peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor p- 53 /bc/2010 ...

Pasal 33
(1) Kegiatan patroli laut dilaksanakan sesuai dengan wilayah kerja
Kantor Pelayanan DJBC atau patroli laut gabungan dalam satu
wilayah kerja Kantor Wilayah secara mandiri, dengan
memanfaatkan kapal patroli dan/atau awak kapal patroli yang
dimiliki atau dari Pangkalan Sarana Operasi yang berada di
bawahnya.
(2) Kegiatan patroli laut dapat dilaksanakan secara lintas wilayah kerja
Kantor Wilayah DJBC dalam skema Kerjasama Operasi (KSO),
dengan memanfaatkan kapal patroli dan/atau awak kapal patroli
yang dimiliki untuk pengawasan pada wilayah kerja Kantor
Wilayah DJBC lain, dengan ketentuan:
a. Berdasarkan permintaan tertulis atau berdasarkan MoU antar
Kantor Wilayah DJBC terkait;
b. Pelaksanaan patroli masih dalam wilayah kerja PSO;
c. Pengoperasian kapal patroli termasuk penugasan komandan
patroli secara teknis dan pembiayaan menjadi tanggung jawab
Kantor Wilayah DJBC yang membawahi PSO.
(3) Kegiatan patroli laut dapat dilaksanakan secara lintas wilayah kerja
Kantor Wilayah DJBC dalam skema Bawah Kendali Operasi (BKO),
dengan memanfaatkan kapal patroli dan/atau awak kapal patroli
yang dimiliki untuk pengawasan pada wilayah kerja Kantor
Wilayah DJBC lain, dengan ketentuan:
a. Berdasarkan permintaan tertulis oleh Kantor Wilayah DJBC
yang akan melaksanakan patroli kepada Direktur Penindakan
dan Penyidikan dengan tembusan Kantor Wilayah DJBC yang
membawahi PSO;
b. Pemberian bantuan sarana operasi dilaksanakan setelah
mendapatkan persetujuan dari Direktur Penindakan dan
Penyidikan;
c. Pengoperasian kapal patroli termasuk penugasan komandan
patroli secara teknis dan pembiayaan menjadi tanggung jawab
Kantor Wilayah DJBC yang akan melaksanakan patroli.
(4) Kegiatan patroli laut dapat dilaksanakan secara lintas wilayah kerja
Kantor Wilayah DJBC dalam skema terpadu, dengan