4. Sejarah Singkat - SKPD Pemerintah Kota Batam

Brief History
SEJARAH RINGKAS
Sebelum menjadi daerah otonom,
Kotamadya Batam merupakan Kotamadya ke 2
(dua) di Propinsi Riau yang pertama Kotamadya
Batam pada mulanya merupakan suatu Wilayah
Kecamatan, yaitu Kecamatan Batam yang
termasuk dalam Wilayah Administrasi Kabupaten
Tingkat II Kepulauan Riau. Batam adalah nama
sebuah pulau terbesar di daerah ini, tetapi tidak
jelas diketahui dari mana literatur sejarah masa
lampau diwaktu Johor dan Riau masih
merupakan Kerajaan Melayu.
Pada abad ke 18 Lord Minto dan Rafles
dari kerajaan Inggris telah melakukan "Barter"
dengan Pemerintah Hindia Belanda, sehingga
Pulau Batam yang merupakan pulau kembar
dengan Singapura diserahkan kepada
Pemerintah Belanda. Pada tanggal 18 Desember
1829 Komisaris Jendral Pemerintah Hindia
Belanda P.J Elout yang sekaligus menjabat
sebagai Residen Riau atas nama Sultan Abdul
Rahmansyah YTM (Yang Dipertuan Muda) Riau
menunjuk Raja Isa untuk memegang
pemerintahan atas daerah Nongsa dan Rantau
Taklukannya. Atas Dasar peristiwa sejarah
tersebut, maka tanggal 18 Desember 1829 telah
ditetapkan sebagai Hari Jadi kota Batam melalui
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun
2009 pada tanggal 23 Juli 2009 yang pada
tanggal 18 Desember 2009 akan berumur 180
(seratus delapan puluh) tahun.
Luas wilayah Kotamadya Batam lebih
kurang 1.647,83 Km2, yang terdiri dari lautan
1.035,30 Km2 dan daratan 612,53 Km2,
sedangkan banyaknya pulau berjumlah 186
buah dimana 80 buah telah dihuni dan 106
buah pulau lagi masih kosong, diantaranya ada 3
buah pulau yang agak besar yaitu Pulau Batam
dengan luas kurang lebih 415 Km2, Pulau Bulan
dan Kepala Jeri.
BRIEF HISTORY
Before becoming otonomous area,
Municipality of Batam represent the secondary
Municipality in Province of Riau, the first
Municipality is Pekanbaru, having the character
of is otonomous, while Municipality of Batam
have the character of Administrative which
dimiciling it mount with Sub-Province/
Municipality Area. Before formed its of
Municipality of Batam in the begining represent a
Region District, that is District of Batam which
included in Region Administration Sub-Province
of Riau Archipelago. Batam is name a the biggest
island in this area, but ill defined known by where
from old world history literature is time of Johor
and of Riau still represent Empire of Malay
There was a “barter” between Lord
Minto and Rafless from United Kingdom
with Dutch, so that the twin Islands Batam and
Singapore given out to Dutch government. On
December 18, 1829 the Commissioner General
of the Government of the Netherlands East Indies
and PJ Elout which served as the Resident of
Riau on behalf of the Sultan Abdul Rahmansyah
YTM (Lord Young) Riau King Isa pointed to the
regional government holds Nongsa and Rantau
conquests. On the basis of historical events, the
date of December 18, 1829 has been stipulated
as the city of Batam via Batam City Regional
Regulation No. 5 of 2009 on July 23, 2009 that
on December 18, 2009 will be the age of 180
(one hundred eighty) years old
The area of Batam Municipality is
approximately 1,647.83 km sq which consists
of 1,035.30 km sq of water area and 612,53
km sq of mainland. There are 186 islands,
80 of them are inhibited, while 106 of are empty,
three of them are Batam Island is about 415
km sq, Bulan and Kepala Jeri Island.
Batam In Figures 2010 1

Sejarah Ringkas
Karena wilayah Kotamadya Batam
letaknya yang sangat strategis pada jalur
pelayaran international yang paling ramai di
dunia dengan jarak hanya 12,5 mil laut (20 km)
dari Singapura serta pintu gerbang lalu lintas
wisatawan yang keluar masuk dari/keluar negeri
melalui pelabuhan laut Sekupang. Dengan modal
inilah maka Pemerintah Indonesia sebagai upaya
untuk memacu perkembangan di wilayah
Nusantara dari semua aspek kehidupan,
khususnya di bidang ekonomi dalam rangka
persiapan tinggal landas pada Pelita VI, maka
pemerintah mengembangkan Pulau Batam
menjadi Otorita Pengembangan Daerah Industri
Pulau Batam (OBDIPB).
Guna pemantapan pengembangan
sebagaimana fungsi Pulau Batam tersebut
menjadi daerah industri dan perdagangan, alih
kapal, penumpukan dan basis logistik serta
pariwisata, maka dikeluarkan beberapa Surat
Keputusan Presiden atau Mentri maupun Dirjen,
sebagaimana
periodesasi
Pimpinan/Pengembangan Otorita Batam sebagai
berikut :
1. Tahun 1969 - 1975
Adalah periode persiapan dan permulaan
pengembangan, pada periode ini pengembangan
Batam lebih ditujukan untuk menunjang kegiatan
pertanian dan pencarian minyak lepas pantai
dengan ketua Otorita Batam DR.IBNU SUTOWO,
diantara periode tersebut telah keluar beberapa
Keputusan Presiden antara lain :
a. Kepres No. 65 Tahun 1970 tanggal 19
Oktober 1970; Tentang Proyek
Pengembangan Pulau Batam.
Cause strategic situation of Municipality
of Batam is at fairway of international most
crowded in world and with distance was only 12,5
sea mile ( 20 km) from Singapore and also
secretory tourist traffic gateway from port of
Sekupang. With this advantage the Government
of Indonesia as effort to race growth of
Nusantara from all aspect,
especially in economic in order to preparation
take-off at Pelita VI, hence government develop
Island of Batam become Otorita Pengembangan
Daerah Industri Pulau Batam (authority Industrial
Development Area of Batam Island).
For stabilization of development of Batam
Island function to become industrial area and
commerce, displace ship, logistics bases and
heaping and also tourism, The President was
released some decision and also The Ministery
and Director General, as period of Head or
development of the following Otorita Batam as
followed :
1. The period 1969 - 1975
Starter and preparation of development
Period, at this period the development of Batam
more addressed to support agricultural activity
and seeking of offshore oil with DR.IBNU
SUTOWO as chief of Otorita Batam, among this
period have gone out some Decision of President
such as :
a. Presidential decree No. 65 Year 1970, 19
October 1970; About Development Project
Island of Batam.
2
Batam Dalam Angka 2010

Brief History
b. Kepres No. 74 Tahun 1971 tanggal 26
Oktober 1971; Tentang Pembangunan
Pulau Batam dengan membentuk Badan
Pimpinan Daerah Industri (Badan
Penguasa) dan bertanggung jawab kepada
Presiden.
c. Kepres No. 41 tahun 1973 tanggal 22
November 1973; Tentang seluruh Pulau
Batam dinyatakan sebagai daerah industri.
Pada tanggal 26 Agustus 1974
pemerintah menunjuk beberapa lokasi di
Sekupang, Batu Ampar dan Kabil di Pulau
Batam sebagai Bonded Ware House dan
menunjuk PT. Persero Batam sebagai penguasa
Bonded Ware House.
2. Tahun 1975 – 1978
Adalah periode konsulidasi dimana
dalam periode ini dititikberatkan untuk konsulidasi
dan pemeliharaan prasarana-prasarana dan
aset-aset yang ada, sehubungan dengan krisis
yang timbul dalam Pertamina, dengan ketua
Otorita Batam Prof. Dr. Soemarlin.
Dalam periode ini telah keluar beberapa surat
keputusan sebagai berikut :
a. Pada tahun 1975, karena adanya resesi
dalam tubuh Pertamina, maka terjadilah
pengalihan tanggung jawab pembangunan
Daerah Industri Pulau Batam dari
Pertamina ketangan Pemerintah.
b. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.43
tahun 1977 tanggal 19 Februari 1977
tentang Pengolahan dan Penggunaan
Tanah di Pulau Batam.
.b. Pesidential decree No. 74 Year 1971, 26
October 1971; About Development of Island
of Batam with Industrial Head Area physique
(Body Power) and hold responsible to
President.
c. Presidential decree No. 41 year 1973, 22
November 1973; About entire Island of
Batam expressed as industrial area.
On 26 August 1974 government show some
location in Sekupang, Batu Ampar and of Kabil in
Island of Batam as Bonded of Ware House and
show PT. Persero Batam as power of Bonded of
Ware House.
2. Period 1975 - 1978
Consolidation period was focussed for
consolidation and conservancy of infrastructure
and existing asset, and referring to arising out
crisis in Pertamina, with Prof. Dr. Soemarlin as
chief of Otorita Batam.
In this period have gone out some the following
decree :
a. In the year 1975, caused by recession in
Pertamina, on that way the transfer of
responsibility development of Industrial Area
of Island of Batam has take over to
Government.
b. Decree Of The Minister Of Home Affairs of
No.43 year 1977 19 Februari 1977 about
Processing and Usage of Land; Ground in
Island of Batam.
Batam In Figures 2010 3

Sejarah Ringkas
c. Pada tanggal 14 Mei 1977 dikeluarkan
Surat Keputusan Menteri Perdagangan
No.147/Kpb/V/1977, Surat Keputusan
Menteri Keuangan No. 150/LML/1977 dan
Surat Keputusan Menteri Perhubungan No.
KM.119/0/Phb/1977
tentang
Pengembangan Lalu lintas Perdagangan
sesuai kebijaksanaan pemerintah yang
dilaksanakan Oleh Otorita Pengembangan
Daerah Industri Pulau Batam.
d. Surat Keputusan Ketua BKPM No. 1 Tahun
1978 tanggal 7 Februari 1978 tentang
Pemberian Perlimpahan Wewenang
Pengurusan dan Penilaian Pemohonan
Penanaman Modal di Pulau Batam.
e. Pada tanggal 24 November 1978
pemerintah menetapkan seluruh wilayah
Pulau Batam menjadi wilayah Bonded
Ware House.
c. On 14 th May 1977 created the degree of
Trade Minister no 147/Kpb/V/1977, the
decree of Finance Minister no
150/LML/1977 and the degree of
Transportation Minister no KM 119/
0/PHB/1977 concerning the traffic trade
development in accordance with
government policy which carried out by
Batam Industrial Development Authority.
d. The decree of chairman BKPM no. 01
year 1978 on 07 th February 1978 giving
authoruty to Batam Authority for
evaluation investment in Batam Island.
e. On 24 th November 1978 government
decided the whole of Batam Island is
Bounded Warehouse.
3. Tahun 1978 - 1983
Yaitu periode pemantapan rencana
dan lanjutan pembangunan prasarana utama
dengan ketua Otorita Batam Prof. DR. Ing. B
J.Habibie. Periode ini rencana pengembangan
disesuaikan dengan rencana strategi
pengembangan, strategi pembangunan nasional
dan situasi ekonomi dunia yang sedang
mengalami resesi.
Beberapa surat keputusan yang
dikeluarkan dalam periode ini antara lain:
a. Kepres No. 194/M/1978 tanggal 29 Agustus
1978 tentang pengangkatan Prof. DR.Ing. B
J. Habibie sebagai ketua Otorita Batam dan
Mayjend. TNI Soedarsono D. sebagai ketua
Badan Pelaksana.
3. Year 1978 - 1983
Stabilization of planning and continuity
period of infrastructure development with Prof.
Dr. Ing BJ. Habibie as leader. In this period the
development planning were suited to the Strategy
of National planning development, and world
economic situation was recession.
The decree created in this period are :
a. Presidential decree no. 194/M/1978 on 29 th
August 1978 concerning the appointment of
Prof. Dr. Ing. BJ. Habibie as a chief of
Authority Batam and Mayjend TNI
Soedarsono as a chief of organizer.
4
Batam Dalam Angka 2010

Brief History
b. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.
01-PW-10-01- 83 tanggal 7 Juni 1980
tentang penetapan Pulau Batam sebagai
daerah berstatus khusus di bidang
keimigrasian.
c. Keputusan Menteri Perdagangan dan
koperasi No.70/KP/I/1983 tanggal 19
Januari 1983 tentang pelimpahan
wewenang di bidang perdagangan dan
koperasi.
d. KEPRES No. 15 tahun 1983 tanggal 9
Maret 1983 tentang kebijaksanaan
pengembangan pariwisata, dalam hal ini
pelabuhan laut dan udara di Pulau Batam
ditetapkan sebagai pintu masuk wisatawan
dari luar negeri.
4. Tahun 1983 sampai sekarang merupakan
periode penanaman modal dan industri
serta pengembangannya.
Tanggal 27 Desember 1983 diresmikan oleh
Bapak Presiden RI prasarana-prasarana utama,
sejak periode tersebut daerah industri Pulau
Batam mulai dipasarkan secara luas dan secara
nyata sudah menunjukkan pengembangan dan
hasilnya. Pada tahun 1984 menetapkan semua
wilayah Pulau Batam ditambah pulau-pulau
Janda Berias, Tanjung Sau, Ngenang, Kasem
dan Moi-moi sebagai Bonded Area.
b. The decree of Minister of Justice of
Republic of Indonesia no. M. 01-PW-10-01-
83 at 7 th June 1980 concerning the decision
that Batam is a special on immigration
matters.
c. The decree of Minister of Trade and
cooperative no. 70/KP/I/1983 on 19 th
January 1983 concerning the delegation of
authority on trade and cooperative.
d. Presidential decree no 15 year 1983 on 9 th
March 1983 concerning the development on
tourism. In this case seaport and airport in
Batam Island decided as a gate of foreign
tourist.
4. Since 1983 up till now and the future
as a period for investment and
development of industry.
On 27 th December 1983 the President of
Republic of Indonesia officially declare the main
infrastructure, since the period the Batam
Industrial Development Authority start to
market extended and have gotten successful.
In 1984 the area of bounded warehouse was
added by the Islands are Janda Berhias, tanjung
Sauh, Ngenang, Kasem and Moi-moi.
Sejalan dengan perkembangan Pulau
Batam tersebut oleh Otorita Batam, sesuai
dengan periodesasi pembangunan dan
pimpinannya maka dibentuklah "KOTAMADYA
BATAM' berdasarkan PP No.34 tahun 1983,
dalam hal ini wilayah pemerintahannya sama
dengan Kecamatan Batam sebelum dibentuknya
Kotamadya Batam tersebut dan membawahi 3
(tiga) kecamatan yaitu :
In line with growth of Batam Island by
Otorita Batam and its formed as known by "
MUNICIPALITY of BATAM' pursuant to PP No.34
year 1983, in this case the governance region
same as District of Batam and covered on 3
(district) namely are :
Batam In Figures 2010 5

Sejarah Ringkas
Belakang Padang, Batam Barat dan Batam
Timur. Tentang penyelenggaraan pemerintahan,
sebagai penjabaran dari pasal; 17 PP No. 34
tahun 1983, telah keluar KEPRES No. 7 tahun
1984 tentang: hubungan kerja antara Kotamadya
Batam dengan Otorita Pengembangan
Daerah Industri Pulau Batam. Dalam KEPRES
No.7 tahun 1984 tersebut telah diatur tentang
koordinasi sebagai berikut :
Belakang Padang, Batam Barat and Batam
Timur. The implementation of administrative as a
spelling out from the section 17 PP no.34 year
1983. Created the presidential decree No.7 year
1984 concerning the relation between Batam
and Batam Authority. On the presidential
decree no. 7 year 1984 was arranged the
coordination as follow :
Pasal 2, menyebutkan :
Walikotamadya Batam, sebagai Kepala Wilayah
adalah penguasa tunggal di bidang
pemerintahan dalam arti memimpin
pemerintahan membina kehidupan masyarakat
Kotamadya Batam di semua bidang dan
mengkoordinasikan bantuan dan dukungan
pembangunan daerah industri Pulau Batam.
Section 2
The Mayor of Batam as a head of district is an
authority of administrative, it means lead by
administration and social activities in Batam
and to coordinated and supported development
of Batam.
Pasal 3 huruf F, menyebutkan :
Walikotamadya Batam bersama Otorita
Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam
secara periodik mengadakan rapat koordinasi
dengan instansi-instansi pemerintahan lainnya,
guna mewujudkan sinkronisasi program diantara
mereka dan sejauh mana mengenai pelaksanaan
pembangunan, sarana, prasarana dan fasilitas
lainnya yang diperlukan dalam rangka
pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.
Section 3 Letter F
Mayor of Batam and chief of authority of Batam
periodically hold meeting with government
institution for implementing the program and to
evaluate development implementation,
infrastructure and other facilities needed for
developing Authority.
Dalam hal ini telah ditunjuk sebagai
Walikotamadya Batam yang pertama Ir.Rahman
Draman yang menjabat sebagai walikota selama
periode 1984 - 1989. Kemudian sejak bulan
Oktober 1989 sampai dengan sekarang telah
pula ditunjuk Walikotamadya Batam yang kedua
Drs. R. A. Aziz.
It was appointed the first Mayor of Batam
was Ir. Rahman Draman since 1984 - 1989. The
second is Drs. R.A Aziz since October 1989 up
to 1999.
6
Batam Dalam Angka 2010

Brief History
- Tahun 1992
Dengan Kepres No. 28 Tahun 1992
wilayah kerja Otorita Batam diperluas meliputi
wilayah BARELANG ( Pulau Batam, Rempang,
Galang dan pulau-pulau sekitarnya ) dengan luas
wilayah seluruhnya sekitar 715 Km ( 115 % dari
luas Singapura ).
- Year 1992
According to Presidential decree No. 28,
1992 the area of Batam Authority was extended
into Barelang area (Batam island, Rempang ,
Galang Island and other islands surrounding).
The area is about 715 km sq (115% of the total
area of Singapore).
- Tahun 1998
Periode pengembangan pembangunan
prasarana dan penanaman modal lanjutan
dengan perhatian lebih besar pada
kesejahteraan rakyat dan perbaikan iklim
investasi. Sebagai ketua dijabat oleh Ismeth
Abdullah.
- Year 1998
The extension development of Batam
with focus on Social Development and
Investment Climate Improvement. As chairman
is Mr. Ismeth Abdullah
- Tahun 1999 (Otonomi Daerah)
Implementasi Undang-Undang No.53
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang No 13 Tahun 2000, maka Batam
yang semula sebagai Kota Administratif Batam
statusnya berubah menjadi daerah otonom Kota
Batam, yang mempunyai 20 kewenangan daerah
sama seperti daerah otonom lainnya di
Indonesia.
Untuk itu, struktur pemerintahan dan
penataan wilayahnya juga mengalami
perubahan. Berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2005, dinyatakan bahwa Kota
Batam semula terdiri dari 8 Kecamatan dan 51
Kelurahan berubah menjadi 12 Kecamatan dan
64 Kelurahan.
- Year 1999 (Authonomy)
According to rule of law No. 53, year
1999 as improve by law No. 13 year 2000, Batam
Administered Municipality was changed to
became the autonomy area of Batam City which
have 20 authorities same as like others in
Indonesia
Batam City was also changed in the
governance structure by Batam law no. 2 year
2005, as informed become 12 District and 64
subdistrict.
Batam In Figures 2010 7

Sejarah Ringkas
Perkembangan pembangunan yang
semakin pesat di Kota Batam telah menjadi daya
tarik tersendiri bagi pendatang untuk
mengembangkan usaha dan menyebabkan
peningkatan jumlah penduduk yang berimpilkasi
pada timbulnya permasalahan dalam
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
The Growth of Batam, become the factor of
urban to improving their economic and sociality in
Batam.
- Tahun 2007 (Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas)
Priode ini ditandai dengan keluarnya PP
Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam meliputi pulau Batam, Tonton, Setokok,
Rempang, Galang, Galang Baru dan Nipah .
- Year 2007 (Free Trade and Free Port Zone)
According to Governent law No. 46, 2007
about Batam Free Trade and Free Port zone
extended into Batam island, Tonton island,
Setokok island, Galang island, Galang Baru
island and Nipah island.
8
Batam Dalam Angka 2010