Rencana Aksi Energi Terbarukan Provinsi Nusa ... - Casindo

Energi Nasional sebagai dasar bagi penyusunan pola pengembangan dan
pemanfaatan masing-masing jenis energi.
Blueprint Pengelolaan Energi antara lain memuat hal-hal sebagai berikut.
a. Kebijakan mengenai jaminan keamanan pasokan energi dalam
negeri;
b. Kebijakan mengenai kewajiban pelayanan publik (public service
obligation);
c. Pengelolaan sumberdaya energi dan pemanfaatannya.
Bagian akhir Perpres mengatur mengenai kebijakan harga energi yang
disesuaikan secara bertahap sampai batas waktu tertentu sampai menuju
harga keekonomiannya. Namun dengan syarat, pentahapan dalam
penyesuaian harga energi tersebut harus memberikan dampak optimum
terhadap diversifikasi energi.
Untuk memfokuskan dan mencapai target pengembangan energi
terbarukan yang telah ditetapkan, pada tahun 2010, Pemerintah
membentuk unit eselon satu di bawah Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral, yaitu Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi (Dirjen EBT KE).
Saat ini Pemerintah dalam hal ini Dewan Energi Nasional sedang
menyusun Kebijakan Energi Nasional (KEN) baru yang akan ditetapkan
setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Berdasarkan bahan presentasi Dirjen EBT KE tahun 2010, target energy
mix dalam KEN baru direvisi menjadi 25 % pada tahun 2025, dari target
sebelumnya 17 % pada tahun 2025.
2.1.1.2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010
Dalam rangka mempercepat diversifikasi energi khususnya dalam
pembangkitan tenaga listrik, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2010 yang menugaskan PT. PLN (Persero) untuk
melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang
menggunakan energi terbarukan seperti air dan panas bumi sebagai
sumber energinya.
Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, proyek pembangkit listrik yang termasuk
dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2010 adalah Pembangkit Listrik Tenaga
Panas Bumi (PLTP) Sembalun 2 x 10 MW dan PLTP Hu’u 2 x 10 MW
beserta pembangunan transmisi 70 kV.
4