majalah kredibel edisi-01-2011 - LKPP

janjian Kerjasama Penunjukan Langsung Pengadaan
Kendaraan Pemerintah, acuan HPS
yang ditayangkan Portal Pengadaan Nasional
dan website penyedia kendaraan pemerintah
serta Peraturan Daerah mengenai tarif PKB
dan BBN-KB daerah masing-masing;
2. Selanjutnya ULP atau Pejabat Pengadaan
melakukan persiapan negosiasi harga dengan
melakukan survei harga pasar kendaraan
dengan memperhatikan hal-hal seperti:
• apabila menggunakan telepon; mencatat
nomor telepon, tanggal dan waktu telepon,
nama tenaga penjualan, dan nama
dealer yang dihubungi.
• apabila melakukan kunjungan langsung;
mengumpulkan brosur disertai tanggal
dan lokasi pengambilan brosur, nama
dan nomor telepon tenaga penjualan
yang bisa dihubungi, besaran potongan
harga setiap model dan tipe kendaraan.
Hasil survei harga pasar ini kemudian
harus didokumentasikan;
3. ULP/Pejabat Pengadaan mengundang penyedia
untuk melakukan negosiasi dengan acuan
harga mobil plat merah on the road dan plat
hitam on the road. Negosiasi dilakukan untuk
mendapat harga satuan yang diharapkan
lebih rendah apabila volume pengadaan
kendaraan lebih dari satu unit;
4. Hasil negosiasi dituangkan dan diatur di
dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan
Kendaraan antara K/L/D/I dan Penyedia.
Kemudian PPK mencetak Surat Pesanan kendaraan
pemerintah melalui Sistem Penunjukan
Langsung kendaraan pemerintah;
5. Penyedia menyerahkan kendaraan maksimal
60 (enam puluh) hari kalender sejak ditandatangani
Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan
Pengadaan Kendaraan Roda Empat Pemerintah,
STNK diterbitkan maksimal 14 (empat
belas) hari kalender setelah serah terima
kendaraan dilakukan dan BPKB diserahkan
maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender
setelah serah terima kendaraan dilaksanakan;
6. PPK memasukan data tanggal penerimaan
kendaraan, STNK, dan BPKB dalam Sistem
Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah.
Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud
pasal 38 Perpres No. 54 Tahun 2010 hanya dapat
dilakukan kepada dealeryang menggunakan
harga GSO, bukan semua dealerkendaraan
bermotor. Harga pembelian kendaraan dinas
tersebut mengacu kepada harga yang diterbitkan
oleh ATPM untuk jangka waktu tertentu, yang
publikasinya dikoordinasikan oleh LKPP. Harga
per unit kendaraan bermotor mengacu kepada
Standar Biaya Umum (SBU) yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan setiap tahunnya.
Sedangkan harga kendaraan operasional dan
peruntukan Eselon I harus mengacu kepada nilai
tertinggi yang ditetapkan Permenkeu dalam
Standard Biaya Umum.
Untuk pengadaan kendaraan dengan spesifikasi
tertentu dan tidak tercantum dalam e-catalogue,
maka harus dilakukan dengan pelelangan umum.
Bila paket untuk mobil dimaksud digabungkan
dengan mobil yang sudah memiliki harga GSO,
maka dapat dilakukan pemecahan paket.
Daftar katalog untuk penunjukan langsung kendaraan
sudah dipublikasikan di Portal Pengadaan
Nasional di http://www.lkpp.go.id/katalog/index.php/katalog/daftar_katalog_umum.
Untuk
merek kendaraan yang tidak tercantum di dalam
e-catalogue yang diterbitkan di portal pengadaan
nasional, maka tidak dapat dilakukan dengan penunjukan
langsung tetapi harus dilakukan dengan
pelelangan umum sesuai ketentuan yang berlaku,
yaitu pelelangan ditujukan kepada dealer yang
menawarkan harga GSO. Mengingat harga kendaraan
termasuk besaran PKB, maka pengadaan
kendaraan bermotor harus disesuaikan dengan
lokasi pengguna.
Pengadaan kendaraan ambulans dengan penunjukan
langsung menggunakan harga GSO hanya
dapat menggunakan ATPM KIA, karena yang tercantum
di e-catalogue dan sudah memiliki kontrak
payung dengan LKPP untuk kendaraan ambulans
hanya KIA. Jika spesifikasi dari KIA tidak dapat
memenuhi spesifikasi yang diinginkan, maka pengadaannya
harus dilakukan dengan pelelangan
umum.
K/L/D/I juga dapat melakukan pengadaan kendaraan
standar yang akan dimodifikasi menjadi
ambulans dengan penunjukan langsung menggunakan
harga GSO, tetapi paket modifikasinya
harus dipisahkan. Pengadaan paket modifikasinya
KREDIBEL Edisi 01 | Oktober-Desember 2011
29