peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor p- 53 /bc/2010 ...

PETUNJUK PENATAUSAHAAN
LAPORAN PENENTUAN HASIL PENINDAKAN NPP (LPHP-N)
I. PADA DIREKTORAT P2, KANTOR PUSAT DJBC.
A. PEJABAT BC PENERBIT LPHP-N (KEPALA SEKSI NARKOTIKA DAN
PSIKOTROPIKA/KEPALA SEKSI PREKURSOR)
1. Menyusun Konsep LPHP-N berdasarkan LTP yang diterima dari Pejabat yang
melaksanakan Penindakan.
2. Melakukan analisa untuk mengetahui adanya dugaan pelanggaran :
‐ Dalam hal berdasarkan hasil analisa hasil penindakan ditemukan dugaan
pelanggaran, merekomendasikan agar diterbitkan LP dan IP-N1.
‐ Dalam hal berdasarkan hasil analisa hasil penindakan tidak ditemukan dugaan
pelanggaran, merekomendasikan tindaklanjut hasil penindakan lainnya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan catatan lain terkait dengan Hasil Analisa Penindakan (bila diperlukan)
4. Menyampaikan Konsep LPHP-N kepada Atasan Penyusun LPHP-N.
5. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep LPHP-N (dalam hal terdapat
perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun LPHP-N)
6. Memberi Nomor Urut dan Tanggal LPHP-N yang telah mendapat respon dari
Atasan Penyusun LPHP-N
7. Membukukan LPHP-N yang telah mendapat respon/persetujuan dari atasan
penyusun LPHP-N dalam Buku Catatan LPHP-N
B. ATASAN PEJABAT BC PENERBIT LPHP-N (KASUBDIT NARKOTIKA)
1. Menerima Konsep LPHP-N dari Pejabat yang menyusun LPHP-N
2. Melakukan supervisi LPHP-N terkait :
‐ Ada atau tidaknya dugaan pelanggaran.
‐ Rekomendasi tindak lanjut penindakan.
3. Mengembalikan LPHP-N kepada Pejabat Penerbit LPHP-N agar dilakukan
perbaikan, dalam hal terdapat catatan/perbaikan.
4. Menyerahkan LPHP-N yang telah disetujui kepada Pejabat Penerbit LPHP-N agar
ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi pada LPHP-N.
II. PADA KANWIL DAN KPU BC.
A. PEJABAT BC PENERBIT LPHP-N (KEPALA SEKSI PENINDAKAN)
1. Menyusun Konsep LPHP-N berdasarkan LTP yang diterima dari Pejabat yang
melaksanakan Penindakan.
2. Melakukan analisa untuk mengetahui adanya dugaan pelanggaran :
‐ Dalam hal berdasarkan hasil analisa hasil penindakan ditemukan dugaan
pelanggaran, merekomendasikan agar diterbitkan LP dan IP-N1.
‐ Dalam hal berdasarkan hasil analisa hasil penindakan tidak ditemukan dugaan
pelanggaran, merekomendasikan tindaklanjut hasil penindakan lainnya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberikan catatan lain terkait dengan Hasil Analisa Penindakan (bila diperlukan)
4. Menyampaikan Konsep LPHP-N kepada Atasan Penyusun LPHP-N.
5. Melakukan pembetulan/perbaikan terhadap konsep LPHP-N (dalam hal terdapat
perbaikan/catatan/revisi dari atasan penyusun LPHP-N)
6. Memberi Nomor Urut dan Tanggal LPHP-N yang telah mendapat respon dari
Atasan Penyusun LPHP-N