang terlibat 

dalam proses ini adalah pakar dari 

kalangan pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, legislatif, perguruan tinggi, swasta 

dan masyarakat yang terpilih berdasarkan 

pengetahuan, pengalaman di bidang pengem 

bangan kawasan permukiman di wilayah 

perbatasan. 

Pada disain kebijakan pengembangan 

kawasan permukiman berkelanjutan di wilayah 

perbatasan negara, setiap tin dakan 

untuk meningkatkan peranan dari sektorsektor 

independen, akan mem peroleh ke - 

ber hasilan prog ram menuju pengem bang 

an ka wasan permukiman berkelanjutan, 

se dang kan lemahnya perhatian terhadap 

sek tor-sektor tersebut akan menyebabkan 

ketidakberhasilan program pengembangan 

kawasan. Sektor independen tersebut antara 

lain ku rangnya kesadaran masyarakat 

akan identitas nasional, rendahnya kesejahteraan 

masyarakat, terbatasnya alokasi 

da na khusus untuk pengembangan dan 

pe ngelolaan kawasan permukiman perbatasan, 

kesen jangan pembangunan eko - 

nomi dan kemis kinan di wilayah per ba tasan, 

terbatasnya fasum dan fasos, ter batasnya dana 

untuk pengembangan dan pengelolaan infra 

struktur dan permukiman, aktivitas sosial 

ekonomi masyarakat lebih ke wilayah negara 

tetangga, kondisi sosial dan ekonomi lebih baik 

di negara tetangga, minimnya infrastruktur 

kawasan dan permukiman, terbatasnya pelayan 

an public, penegakan hukum dan per 

aturan masih lemah, pemanfaatan dan 

pe ngelolaan dana pembangunan belum op - 

ti mal. 

Tolok ukur prioritas yang mempengaruhi 

program pengembangan kawasan permukiman 

berkelanjutan di wilayah perbatasan 

negara yaitu peningkatan kesejah teraan 

ma sya rakat dan pendapatan daerah, penganggaran 

dana untuk pembangunan kawasan 

permukiman perbatasan, penataan dan 

pembukaan isolasi serta ketertinggalan 

wi la yah perbatasan, pembangunan infrastruktur, 

prasarana dan sarana, pendekatan 

pengelolaan kawasan perbatasan pada aspek 

keamanan, sosial ekonomi, budaya 

dan lingkungan serta kesejahteraan secara 

seimbang, dan peningkatan kerjasama pembangunan 

antar negara, antar peme rintahan, 

dan antar stake holders di wilayah perbatasan. 

Tolok ukur tersebut juga meru pakan perubah 

independent. Setiap tindakan untuk meningkatkan 

peranan dari sektor-sektor tersebut 

akan mendorong keberhasilan program 

menuju sistem pengembangan kawasan 

per mukiman berkelanjutan di wilayah perbatasan 

negara, sedangkan lemahnya perhatian 

terhadap sektor-sektor tersebut akan 

menyebabkan kegagalan program pengembangan 

kawasan. 

Kebijakan dan Strategi 

Ada dua skenario dalam menyimpulkan kebijakan 

dan strategi dalam penelitian ini. Skenario 

pertama dibangun atas dasar kon disi 

saat ini, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat 

akan identitas nasional, rendahnya kesejahteraan 

masyarakat, kesenjangan pem ba ngunan 

ekonomi dan kemiskinan di wila yah 

per batasan, terbatasnya fasum dan fasos, 

ter batasnya infrastruktur kawasan dan permukiman, 

kondisi sosial dan ekonomi lebih 

baik di negara tetangga. Sebaliknya, skenario 

kedua dibangun atas kesadaran masyarakat 

terhadap identitas nasionalnya. 

Pengembangan Kawasan 

Untuk mendukung kebijakan pengembangan 

kawasan permukiman, maka direkomendasikan 

upaya yang dapat dilakukan dengan 

mendorong percepatan pertumbuhan kawasan 

berbasis potensi SDA unggulan daerah 

seperti hal-hal sebagai berikut: (1) pembuatan 

kluster-kluster berbasis sektor unggulan 

da e rah berikut akses-akses menuju dan 

keluar wilayah kluster (2) kemudahan akses 

informasi dan pasar, pembuatan informasi 

terpadu, promosi berkala untuk hasil-hasil 

sektor unggulan daerah (3) peningkatan 

pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan 

usaha-usaha yang berbasis potensi masyarakat 

dan kearifan lokal (4) penguatan kerjasama 

antara lembaga terkait pengusaha/ 

investor, masyarakat, dan peningkatan keteram 

pilan masyarakat (5) pembuatan peta 

penggunaan lahan yang disepakati oleh 

semua stakeholder (6) pembangunan terpadu 

infrastruktur dengan kawasan permukiman 

(7) pembangunan pusat-pusat pertumbuhan 

dan pasar (8) pembangunan terminal-terminal 

ber basis sektor unggulan daerah sebagai 

showroom yang dapat diakses secara 

mudah (9) pembangunan permukiman dan 


LIPUTANKHUSUS 

kemudahan kepemilikan perumahannya (10) 

pem bangunan fasos dan fasum yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat secara bertahap 

(11) Pemeliharaan fasos dan fasum oleh 

pemda dengan melibatkan masyarakat agar 

kondisinya dapat terpelihara dengan baik. 

Sedangkan skenario kedua merekomendasikan 

hal-hal berikut: (1) pembuatan informasi 

terpadu untuk promosi berkala hasilhasil 

sektor unggulan daerah, (2) penguatan 

kerjasama antara pemda, pengusaha/in ves - 

tor, masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan 

dalam peningkatan keterampilan 

masyarakat (3) pembangunan terminal-terminal 

berbasis sektor unggulan daerah sebagai 

showroom yang dapat diakses secara 

mudah (4) pembangunan infrastruktur kawasan 

dan permukiman (5) pemeliharaan 

fasum dan fasos oleh pemda dengan melibatkan 

masyarakat agar fasos dan fasum 

dapat terpelihara dengan baik. 

Pengembangan Pembiayaan 

Skenario ini dibangun berdasarkan keadaan 

dari faktor kunci dengan kondisi yaitu; kurang 

nya alokasi dana khusus untuk pe ngembangan 

dan pengelolaan kawasan per mukiman 

per batasan; ter batasnya dana untuk 

pengembangan dan pengelolaan in fra struktur 

kawasan dan permukiman; pe man faatan 

dan pengelolaan dana pem bangu nan belum 

optimal. 

Untuk mendukung kebijakan pengembangan 

pembiayaan direkomen dasikan se perti 

hal-hal berikut: (1) kemudahan pem biayaan 

usaha oleh lembaga-lembaga ke uang an (2) 

me nerapkan subsidi silang pada kegiatan 

usaha bersama masyarakat (3) kemudahan 

kepemilikan rumah beker jasama dengan 

lem baga keuangan dengan biaya terjangkau 

(4) pembuatan ke bi jak an penganggaran 

da na khu sus untuk pembangunan wilayah 

perbatasan jangka pendek, jangka menengah 

dan jangka panjang yang dievaluasi penggunaannya 

setiap tahun. 

Sedangkan dalam skenario kedua direko 

men dasikan seperti hal-hal berikut: (1) 

kemudahan pembiayaan usaha oleh lembaga-lembaga 

keuangan (2) evaluasi peng 

ang garan dana alokasi khusus untuk 

pem bangunan permukiman di wilayah perbatasan 

baik untuk jangka pendek, jangka 

menengah, dan jangka panjang. 

Pengembangan Kelembagaan 

Skenario ini dibangun berdasarkan keadaan 

dari faktor kunci dengan kondisi yaitu; terbatasnya 

pelayanan publik (16); penegakan 

hukum dan peraturan masih lemah (20); dan 

rendahnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat 

(5). 

Untuk mendukung kebijakan pengembang 

an kelembagaan direkomen dasikan 

se per ti hal-hal be r ikut: (1) pe nguatan dan 

pembentukan lembaga, serta kelompokke 

lompok usaha bersama (2) pengawasan 

dan penegakan hukum (3) Pelatihan dan 

penyuluhan sumber daya masyarakat oleh 

pemda bekerjasama dengan lembaga-lembaga 

pendidikan untuk kebutuhan tenaga 

kerja (4) pembuatan plasma-plasma kegiatan 

usaha dibina oleh pemda, dan pengusaha/ 

investor (5) kemudahan birokrasi pembuatan 

sertifikasi legalitas lahan. 

Sementara skenario kedua direkomendasikan 

seperti hal-hal berikut: (1) pengawasan 

dan penegakan hukum (2) pelatihan dan 

penyuluhan sumber daya masyarakat oleh 

pemda bekerjasama dengan lembaga-lembaga 

diklat untuk kebutuhan tenaga kerja. 

Beberapa saran ingin peneliti uraikan 

dalam rangka mempertahankan keberlanjut 

an pengembangan kawasan permu - 

kim an di wilayah perbatasan negara an tara 

lain: pertama, pengembangan dan penataan 

kawasan permukiman perlu dibuat 

pe do man yang mencakup kriteria lokasi 

dan rencana program sektoral sebagai alat 

pembinaan penataan dan pengembangan 

kepada pemerintah daerah dan pelaku 

pembangunan lainnya. 

Kedua, perlu menyiapkan kajian-kajian 

awal dan pra studi kelayakan sebagai acuan 

investasi dalam pembangun permukiman, 

infrastruktur, prasarana dan sarana lingkungan 

yang sifatnya jangka menengah dan 

pan jang untuk mendorong percepatan 

pem bangunan di wilayah perbatasan Kabupaten 

Nunukan sebagai Kawasan Stra te gis 

Nasional (KSN). Ketiga, melakukan pembinaan 

teknis penyelenggaraan pem ba ngunan 

permukiman perbatasan, seperti sosialisasi 

dan penyuluhan berbasis informasi program 

strategis pada momen hari-hari besar nasional. 

*) Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pe ngelolaan 

Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB. 

**) Staf Pengajar Program studi PSL, Guru Besar 

IPB, Ketua Komisi Pembimbing. 

***) Staf Pengajar Program Studi PSL, Guru Besar 

IPB, Anggota Komisi Pembimbing. 

****) Staf Pengajar Program studi PSL, Dosen IPB, 

Anggota Komisi Pembimbing. 


INFOBARU 1 

Info Baru 1 

Pengurus IATPI berfoto bersama Ketua Umum IATPI terpilih, Budi Yuwono (duduk ke-7 dari kiri) 

Anggota IATPI 

Siap Kontribusi Keahlian 

Bidang AMPL 

Kepengurusan Ikatan Ahli Teknik Penyehatan 

dan Teknik Lingkungan Indonesia 

(IATPI) periode 2010 – 2014 telah dikukuhkan. 

Kepengurusan baru IATPI terdiri Budi Yuwono 

sebagai Ketua Umum, Nugroho Tri Utomo 

sebagai Ketua I, Dollaris Riauaty sebagai 

Ketua II dan Rudy Yuwono sebagai Sekretaris 

Jenderal. Selain pembenahan organisasi, IATPI 

kepengurusan ini akan lebih banyak me ngerahkan 

anggotanya untuk turut meng kontribusikan 

keahliannya pada isu-isu air minum 

dan penyehatan lingkungan (AMPL). 

IATPI merupakan asosiasi profesi yang 

bergerak dalam bidang teknik penyehatan 

lingkungan seperti penyediaan air minum, 

pengelolaan limbah padat, pengelolaan limbah 

cair, pengendalian pencemaran udara, 

pengendalian limbah bahan berbahaya dan 

beracun, pemulihan kerusakan lingkungan, 

manajemen lingkungan industri, drainase dan 

kajian lingkungan. Wadah ini menampung 

individu-individu yang kesehariannya berge 

rak di bidang teknik penyehatan dan lingkungan 

seperti tersebut di atas. 

IATPI didirikan di Bandung pada 10 Oktober 

1977 oleh sekelompok alumni per tama 

Jurusan Teknik Penyehatan Institut Teknologi 

Bandung. Termasuk sebagai pe lo por IATPI 

adalah Prof. Dr. Ir. Soepangat Soemarto, MSc, 

Dr. Ir. Benny Chatib, MSc, Ir. Hidayat Notosugondo, 

dan Ir. Darmawan Saleh. IATPI saat 

ini beranggotakan lebih dari 1.000 alumni 

jurusan teknik penyehatan/teknik lingkungan 

dan ahli-ahli yang bekerja di bidang tersebut. 

Pembenahan organisasi merupakan salah 

satu prioritas yang akan dilakukan ke pengurusan 

IATPI periode ini. Termasuk diantaranya 

pembenahan organisasi cabang dan 

perluasan anggota. IATPI juga saat ini tidak 

lagi membatasi keanggotaanya hanya bagi 

mereka yang berijasah S-1 jurusan Teknik 

Penyehatan atau Teknik Lingkungan. Asal 

terbukti berkecimpung dalam bidang yang 

tergolong penyehatan lingkungan, dia bisa 

diterima sebagai anggota IATPI, apapun 

jurusan dan sekolah tingginya. Hingga saat 

ini sebanyak 1.114 ahli teknik lingkungan dan 

penyehatan menjasi anggota IATPI. Mereka 

tersebar di tujuh cabang antara lain Cabang 

Bandung, Cabang Jawa Barat, Cabang Jawa 

Tengah, Cabang Jawa Timur, Cabang Yogyakarta, 

Cabang Padang, dan Cabang Jakarta 

Selatan. 

IATPI juga memiliki forum kemitraan 

yang dibentuk untuk mengkoordinasi pengem 

bangan dan implementasi kegiatan 

ke mit raan antara IATPI dengan organisasi 

lain, termasuk kegiatan komersial. Melalui 

ker jasama tersebut telah dihasilkan produk 

seperti Tangki Biofilter IATPI, Tangki Biofilter 

Individual, dan lainnya. 

Tantangan dalam penyehatan lingkungan 

di Indonesia, menurut Ketua Umum 

Ika tan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik 

Ling kungan Indonesia (IATPI), Budi Yuwono 

cukup berat. Hal ini bisa dilihat dari degradasi 

lingkungan yang terjadi, masih kurangnya 

prasarana dasar dibidang sanitasi dan terjadinya 

perubahan iklim. 

“Saat ini masih ada 70 juta jiwa penduduk 

Indonesia yang buang air besar sembarangan. 

Juga masih ada pemerintah kabupaten/kota 

yang tidak satu rupiah pun menganggarkan 

untuk program sanitasi. Oleh karenanya, 

dengan 1.600 orang anggota yang tersebar 

di berbagai wilayah dan bidang, kita akan 

tingkatkan kontribusi IATPI dalam berbagai 

kebijakan di berbagai tingkatan” kata Budi 

Yuwono pada malam pengukuhan pengurus 

baru IATPI, akhir April lalu di Jakarta. 

Budi Yuwono yang juga menjabat Dirjen 

Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum 

terpilih secara aklamasi dalam Kongres IATPI 

VII 13 Maret 2010. Ia menggantikan Catur 

Sapto Hadi, yang juga sebagai anggota 

Komisi III DPR RI, yang telah menjabat 

Ketua IATPI pada kepengurusan 2004 – 

2009. Ia mengatakan, pemerintah bersama 

stakeholder lainnya berusaha untuk mencapai 

target tidak ada lagi masyarakat Indonesia 

yang BAB sembarangan pada tahun 2014. 

Budi Yuwono menyebut tiga isu yang 

menjadi tantangan anggota IATPI. Pertama, 


degradasi lingkungan yang ditandai dengan 

perubahan iklim yang dahsyat yang terus 

menerus. Kedua, terbukanya perdagangan 

jasa yang melibatkan para arsitek di bidang 

penyehatan lingkungan. Dan ketiga, profesi 

di bidang teknik lingkungan dan penyehatan 

harus terus didorong untuk berkiprah lebih 

banyak untuk kemajuan bangsa ini. 

Pada kepengurusan kali ini IATPI menunjuk 

5 Dewan Pakar berisikan Budiman 

Arif, Rach mat Rani, Catur Sapto Hadi, Parwoto, 

dan Sri Bebasari. 

Total sertifikat yang sudah diterbitkan IATPI 

berjumlah 600 lembar. 

Sertifikasi Keahlian 

Sebagai asosiasi profesi, IATPI terus meningkatkan 

kompetensi anggotanya melalui 

program pendidikan dan pelatihan dan 

sertifikasi. Ketua I IATPI Nugroho Tri Utomo 

menambahkan, dalam menjalankan program 

sertifikasi, sejak tahun ini IATPI diminta Kementerian 

Lingkungan Hidup untuk menge 

luarkan sertifikasi Keahlian bidang Konstruksi 

Lingkungan. Pada awalnya sektor 

tra disio nal IATPI mengeluarkan sertifikat 

ke ahlian bidang penyehatan lingkungan. 

Prog ram ini sekaligus memenuhi kewajiban 

ketenaga-ahlian jasa konstruksi sebagaimana 

diamanatkan oleh Pasal 9 Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kons- 

truksi. IATPI telah diakui oleh Lembaga Pengem 

bangan Jasa Konstruksi (LPJK) untuk 

menerbitkan sertifikat keahlian bidang ini. 

Total sertifikat yang sudah diterbitkan IATPI 

berjumlah 600 lembar untuk tingkat Pratama, 

Madya, dan Utama. Sementara program sertifikasi 

Manajer Pengendalian Pencemaran 

Air berjumlah 354 lembar. 

“Kita tidak akan asal mengeluarkan sertifikasi, 

karena unit Diklat dan unit ser tifikasi 

akan kita sinergikan,” jelasnya. Sampai saat 

ini IATPI telah mengeluarkan 600 lembar 

sertifikat keahlian konstruksi lingkungan,” 

ujarnya. (bcr) 

Tangki Biofilter IATPI 

www.jovan1234.webs.com 

Salah satu produk IATPI yang sudah diluncurkan ke publik 

adalah tangki biofilter. Tangki Biofilter yang adalah unit Instalasi 

Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga yang memanfaatkan bakteri 

pengurai anaerobic secara uplow filter yang ditanam pada media filter 

biologis. Proses penguraian zat pencemar, secara biologis dijamin 

menghasilkan efluen air limbah yang aman bagi perairan dengan 

efektifitas pengurangan zat pencemar hingga hampir 90%. Reaktor 

AFB didesain oleh para ahli dari Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan 

Lingkungan Indonesia (IATPI) yang merupakan ahli-ahli terkemuka 

dari alumni universitas terkemuka di Indonesia. 

Hasil pengujian laboratorium terhadap efluen yang dihasilkan 

telah memenuhi persyaratan standar baku mutu Menteri Lingkungan 

Hidup Nomor 112 Tahun 2003. Ketentuannya adalah tidak melebihi 

beberapa parameter seperti biochemical oxygen demand (BOD) 100 

mg per liter, total suspended solids (TSS) 100 mg per liter, pH antara 6 – 

9, dan kandungan minyak 10 mg per liter. 

Reaktor Anaerob Fluidized Bed Biofilter (AFB) ini dapat dimanfaatkan 

untuk keperluan kawasan permukiman dalam skala komunal dari 10 

– 500 rumah. Produk ini juga telah melalui uji laboratorium biologi 

serta kelayakan teknis konstruksi oleh para ahli Teknik Sipil dan Teknik 

Lingkungan dari IATPI. Garansi atas produk dan purna jual selama 

masa garansi oleh Forka IATPI. 

Beberapa keunggulan produk ini antara lain; pertama, tidak 

memerlukan lahan yang luas; kedua, terbuat dari bahan yang kuat dan 

tahan lama; ketiga, mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama 

dalam pemasangan; keempat, langsung dapat dioperasikan dengan 

syarat; kelima, tersedia tenaga ahli untuk commissioning dan pelatihan; 

keenam, tersedianya bakteri starter untuk seeding (pembiakan) dan 

aklimatisasi optimal yang menjamin tumbuhnya bakteri secara 

maksimal, menjamin terjadinya proses penguraian secara anaerobic di 

tangki reaktor.; dan ketujuh, untuk kapasitas di atas 100 rumah berupa 

sistem knockdown. 

Tersedia berbagai ukuran skala rumah tangga hingga komunal, 

mudah dipasang, praktis dan kuat karena terbuat dari bahan fiberglass 

dengan sistem knockdown. 

Tangki Biofilter Individual 

Tangki ini digunakan untuk kebutuhan pengeolahan air limbah 

domestik tiap rumah tangga. Teknologi tepat guna ini merupakan 

solusi praktis untuk permukiman padat di wilayah pesisir pantai, 

daerah kumuh padat perkotaan dan daerah dengan permukaan air 

tanah yang tinggi. Produk ini terbuat dari bahan fiberglass yang kedap 

air dan tentu saja tahan lama. 

Menurut dalah satu pengurus IATPI, tangki biofilter individual ini 

telah dibeli USAID dalam program Environmental Services Program 

(ESP) sebanyak 200 unit untuk permukiman nelayan di Kota Medan. 

(bcr/berbagai sumber) 


Shahnaz Haque; 

INFOBARU 1 

‘Gabung IATPI, 

Serasa Balik ke Rumah’ 

Bentuk pengabdian pada bidang keil muannya ditunjukkan oleh Shahnaz Haque dengan 

menyanggupi tawaran Budi Yuwo no untuk menjadi pengurus Ika tan Ahli Tek nik Penyehatan dan 

Teknik Lingkungan Indo nesia (IATPI). 

AAlumni Teknik Penyehatan dan Lingkungan 

Universitas In donesia tahun 1990 ini 

awalnya diajak oleh mantan pem bimbing 

skripsinya, Setyo Sarwanto Mursidi. “Kapan 

kembali lagi untuk menyumbangkan keilmuannya 

setelah me lang lang buana me ngerjakan 

banyak hal” kata Setyo kepada Shahnaz. 

Akhirnya tanpa ragu ia menyanggupi tawaran 

untuk menjadi Humas dari Ketua IATPI Budi 

Yuwono yang juga sebagai Direktur Jenderal 

Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. 

IATPI bukanlah pengalaman pertama 

Shahnaz mengaplikasikan ilmunya di bidang 

teknik penyehatan dan lingkungan. Ia pernah 

membantu Menteri Lingkungan Hidup, Sarwono 

Kusumaatmaja, yang juga sebagai 

Men teri Kelautan dan Perikanan di era Presiden 

Abdurrahman wahid. 

“Saya sejak dulu memang suka lingkungan, 

kuliah juga mengambil jurusan lingkungan. 

Kalau profesi yang dikenal masyarakat luas 

(sebagai artis, red) untuk mencari uang. Tapi 

kalau untuk menyeimbangkan otak agar tidak 

tumpul-tumpul amat saya bergabung di 

IATPI,” tukas salah satu trio Haque bangga. 

Saat ditanya apa saja tantangan yang bakal 

dihadapi IATPI, Shahnaz mengingatkan untuk 

menjaga kualitas air bersih dan meningkatkan 

kualitas lingkungan permukiman, terutama 

bidang sanitasi, baik persampahan maupun 

air limbah. “Semakin lama air bersih sangat 

sulit didapatkan. Sebenarnya IATPI sudah melakukan 

banyak hal, namun belum banyak 

dipublikasikan,” ucap isteri Gilang Ramadhan 

ini. 

Sumber daya alam, termasuk air, yang luar 

biasa dimiliki Indonesia menurut Shahnaz 

Haque membutuhkan edu kasi kepada masya 

ra kat sebagai ope rator dan pengguna. 

“Ke lemahan ma sya rakat Indonesia selama ini 

kan kalau di bangunkan sesu atu tidak bisa ma- 

in tenance (merawatnya). 

Bikin WC bisa, tapi 

lama-lama kalau cari 

WC tidak pakai mata, 

tapi hidung,” ujarnya 

ketawa. 

Ia bangga bisa 

kem bali lagi ke ru mahnya. 

Rumah yang ia 

maksud ada lah wa dah 

tempat ilmu yang ia 

geluti se jak kuliah, yakni 

IATPI. Suaminya pun 

men du kung sepenuhnya 

pili han Shahnaz. Dan pa da 

bagian akhir ia menegaskan 

pen ting nya edukasi disertakan 

dalam prog ram IATPI ke 

depan. (bcr) 

“Semakin lama 

air bersih 

sangat sulit 

didapatkan. 

Sebenarnya 

IATPI sudah melakukan 

banyak 

hal, namun 

belum banyak 

dipublikasikan,” 

Shahnaz Haque. 


Info Baru 2 

Pendekatan Partisipatif 

Dalam Rekonstruksi 

Pasca Gempa 

di Kawasan Pusaka 

Ir. Adjar Prajudi *), Aswin G. Sukahar **), 

HR. Pudjo Koeswhoro Juliarso ***), Eki Arsita Rizki ****) 

Karakteristik Kawasan Kotagede dimulai 

jembatan Sungai Gajahwong, koridor Jalan 

Tegalgendu-Mondorakan dengan deretan 

Omah Kalang, hingga signage komponen 

(ikon tugu dijembatan), deretan toko perak & 

souvenir shop dan beberapa Omah Joglo 


INFOBARU 2 

Kejadian bencana gempa bumi di Daerah 

Istimewa Yogyakarta tahun 2006 telah 

meng gugah kesadaran masyarakat untuk 

me ngubah tingkah laku, di samping menjadi 

lebih adaptif terhadap ancaman bencana 

alam juga telah menumbuhkan kesadaran 

baru tentang arti penting peran serta masyarakat 

dalam memulihkan kembali kon disi 

lingkungan permukiman pasca gem pa. 

Dari pengalaman pendampingan bersa- 

Kma masyarakat melalui komunitas pelestari 

Foto Kiri & Kanan : Proses pendampingan dan penguatan komunitas dalam proses perencanaan serta pelatihan keterampilan pertukangan kayu untuk peles tari 

an Omah Joglo Bimbingan Teknis bersama BP3 DIY 

pusaka budaya (heritage-culture) dapat dipe 

lajari pula bahwa kerusakan fisik dan 

lingkungan permukiman pada kawasan 

ber sejarah yang terdapat obyek pusaka buda 

ya, terkait pula persoalan kerentanan 

sosial, ekonomi seperti menurunnya tingkat 

pendapatan usaha pengrajin batik, pengrajin 

perak dan usaha makanan jajanan-khas yang 

menjadi andalan kepariwisataan. 

Jelaslah bahwa penanganan rekonstruksi 

pasca gempa pada kawasan pusaka budaya 

sangat berkaitan langsung pada upaya pemulihan 

perekonomian lokal yang dilaku kan 

oleh masyarakat sendiri. Menurut hierarkinya 

sebagai efek setelah terjadinya bencana 

gempa bumi perlu didorong peran serta 

masyarakat untuk penguatan perekonomian 

lokal. 

Kajian risiko dan analisis kerentanan 

masyarakat diharapkan dapat menghasilkan 

pengetahuan tentang pembangunan yang 

sensitif terhadap mitigasi bencana alam, 

se ka ligus dapat ditemu kenali pendekatan 

partisipatif masyarakat dalam pemulihan 

ling kungan per mukiman yang adaptif dan 

ber kelanjutan. 

Pendekatan Partisipatif 

Paradigma “partisipatoris” dikembangkan 

dalam pem bangunan di Indonesia sekitar 

tahun 1990-an. Munculnya paradigma par tisi - 

patoris meng indikasikan adanya dua perspektif. 

(1) peli batan masya rakat setempat 

dalam pemilihan, perencanaan dan pelaksana 

an program atau proyek yang akan 

me war nai hidup masyarakat, sehingga 

dengan demi kian dapat dijamin bahwa persepsi 

setempat, pola sikap dan pola pikir 

serta nilai-nilai dan pengetahuan lokal ikut 

dipertimbangkan secara penuh; (2) membuat 

umpan balik sebagai bagian yang tidak 

terlepaskan dari kegiatan pembangunan. 

Penggunaan konsep partisipasi mencangkup 

dua alternatif, antara lain: 

Alternatif pertama berkisar pada partisipasi 

sebagai tujuan pada diri sendiri atau 

sebagai “alat untuk mengembangkan diri”. 

Sebagai sebuah tujuan, partisipasi menghasilkan 

pemberdayaan (empowering), yakni 

setiap individu-pribadi berhak menyata kan 

penda pat dalam pengambilan keputusan 

yang menyangkut kehidupannya. Partisipasi 

adalah “alat” dalam memajukan ideologi atau 

tujuan-tujuan pembangunan yang normatif 

seperti keadilan sosial, persamaan dan demok 

rasi. 

Alternatif kedua, partisipasi yang bersifat 

transformasional dan instrumental dalam 

suatu proyek pembangunan tertentu. Melalui 

partisipasi yang bersifat transformasional ditafsirkan 

sebagai alat untuk mencapai efi - 

siensi dalam manajemen proyek yang digunakan 

sebagai alat untuk melaksanakan 

kebijakan-kebijakan. Dengan demikian partisi 

pasi tidak mung kin di le paskan dari “kepen 

tingan ber sama” baik antara pemerintah 

dengan masyarakat maupun antara sesama 

warga masyarakat. 

Model pembangunan ini dilaksanakan 

melalui proses dari bawah (bottom up 

pro cess). Sementara itu pembangunan 

bot tom up mengan dung keuntungan-keun 

tungan, sebagai berikut: (1) Data di kumpulkan, 

dikaji dan dicoba secara lang sung 

oleh komunitas atau masyarakat, (2) Pe mecahan 

masalah langsung dapat dicobakan 

selama berlangsung proses sendiri, (3) Terjadi 

peningkatan penghargaan atas masalah 

yang dihadapi para pemangku kepentingan 

(stakeholder), sesuai dengan konteks kebudayaan 

serta perubahan kondisi lokal se tempat, 

(4) Kelemahan dan kekuatan lang sung 

di pahami oleh ko mu nitas atau ke lompok 

ma syarakat yang terlibat dalam proses pengam 

bilan keputusan, (5) Semakin meningkat 

proses motivasi masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam mengambil keputusan, 

di karenakan masyarakat semakin memahami 

masalah yang dihadapi. 

Pemberdayaan sebagai praktek partisipasi 

secara lebih rinci merujuk kepada prinsip 

dasar Participatory Rural Apraisal (PRA), yaitu 

memahami komunitas secara partisipatif. 

Prin sip dari PRA memiliki dua sisi yang tidak 

dapat dipisahkan, sisi pertama adalah 

sekumpulan jiwa, etika, dan prinsip yang 

men dahulukan kepentingan masyarakat. Sisi 

kedua adalah sekumpulan alat atau teknik 

pemberdayaan masyarakat (penjajagan kebu 

tuhan, perencanaan, pelaksanaan, pe mantauan 

dan eveluasi) yang sederhana dan ber- 


Kejadian bencana gempa bumi di Daerah Istimewa 

Yogyakarta tahun 2006 telah menggugah kesadaran 

masyarakat untuk mengubah tingkah laku, di samping 

menjadi lebih adaptif terhadap ancaman bencana alam 

juga telah menumbuhkan kesadaran baru tentang arti 

penting peran serta masyarakat dalam memulihkan 

kembali kondisi lingkungan permukiman pasca gempa. 

daya guna praktis untuk berbagai tingkatan 

kemampuan masyarakat. 

Sebagai sebuah pendekatan partisipatif 

masyarakat, PRA mempunyai beberapa pen - 

dekatan-pendekatan untuk memajukan par - 

tisi pasi mas yarakat. Arah pendekatan partisipasi 

yang perlu dituju ialah partisipasi atas 

permintaan setempat. Teknik-teknik PRA di - 

seleng garakan sesuai dengan permintaan 

warga komunitas. Keinginan terfokus untuk 

menjawab kebutuhan yang dinyatakan masyarakat 

setempat, bukan kebutuhan yang 

dirancang dan disuarakan oleh fasilitator 

sebagai orang luar. Metode yang dipakai 

adalah memotivasi warga komunitas. 

Kawasan Pusaka-Budaya (Cultural-Heritage 

District) 

Pusaka Budaya (Cultural Heritage) meliputi 

pusaka alam, pusaka budaya dan pusaka 

saujana. Pusaka alam adalah bentukan alam 

yang istimewa. Pusaka budaya adalah hasil 

cipta, rasa, karsa dan karya. Perkembangan 

pemahaman pusaka yang awalnya bertumpu 

pada artefak tunggal, dalam dua dekade 

terakhir ini pusaka dapat berarti pula suatu 

“saujana budaya“ yang luas bahkan bisa 

lintas batas wilayah. Sebuah perkembangan 

yang menuntut gerakan masyarakat untuk 

melangkah progresif. Menjadikan isu pusaka 

(heritage) tidak bisa dipisahkan dari berbagai 

persoalan pengelolaan kota maupun wila- 


INFOBARU 2 

Foto Kiri & : Proses perencanaan berbasis 

Kanan komunitas oleh Timi Inti Perencanan 

(TIP), OPKP (organisasi Pelestari 

Kawasan Kotagede tiap Desa/ 

kelu rah an, dan paparan Dokumen 

RPP/CSP memperoleh tanggapan 

ICOMOS dan The Wolrd Bank USA 

dalam rumah-rumah tradisional mengalami 

kerusakan dan sebagian roboh. Artefak bersejarah 

Pos Malang (dibangun saat Pakoe 

Boewono X) posisi melintang di tengah Gang 

Soka, Desa Jagalan mengalami kerusakan 

struktur. 

Saat ini telah direhabilitasi melalui Proyek 

Re kompak JRF, termasuk Monumen Ngejaman 

PB X. Proses perencanaan dan pelaksanaan 

re habilitasi dan rekonstruksi dilakukan oleh 

komunitas dengan pendampingan DMC DI 

Yogyakarta serta memperoleh dukungan 

bimbingan teknis dari Balai Pelestarian Pening 

galan Purbakala (BP3) DIY dan Tim NMC. 

Sepenuhnya melalui ”peran partisipasi dan 

pemberdayaan komunitas”, antara Tim Inti Perencana, 

Panitia Pembangunan berkolaborasi 

dengan OPKP. 

yah (urban and regional management). Termasuk 

bangunan, struktur, artefak penting/bersejarah, 

kawasan kota tua dan 

per mukiman tradisional dan situs pra-sejarah 

Kawasan Pusaka Kotagede secara entitas 

dan catatan historis merupakan “kutha” 

yang dibangun pada era jaman Mataram 

Islam, sebelum dua kerajaan Kasultanan 

Nga yogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan 

Surakarta Hadiningrat didirikan, (pemisahan 

kekuasan dua wilayah ini akibat perjanjian 

Giyanti yang memisahkan wilayah Mataram 

Islam, dari Kotagede ke dua wilayah pamengku 

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan 

Kasunanan Surakarta Hadiningrat tersebut). 

Hingga saat ini artefak yang masih menjadi 

andalan wisatawan asing maupun wisatawan 

nusantara adalah situs bekas kedathon, 

watu gilang dan watu cantheng termasuk 

kompleks makam raja Panembahan Senopati, 

sendhang selirang, ringin sepuh dan 

pohon menthaok. Salah satu kehidupan 

yang masih berlangsung Pasar Gede (Pasar 

Legi) Pasar tradisional dipandang sebagai 

media ruang interaksi sosial, ekonomi dan 

secara kultural dimanfaatkan masyarakat, 

dan pedagang terjadi adanya transaksibarter 

barang dan uang. Ikatan emosional 

segala lapisan masyarakat membaur dalam 

suasana kekerabatan saudagar. Masjid 

Ageng Kota gede masih terawat serta 

terjaga kelestariannya. Terdapat area-area 

situs bersejarah, seperti: jagang dan beteng 

baluwarti, cepuri. Se dangkan alun-alun 

sudah digunakan tempat bermukim oleh 

penduduk. Seting bentang alam lansekap 

Kotagede masih terjaga, seperti: Sungai Gajah 

Wong dan kompleks makam Panembahan 

Senopati dan sendang dengan ringin sepuh 

di Alas mentaok masih lestari. 

Karakter lingkungan permukiman yang 

padat dengan pagar tembok tinggi pada 

gang-lorong sempit, saat gempa bumi tahun 

2006 tembok pagar keliling dan bagian 

Keberlanjutan Program (sustainability) 

Sasaran program heritage berikut melakukan 

rehabilitasi struktur rumah tradisional pada 

rumah-rumah privat dan rumah Joglo 

untuk keperluan publik, atau kegiatan 

sosial-kemas ya rakatan, misal: pelatihan penguat 

an kapasitas Organisasi Pelestarian 

Ka wasan Pusaka Kotagede, termasuk upaya 

meningkatkan kegiatan untuk mendorong 

pelestarian pusaka budaya intangible, seperti: 

latihan seni dan budaya, serta mendorong 

kehidupan masyarakat lokal untuk meningkatkan 

kegiatan ekonomi lokal. 

Lingkungan rumah yang digunakan 

untuk kegiatan pengrajin biasanya berada 

ditengah lingkungan perumahan. Kendala 

akses menuju rumah-rumah pengrajin melewati 

lorong, gang yang berada dibagian 

dalam lingkungan perumahan yang padat. 

Ini memerlukan perencanaan jalur-pusaka 

(heritage-trail) dalam kesatuan dengan setingkarakter 

rumah pusaka dalam kesatuan 

Cluster. Untuk mempertegasnya melalui penata 

an elemen street-furniture, rambu-rambu 

penanda untuk skala desa ataupun skala 

jejalur kesatuan Kawasan Pusaka Kotagede. 

*) Kepala PMU REKOMPAK-JRF 

**) Kepala Satker Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Rumah Pasca Gempa Bumi DIY dan 

Jawa Tengah 

***) Heritage Conservation Expert DMC DIY 

****) Assisten Pelaksanaan Satker RR 


Info Baru 3 

WORLD EXPO SHANGHAI 2010 

Indonesia 

Mengangkat Tema 

BioDiverCity 

I 

Indonesia berpartisipasi dalam ajang 

World Expo 2010 di Shanghai, China. Expo 

yang dibuka selama 6 bulan dimulai sejak 1 

Mei 2010 dan akan berakhir 31 Oktober 2010 

ini resmi dibuka oleh Presiden RRC, Hu Jintao 

dengan mengambil tema ”Better City, Better 

Life” (Kota yang Lebih Baik, Kehidupan yang 

Lebih Baik). 

Dalam acara pembukaan Paviliun Indonesia, 

Menko Perekonomian, Hatta Rajasa 

di dam pingi Menko Perdagangan, Mari Eka 

Pangestu, mengatakan paviliun Indonesia 

me nampillkan Trade Tourism Invesment (TTI) 

yang dimiliki Indonesia yang menjadi kebang 

gaan Bangsa Indonesia. 

Selain itu, Hatta juga mengatakan, 

dengan ha dir nya pavi liun Indonesia ini memper 

lihatkan bahwa Indonesia sedang bergerak 

maju sebagai bagian dari dunia untuk 

membangun peradaban dunia. Selain itu, 

tujuan paviliun Indonesia dalam World Expo 


INFOBARU 3 

ini, sebagai ajang promosi kepada dunia luar 

yang memperlihatkan kekhasan yang ada di 

Indonesia. 

Sebelum pembukaan, dalam jumpa 

pers dengan wartawan, Mari Eka Pangestu 

mengatakan Paviliun Indonesia seluas 4000 

m 2 dengan bangunan 2400 m 2 , mempunyai 

tema BioDiverCity. Tema itu diambil dari 

rangkaian kata Bio (kehidupan) – Diverse 

(keanekaragaman) dan City (kota) yang 

meng hadirkan keanekaragaman budaya Indo 

nesia dengan menampilkan kehar mo nis an 

antar manusia dan lingkungan nya. “Pavil iun 

Indonesia meru pakan program pen cit raan 

(national branding) Indonesia se bagai satu 

negara,” kata Mari. Karenanya dia ber harap 

keikut sertaan Indo nesia dalam Expo Dunia 

di Shanghai ini promosi sebagai negara yang 

perkem bangan nya sering tidak di ke tahui 

oleh dunia. 

Mari menambahkan, paviliun Indonesia 

menampilkan kehidupan lautan dan hutan 

Indonesia, peralatan budaya Indonesia, hasil 

bumi, tampilan kain, alat musik, makanan, 

termasuk juga menampilkan warisan budaya 

Borobudur serta hubungan dengan China 

yang sudah terjalin lama yakni sejak masuknya 

Cheng Ho ke Indonesia 600 tahun yang lalu. 

Dalam pameran itu Indonesia memamerkan 

potensi sumber daya alam Indonesia, 

industri kreatif dan kebudaya an, investasi, 

per dagang an dan pariwisata. Sejumlah instansi 

yang akan berpartisipasi antara lain 

Kementerian Pekerjaan Umum, Kemendag, 

Kemenkeu, Kemendagri, Kemenlu, Kementerian 

ESDM, Kemenhut, Kemen terian Tena 

ga Kerja dan Transmigrasi, Kemen kominfo, 

Kemen kop dan UKM, Kementerian 

BUMN, serta BKPM. Kementerian PU sendiri 

menampilkan video yang ditampilkan di 

theater dalam paviliun Indonesia berisi investasi 

dan pro mosi infrastruktur PU di 

Indonesia. 

Dalam hal ini Ditjen Cipta Karya menampilkan 

lima video interaksi multi media 

atau video singkat yang berisi meka nisme 

pembangunan bersih atau Clean Development 

Mechanism (CDM) salah satunya 

ada lah Program CDM di Tempat Pemrosesan 

Akhir (TPA) Sumur Batu di Bekasi, instalasi 

pengolahan air limbah di Denpasar, Bali 

(Denpasar Sewerage Development Project), 

pembangunan Rumah Susun Sederhana 

Sewa (Rusunawa) dengan teknologi precast 

(pra tegang), rehabilitasi dan rekonstruksi 

gempa bumi Yogyakarta dan Program Penye 

diaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis 

Masyarakat atau dikenal PAMSIMAS. 

Indonesia menangkap arti penting World 

Expo Shanghai ini, dengan menarik sebanyak 

mungkin orang untuk mendatangi paviliun 

Indonesia, melalui pertunjukan kesenian dan 

kebudayaan, semakin banyak orang yang 

me ngetahui potensi dan sekaligus kemampuan 

yang dimiliki oleh Indonesia. 

Selain menjadi pusat kesenian dan kebudayaan, 

paviliun Indonesia juga harus 

di kembangkan menjadi pusat informasi tentang 

potensi dan kemampuan yang di miliki 

Indonesia dalam bidang ekonomi atau tentang 

tawaran apa yang diajukan Indonesia 

sebagai negara tujuan investasi. Dalam kaitan 

itulah, Menko Bidang Perekonomian, 

Hatta Rajasa dan Menteri Perdagangan, Mari 

Eka Pangestu hadir dalam acara pembukaan 

World Expo Shanghai 2010. 

Paviliun Indonesia 

Hari pertama World Expo Shanghai China 

2010 sekitar dua ratus ribu pengunjung meluber 

ke seluruh areal Expo 2010. Paviliun 

Indonesia membuktikan diri sebagai salah 

satu primadona di antara 50-an paviliun negara 

lainnya dengan berhasil disambangi 

17.000 pengunjung. 

Hal ini disampaikan Violet Shen, Humas 

Paviliun Indonesia, kepada Analisa di lokasi 

pameran. “Paviliun Indonesia baru dibuka 

mulai pukul 12 siang setelah acara pembukaan 

oleh Menko Perekonomian dan Menteri 

Perdagangan. Akan dibuka lagi mulai 

pukul 9 pagi hingga 9 malam “ katanya. 

Indonesia yang juga pernah berpartisipasi 

Foto Kiri : Paviliun Indonesia di Shanghai Expo 2010 yang berarsitekturkan bambu 

Foto Kanan : Salah satu sudut World Expo 2010 Shanghai, China 


Foto Kiri : Menko Perekonomian Hatta Rajasa 

(kiri) didampingi Menteri 

Perdagangan Mari Eka Pangestu 

(ke-2 dari kiri) saat mengunjungi 

Paviliun Indonesia 

Foto Kanan : Sudut kota shanghai, dalam satu 

dasawarsa terakhir kota shanghai 

berkembang pesat. Shanghai 

merupakan salah satu kota besar 

yang berhasil dalam penataan kota 

dan permukiman 

di World Expo 2005, Aichi, Jepang, kali ini 

menonjolkan sejumlah keunggulan. Beberapa 

di antaranya adalah menggunakan 

hampir 60 persen bambu sebagai material 

terbesar bangunan, konsep paviliun yang 

serba terbuka (tidak menyediakan pintu 

masuk), dan mengedepankan benda-benda 

budaya dan alam khas Nusantara. 

“Expo 2010 akan mengangkat Indonesia 

ke kancah dunia Internasional. Banyak yang 

tidak diketahui masyarakat dunia mengenai 

Indonesia. Expo 2010, kita bisa mem beritahukan 

seluruh kekayaan Indonesia,” ungkap 

Mari Eka Pangestu. 

Paviliun Indonesia yang dibangun di atas 

tanah seluas 4.000 meter persegi dengan 

ketinggian 20 meter dibangun dengan biaya 

Rp100 miliar yang berasal dari anggaran 

Pemerintah Indonesia dan sponsor dari kalangan 

swasta, (sejumlah perusahaan besar 

di Indonesia). Selain itu, biaya operasional 

selama 6 bulan penyelenggaraan Expo 2010 

juga bakal memakan biaya sebesar Rp100 

miliar. 

“Dengan paviliun ini, akan terbangun 

national branding Indonesia yang lebih baik 

di mata internasional. Di sini, ditunjukkan 

kelebihan bangsa Indonesia, yaitu warisan 

budaya yang menjadi dasar kreativitas bangsa. 

Dengan demikian, kita bisa mem bangun 

Indonesia yang berdaya saing tinggi. Kita 

menargetkan 3 juta pengunjung hingga 

akhir Expo 2010,” kata Mari Pangestu yang 

didampingi Dea Sudarman, Staf Khusus Menteri 

Perdagangan. 

Paviliun Indonesia berada zona B Expo 

2010 dan berbaris mengular hingga 20 

meter. Setiap pengunjung paling tidak mesti 

mengantri selama 15 menit untuk masuk. 

Wa lau cuaca cukup terik, pengunjung tetap 

antusias. Di depan paviliun, pengunjung 

dapat menikmati cuplikan foto-foto tentang 

budaya Indonesia di layar vertikal LED raksasa 

dengan ketinggian setidaknya 15 meter. 

Paviliun Indonesia mengambil tema Indonesia 

is Biodiverse City. Tema ini mene kankan 

pada keanekaragaman budaya, se ni dan alam 

ke bang gaan Indonesia. Maka, begitu masuk, 

para pengunjung pun lang sung disambut 

oleh seni tradisional, seperti Tari Kecak khas 

Bali dan pertunjukan gamelan. Bagi yang 

tertarik, bisa duduk di bangku amphiteather 

yang telah tersedia. 

Selanjutnya, pengunjung bisa menuju 

bagian lainnya melalui ramp (jalan menanjak) 

dan bisa melihat puluhan topeng khas 

tiap-tiap daerah di Indonesia yang sengaja 

ditempel di dinding hingga membentuk 

mo sa ik tersendiri. Pada dinding di samping 

ramp, juga terpampang peta Indonesia dan 

negara lainnya. “Sengaja dibuat peta negara 

lain juga biar pengunjung tahu di mana lokasi 

Indonesia berada. Jangan hanya tahu Bali,” 

kata Budi Lim, desainer sekaligus konseptor 

Paviliun Indonesia. Uniknya lagi, terdapat air 

terjun yang mengaliri peta dinding tersebut 

hingga terasa suasana asri khas Indonesia. 

Pengunjung kemudian dapat memasuki 

terowongan yang didekorasi sedemikian rupa 

hingga dapat disaksikan potret raksasa hutan 

lebat dan keindahan bahari negeri ini. Secara 

khusus, terdapat juga monitor tempat para 

pengunjung bisa memberikan vote (dengan 

cara memberikan tanda tangan) sebagai dukungan 

untuk Komodo agar bisa ma suk sebagai 

World Heritage Site yang kelestariannya 

dilindungi oleh dunia. Dan, ternyata banyak 

pengunjung yang mem berikan dukungan 

tersebut. 

Di bagian berikutnya, tersaji aneka barang 

kerajinan tradisional, peninggalan sejarah, 

alat musik, mulai dari keranjang rotan, keris, 

hingga suling dan tambur. Secara spesial, 

ditata pula seperangkat gamelan lengkap 

yang mengkilap. Sementara pengunjung berkeliling, 

mereka juga merasakan semilir angin 

yang teduh dari antara daun jendela-jendela 

bambu yang bisa dibuka-tutup hingga juga 

bisa berfungsi sebagai dinding. 

Paviliun ini juga menghadirkan sesosok 

patung Laksamana Cheng Ho yang memberi- 


INFOBARU 3 

kan banyak andil dalam sejarah Indonesia. 

Tak lupa, warisan nenek moyang Indonesia 

juga disajikan secara kreatif, yaitu replika 

relief Candi Borobudur yang terbuat dari 

batu. Sedikit menggelitik, dijejer pula aneka 

jenis becak dari berbagai daerah di Indonesia, 

mulai dari becak Medan (di urutan pertama), 

becak Jakarta, hingga becak Yogyakarta. 

Menjelang akhir perjalanan menyusuri 

keanekaragaman hayati, pengunjung bisa 

membeli sejumlah barang khas Indonesia 

di Alun-alun Indonesia, seperti kain dan 

baju Batik, mie instan olahan perusahaan 

Indonesia, dan minuman teh dalam botol. 

Selain itu, terdapat pula merchandise kampanye 

Paviliun Indonesia berbentuk kaos, 

payung, atau pun termos. 

Tema Paviliun Indonesia mene kankan pada 

keanekaragaman budaya, se ni dan alam ke bang gaan 

Indonesia. 

Sejarah World Expo 

World Expo, pertama kali diadakan pada 

tahun 1851, merupakan ajang berkumpulnya 

masyarakat dunia untuk berbagi pengalaman 

dan keberhasilan di bidang ekonomi, sosial, 

budaya dan teknologi. Expo yang diadakan 

setiap lima tahun sekali itu bertujuan mem - 

promosikan ide dan perkembangan ekonomi, 

budaya dan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan sekaligus mempererat hu bung an 

International antar bangsa. Pame ran ini melibatkan 

partipasi negara-negara di seluruh 

dunia. 

Luas area expo seluruhnya 5,28 km 2 , 

ter letak di tengah kota dan di tepi sungai 

Huang Pu, di antara jembatan Nan Pu dan 

jembatan Lu Pu. Kurang lebih 200 negara dan 

47 organisasi International akan mengikuti 

World Expo ini. Tema expo kali ini adalah 

Better City, Better Life yang mempunyai arti 

kota membuat kehidupan yang semakin 

mem baik. Tema pavilion dalam World Expo 

ini terbagi 5 (lima) yakni Urban Footprints, 

Urban Planet, Urban Dwellers, Urban Beings, 

and Urban Dreams. 

World Expo Shanghai 2010 yang berlangsung 

selama enam bulan itu diharap kan 

akan dikunjungi oleh 70 juta pengunjung, 

termasuk 5 juta pengunjung dari luar negeri. 

Perkiraan pengunjung se banyak 70 juta orang 

itu didasarkan pada perhitungan bahwa 

setiap hari sebanyak 400.000- 600.000 orang 

akan datang ke World Expo Shanghai 2010. 

Tiket masuk akan dijual dengan dua versi 

harga, yakni 160 yuan (Rp 212.800) pada hari 

biasa dan 200 yuan (Rp 266.000) pada akhir 

pekan atau pada saat pengunjung sangat 

padat. Sampai awal Maret, lebih dari 22 juta 

tiket masuk telah terjual. 

Dalam kaitan itulah, pada World Expo 

Shanghai 2010, sedikitnya 70.000 tenaga 

suka rela akan membantu di dalam arena 

Expo dan 100.000 tenaga sukarela lainnya 

akan bekerja di lebih dari 1.000 pusat layanan 

di berbagai bagian kota Shanghai. Total biaya 

yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan 

World Expo Shanghai 2010 itu 28,6 miliar yuan 

(Rp 38 triliun) yang ditanggung Pemerintah 

China dan pihak sponsor. 

(berbagai sumber) 


Inovasi 1 

Rim of Fire 

Seperti susunan tulang pada manusia yang 

me lindungi organ tubuh vital di dalamnya, 

bangunan gedung tidak terpisahkan dari kehi 

dupan manusia untuk melindungi aktivitasnya. 

Seringkali, pertumbuhan bangunan 

ge dung juga diidentikkan sebagai indikator 

ke majuan dalam ekonomi suatu wilayah, kota, 

bahkan suatu negara. Namun di balik itu 

ke gagalan bangunan gedung dapat sebagai 

indikasi lemahnya ekonomi, law enforcement, 

peraturan, dan juga budaya disiplin dimasyarakat 

maupun pemerintahnya. 

Keandalan bangunan gedung ini dapat 

dicapai salah satunya dengan kesadaran masya 

rakat dalam penyelenggaraan bangunan 

yang baik. Aspek penyelenggaraan bangunan 

gedung ini harus memenuhi secara 

adminitratif dan teknis yang dibuktikan 

dengan di ke luar kan nya Izin Men dirikan Bangu 

nan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 

suatu bangunan gedung. 

Sesuai yang diamanatkan UU No.28/2002 

tentang Bangunan Gedung dan PP No.36/2005 

tentang Pelaksanaan UU No.28/2002 Tentang 

Bangunan Gedung, semestinya pada tahun 


INOVASI 1 

www.wikipedia.org 

Pendataan 

Bangunan 

Gedung 

Budi Prastowo*) 

2003 UU ini telah efektif berlaku, dan di tahun 

2010 ini mulai di berlakukan SLF di kota-kota 

Metro/Besar. Indonesia berada di dalam garis 

Rim of Fire atau daerah gunung api aktif yang 

dapat dibuktikan melalui sejarah geologi 

mau pun bencana alam gempa dan letusan 

gunung berapi. Kenyataan ini seharusnya 

dapat menya darkan masyarakat Indonesia 

untuk mewujudkan keandalan bangunan 

gedung yang dihuninya. 

Filosofi IMB dan SLF sebagai alat pe ngen 

dali dalam penyelenggaraan bangun an 

gedung juga sekaligus sebagai instrumen 

bagi pemerintah daerah dalam penataan 

kota. Namun ini seringkali masih jauh api 

dengan panggangnya. Sejauh ini masih ditemukannya 

paradigma lama IMB lebih sebagai 

alat penarik bagi pemasukan APBD karena 

Perda Bangunan Gedung-nya berisi masalah 

restribusi di bandingkan dengan keandalan 

bangunan gedungnya. 

Dalam proses IMB dan SLF, tidak kalah 

penting yaitu proses Pendataan Bangunan 

Gedung, dimana proses ini dilakukan sejak 

bangunan mulai diajukan hingga bangunan 

dihapuskan atau didemolisi baik oleh 

sendiri atau akibat alam. Perlunya pen da taan 

bangunan gedung ini tentunya di lan dasi dengan UU No.28/2002 tentang Ba ngun an Gedung 

seperti pada pasal 7, “…setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif 

dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung” dan Pasal 8 ayat (3) “.. bahwa 

Pemerintah Daerah Wajib mendata Bangunan Gedung untuk keperluan tertib pembangunan 

dan pemanfaatan”. 

Dari pasal-pasal tersebut di atas mengisyaratkan bahwa pendataan ini sangat penting 

bagi masyarakat maupun pemerintah daerah untuk memberikan kepastian hukum dengan 

tercatatnya riwayat suatu bangunan gedung baik kepemilikan, umur, kekuatan, maupun fungsi 

bangunan itu sendiri. Dengan kejelasan riwayat bangunan gedung ini tentunya juga akan 

memberikan manfaat bagi pihak ketiga misalnya asuransi ataupun bank, sehingga banguan 

gedung akan menjadi suatu asset yang sangat baik bagi pemiliknya. 

Pendataan bangunan gedung selain manfaatnya ada di masyarakat, juga di pemerintah 

daerah. Manfaat bagi pemerintah daerah antara lain dalam upaya pengendalian pertumbuhan 

kota, ataupun kejelasan pemerintah dalam memberikan pelayanan masyarakat khususnya 

masalah keselamatan jika terjadi bencana alam maupun kebakaran. Dengan pendataan bangunan 

gedung ini secara tidak langsung dapat mendorong kesadaran masyarakat terhadap 

perlunya keandalan rumah, kantor, pasar, dsb. 

Untuk mewujudkan apa yang diamanatkan oleh UU No.28/2002 tentang Bangunan Gedung, 

Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan telah 

menyusun Rapermen Pendataan Bangunan Gedung dan Software pendukungnya. 

Dalam Rapermen ini diatur tata cara dan data-data yang diperlukan sebagai bagian dalam 

pendataan bangunan gedung. Dalam pendataan ini di kenal dengan adanya Pendataan dan 

Pendaftaran. Pendataan dilakukan oleh pemerintah daerah yang secara aktif mendata kembali 

data-data yang telah ada (existing) sebagai bagian dalam tertib administrasi dan pengendalian 

dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Sedangkan yang dimaksud dengan Pendaftaran 

Bangunan Gedung ini adalah pemerintah pada posisi pasif dan masyarakatnya yang aktif 

mendaftarkan yang dalam hal ini masyarakat mengajukan IMB, SLF, atau pembongkaran. 

Data-data yang di perlukan ini harus sesuai dengan tuntutan keandalan bangunan gedung 

seperti yang tercantum didalam isi UU No.28/2002 dan PP No.36/2005, yaitu: 

Data Umum 

• Nomor daftar bangunan (bukti kepemilikan); 

• Fungsi bangunan gedung (hunian/ 

keagamaan/sosial budaya/usaha/ 

khusus); 

• Jenis Bangunan (rincian fungsi 

BG); 

• Nama bangunan gedung (kantor/ 

sekolah/rumah sakit/rumah tinggal/ 

masjid/hotel/reaktor nuklirdll); 

• Lokasi/Alamat (Jalan/ Nomor/ RT/ 

RW/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kode 

Pos); 

• Penggunaan bangunan; 

• Status Bangunan Gedung (dilestarikan/riwayat 

bangunan/peru bahan 

fungsi); 

• Harga bangunan; 

• Pemilik, pengguna/pengelola; 

Data Tanah 

• Pemilik, pengguna/pengelola; 

• Nomor kepemilikan Tanah; 

• Hak / bukti kepemilikan/ perjanjian 

penggunaan tanah; 

• Luas Tanah; 

• Tahun Perolehan Tanah; 

• Riwayat penggunaan tanah/perun 

tuk an; 

• Lokasi (termasuk peta); 

Data Teknis 

• Tata Bangunan dan Lingkungan; 

• Data Bangunan (Arsitektur/struktur/ 

utilitas); 

• Konstruksi (permanensi); 

• Jumlah Lantai; 

• Luas Bangunan; 

• Tahun didirikan/diperoleh/dibeli; 

• Nomor dan tanggal IMB; 

• Nomor sertifikat laik fungsi dan 

jatuh tempo; 

• Struktur; 

• Arsitektur; 

• Utilitas; 

• Sarana dan Prasarana Bangunan 

Gedung; 


INOVASI 1 

www.anjinge-jobsaiful.files.wordpress.com 

Gedung Pencakar Langit di Jakarta. Aspek penyelenggaraan ba ngunan gedung ini harus memenuhi secara adminitratif dan teknis yang dibuktikan dengan 

dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) suatu bangunan gedung. 

Data administrasi dan teknis yang diperlukan 

merupakan data standar yang 

harus dicatat atau dimasukan dalam sistem 

data base bangunan gedung. Rapermen 

Pendataan Bangunan Gedung ini selain mengatur 

masalah teknis juga administratif 

da lam hal ini ke lem bagaan yang akan mengelola 

proses penyelenggaraan bangunan 

gedung. Pendataan ini berlaku untuk 

ba ngunan gedung baru maupun existing/ 

bangunan gedung lama, baik berdasarkan 

klasifikasi maupun fungsinya. 

Proses pendataan bangunan gedung 

dapat men jadi alat monitoring atau pengawasan 

selama penyelenggaran bangunan 

ge dung berlangsung. Sehingga setiap perkem 

bangan baru dalam penyelenggaraan 

ba ngunan ge dung akan selalu terlihat dalam 

hasil pen dataan bangunan gedung. Data 

yang diperoleh dari proses ini dijadikan sebagai 

informasi lanjutan atau acuan untuk 

pengambilan keputusan baik secara khusus 

kepada bangunan gedung terkait ataupun 

secara umum terhadap bangunan gedung 

sekitarnya. 

Hal tersebut diatas mempunyai arti pe- 

Sejauh ini masih sering ditemukan paradigma lama 

dimana IMB lebih difungsikan sebagai alat penarik bagi 

pemasukan APBD karena Perda Bangunan Gedung-nya 

lebih menonjolkan masalah restribusi di bandingkan 

dengan keandalan bangunan gedungnya. 

rubahan fungsi dari bangunan gedung yang 

akan menuntut persyaratan sesuai dengan 

fungsinya. Hal itu juga berakibat terjadinya 

Re-IMB, dan bangunan tersebut harus mengurus 

kembali SLF-nya dan akan terekam terus 

hingga bangunan di demolisi atau di hapus. 

Untuk menindaklanjuti pendataan bangunan 

gedung di daerah, hendaknya segera 

diwujudkan Perda tentang Bangunan 

Gedung sebagai payung hukum di kabupaten/kota 

sebagai landasan dalam tertib 

pe nyelenggaraan bangunan gedung. Perda 

ter sebut mencakup aspek administratif dan 

teknis serta memuat karakter kedaerahan 

yang unik satu dengan yang lainnya. Karena 

basis dari pendataan ini juga tidak me ngurangi 

keunikan dari lokasi yang tersirat antara 

lain dalam RTBL, KDB, KLB, serta ke tentuan 

pemakaian bahan bangunannya. 

Selanjutnya pemerintah daerah untuk 

dapat melakukan hal-hal berikut ini; pertama, 

menyiapkan kelembagaan bangunan gedung 

yang menangani kegiatan pendataan di ka bupaten/kota; 

kedua, menyusun atau me nyem - 

purnakan Program Komputer untuk Sis tem 

Informasi BG, beserta SDM nya; ketiga, melakukan 

pendataan BG di wilayah nya dalam 

meme nuhi ke ten tuan UUBG; dan ke empat, 

melakukan sosialisasi dan pem ber dayaan 

pen data an BG kepada masya rakat luas. 

*) Staf Subdit Bangunan Gedung, Dit. Penataan 

Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya 


INOVASI 2 

Inovasi 2 


Konsep paperless adalah mengurangi pe makaian kertas bukan meniadakan pema kaian kertas. 

Paperless Office 

Menuju Kantor 

Minim Kertas 

Wayan Lindu Suwara *) 

MMemasuki abad 21, administrasi publik 

mengalami perubahan. Administrasi publik 

bukan sekadar instrumen birokrasi negara, 

namun fungsinya lebih dari itu dan harus 

dipandang sebagai instrumen kolektif. Se lain 

itu administrasi publik juga sebagai sa rana 

publik untuk menyelenggarakan tata ke lola 

kepentingan bersama dalam jaring an kolektif 

untuk mencapai tujuan-tujuan publik yang 

telah disepakati. Konsep ini berkembang 

dengan apa yang dikenal se bagai Good 

Governance yang salah satu prinsipnya adalah 

efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaannya. 

Paperless Office yang merupakan salah satu 

bagian dalam pe lak sanaan e-Government 

sesungguhnya sangat relevan bila dikatakan 

dapat menunjang pelaksanaan Good Governance 

ini. 

Paperless merupakan suatu sistem yang 

diciptakan untuk mengelola sistem administrasi. 

Ide Paperless Office mulai mencuat 

pada akhir tahun 90-an. Filosofinya adalah 

menggunakan sesedikit mungkin kertas dan 

digitalisasi dokumen. Manfaatnya adalah 

me ningkat kan produktivitas, hemat biaya, 

efisien tempat dan mengurangi dampak ling - 

kungan. Dengan Paperless Office manusia 

men dapatkan alternatif lain dalam mengolah 

dan membaca berbagai dokumen. Ini juga 

merupakan cita-cita untuk membiasakan diri 

mengolah dan membaca dokumen dalam 

bentuk digital, dengan kata lain mengurangi 

pemakaian kertas sebagai bahan pokok penulisan 

dokumen seperti saat ini. 

Konsep paperless adalah mengurangi 

pe makaian kertas bukan meniadakan pemakaian 

kertas. Jadi diharapkan Paperless Office 

tidak diterjemahkan sebagai “Bebas Kertas”. 

Karena, hampir tidak mungkin bagi sebuah 

kantor untuk tidak menggunakan kertas 

dalam menjalankan tugas administrasi perkan 

torannya. Konsep ini merupakan hasil 

pe mikiran yang muncul selain sebagai 

aki bat berkembangnya teknologi informasi 

dan komputer juga merupakan sebuah solu si 

untuk mengurangi penggunaan filling cabinet 

sebagai tempat penyimpanan arsip dan 

merupakan pekerjaan yang memakan waktu 

terlalu lama. 

Kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat 

terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik yang bermutu, 

penggunaan Paperless Office tentu sangat 

dibutuhkan. Namun disadari pula ada banyak 


INOVASI 2 

Cara sederhana yang dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan kertas di kantor antara lain melalui 

Informasi di Intranet. 

kendala yang mungkin dihadapi antara 

lain: kendala Sumber Daya Manusia (SDM) 

karena proses digitalisasi membutuhkan 

skill, penggunaan kertas sebagai media tulis 

lebih praktis dan dalam jumlah kecil hemat 

biaya, selain itu tingkat kepercayaan publik 

kepada dokumen kertas lebih besar. Bagi 

pemerintah pusat dan daerah yang SDM-nya 

mampu untuk mengoperasikan teknologi 

mungkin dapat menggunakan Paperless 

Office. Karena itu masih dibutuhkan berbagai 

infrastruktur pendukung dan pengembangan 

SDM dalam penggunaan teknologi. Disamping 

itu pelaksanaan Paperless Office di 

ins tansi pemerintah dan mungkin secara 

umum, adalah faktor “Kemauan”. Untuk 

me numbuhkan kemauan ini kuncinya sebe 

narnya adalah pada level pengambil keputusan 

instansi yang diperlukan sebagai 

so sok untuk “pull the trigger”, menarik pemicu 

untuk berkata : “ya, kita harus melaksanakan 

paperless office”. Sayangnya, kemauan adalah 

langkah pertama yang terberat, apabila itu 

sudah dilakukan maka “cara” bisa diciptakan, 

untuk selanjutnya mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

Pada dasarnya Paperless Office memiliki 

banyak manfaat diantaranya: mengurangi 

dam pak lingkungan dari penggunaan kertas 

yang berlebihan, bisa hemat biaya, hemat 

wak tu, efisiensi tempat dan meningkatkan 

produktivitas. Ditambah lagi dengan format 

digital, penyebaran informasi menjadi lebih 

mudah dan cepat. 

Terdapat beberapa keuntungan dalam 

penerapan Paperless Office di perkantoran ini 

antara lain : 

1. Data dan Informasi dapat tersampaikan 

dengan lebih cepat. 

2. Mendukung terjadinya keputusan yang 

lebih baik. 

3. Efisiensi biaya karena mengurangi jumlah 


pemakaian kertas dan juga pengadaan filling 

cabinet ataupun tempat penyimpanan 

doku men lainnya. 

4. Efisiensi waktu dan tenaga dalam distribusi 

maupun pencarian dokumen yang 

di per lukan. 

5. Berkurangnya tumpukan kertas yang 

dapat meng ganggu kerapian ruangan 

se buah kantor dan mengganggu kenyamanan 

bekerja. 

6. Menjamin keamanan dokumen, karena 

sebuah dokumen hanya dapat diakses 

oleh orang-orang tertentu saja sesuai opsi 

yang ditentukan oleh distributor data. 

7. Mendorong kreativitas bahkan mungkin 

meningkatkan gairah bekerja pegawai 

dengan membuat kegiatan Paperless Office 

menjadi semenarik jaringan pertemanan 

“facebook” atau “twitter”. 

Dalam mengaplikasikan “Paperless Office 

System” ini perlu memperhatikan hal-hal seba 

gai berikut: 

1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai 

pengguna, tahap awal yang per lu 

dirintis yakni pada level paling atas, diikuti 

level lebih bawah dan seterusnya. 

Jika dalam organisasi pada level atas 

ma sih sulit, perlu diujicoba pada bagian 

tertentu yang sudah familiar dengan Tekno 

Iogi informasi. 

2. Aspek Dokumen, tahap ini dimulai pada 

pengelompokan jenis dokumen yang tidak 

sering didistribusikan, dan dibuat sistem 

dobel yakni offline dan online, misal 

tentang Surat Keputusan, Dokumen Hasil 

rapat, Dokumen petunjuk pelaksanaan, 

Dokumen Job Diskripsi, dll. 

3. Sistem Online akan secara penuh diberlakukan 

setelah dipastikan setiap individu 

pada level tertentu sudah dapat membuka 

dan membaca dokumen online. 

4. Aspek Sistem Aplikasi, dokumen online 

disimpan dalam aplikasi yang terproteksi 

dan berjenjang hak aksesnya. Tentang aplikasi 

menitik beratkan pada keamanan 

data dan kemudahan pemakaian. 

5. Aspek Sosialisasi, pegawai/individu yang 

memiliki hak akses tertentu dilatih untuk 

mengakses sistem agar dapat melakukan 

berbagai aktifitas sesuai fasilitas dalam 

sis tem. Perubahan kebiasaan perilaku 

per lu diwujudkan untuk disesuaikan dengan 

Paperless Office System, dengan 

me m perkenalkan dan mensosialisasikan 

sistem yang akan dipakai. 

6. Aspek Prasarana dan Sarana, ketersediaan 

sarana yang diperlukan untuk mewujudkan 

Paperless Office System perlu 

di se diakan secukupnya, antara lain, Kebijak 

an, Hardware, Software, Infrastruk tur 

Jaringan, SDM pendukung, dana, dan 

Forum komunikasi. 

7. Aspek Komunikasi. Hal ini memerlukan 

seorang visioner untuk dapat menjelaskan 

kenapa Paperless Office System diberlakukan. 

Pembicaraan diawal sebelum 

Pa perless Office System diluncurkan perlu 

adanya forum untuk penyampaian dan 

mewujudkan persamaan persepsi dan 

tujuan. 

Hingga saat ini kantor masih tetap berjuang 

untuk mengurangi konsumsi ker tas 

yang dipakai. Tujuannya jelas, untuk efi - 

siensi biaya, waktu, ruang, tenaga dan produktivitas. 

Menuju kantor dengan infor masi 

yang digitalisasi dan minim kertas, Pa per less 

Office. Cara sederhana yang dapat digunakan 

untuk mengurangi penggunaan kertas di 

kantor adalah melalui antara lain Informasi 

di Intranet. Pengumuman informasi kegiatan 

internal organisasi, bisa ditampung dalam 

web Intranet atau organisasi. Intranet tersebut 

bisa berupa situs web biasa. 

Sebuah kantor akan memiliki prestise 

tersendiri jika berhasil dalam menerapkan 

Paperless Office. Perubahan merupakan sesuatu 

yang sulit diterapkan setelah terbiasa 

dengan budaya kerja sehari-hari. Gerakan ini 

harus melibatkan semua pegawai di kantor 

dan diperlukan waktu yang tidak sebentar. 

Oleh karena itu jadikanlah ini sebagai sebuah 

budaya kerja sehat dan Paperless Office akan 

menjadi kenyataan. Semoga… 

*) Asisten Monev Satker Pembinaan Pembangunan 

Infrastruktur Perdesaan Direktorat Bina Program 

Ditjen Cipta Karya 


RESENSI 

Resensi 

Jumlah Halaman : 74 Halaman 

Memperhatikan kondisi saat ini serta tantangan yang dihadapi di 

masa depan, disadari bahwa pengembangan penyehatan lingkungan 

permukiman yang meliputi pengelolaan air limbah, pengelolaan 

persampahan dan penanganan drainase tidak dapat dilakukan hanya 

oleh satu institusi. 

Diperlukan suatu kerjasama multi pihak yang bersifat sinergis 

dari segenap stakeholder baik yang ada di pusat maupun di daerah 

meliputi pemerintah, perguruan tinggi/akademisi, lembaga profesi, 

LSM, masyarakat dan swasta. 

Buku ini merupakan rangkuman dari isu permasalahan, tantangan, 

kebijakan dan strategi, visi dan misi, kebijakan program, sasaran dan 

kegiatan pembangunan Bidang PLP. Gambaran hasil-hasil pembangunan 

meliputi deskripsi program/kegiatan, output serta outcome 

mencakup masing-masing program/kegiatan tiap tahun sejak 2005- 

2009. 

Buku setebal 74 halaman ini berisi empat bab. Bab I berisi isu 

strategis, permasalahan dan tantangan pengembangan sistem pengelolaan 

air limbah permukiman, persampahan dan drainase perkotaan. 

Isu tersebut antara lain; akses masyarakat terhadap pelayanan 

pengelola air limbah permukiman, rendahnya kesadaran masyarakat, 

peraturan perundang-undangan yang belum memadai, lemahnya 

kelembagaan dan lemahnya pendanaan. Disisi teknis, makin besarnya 

timbunan sampah serta keterbatasan lahan TPA. 

Di Bab II berisi, kebijakan dan strategi pengembangan sistem 

pengelolaan air limbah permukiman, persampahan dan drainase 

perkotaan. Kebijakan tersebut antara lain peningkatan akses prasarana 

dan sarana air limbah baik sistem on site maupun off site di perkotaan 

Menuju Permukiman yang 

Layak Huni, Bebas Air 

Limbah, Bersih dari sampah 

Dan Bebas 

Genangan 

dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat. Disamping 

itu perlu adanya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas 

personil pengelolaan air limbah permukiman. 

Bab III berisi program dan kegiatan bidang PLP tahun 2005- 

2009. Tahun 2005, di bidang air limbah seperti pembangunan IPAL 

dan rehab/optimalisasi IPLT sebanyak 12 unit dilakukan di 9 provinsi 

dengan 8.950 jiwa terlayani. Tahun 2006, pembangunan Denpasar 

Sewerage Development Project (DSDP) di Provinsi Bali yang melayani 

164.438 jiwa. 

Untuk tahun 2007, pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat 

(SANIMAS) dilakukan di 27 propinsi dengan 92.500 jiwa terlayani. 

Tahun 2008 seperti, pembangunan sewerage /IPAL terpusat sebanyak 

27 paket dilakukan di 7 provinsi dengan 142.057 jiwa terlayani. 

Buku ini ditutup dengan rangkuman hasil dan beberapa permasalahan 

yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pada 

tahun 2005-2009 serta hal-hal yang memerlukan perhatian untuk 

peningkatan kinerja di waktu mendatang. (dvt) 


Seputar Kita 

Melalui Rencana Strategis (Renstra) Kementerian 

Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya 

akan melakukan pendampingan pada 207 kota/ 

kabupaten selama kurun waktu lima tahun kedepan 

(2010-2014) dalam penyusunan Strategi 

Pe ngembangan Permukiman dan Infrastruktur 

Per kotaan (SPPIP). Di tahun 2010 ini , Ditjen Cipta 

Karya akan melakukan pendampingan terhadap 


SEPUTARKITA 

Ditjen Cipta Karya Targetkan 

207 Daerah Miliki SPPIP 

49 daerah dalam penyusunan SPPIP dan 29 daerah dalam menyusun 

Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP). 

SPPIP merupakan strategi yang sifatnya sektoral, dimana SPPIP 

merupakan turunan dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota/ 

kabupaten. Strategi tersebut memuat visi, misi dan arah pembangunan 

permukiman suatu kota. Dimana nantinya program-program prioritas 

dalam SPPIP ini akan dituangkan dalam Rencana Program Investasi 

Jangka Menengah (RPIJM) Ditjen Cipta Karya untuk mendapatkan 

pendanaan atau investasi. 

“SPPIP ini terletak diantara Rencana Tata Ruang dan RPIJM. Berdasarkan 

pengalaman, seringkali RPIJM kita tidak diawali dengan 

strategi perencanaan yang baik sehingga pembangunan yang 

dilaksanakan tidak jelas. Oleh karena Untuk SPPIP ini akan berfungsi 

untuk menjembatani hal tersebut,” kata Dirjen Cipta Karya Budi 

Yuwono saat memberikan arahan dalam acara “Kolokium SPPIP dan 

RPKPP Tahun Anggaran 2010” di Jakarta, Senin (17/5). 

2010, Tahun Percepatan 

Perda Bangunan Gedung 

Direktorat Jenderal Cipta Karya sudah memfasilitasi 266 kabupaten/ 

kota dalam menyusun Peraturan Daerah (Perda) Bangunan Gedung. 

Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung hingga sekarang baru ada 36 kabupaten/kota dan 

4 propinsi yang telah menurunkannya menjadi Perda. Sisanya masih 

bersifat pengaturan mengenai aspek administratif seperti perizinan 

(Izin Mendirikan Bangunan), kurang mengatur masalah teknis. 

Demikian disampaikan dalam sambutan Direktur Jenderal Cipta 

Karya yang disampaikan oleh Staf Ahli Menteri PU (SAMPU) Bidang 

Keterpaduan Pembangunan, Ismanto pada pembukaan “Diseminasi 

Peraturan Perundang-Undangan Bangunan Gedung dan Lingkungan 

Wilayah I” di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (27/4). Diseminasi 

menghadirkan wakil pemerintah propinsi se - Jawa dan Sumatera, 

perawakilan DPRD masing-masing propinsi, dan unsur Kementerian 

Dalam Negeri agar tahun 2010 ini menjadi tahun percepatan terbitnya 

Perda Bangunan Gedung di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. 

Pemerintah Luncurkan 

UWSSP untuk Tiga Kota 

Kementerian Pekerjaan Umum melucurkan program Urban Water 

Supply and Sanitation Project (UWSSP) yang dibiayai dari pinjaman 

Bank Dunia senilai Rp. 221 miliar, APBN Rp. 19,4 miliar, dan APBD Rp. 

71,5 miliar, di Jakarta, kamis (6/5). Program ini akan dilaksanakan di 

Kota Bogor, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Muara Enim dan 

akan mengalirkan air minum ke 62 ribu Sambungan Rumah (SR) atau 

setara dengan 310 ribu jiwa di tiga kota tersebut. Pemerintah melalui 

Direktorat Jenderal Cipta Karya juga akan memberikan support untuk 

Kabupaten Kapuas berupa sistem air baku Palingkau sekitar Rp. 100 

miliar. 

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Budi 

Yuwono, menegaskan bahwa peluncuran UWSSP diharapkan menandai 

dimulainya kinerja PDAM yang lebih profesional. Selama tiga tahun 

terakhir menurutnya Ditjen Cipta Karya baru kali ini meluncurkan lagi 

program pinjaman Bank Dunia, hal itu karena pengalaman pinjaman 

sebelumnya yang membebani Pemda. 

“Pinjaman tidak perlu dihindari. Pengembangan Sistem Penyediaan 

Air Minum (SPAM) sudah menjadi tugas pemerintah daerah sesuai 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan 

SPAM. Pemerintah pusat hanya melakukan pengaturan, pembinaan 

dan pengawasan. Meskipun nilai pinjamannya kecil, namun saya 

harapkan menjadi pendorong pengembangan SPAM bagi Pemerintah 

Daerah yang kemampuan pendanaannya terbatas,” ujar Budi Yuwono. 


Iuran diperlukan untuk menjamin 

kesinambungan pelayanan dan pengembangan 

sarana Air Minum dan Sanitasi

Segenap Pimpinan dan Staf Direktorat Jenderal Cipta Karya 

Mengucapkan 

Selamat 

Hari Raya Waisak 

Tahun 2554

Download - Ditjen Cipta Karya

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?