15.03.2015 Views

peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor p- 53 /bc/2010 ...

peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor p- 53 /bc/2010 ...

peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor p- 53 /bc/2010 ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PENOLAKAN TANDA TANGAN<br />

(1) Kolom 1 diisi nama kantor<br />

(2) Kolom 2 diisi Nomor urut Berita Acara<br />

(3) Kolom 3 diisi Nomor Surat Perintah Patroli<br />

(4) Kolom 4 diisi hari dibuatnya berita acara<br />

(5) Kolom 5 diisi tanggal ditandatanganinya berita acara<br />

(6) Kolom 6 diisi bulan ditandatanganinya berita acara<br />

(7) Kolom 7 diisi tahun ditandatanganinya berita acara<br />

(8) Kolom 8 diisi waktu ditandatanganinya berita acara<br />

(9) Kolom 9 diisi nama pejabat yang menyatakan seseorang menolak menandatangani Surat Bukti<br />

Penindakan atau berkas penindakan lainnya<br />

(10) Kolom 10 diisi NIP pejabat yang menyatakan seseorang menolak menandatangani Surat Bukti<br />

Penindakan atau berkas penindakan lainnya<br />

(11) Kolom 11 diisi Pangkat pejabat yang menyatakan seseorang menolak menandatangani Surat<br />

Bukti Penindakan atau berkas penindakan lainnya<br />

(12) Kolom 12 diisi jabatan pejabat yang menyatakan seseorang menolak menandatangani Surat Bukti<br />

Penindakan atau berkas penindakan lainnya<br />

(13) Kolom 13 diisi jenis <strong>dan</strong> isi Surat Bukti Penindakan <strong>dan</strong>/atau Berkas Penindakan termasuk<br />

dugaan pelanggaran<br />

(14) Kolom 14 diisi nama orang yang menolak menandatangani Surat Bukti Penindakan atau berkas<br />

penindakan lainnya<br />

(15) Kolom 15 diisi tempat <strong>dan</strong> tanggal lahir orang yang menolak menandatangani Surat Bukti<br />

Penindakan atau berkas penindakan lainnya<br />

(16) Kolom 16 diisi jenis kelamin orang yang menolak menandatangani Surat Bukti Penindakan atau<br />

berkas penindakan lainnya<br />

(17) Kolom 17 diisi agama orang yang menolak menandatangani Surat Bukti Penindakan atau berkas<br />

penindakan lainnya<br />

(18) Kolom 18 diisi kewarganegaraan orang yang menolak menandatangani Surat Bukti Penindakan<br />

atau berkas penindakan lainnya<br />

(19) Kolom 19 diisi pekerjaan orang yang menolak menandatangani Surat Bukti Penindakan atau<br />

berkas penindakan lainnya<br />

(20) Kolom 20 diisi alamat orang yang menolak menandatangani Surat Bukti Penindakan atau berkas<br />

penindakan lainnya<br />

(21) Kolom 21 diisi jenis, <strong>nomor</strong> <strong>dan</strong> tanggal dokumen yang ditolak untuk ditandatangani<br />

(22) Kolom 22 diisi alasan penolakan<br />

(23) Kolom 23 diisi tempat ditandatanganinya berita acara<br />

(24) Kolom 24 diisi nama <strong>dan</strong> tanda tangan pejabat Bea <strong>dan</strong> Cukai yang menandatangani<br />

(25) Kolom 25 diisi nama <strong>dan</strong> tanda tangan pejabat Bea <strong>dan</strong> Cukai yang menandatangani<br />

(26) Kolom 26 diisi nama <strong>dan</strong> tanda tangan orang yang menolak menandatangani Surat Bukti<br />

Penindakan atau berkas penindakan lainnya<br />

(27) Kolom 27 diisi nama nama <strong>dan</strong> tanda tangan orang yang menolak menandatangani Surat Bukti<br />

Penindakan atau berkas penindakan lainnya<br />

DIREKTUR JENDERAL,<br />

ttd,<br />

THOMAS SUGIJATA<br />

NIP 19510621 197903 1 001

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!