Rencana Aksi Energi Terbarukan Provinsi Nusa ... - Casindo

More documents

Recommendations

Info

Pengembangan Biomassa Koordinator : Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB Anggota : - Dinas Pertanian Provinsi NTB - Dinas Perkebunan Provinsi NTB - Dinas Kehutanan Provinsi NTB - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB - Asosiasi Industri/pedagang Gagasan mengenai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengembangan energi terbarukan telah diimplementasikan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun hanya untuk 2 (dua) jenis pengembangan energi yaitu PLTMH dan biofuel, yaitu : 1. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 328 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Teknis Pengembangan dan Pengelolaan PLTMH; 2. Keputusan Gubernur Nomor 468 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Program Aksi Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif (Biofuel). Namun sejak tahun 2011, anggaran dinas/badan di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat dibuat mengacu pada indikator kinerja masing-masing. Misalnya kinerja Dinas Pekerjaan Umum adalah di bidang pemukiman dan sarana wilayah sehingga tidak mungkin dibebani dengan tanggung jawab pengembangan PLTA/PLTM yang merupakan kinerja Dinas Pertambangan dan Energi. 4.3.2. Skema Pendanaan Mengingat biaya teknologi pemanfaatan energi terbarukan yang masih tinggi, diperlukan sharing pendanaan antara Pemerintah/Pemerintah Daerah melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pihak swasta/IPP, skema sharing pendanaan adalah sebagai berikut. Tabel 35. Skema Sharing Pendanaan Pemerintah dan Swasta Bantuan Pemerintah Biaya Investasi Rp. Tahun 2015 Tahun 2020 Tahun 2025 Sharing 25 % 1.099.272.525.000 883.339.623.334 180.731.248.399 Sharing 50 % 732.848.350.000 588.893.082.223 120.487.498.932 Sharing 75 % 366.424.175.000 294.446.541.111 60.243.749.466 Asumsi : suku bunga yang berlaku 12 % 37
Pembiayaan kegiatan pengembangan energi terbarukan selain berasal dari anggaran negara antara lain APBN dan APBD juga dapat berasal dari sumber pendanaan lain yang beragam, yaitu : Tabel 36. Sumber Pendanaan Pengembangan Energi Terbarukan Lembaga Peranan dalam Pengembangan Energi Terbarukan (EBT) Pemerintah Dirjen 1. EBT dan KE Penyiapan rumusan kebijakan dan standarisasi energi terbarukan seperti : PLTS, PLTMH, Biogas dan Bahan Bakar Nabati (BBN) Kementrian Koperasi dan Implementasi dalam rangka pengembangan usaha UKM Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Departemen Perindustrian dan Perdagangan Departemen Pertanian Lembaga Donor GTZ perdesaan: PLTMH Implementasi dalam rangka pengembangan daerah tertinggal: PLTMH, PLTS, BBN Implementasi dalam rangka pengembangan industri perdesaan: BBN Implementasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani: BBN Perintisan pengembangan teknologi dan pengelolaan EBT: PLTMH GEF – SGP Pendanaan implementasi EBT dalam rangka JICA Kedubes Jepang Kedubes Jerman Lembaga Swadaya Masyarakat dan Asosiasi YBUL konservasi lingkungan: PLTMH Implementasi EBT untuk pengembangan usaha di perdesaan: PLTMH Implementasi EBT dalam rangka pembangunan berbasis masyarakat: PLTMH Aplikasi EBT dengan pendekatan partisipatif untuk pelestarian hutan: PLTMH Fasilitasi penyediaan EBT bekerjasama dengan GEF: PLTMH IBEKA Pengembangan EBT untuk pemberdayaan masyarakat: PLTMH Khaula Karya Pengembangan EBT melalui usaha waralaba layanan energi perdesaan PPLH Pengelolaan EBT dalam rangka pendidikan METI Asosiasi Hidro Bandung Hivos lingkungan bagi masyarakat: PLTMH Forum komunikasi dan pertukaran informasi dalam pengembangan EBT Pengembangan teknologi dan implementasi EBT: PLTMH Implementasi EBT dalam rangka pembangunan berbasis masyarakat: Biogas untuk penerangan dan memasak Lembaga Keuangan, Swasta dan BUMN Bank Syariah Mandiri Pembiayaan pengembangan EBT: biogas 38
Page 1: Rencana Aksi Energi Terbarukan Prov
Page 4 and 5: DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR
Page 6 and 7: DAFTAR TABEL Tabel Halaman 1 Target
Page 8 and 9: DAFTAR GAMBAR Gambar Halaman 1 Targ
Page 10 and 11: Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar Belakan
Page 12 and 13: Gambar 1. Target Energy Mix KEN Mi
Page 14 and 15: 2.1.1.3. Kebijakan Pengembangan Ene
Page 16 and 17: Harga patokan tertinggi yang diberl
Page 18 and 19: lokal dengan tujuan agar sesegera m
Page 20 and 21: No Kabupaten Kecamatan Desa Dme Ber
Page 22 and 23: Untuk menghitung produksi energi li
Page 24 and 25: 2.2.3 Biogas Pemanfaatan biogas di
Page 26 and 27: Jenis Energi Tabel 8. Data Konsumsi
Page 28 and 29: Gambar 9. Energy Mix untuk Pembangk
Page 30 and 31: 3.2 Peluang Pengembangan Berdasarka
Page 32 and 33: Tabel 14. Peluang Pengembangan Sumb
Page 34 and 35: No Lokasi Kecepatan Rata-rata (m/s)
Page 36 and 37: sapi masing-masing 2 (dua) ekor, ma
Page 38 and 39: Tabel 23. Peluang Pengembangan Biof
Page 40 and 41: Bab 4 Rencana Aksi Pengembangan Ene
Page 42 and 43: Total 0,05 MW 0,417 MW 0,516 MW - K
Page 44 and 45: Tabel 33. Rencana Pembangunan PLT B
Page 48 and 49: ADB World Bank PLN Pertamina Pembia
Page 50 and 51: 3) Pengembangan Pembangkit Listrik
Page 52: Daftar Pustaka Carepi, Team. 2005.

Rencana Aksi Energi Terbarukan Provinsi Nusa ... - Casindo

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?