majalah kredibel edisi-01-2011 - LKPP

ditandatangani oleh Presiden SBY pada 6 Agustus
2010 tersebut perlu dievaluasi agar lebih maksimal.
Namun, keberadaan Perpres 54 Tahun 2010
dinilai sudah cukup baik untuk mendorong percepatan
belanja modal melalui mekanisme lelang
yang lebih cepat dan sederhana.
“Namun, proses evaluasi tetap harus dilakukan.
Perlu diakui kalau lihat Perpres No. 54 ini belum
menunjukkan keberhasilan. Niat mempercepat
tapi belum terwujud,” katanya. Perpres 54 Tahun
2010, imbuh Agus, tidak menutup kemungkinan
dilakukan revisi pada bagian-bagian tertentu yang
dinilai sulit dipahami, direalisasikan, dan cenderung
dipandang menjadi penghambat.
Selain dituding sebagai ”biang kerok” minimnya
penyerapan anggaran, bagi LKPP sendiri keberadaan
Perpres No.54 Tahun 2010 ini masih
menyimpan kelemahan dalam keleluasaan ”ruang
gerak” serta penerapan sanksi bagi pelanggaran
di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah
yang dinilai masih lembek.
”Keberadaan Perpres No. 54 masih perlu perbaikan.
Terutama dalam hal inkonsistensi aturanaturan
yang ada di dalamnya,” aku Deputi Bidang
Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Djamaludin
Abubakar.
Untuk itulah saat ini LKPP tengah menggodok
konsep dan terus melakukan perbaikan bagi
Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan
Barang dan Jasa. Menurut Kepala LKPP Agus
Rahardjo, jika berhasil diundangkan, maka artinya
Indonesia mulai menyejajarkan diri de-ngan
negara lain didunia yang telah sejak lama memiliki
UU khusus tentang pengadaan.
”UU tentang Pengadaan Barang dan Jasa ini
hampir semua negara yang ada di dunia sudah
memilikinya, karena memang ini penting sekali.
UU ini penting karena dengan undang-undang ini
kita nantinya tidak hanya mengawasi APBN atau
APBD, tapi juga dana-dana publik lain juga bisa
kita awasi,” kata Agus.
terminal juga bisa kita awasi. Jadi dengan undangundang
akan bisa menyentuh banyak aspek,”
ujarnya.
Di samping itu, keberadaan UU ini nantinya juga
diyakini akan semakin mempertegas sanksi.
”Dengan perpres yang ada sekarang, tidak bisa
memberikan sanksi yang tegas kalau ada yang
melanggar. Ada pelanggaran, misalnya tidak
mengumumkan lelang, paling sanksinya hanya administrasi
saja. Kalau ada undang-undangnya ’kan
bisa sampai ke hukuman pidana,” tandas Agus.
Sebenarnya, sejak tahun 2010 RUU tentang Pengadaan
Barang dan Jasa ini telah masuk Program
Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR. ”Tapi meski
sudah masuk Prolegnas ’kan tidak mesti harus selesai,
karena memang belum mantap betul,” aku
Agus Prabowo, Deputi Bidang Pengembangan
dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP.
Menurutnya, saat ini perkembangan RUU tersebut
memang masih di tangan pemerintah. ”Kita
sudah selesaikan naskah akademiknya, sudah
ada 10 draft naskah. Tetapi belum ada kesepakatan
yang solid di antara pemerintah, masih ada
pro-kontra. Jadi belum diajukan ke DPR, masih di
tangan pemerintah,” ujarnya.
”Untuk RUU tentang Pengadaan Barang dan
Jasa ini kita memberikan masukan bagaimana
seharusnya membuat RUU yang lingkupnya
lengkap, komprehensif, namun tidak menyulitkan
pada waktu pelaksa-naannya. Bagaimana caranya?
’Kan yang namanya UU ini membutuhkan
banyak aturan turunannya di bawahnya. Maka
sebaiknya UU ini jangan terlalu banyak mengatur
yang terlalu detil. Nanti aturan-aturan detilnya
diatur oleh masing-masing sektor. Detilnya itu
nanti ada di PP, Perpres, Keputusan Menteri, dan
lainnya, yang semuanya itu nantinya saling melengkapi,”
terang Djamaludin Abubakar. []
Dengan adanya undang-undang, maka kewenangan
LKPP bisa semakin menjangkau banyak
sektor, terutama yang bersifat public-private
partnership. ”Kalau public-private partnership ‘kan
bisa luas sekali. Sektor kehutanan, migas, bahkan
sampai kalau pemda mengembangkan pasar atau
20
KREDIBEL Edisi 01 | Oktober-Desember 2011