peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor p- 53 /bc/2010 ...

Pasal 39
(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a wajib
dilaksanakan oleh Komandan Patroli kepada Pejabat yang
menerbitkan surat perintah melalui radio atau alat komunikasi
lainnya, berupa :
a. pelaporan saat keberangkatan, yaitu pada saat kapal patroli
meninggalkan dermaga.
b. pelaporan selama berlayar secara berkala sekurang-kurangnya
setiap 2 (dua) jam atau sesuai dengan perintah pejabat yang
menerbitkan surat perintah mengenai posisi kapal patroli,
personil Satuan Tugas Patroli, sarana patroli, cuaca dan
keadaan yang dihadapi.
(2) Komandan patroli bertanggung jawab terhadap kelancaran/
kesinambungan komunikasi dan pelaporan selama 24 (dua puluh
empat) jam setiap hari, baik antar kapal patroli maupun dengan
pejabat yang menerbitkan surat perintah.
Pasal 40
(1) Sasaran pelaksanaan patroli ditujukan terhadap sarana
pengangkut yang berbendera Indonesia, asing, atau tanpa bendera
yang berada :
a. di seluruh perairan dalam Daerah Pabean Indonesia;
b. di perairan yang digunakan untuk pelayaran internasional,
dalam rangka pengejaran tidak terputus.
(2) Sasaran pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan terhadap:
a. Kapal Perang dan Kapal Instansi Penegak Hukum.
b. Sarana Pengangkut yang disegel oleh penegak hukum lain.
(3) Penentuan sasaran pelaksanaan patroli sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil pengamatan
terhadap asal, rute, jenis, haluan sarana pengangkut dan muatan
barang untuk dapat dilakukan penghentian dan pemeriksaan.